Kronologi Penerbitan IMB Pulau Reklamasi

Kompas.com - 14/06/2019, 08:56 WIB
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Taman Suropati, Rabu (5/6/2019). KOMPAS.com/CYNTHIA LOVAGubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Taman Suropati, Rabu (5/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan, izin mendirikan bangunan ( IMB) yang diterbitkan Pemprov DKI terhadap ratusan bangunan di pulau reklamasi sesuai prosedur.

Melalui siaran pers yang diterbitkan Kamis (14/6/2019), Anies mengatakan, Pemprov DKI sudah mengirimkan surat peringatan hingga menyegel bangunan di pulau reklamasi sejak 2015. Anies kemudian kembali menyegel bangunan itu pada 2018.

"Semua pihak yang bangunannya mengalami penyegelan harus diproses secara hukum oleh penyidik kita. Lalu dibawa ke pengadilan. Hakim kemudian memutuskan denda sesuai dengan p erda yang berlaku," kata Anies, Kamis malam.

Baca juga: Anies: IMB dan Reklamasi Dua Hal yang Berbeda

Prosedur ini diterapkan bagi pengembang pulau reklamasi yang melanggar aturan. Mereka terus membangun tanpa ada IMB. Pengembang pun dikenakan denda oleh Pengadilan Jakarta Utara.

Namun, mereka tak kehilangan haknya untuk mengurus IMB. Apalagi, pengembang sebenarnya punya dasar hukum untuk membangun.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Pasal 18 Ayat 3, pada kawasan yang belum memiliki rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR), Pemerintah Daerah dapat memberikan persetujuan mendirikan bangunan gedung pada daerah tersebut untuk jangka waktu sementara.

Menurut Anies, Pulau C dan D sudah ada dalam RTRW DKI Jakarta tetapi belum ada di RDTR DKI Jakarta.

Oleh karenanya, Gubernur saat itu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengeluarkan Pergub 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D, dan Pulau E dengan mendasarkan pada PP tersebut.

"Jika tidak ada pergub tersebut maka tidak bisa ada kegiatan pembangunan di lahan hasil reklamasi. Suka atau tidak suka atas isi Pergub 206 Tahun 2016, itu adalah fakta hukum yang berlaku dan mengikat," kata Anies.

Baca juga: Pulau D Reklamasi yang Berdenyut Malam Hari...

Penerbitan IMB menjadi konsekuensi dari Pergub itu. Anies memastikan, penerbitan IMB tak dilakukan diam-diam.

"Semua dilakukan sesuai prosedur. Setiap proses pengajuan IMB untuk semua gedung memang tidak diumumkan. Kalau Anda mengajukan permohonan IMB ya akan diproses dan bila permohonannya sesuai dengan ketentuan yang ada maka diterbitkan IMB. Nama Anda pun tidak kemudian diumumkan," ujar dia.

Baca juga: Rayuan Pulau Reklamasi

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Di Pulau D, terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 5 Agustus: Tambah 357, Total Kasus Covid-19 di Jakarta Ada 23.266

UPDATE 5 Agustus: Tambah 357, Total Kasus Covid-19 di Jakarta Ada 23.266

Megapolitan
Muhamad Mundur dari Jabatan Sekda, Pemkot Tangsel Belum Tentukan Penggantinya

Muhamad Mundur dari Jabatan Sekda, Pemkot Tangsel Belum Tentukan Penggantinya

Megapolitan
Pemilik Warung Korban Perampokan di Ciracas Mulai Beraktivitas meski Masih Trauma

Pemilik Warung Korban Perampokan di Ciracas Mulai Beraktivitas meski Masih Trauma

Megapolitan
Kasus Covid-19 Jakarta Capai 22.909, Dinkes: Angka Ini Seolah-olah Wow

Kasus Covid-19 Jakarta Capai 22.909, Dinkes: Angka Ini Seolah-olah Wow

Megapolitan
Penanganan Covid-19 di Kota Bekasi Sudah Habiskan Rp 101,5 Miliar

Penanganan Covid-19 di Kota Bekasi Sudah Habiskan Rp 101,5 Miliar

Megapolitan
Penutupan Operasi Patuh Jaya, 1.169 Pengendara di Kota Tangerang Kena Tilang

Penutupan Operasi Patuh Jaya, 1.169 Pengendara di Kota Tangerang Kena Tilang

Megapolitan
Lepas Jabatan Sekda Tangsel, Muhamad Langsung Blusukan ke Masyarakat

Lepas Jabatan Sekda Tangsel, Muhamad Langsung Blusukan ke Masyarakat

Megapolitan
Pemkot Tangerang: Gelombang PHK Picu KDRT pada Masa Pandemi Covid-19

Pemkot Tangerang: Gelombang PHK Picu KDRT pada Masa Pandemi Covid-19

Megapolitan
Pemkot Bekasi Klaim KBM Tatap Muka yang Digelar Cuma Simulasi

Pemkot Bekasi Klaim KBM Tatap Muka yang Digelar Cuma Simulasi

Megapolitan
Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Tangerang Meningkat Selama Pandemi

Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Tangerang Meningkat Selama Pandemi

Megapolitan
Mundur dari Jabatan Sekda, Muhamad Kembalikan Fasilitas Negara ke Pemkot Tangsel

Mundur dari Jabatan Sekda, Muhamad Kembalikan Fasilitas Negara ke Pemkot Tangsel

Megapolitan
Setelah Ada Temuan Buaya 2,5 Meter, Damkar Kota Depok Sisir Kali Pesanggrahan Sawangan

Setelah Ada Temuan Buaya 2,5 Meter, Damkar Kota Depok Sisir Kali Pesanggrahan Sawangan

Megapolitan
93 Pengendara Kena Tegur dalam Sosialisasi Ganjil Genap di Jalan Gunung Sahari

93 Pengendara Kena Tegur dalam Sosialisasi Ganjil Genap di Jalan Gunung Sahari

Megapolitan
Kasatpol PP DKI: Satpol PP Jangan Dimaki, Jangan Dibenci

Kasatpol PP DKI: Satpol PP Jangan Dimaki, Jangan Dibenci

Megapolitan
Akan Maju Pilkada, Muhamad Resmi Mundur dari Jabatan Sekda Tangsel

Akan Maju Pilkada, Muhamad Resmi Mundur dari Jabatan Sekda Tangsel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X