Penjelasan Anies Terkait Terbitnya IMB di Pulau Reklamasi

Kompas.com - 13/06/2019, 19:38 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung PKK Melati Jaya, Kebagusan, Jakarta Selatan, Jumat (10/5/2019). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung PKK Melati Jaya, Kebagusan, Jakarta Selatan, Jumat (10/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat suara soal terbitnya izin mendirikan bangunan ( IMB) di pulau reklamasi teluk Jakarta.

Dalam siaran pers yang diterbitkan Kamis (13/6/2019), Anies menjelaskan bahwa penerbitan IMB di pulau reklamasi berbeda dengan reklamasi itu sendiri.

"Ada dua hal yang berbeda, pertama reklamasi dan kedua pemanfataan lahan hasil reklamasi," kata Anies dalam keterangan tertulis, Kamis malam.

Baca juga: DKI Terbitkan IMB, Begini Kondisi dan Aktivitas di Pulau Reklamasi


Menurut Anies, reklamasi adalah kegiatan membangun daratan baru di atas perairan. Rencana membangun 17 pulau di teluk Jakarta, kata Anies, telah dibatalkannya. 

Namun, untuk empat pulau yang sudah terbangun, kini DKI mengatur pemanfaatannya.

"Ada 13 pulau tidak bisa diteruskan dan dibangun. Ada 4 kawasan pantai yang sudah terbentuk sebagai hasil reklamasi di masa lalu. Faktanya itu sudah jadi daratan," ujarnya. 

Baca juga: Pertanyakan Terbitnya IMB di Pulau Reklamasi, DPRD Akan Panggil PTSP

Anies mengatakan, pemanfaatan empat pulau yang sudah terlanjur berdiri akan difokuskan untuk kepentingan publik.

Penerbitan IMB, kata dia, adalah upaya pemanfaatan, bukan melanjutkan reklamasi.

"IMB ini bukan soal reklamasi jalan atau berhenti, tetapi IMB adalah soal izin pemanfaatan lahan hasil reklamasi dengan cara mendirikan bangunan. Dikeluarkan atau tidak IMB, kegiatan reklamasi telah dihentikan. Jadi, IMB dan reklamasi adalah dua hal yang berbeda," kata Anies.

Baca juga: Gubernur DKI Dinilai Tak Konsisten soal Pulau Reklamasi

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan IMB untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Di Pulau D, terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

Bangunan-bangunan itu sempat disegel oleh Anies pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X