DKI Terbitkan IMB di Pulau Reklamasi, M Taufik Ingatkan Belum Ada Perdanya

Kompas.com - 13/06/2019, 15:05 WIB
Penyegelan bangunan di Pulau D oleh Dinas Penataan Kota DKI Jakarta. Adapun pengembang Pulau D adalah PT Kapuk Naga Indah, anak usaha Agung Sedayu Group. Dokumentasi Bidang Penertiban Dinas Penataan Kota DKI Jakarta Penyegelan bangunan di Pulau D oleh Dinas Penataan Kota DKI Jakarta. Adapun pengembang Pulau D adalah PT Kapuk Naga Indah, anak usaha Agung Sedayu Group.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menilai, penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk ratusan banguan di Pulau D, pulau hasil reklamasi, di Teluk Jakarta tak sesuai prosedur.

Taufik menyebutkan, penerbitan IMB untuk bangunan itu seharusnya berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Namun, sejauh ini, perda tersebut belum selesai disusun.

"Idealnya perda dulu (baru IMB)," kata Taufik di DPRD DKI, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Baca juga: DKI Terbitkan IMB untuk 932 Bangunan di Pulau Reklamasi

Raperda RZWP3K telah tertunda pembahasannya selama bertahun-tahun. Terakhir, raparda itu ditarik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dari DPRD DKI. Pemprov DKI hendak merumuskan ulang raperda tersebut sebelum dilempar lagi ke DPRD.

Taufik mengaku belum tahu persis soal penerbitan IMB di pulau reklamasi. Jika terbukti, kata dia, ada denda yang harus dikenakan karena tak sesuai aturan.

"Setahu saya mekanisme IMB itu kan harus sesuai ketentuan yang ada, kemudian bila dia melanggar, ada denda," kata Taufik.

Di sisi lain, ia menilai ratusan bangunan yang sudah berdiri di Pulau D memang tak bisa dibiarkan begitu saja.

Suasana area kuliner Food Street di Pulau D Reklamasi atau kawasan Pantai Maju, Rabu (13/2/2019).KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Suasana area kuliner Food Street di Pulau D Reklamasi atau kawasan Pantai Maju, Rabu (13/2/2019).

"Ini barangnya (bangunan) sudah ada. Sebaiknya memang dipungut, kalau enggak nanti rugi juga. Pemda rugi," ujar dia. 

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan IMB untuk 932 bangunan yang telah didirikan di Pulau D. 

Baca juga: Penyegelan Ratusan Rukan hingga Rumah di Pulau D Reklamasi...

“IMB diterbitkan untuk bangunan-bangunan yang sudah berdiri atau terbangun,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Benni Agus Chandra seperti dilaporkan harian Kompas, Kamis.

Di Pulau D, terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Selain itu ada 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

Bangunan-bangunan itu sempat disegel oleh Anies pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kronologi Ilham Bintang Kehilangan Ratusan Juta Rupiah akibat Pembobolan Rekening

Kronologi Ilham Bintang Kehilangan Ratusan Juta Rupiah akibat Pembobolan Rekening

Megapolitan
CFD Bekasi Kembali Digelar Pekan Ini, Pemkot Akan Rapid Test 500 Pengunjung

CFD Bekasi Kembali Digelar Pekan Ini, Pemkot Akan Rapid Test 500 Pengunjung

Megapolitan
PPSU Rusak Kantor Satpel Lingkungan Hidup Mampang Prapatan, Tiga Orang Luka-luka

PPSU Rusak Kantor Satpel Lingkungan Hidup Mampang Prapatan, Tiga Orang Luka-luka

Megapolitan
Hasil Swab Test Keluar, 30 Petugas Puskesmas Sukapura Dinyatakan Negatif Covid-19

Hasil Swab Test Keluar, 30 Petugas Puskesmas Sukapura Dinyatakan Negatif Covid-19

Megapolitan
Kesal karena Direkam Saat Berkaraoke, 6 Anggota PPSU Merusak Kantor Satpel Lingkungan Hidup Mampang

Kesal karena Direkam Saat Berkaraoke, 6 Anggota PPSU Merusak Kantor Satpel Lingkungan Hidup Mampang

Megapolitan
Depo MRT Fase 2B Bakal Dibangun di Ancol Barat, Butuh Anggaran Rp 1,5 Triliun

Depo MRT Fase 2B Bakal Dibangun di Ancol Barat, Butuh Anggaran Rp 1,5 Triliun

Megapolitan
Pemprov DKI Izinkan Lapangan Golf hingga Pusat Kebugaran Beroperasi Kembali Mulai 12 Juli

Pemprov DKI Izinkan Lapangan Golf hingga Pusat Kebugaran Beroperasi Kembali Mulai 12 Juli

Megapolitan
Jam Operasional Transportasi Umum di Kota Tangerang Mulai Diperpanjang

Jam Operasional Transportasi Umum di Kota Tangerang Mulai Diperpanjang

Megapolitan
Ini yang Harus Dilakukan jika Lihat Seseorang Dililit Ular

Ini yang Harus Dilakukan jika Lihat Seseorang Dililit Ular

Megapolitan
[UPDATE] 8 Juli: 8 RW di Kota Bekasi Masih Zona Merah Covid-19

[UPDATE] 8 Juli: 8 RW di Kota Bekasi Masih Zona Merah Covid-19

Megapolitan
Tidak Boleh Antar Jemput Penumpang di Zona Merah, Ojol Bekasi Malah Diberi Kelonggaran

Tidak Boleh Antar Jemput Penumpang di Zona Merah, Ojol Bekasi Malah Diberi Kelonggaran

Megapolitan
Kisah Anak Tukang AC Berprestasi tapi Gagal PPDB Tangerang, 'Dipaksa' Cari Sekolah Swasta

Kisah Anak Tukang AC Berprestasi tapi Gagal PPDB Tangerang, "Dipaksa" Cari Sekolah Swasta

Megapolitan
Pemotongan Hewan Kurban Saat Pandemi, Daging Diantar ke Rumah

Pemotongan Hewan Kurban Saat Pandemi, Daging Diantar ke Rumah

Megapolitan
Tanpa Keterampilan Khusus, Warga Diimbau Tak Sembarangan Tangkap Ular

Tanpa Keterampilan Khusus, Warga Diimbau Tak Sembarangan Tangkap Ular

Megapolitan
Kembali Buka Layanan AKAP, Terminal Jatijajar Depok Harus Himpun Manifes Penumpang

Kembali Buka Layanan AKAP, Terminal Jatijajar Depok Harus Himpun Manifes Penumpang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X