Kronologi Penerbitan IMB Pulau Reklamasi

Kompas.com - 14/06/2019, 08:56 WIB
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Taman Suropati, Rabu (5/6/2019). KOMPAS.com/CYNTHIA LOVAGubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Taman Suropati, Rabu (5/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan, izin mendirikan bangunan ( IMB) yang diterbitkan Pemprov DKI terhadap ratusan bangunan di pulau reklamasi sesuai prosedur.

Melalui siaran pers yang diterbitkan Kamis (14/6/2019), Anies mengatakan, Pemprov DKI sudah mengirimkan surat peringatan hingga menyegel bangunan di pulau reklamasi sejak 2015. Anies kemudian kembali menyegel bangunan itu pada 2018.

"Semua pihak yang bangunannya mengalami penyegelan harus diproses secara hukum oleh penyidik kita. Lalu dibawa ke pengadilan. Hakim kemudian memutuskan denda sesuai dengan p erda yang berlaku," kata Anies, Kamis malam.

Baca juga: Anies: IMB dan Reklamasi Dua Hal yang Berbeda


Prosedur ini diterapkan bagi pengembang pulau reklamasi yang melanggar aturan. Mereka terus membangun tanpa ada IMB. Pengembang pun dikenakan denda oleh Pengadilan Jakarta Utara.

Namun, mereka tak kehilangan haknya untuk mengurus IMB. Apalagi, pengembang sebenarnya punya dasar hukum untuk membangun.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Pasal 18 Ayat 3, pada kawasan yang belum memiliki rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR), Pemerintah Daerah dapat memberikan persetujuan mendirikan bangunan gedung pada daerah tersebut untuk jangka waktu sementara.

Menurut Anies, Pulau C dan D sudah ada dalam RTRW DKI Jakarta tetapi belum ada di RDTR DKI Jakarta.

Oleh karenanya, Gubernur saat itu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengeluarkan Pergub 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D, dan Pulau E dengan mendasarkan pada PP tersebut.

"Jika tidak ada pergub tersebut maka tidak bisa ada kegiatan pembangunan di lahan hasil reklamasi. Suka atau tidak suka atas isi Pergub 206 Tahun 2016, itu adalah fakta hukum yang berlaku dan mengikat," kata Anies.

Baca juga: Pulau D Reklamasi yang Berdenyut Malam Hari...

Penerbitan IMB menjadi konsekuensi dari Pergub itu. Anies memastikan, penerbitan IMB tak dilakukan diam-diam.

"Semua dilakukan sesuai prosedur. Setiap proses pengajuan IMB untuk semua gedung memang tidak diumumkan. Kalau Anda mengajukan permohonan IMB ya akan diproses dan bila permohonannya sesuai dengan ketentuan yang ada maka diterbitkan IMB. Nama Anda pun tidak kemudian diumumkan," ujar dia.

Baca juga: Rayuan Pulau Reklamasi

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Di Pulau D, terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Eks Gubernur DKI Jakarta Wiyogo Atmodarminto Sulit Realisasikan Program Penanganan Banjir

Cerita Eks Gubernur DKI Jakarta Wiyogo Atmodarminto Sulit Realisasikan Program Penanganan Banjir

Megapolitan
Kasus Pelecehan Seksual di Bekasi Jadi Bukti Perempuan Masih Rentan Jadi Target

Kasus Pelecehan Seksual di Bekasi Jadi Bukti Perempuan Masih Rentan Jadi Target

Megapolitan
BMKG: Waspada Hujan Disertai Kilat dan Angin Kencang di 3 Wilayah Jakarta

BMKG: Waspada Hujan Disertai Kilat dan Angin Kencang di 3 Wilayah Jakarta

Megapolitan
Atraksi Barongsai di Mal Pondok Indah 'Menghipnotis' Pengunjung

Atraksi Barongsai di Mal Pondok Indah "Menghipnotis" Pengunjung

Megapolitan
Kali Sekretaris Bocor Akibat Debit Air Tinggi, Ditambal Pakai Karung Pasir

Kali Sekretaris Bocor Akibat Debit Air Tinggi, Ditambal Pakai Karung Pasir

Megapolitan
Sempat Banjir, Genangan Air di Sejumlah Titik di Jakarta Kini Sudah Surut

Sempat Banjir, Genangan Air di Sejumlah Titik di Jakarta Kini Sudah Surut

Megapolitan
Pelaku Curanmor di Radio Dalam Belum Tertangkap, Polisi: Wajahnya Kurang Jelas di CCTV

Pelaku Curanmor di Radio Dalam Belum Tertangkap, Polisi: Wajahnya Kurang Jelas di CCTV

Megapolitan
Perempuan Digigit Tikus Saat Nonton di Bioskop, Seberapa Berbahaya bagi Kesehatan?

Perempuan Digigit Tikus Saat Nonton di Bioskop, Seberapa Berbahaya bagi Kesehatan?

Megapolitan
Lampion dan Angpao Paling Laris Diburu Menjelang Imlek

Lampion dan Angpao Paling Laris Diburu Menjelang Imlek

Megapolitan
Mahasiswa Gugat Lamanya Pemilihan Cawagub DKI ke MK, F-Gerindra: Kontruksinya Tidak Nyambung

Mahasiswa Gugat Lamanya Pemilihan Cawagub DKI ke MK, F-Gerindra: Kontruksinya Tidak Nyambung

Megapolitan
Polisi Tangkap Tiga Pengeroyok Pria yang Minta Sumbangan Air Mineral di Pondok Pinang

Polisi Tangkap Tiga Pengeroyok Pria yang Minta Sumbangan Air Mineral di Pondok Pinang

Megapolitan
Seorang Remaja Diduga Tenggelam saat Berenang di Waduk Pegadungan

Seorang Remaja Diduga Tenggelam saat Berenang di Waduk Pegadungan

Megapolitan
Aktivis Perempuan: Trauma Korban Pelecehan Seksual yang Berpakaian Tertutup Jauh Lebih Besar

Aktivis Perempuan: Trauma Korban Pelecehan Seksual yang Berpakaian Tertutup Jauh Lebih Besar

Megapolitan
Pelecehan Seksual di Bekasi, Bukti Pakaian Korban Bukan Pemicu Tindakan Asusila Terjadi

Pelecehan Seksual di Bekasi, Bukti Pakaian Korban Bukan Pemicu Tindakan Asusila Terjadi

Megapolitan
Pemilihan Wakil Gubernur DKI Lama, Mahasiswa Hukum Untar Gugat ke MK

Pemilihan Wakil Gubernur DKI Lama, Mahasiswa Hukum Untar Gugat ke MK

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X