Dilaporkan ke Peradi, Bambang Widjojanto Dianggap Langgar Etika dan Rendahkan MK

Kompas.com - 13/06/2019, 20:17 WIB
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto (kiri) menyerahkan berkas pendaftaran gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 ke Panitera MK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (24/5/2019). Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno akhirnya memutuskan mendaftarkan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK AKetua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto (kiri) menyerahkan berkas pendaftaran gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 ke Panitera MK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (24/5/2019). Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno akhirnya memutuskan mendaftarkan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekumpulan advokat yang tergabung dalam Advokat Indonesia Maju melaporkan Bambang Widjojanto (BW) ke Perhimpunan Advokat Indonesia pimpinan Fauzi Hasibuan di Kantor Peradi, Jakarta Barat pada Kamis (13/06/2019).

Salah satu anggota advokat tersebut, Sandi Situngkir, mengatakan bahwa BW melakukan pelanggaran kode etik sebagai advokat Indonesia dan melakukan pengucilan kepada lembaga hukum negara, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi (MK).

"Pertama, saat BW menerima kuasa dari Prabowo-Sandi masih berkedudukan sebagai pejabat negara yaitu Ketua Bidang Pencegahan Korupsi, Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP)," kata Sandi di Kantor Peradi, Kamis.

Baca juga: Diduga Langgar Etik Advokat, Bambang Widjojanto Dilaporkan ke Peradi

Sandi mengatakan, berdasarkan kode etik advokat, yakni Pasal 3 huruf I Kode Etik Advokat Indonesia, hal itu dilarang.

Aturan itu berbunyi "Seorang advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan negara (eksekutif, legislatif, dan judikatif) tidak dibenarkan untuk berpraktik sebagai advokat dan tidak dibenarkan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapa pun atau oleh kantor mana pun dalam suatu perkara yang sedang diproses atau berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut".

Selanjutnya, ujar Sandi, pada saat mendaftarkan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK sebagai anggota tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang dinilainya merendahkan MK.

"Itu merendahkan pengadilan, secara tidak langsung mengatakan kepada publik bahwa MK bukan lembaga yang bisa dipercaya," kata dia.

Baca juga: TKN Pertanyakan Posisi Bambang Widjojanto di Tim Hukum Prabowo-Sandiaga

Seperti diketahui, selepas menyerahkan permohonan gugatan hasil Pilpres 2019 di Gedung MK pada Jumat 24 Mei 2019, Bambang Widjojanto meminta agar MK tak berubah menjadi 'Mahkamah Kalkulator'.

Pernyataan ini yang dianggap Sandi merendahkan MK. Sandi berharap, BW segera dipanggil oleh Peradi.

"Itu juga bisa pemberhentian tetap sebagai advokat indonesia," ucap dia.

Adapun Bambang kini cuti di luar tanggungan dari tugasnya sebagai TGUPP karena menjadi kuasa hukum Prabowo-Sandiaga dalam menggugat hasil Pilpres 2019 ke MK.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies: Anak-anak Ingat Pandemi Ini, Bawa Pengalaman Ini Sampai Tua...

Anies: Anak-anak Ingat Pandemi Ini, Bawa Pengalaman Ini Sampai Tua...

Megapolitan
Anies: Berdiam Diri di Rumah, Artinya Sudah Menyelamatkan Orang Lain

Anies: Berdiam Diri di Rumah, Artinya Sudah Menyelamatkan Orang Lain

Megapolitan
Wali Kota Bekasi Minta Relaksasi PSBB ke Ridwan Kamil, Ini Pertimbangannya

Wali Kota Bekasi Minta Relaksasi PSBB ke Ridwan Kamil, Ini Pertimbangannya

Megapolitan
Anies Nilai Silaturahim Virtual Membuat Semua Saudara Jadi Terhubung

Anies Nilai Silaturahim Virtual Membuat Semua Saudara Jadi Terhubung

Megapolitan
450.000 Kendaraan Tinggalkan Jakarta Sepekan Ini, Turun 62 Persen

450.000 Kendaraan Tinggalkan Jakarta Sepekan Ini, Turun 62 Persen

Megapolitan
Warga Bekasi Bisa Shalat Berjemaah Mulai Pekan Pertama Syawal, tetapi...

Warga Bekasi Bisa Shalat Berjemaah Mulai Pekan Pertama Syawal, tetapi...

Megapolitan
[UPDATE] Covid-19 DKI Jakarta: 6.561 Kasus Positif, 14.448 Orang Tanpa Gejala

[UPDATE] Covid-19 DKI Jakarta: 6.561 Kasus Positif, 14.448 Orang Tanpa Gejala

Megapolitan
Travel Gelap Tujuan Bandung Tepergok Polisi di Depok Saat Malam Takbiran

Travel Gelap Tujuan Bandung Tepergok Polisi di Depok Saat Malam Takbiran

Megapolitan
Pemkot Bekasi Ajukan Perpanjangan PSBB ke Ridwan Kamil

Pemkot Bekasi Ajukan Perpanjangan PSBB ke Ridwan Kamil

Megapolitan
Malam Takbiran, Sekelompok Pemuda Konvoi Bawa Celurit di Depok

Malam Takbiran, Sekelompok Pemuda Konvoi Bawa Celurit di Depok

Megapolitan
Cerita Dokter Lebaran di RS Wisma Atlet Kemayoran, Tak Tahu Kapan Pulang ke Rumah...

Cerita Dokter Lebaran di RS Wisma Atlet Kemayoran, Tak Tahu Kapan Pulang ke Rumah...

Megapolitan
Tinggal di Zona Merah Covid-19, Wakil Wali Kota Bekasi Pilih Shalat Id di Rumah

Tinggal di Zona Merah Covid-19, Wakil Wali Kota Bekasi Pilih Shalat Id di Rumah

Megapolitan
Tak Bisa Mudik, Para Perantau Shalat Idul Fitri di Atas Atap Rumah Kos

Tak Bisa Mudik, Para Perantau Shalat Idul Fitri di Atas Atap Rumah Kos

Megapolitan
Idul Fitri di Tengah Pandemi Covid-19, Masjid Istiqlal Sepi

Idul Fitri di Tengah Pandemi Covid-19, Masjid Istiqlal Sepi

Megapolitan
Malam Takbiran, Dua Kelompok Remaja Tawuran di Dekat Mapolres Jaktim

Malam Takbiran, Dua Kelompok Remaja Tawuran di Dekat Mapolres Jaktim

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X