Dilaporkan Langgar Kode Etik dan Hina MK, Bambang Widjojanto Akan Dipanggil Peradi

Kompas.com - 14/06/2019, 06:01 WIB
Ketua Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, saat ditemui di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, saat ditemui di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Perhimpunan Advokat Indonesia ( Peradi) pimpinan Fauzi Hasibuan akan memanggil Bambang Widjojanto (BW) terkait laporan terhadap Bambang mengenai dugaan pelanggaran etik dan menghina MK.

Fauzi Hasibuan telah menerima laporan dari kelompok yang menamakan dirinya sebagai Advokat Indonesia Maju.

"Komisi pengawas akan merangkum dan yang bersangkutan akan dipanggil, keterkaitannya sebagai anggota Peradi," kata Fauzi di Kantor Peradi, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (13/06/2019).

Baca juga: Dilaporkan ke Peradi, Bambang Widjojanto Dianggap Langgar Etika dan Rendahkan MK

Setelah itu, lanjut Fauzi, akan ada pemeriksaan jika memang ditemukan adanya pelanggaran kode etik.

Sebelumnya, Sandi Situngkir yang termasuk dalam Advokat Indonesia Maju mengatakan bahwa BW melanggar kode etik karena menerima kuasa dari Prabowo-Sandi, ketika berkedudukan sebagai pejabat negara yaitu Ketua Bidang Pencegahan Korupsi, Tim Gubernur DKI untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Berdasarkan kode etik advokat, yakni Pasal 3 huruf I Kode Etik Advokat Indonesia, hal itu dilarang.

Aturan itu berbunyi "Seorang advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan negara (eksekutif, legislatif, dan judikatif) tidak dibenarkan untuk berpraktik sebagai advokat dan tidak dibenarkan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapa pun atau oleh kantor mana pun dalam suatu perkara yang sedang diproses atau berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut".

Sandi juga menilai BW merendahkan MK.

Baca juga: Diduga Langgar Etik Advokat, Bambang Widjojanto Dilaporkan ke Peradi

Seperti diketahui, selepas menyerahkan permohonan gugatan hasil Pilpres 2019 di Gedung MK pada Jumat 24 Mei 2019, Bambang Widjojanto meminta agar MK tak berubah menjadi 'Mahkamah Kalkulator'.

Pernyataan ini yang dianggap Sandi merendahkan MK. Sandi berharap, BW segera dipanggil oleh Peradi.

"Itu juga bisa pemberhentian tetap sebagai advokat indonesia," ucap dia.

Adapun Bambang kini cuti di luar tanggungan dari tugasnya sebagai TGUPP karena menjadi kuasa hukum Prabowo-Sandiaga dalam menggugat hasil Pilpres 2019 ke MK.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Begini Aturan Pemasangan Baliho yang Sah di DKI Jakarta

Begini Aturan Pemasangan Baliho yang Sah di DKI Jakarta

Megapolitan
Sekolah di Kota Bekasi Mulai Ajukan Diri Gelar KBM Tatap Muka

Sekolah di Kota Bekasi Mulai Ajukan Diri Gelar KBM Tatap Muka

Megapolitan
Akhirnya, Millen Cyrus Ditempatkan di Sel Khusus

Akhirnya, Millen Cyrus Ditempatkan di Sel Khusus

Megapolitan
Cegah Banjir, Pemancingan Liar di Waduk Munjul Dibongkar

Cegah Banjir, Pemancingan Liar di Waduk Munjul Dibongkar

Megapolitan
Kejar Target Persiapkan Pilkada 2020, KPU Tangsel Targetkan Lipat 1 Juta Surat Suara dalam 4 Hari

Kejar Target Persiapkan Pilkada 2020, KPU Tangsel Targetkan Lipat 1 Juta Surat Suara dalam 4 Hari

Megapolitan
Cerita Jacklyn Choppers Punya Akun YouTube, Pernah Bikin Warga 'Lupa' Sedang Marah ke Polisi

Cerita Jacklyn Choppers Punya Akun YouTube, Pernah Bikin Warga "Lupa" Sedang Marah ke Polisi

Megapolitan
Pengendara Motor Tertimpa Patahan Pohon di Lapangan Banteng

Pengendara Motor Tertimpa Patahan Pohon di Lapangan Banteng

Megapolitan
Berbagai Usulan DPRD DKI Jakarta untuk Pembelajaran Tatap Muka

Berbagai Usulan DPRD DKI Jakarta untuk Pembelajaran Tatap Muka

Megapolitan
Rumah Dinas Guru SMK 57 Terbakar Dini Hari Tadi, Diduga karena Korsleting

Rumah Dinas Guru SMK 57 Terbakar Dini Hari Tadi, Diduga karena Korsleting

Megapolitan
Beda Pandangan Pemprov dengan DPRD DKI soal KBM Tatap Muka

Beda Pandangan Pemprov dengan DPRD DKI soal KBM Tatap Muka

Megapolitan
1.823 Orang Masih Positif Covid-19 di Depok, Ini Sebaran Kelurahannya

1.823 Orang Masih Positif Covid-19 di Depok, Ini Sebaran Kelurahannya

Megapolitan
Dendam Mantan Karyawan di Balik Pembunuhan Berencana Bos di Tangerang...

Dendam Mantan Karyawan di Balik Pembunuhan Berencana Bos di Tangerang...

Megapolitan
Bayang-bayang Lonjakan Covid-19 di Jakarta Jelang Libur Panjang Akhir Tahun

Bayang-bayang Lonjakan Covid-19 di Jakarta Jelang Libur Panjang Akhir Tahun

Megapolitan
Rapid Test di Petamburan yang Sepi Peminat, Warga Diduga Takut, Kabur Setelah Dinyatakan Reaktif

Rapid Test di Petamburan yang Sepi Peminat, Warga Diduga Takut, Kabur Setelah Dinyatakan Reaktif

Megapolitan
Dugaan Pungli Bansos di Muara Angke, Warga Dimintai Rp 20.000, Ketua RT Terancam Dipecat...

Dugaan Pungli Bansos di Muara Angke, Warga Dimintai Rp 20.000, Ketua RT Terancam Dipecat...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X