PDI-P DKI Imbau Kepala Dinas Disanksi karena Kecolongan Undang Perempuan HTI

Kompas.com - 14/06/2019, 17:27 WIB
Potongan undangan dari Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) DKI yang beredar di media sosial. Kadis DPPAPP DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengaku bahwa pihak telah melakukan kesalahan karena mengundang Perempuan HTI. HTI telah dibubarkan pemerintah tahun 2017 karena dinilai bisa membahayakan NKRI. InstagramPotongan undangan dari Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) DKI yang beredar di media sosial. Kadis DPPAPP DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengaku bahwa pihak telah melakukan kesalahan karena mengundang Perempuan HTI. HTI telah dibubarkan pemerintah tahun 2017 karena dinilai bisa membahayakan NKRI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengimbau pemberian sanksi pejabat yang bertanggung jawab atas diundangnya komunitas Perempuan HTI ke rapat Pemprov DKI

Gembong menilai Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) DKI Jakarta Tuty Kusumawati tak patut menyalahkan anak buahnya.

"Enggak benar itu, kepala dinas enggak bisa hanya sekadar bilang tidak tahu. Berarti, dia enggak teliti, enggak cermat, ceroboh gitu loh," ujar Gembong ketika dihubungi, Jumat (14/6/2019).

Baca juga: DKI Batalkan Acaranya yang Undang Perempuan HTI

Menurut Gembong, Tuty selaku kepala dinas harus bertanggung jawab atas acara tersebut. Gembong juga menilai perlu ada sanksi teguran atau tertulis kepada Tuty agar lebih teliti.

"Perlu ada sanksi supaya ketika mengeluarkan kebijakan, perlu ada kecermatan. Makanya ini bisa jadi pelajaran berharga untuk semua pihak, bukan hanya kepala dinas yang bersangkutan," katanya. 

Jika pembuat undangan dibebastugaskan, Tuty selaku kepala dinas harus diberi sanksi lebih berat.

Baca juga: Setara Institute: Pembubaran HTI Belum Jadi Solusi Kurangi Penyebaran Radikalisme di Kampus

"Ibaratnya, pembuat surat hanya konseptor, tetapi yang menyetujui, kan, kepala dinas. Dia enggak boleh hanya sekadar tanda tangan saja, begitu ada kesalahan, dilempar ke anak buah," ujar Gembong.

Sebelumnya, undangan rapat DPPAPP DKI Jakarta membahas konten poster antikekerasan perempuan dan anak menjadi viral di media sosial.

Warganet mengkritik diundangnya Perempuan HTI dalam rapat tersebut. Sebab, HTI telah dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan pada 2017. 

Baca juga: Jimly: Rangkul Mantan Anggota HTI Kembali ke Pancasila

Aktivitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 31 Oktober: Tambah 585, Kasus Covid-19 di DKI Jadi 105.597

UPDATE 31 Oktober: Tambah 585, Kasus Covid-19 di DKI Jadi 105.597

Megapolitan
Seorang Pria Tewas akibat Terbawa Arus Deras Saat Mencuci Pakaian di Ciliwung

Seorang Pria Tewas akibat Terbawa Arus Deras Saat Mencuci Pakaian di Ciliwung

Megapolitan
Polisi Duga Ada Urusan Percintaan di Balik Hilangnya Rizky

Polisi Duga Ada Urusan Percintaan di Balik Hilangnya Rizky

Megapolitan
Seorang Perempuan bersama Dua Anaknya Terjebak di Lift Selama 1,5 Jam

Seorang Perempuan bersama Dua Anaknya Terjebak di Lift Selama 1,5 Jam

Megapolitan
Jakarta Terpilih sebagai Kota Terbaik dalam Kemajuan Transportasi

Jakarta Terpilih sebagai Kota Terbaik dalam Kemajuan Transportasi

Megapolitan
UPDATE 31 Oktober: 80 Pasien Covid-19 di Kabupaten Bekasi Masih Dirawat di Rumah Sakit

UPDATE 31 Oktober: 80 Pasien Covid-19 di Kabupaten Bekasi Masih Dirawat di Rumah Sakit

Megapolitan
Tabrak Trailer dari Belakang, Pengendara Motor Patah Tulang dari Hidung sampai Paha

Tabrak Trailer dari Belakang, Pengendara Motor Patah Tulang dari Hidung sampai Paha

Megapolitan
UPDATE 31 Oktober: Kumulatif Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Tangsel Kini 1.823

UPDATE 31 Oktober: Kumulatif Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Tangsel Kini 1.823

Megapolitan
Lawan Arus Saat Kendarai Motor, Dua Pemuda Tewas Dihantam Mobil Boks

Lawan Arus Saat Kendarai Motor, Dua Pemuda Tewas Dihantam Mobil Boks

Megapolitan
Polda Metro Jaya Antisipasi Puncak Arus Balik Libur Panjang

Polda Metro Jaya Antisipasi Puncak Arus Balik Libur Panjang

Megapolitan
Progres Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Capai 40,85 Persen

Progres Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Capai 40,85 Persen

Megapolitan
Turun Rp 24 Triliun, Anggaran Perubahan DKI Jadi Rp 63,23 Triliun

Turun Rp 24 Triliun, Anggaran Perubahan DKI Jadi Rp 63,23 Triliun

Megapolitan
Pemkot Jakarta Selatan Gelar Vaksinasi Rabies Gratis untuk Hewan Peliharaan

Pemkot Jakarta Selatan Gelar Vaksinasi Rabies Gratis untuk Hewan Peliharaan

Megapolitan
UPDATE 31 Oktober: Tambah 21 Orang, Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Kota Tangerang Kini 2.180

UPDATE 31 Oktober: Tambah 21 Orang, Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Kota Tangerang Kini 2.180

Megapolitan
Kronologi Penganiayaan WN Pakistan, Pelaku Mulanya Kesal Diklakson kemudian Menyerang Pakai Senjata Tajam

Kronologi Penganiayaan WN Pakistan, Pelaku Mulanya Kesal Diklakson kemudian Menyerang Pakai Senjata Tajam

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X