Perlindungan LPSK bagi Para Saksi Sidang Sengketa Pemilu

Kompas.com - 15/06/2019, 09:37 WIB
Suasana sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK ASuasana sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban siap melindungi para saksi yang terlibat dalam Sidang Sengketa Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi ( MK).

Ketua LPSK Hasto Atmojo Suryo mengatakan, LPSK akan melindungi para saksi dari kedua belah pihak baik dari kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin ataupun kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Perlindungan yang kita berikan bukan hanya satu pasangan calon, tetapi seluruh pihak yang bersengketa di MK dan saksinya terancam. Itu bisa mengajukan permohonan untuk mendapatkan perlindungan saksi," ujar Hasto kepada wartawan, Jumat (14/6/2019) petang.

Baca juga: LPSK: Perlindungan Saksi Sengketa Pilpres Tak Hanya untuk BPN Prabowo-Sandi


Hasto menuturkan, terdapat sejumlah bentuk perlindungan yang ditawarkan LPSK terhadap para saksi, meliputi perlindungan fisik, identitas, atau pendampingan saat memberikan kesaksian.

Menurut Hasto, jenis perlindungan yang akan didapatkan saksi tergantung pada ancaman yang dilaporkan.

"Misalnya yang bersangkutan memerlukan perlindungan rumah aman, ya kita lakukan, kalau perlu pengawalan pengamanan melekat, ya akan kita berikan, kalau sekadar pendampingan, ketika yang bersangkutan memberikan kesaksian, ya kita berikan itu," papar Hasto.

Namun demikian, LPSK tidak serta-merta akan langsung memberikan perlindungan kepada para saksi. Hasto menjelaskan, LPSK baru bisa memberikan perlindungan setelah ada perintah dari MK.

Konferensi pers Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menanggapi permintaan perlindungan saksi sengketa Pilpres 2019, Jumat (14/6/2019).KOMPAS.com / VITORIO MANTALEAN Konferensi pers Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menanggapi permintaan perlindungan saksi sengketa Pilpres 2019, Jumat (14/6/2019).
"Pertama, MK harus memutuskan dulu memberikan perlindungan kepada saksi. Nanti, pelaksanaan perlindungan tersebut bekerja sama dengan LPSK," ujar Hasto.

"Lalu, MK sebagai lembaga peradilan memerintahkan kepada LPSK untuk memberi perlindungan kepada saksi yang ditetapkan MK," lanjut dia.

Ia mengatakan, langkah tersebut telah tercantum dalam nota kesepahaman yang ditandatangani LPSK dan MK pada 6 Maret 2018, secara spesifik pada Pasal 3 huruf A.

Baca juga: LPSK Siap Berikan Perlindungan Saksi di Sidang MK, Ini Mekanismenya

Adapun, dalam sidang perdana sengketa Pilpres 2019 pada Jumat (14/6/2019), tim hukum Prabowo-Sandiaga menyinggung soal perlindungan saksi dan ahli dalam proses persidangan di MK. 

"Maka dengan penuh kerendahan hati kami memohon dukungan penuh dari MK, khususnya untuk membangun sistem witness protection bagi para saksi dan ahli yang akan hadir di MK," kata salah satu Tim Hukum BPN Denny Indrayana saat membacakan pokok permohonan di sidang MK, Jakarta, Pusat. 

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPRD DKI Lantik 1 Anggota yang Sebelumnya Tak Hadir

DPRD DKI Lantik 1 Anggota yang Sebelumnya Tak Hadir

Megapolitan
Ibu yang Aniaya Anaknya hingga Tewas Dikenal Sering Cekcok dengan Suami di Kontrakan

Ibu yang Aniaya Anaknya hingga Tewas Dikenal Sering Cekcok dengan Suami di Kontrakan

Megapolitan
Kantor Walikota Jakarta Utara Tidak Punya Anggaran untuk Ganti Foto Presiden dan Wakil Presiden

Kantor Walikota Jakarta Utara Tidak Punya Anggaran untuk Ganti Foto Presiden dan Wakil Presiden

Megapolitan
Pegawai Pos Indonesia di Bekasi Mengaku Jadi Korban Penggelapan Uang Simpanan di Koperasi

Pegawai Pos Indonesia di Bekasi Mengaku Jadi Korban Penggelapan Uang Simpanan di Koperasi

Megapolitan
Ombudsman: Apjatel Harus Turunkan Kabel Udara di 27 Lokasi Sebelum Dipotong Pemprov DKI

Ombudsman: Apjatel Harus Turunkan Kabel Udara di 27 Lokasi Sebelum Dipotong Pemprov DKI

Megapolitan
Jelang Demo Mahasiswa, Jalan Sekitar Istana Negara Ditutup

Jelang Demo Mahasiswa, Jalan Sekitar Istana Negara Ditutup

Megapolitan
Motto Ora Et Labora August Parengkuan yang Selalu Dikenang

Motto Ora Et Labora August Parengkuan yang Selalu Dikenang

Megapolitan
Masih Dicetak, Pemkot Jakut Baru Akan Pasang Foto Jokowi-Ma'ruf Tiga Hari Lagi

Masih Dicetak, Pemkot Jakut Baru Akan Pasang Foto Jokowi-Ma'ruf Tiga Hari Lagi

Megapolitan
Polisi Pastikan Tidak Ada Tanda Kekerasan pada Mayat Bayi yang Ditemukan di Kali

Polisi Pastikan Tidak Ada Tanda Kekerasan pada Mayat Bayi yang Ditemukan di Kali

Megapolitan
Taruna Politeknik Negeri Imigrasi Depok Tewas saat Latihan Drumband

Taruna Politeknik Negeri Imigrasi Depok Tewas saat Latihan Drumband

Megapolitan
Marah Pacarnya Digoda, Pemuda Ini Ajak Teman-temannya Keroyok Pelaku

Marah Pacarnya Digoda, Pemuda Ini Ajak Teman-temannya Keroyok Pelaku

Megapolitan
Viral Keberadaan Cross Hijaber, DMI Jakarta Utara Imbau Pengurus Masjid Lebih Waspada

Viral Keberadaan Cross Hijaber, DMI Jakarta Utara Imbau Pengurus Masjid Lebih Waspada

Megapolitan
Mimpi Ridwan Kamil Menyulap Wajah Kalimalang

Mimpi Ridwan Kamil Menyulap Wajah Kalimalang

Megapolitan
Pesepeda Tewas Ditabrak Bus Damri di Bandara Soekarno-Hatta

Pesepeda Tewas Ditabrak Bus Damri di Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Operasi Zebra Jaya Dimulai 23 Oktober, Ada 12 Jenis Pelanggaran yang Akan Ditindak

Operasi Zebra Jaya Dimulai 23 Oktober, Ada 12 Jenis Pelanggaran yang Akan Ditindak

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X