DKI Batalkan Acaranya yang Undang Perempuan HTI

Kompas.com - 14/06/2019, 07:11 WIB
Potongan undangan dari Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) DKI yang beredar di media sosial. Kadis DPPAPP DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengaku bahwa pihak telah melakukan kesalahan karena mengundang Perempuan HTI. HTI telah dibubarkan pemerintah tahun 2017 karena dinilai bisa membahayakan NKRI. InstagramPotongan undangan dari Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) DKI yang beredar di media sosial. Kadis DPPAPP DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengaku bahwa pihak telah melakukan kesalahan karena mengundang Perempuan HTI. HTI telah dibubarkan pemerintah tahun 2017 karena dinilai bisa membahayakan NKRI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akhirnya membatalkan acara yang viral di media sosial karena mengundang komunitas Perempuan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia).

Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengaku telah melakukan kesalahan karena mengundang Perempuan HTI.

"Kami akui ada kesalahan,” kata Tuty lewat siaran pers, Kamis (13/6/2019) malam.

Tuty menjelaskan, pihaknya berencana untuk mengadakan rapat perihal adanya permohonan dari komunitas perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Komunitas tersebut menganggap bahwa konten poster tentang anti kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dipasang di MRT Jakarta bias gender.

Untuk itu, DPPAPP mengundang sejumlah unsur organisasi masyarakat yang terkait dengan perempuan.

“Tujuannya untuk mendapatkan masukan dan pendapat utuh mengenai perempuan dan anak,” kata Tuty.

Baca juga: Setara Institute: Pembubaran HTI Belum Jadi Solusi Kurangi Penyebaran Radikalisme di Kampus

Namun penyusun undangan tidak menyadari bahwa salah satu peserta yang diundang, yaitu Muslimah HTI merupakan bagian organisasi terlarang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tuty hanya menandatangani undangan yang kemudian beredar di media sosial itu.

“Saya juga tidak melihat secara detil daftar undangan saat menandatangani. Sebab, sudah melalui pemeriksaan Plt. Kabid dan Sekretaris Dinas,” ujar Tuty.

Rapat yang sejatinya akan dilaksanakan pada Jumat ini itupun akhrinya ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Tuty sendiri memastikan bahwa organisasi yang terlarang tersebut akan dihapus dari daftar undangan.

"Kami juga akan melakukan pemeriksaan internal untuk menentukan tingkat kesalahan dan sanksi yang berlaku bagi semua yang terlibat dalam pembuatan undangan. Selama pemeriksaan, penyusun undangan akan dibebastugaskan,” kata dia.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Main di Pinggir Saluran Air Saat Hujan Deras, Bocah 9 Tahun Tenggelam Terbawa Arus

Main di Pinggir Saluran Air Saat Hujan Deras, Bocah 9 Tahun Tenggelam Terbawa Arus

Megapolitan
Bioskop di Bekasi Dibuka Lagi, Ini Protokol Kesehatannya

Bioskop di Bekasi Dibuka Lagi, Ini Protokol Kesehatannya

Megapolitan
Kronologi Ulah Rasial Guru SMA di Jaktim, Tiba-tiba Ajak Murid Tak Pilih Ketua OSIS Non-Muslim

Kronologi Ulah Rasial Guru SMA di Jaktim, Tiba-tiba Ajak Murid Tak Pilih Ketua OSIS Non-Muslim

Megapolitan
Oknum Guru SMA di Jaktim yang Lakukan Tindakan Rasial Masih Aktif Mengajar

Oknum Guru SMA di Jaktim yang Lakukan Tindakan Rasial Masih Aktif Mengajar

Megapolitan
Mantan Polisi dan Direktur Perusahaan Terlibat Penyelundupan Senjata Api

Mantan Polisi dan Direktur Perusahaan Terlibat Penyelundupan Senjata Api

Megapolitan
Seorang Wanita Bawa Bensin ke Balai Kota DKI, Diduga Hendak Bakar Gedung

Seorang Wanita Bawa Bensin ke Balai Kota DKI, Diduga Hendak Bakar Gedung

Megapolitan
Fahrurrozi Ishaq, Gubernur Tandingan Era Ahok, Wafat karena Covid-19

Fahrurrozi Ishaq, Gubernur Tandingan Era Ahok, Wafat karena Covid-19

Megapolitan
Akun Instagram Kecamatan Rawalumbu Diretas, Foto Profil Diganti Gambar Adegan Hubungan Intim

Akun Instagram Kecamatan Rawalumbu Diretas, Foto Profil Diganti Gambar Adegan Hubungan Intim

Megapolitan
Massa BEM SI Akan Kembali Demo Tolak UU Cipta Kerja Hari Ini

Massa BEM SI Akan Kembali Demo Tolak UU Cipta Kerja Hari Ini

Megapolitan
Kramat Raya 106, Rumah Kos Bersejarah Saksi Bisu Sumpah Pemuda

Kramat Raya 106, Rumah Kos Bersejarah Saksi Bisu Sumpah Pemuda

Megapolitan
Tempat Tidur Isolasi di RS Rujukan Covid-19 di Jakarta Tersisa 41 Persen dan Ruang ICU 39 Persen

Tempat Tidur Isolasi di RS Rujukan Covid-19 di Jakarta Tersisa 41 Persen dan Ruang ICU 39 Persen

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Imbauan SARA Guru SMA Negeri di Jakarta | Viral Mobil Terobos Palang dan Tak Bayar Tol di Bekasi

[POPULER JABODETABEK] Imbauan SARA Guru SMA Negeri di Jakarta | Viral Mobil Terobos Palang dan Tak Bayar Tol di Bekasi

Megapolitan
Antisipasi Demo Tolak UU Cipta Kerja, Ini Rute Pengalihan Arus Lalu Lintas di Jakarta

Antisipasi Demo Tolak UU Cipta Kerja, Ini Rute Pengalihan Arus Lalu Lintas di Jakarta

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Ikut Keputusan Pemerintah Pusat Tak Naikkan UMP 2021

Pemprov DKI Akan Ikut Keputusan Pemerintah Pusat Tak Naikkan UMP 2021

Megapolitan
Mesin Pompa Dikerahkan Atasi Genangan Air di Jalan Raya Jambore

Mesin Pompa Dikerahkan Atasi Genangan Air di Jalan Raya Jambore

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X