Perlindungan LPSK bagi Para Saksi Sidang Sengketa Pemilu

Kompas.com - 15/06/2019, 09:37 WIB
Suasana sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK ASuasana sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban siap melindungi para saksi yang terlibat dalam Sidang Sengketa Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi ( MK).

Ketua LPSK Hasto Atmojo Suryo mengatakan, LPSK akan melindungi para saksi dari kedua belah pihak baik dari kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin ataupun kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Perlindungan yang kita berikan bukan hanya satu pasangan calon, tetapi seluruh pihak yang bersengketa di MK dan saksinya terancam. Itu bisa mengajukan permohonan untuk mendapatkan perlindungan saksi," ujar Hasto kepada wartawan, Jumat (14/6/2019) petang.

Baca juga: LPSK: Perlindungan Saksi Sengketa Pilpres Tak Hanya untuk BPN Prabowo-Sandi

Hasto menuturkan, terdapat sejumlah bentuk perlindungan yang ditawarkan LPSK terhadap para saksi, meliputi perlindungan fisik, identitas, atau pendampingan saat memberikan kesaksian.

Menurut Hasto, jenis perlindungan yang akan didapatkan saksi tergantung pada ancaman yang dilaporkan.

"Misalnya yang bersangkutan memerlukan perlindungan rumah aman, ya kita lakukan, kalau perlu pengawalan pengamanan melekat, ya akan kita berikan, kalau sekadar pendampingan, ketika yang bersangkutan memberikan kesaksian, ya kita berikan itu," papar Hasto.

Namun demikian, LPSK tidak serta-merta akan langsung memberikan perlindungan kepada para saksi. Hasto menjelaskan, LPSK baru bisa memberikan perlindungan setelah ada perintah dari MK.

Konferensi pers Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menanggapi permintaan perlindungan saksi sengketa Pilpres 2019, Jumat (14/6/2019).KOMPAS.com / VITORIO MANTALEAN Konferensi pers Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menanggapi permintaan perlindungan saksi sengketa Pilpres 2019, Jumat (14/6/2019).
"Pertama, MK harus memutuskan dulu memberikan perlindungan kepada saksi. Nanti, pelaksanaan perlindungan tersebut bekerja sama dengan LPSK," ujar Hasto.

"Lalu, MK sebagai lembaga peradilan memerintahkan kepada LPSK untuk memberi perlindungan kepada saksi yang ditetapkan MK," lanjut dia.

Ia mengatakan, langkah tersebut telah tercantum dalam nota kesepahaman yang ditandatangani LPSK dan MK pada 6 Maret 2018, secara spesifik pada Pasal 3 huruf A.

Baca juga: LPSK Siap Berikan Perlindungan Saksi di Sidang MK, Ini Mekanismenya

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejak Juni, AirNav Catat Peningkatan Pergerakan Pesawat 2 Kali Lipat

Sejak Juni, AirNav Catat Peningkatan Pergerakan Pesawat 2 Kali Lipat

Megapolitan
Razia Indekost dan Kontrakan, Satpol PP Tangsel Jaring 5 Pasangan Bukan Suami Istri

Razia Indekost dan Kontrakan, Satpol PP Tangsel Jaring 5 Pasangan Bukan Suami Istri

Megapolitan
Tolak Reklamasi Ancol, Forum Nelayan: Kami Akan Melawan!

Tolak Reklamasi Ancol, Forum Nelayan: Kami Akan Melawan!

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Survei Sebut 77 Persen Warga Jakarta Yakin Tak Kena Covid-19 | Ledakan di Menteng

[POPULER JABODETABEK] Survei Sebut 77 Persen Warga Jakarta Yakin Tak Kena Covid-19 | Ledakan di Menteng

Megapolitan
Diterima PPDB Jakarta, Segera Lapor Diri hingga Pukul 16.00 WIB

Diterima PPDB Jakarta, Segera Lapor Diri hingga Pukul 16.00 WIB

Megapolitan
Diterima PPDB Kota Bekasi, Begini Cara Daftar Ulang ke Sekolah Tujuan secara Online

Diterima PPDB Kota Bekasi, Begini Cara Daftar Ulang ke Sekolah Tujuan secara Online

Megapolitan
UPDATE 5 Juli: Total 285 Kasus Positif Covid-19 di Kabupaten Bekasi

UPDATE 5 Juli: Total 285 Kasus Positif Covid-19 di Kabupaten Bekasi

Megapolitan
Senin Pagi, Antrean Penumpang KRL Kembali Mengular di Stasiun Bogor

Senin Pagi, Antrean Penumpang KRL Kembali Mengular di Stasiun Bogor

Megapolitan
Senin, Transjakarta Uji Coba Bus Listrik Balai Kota-Blok M

Senin, Transjakarta Uji Coba Bus Listrik Balai Kota-Blok M

Megapolitan
Fakta Kebijakan ASN DKI Awasi Pasar, Tak Dapat Insentif hingga Dikritik Anggota DPRD

Fakta Kebijakan ASN DKI Awasi Pasar, Tak Dapat Insentif hingga Dikritik Anggota DPRD

Megapolitan
Data IKAPPI, 217 Pedagang di 37 Pasar Jakarta Positif Covid-19

Data IKAPPI, 217 Pedagang di 37 Pasar Jakarta Positif Covid-19

Megapolitan
Senin, Polisi Kembali Gelar Rekontruksi Kasus John Kei

Senin, Polisi Kembali Gelar Rekontruksi Kasus John Kei

Megapolitan
250 ASN DKI Awasi 23 Pasar di Jakut Mulai Senin Ini, Berikut Daftarnya

250 ASN DKI Awasi 23 Pasar di Jakut Mulai Senin Ini, Berikut Daftarnya

Megapolitan
UPDATE 5 Juli: Zona Merah Covid-19 di Depok Tersebar di 14 Kelurahan

UPDATE 5 Juli: Zona Merah Covid-19 di Depok Tersebar di 14 Kelurahan

Megapolitan
5 Fakta Ledakan di Menteng, Benda Meledak di Bawah Mobil hingga Tepis Isu Terorisme

5 Fakta Ledakan di Menteng, Benda Meledak di Bawah Mobil hingga Tepis Isu Terorisme

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X