DKI Tak Butuh Perda untuk Legalkan Pembangunan di Pulau Reklamasi

Kompas.com - 17/06/2019, 15:46 WIB
Baliho besar yang menunjukkan operasional Food Street di Pulau D Reklamasi atau kawasan Pantai Maju, Selasa (22/1/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DBaliho besar yang menunjukkan operasional Food Street di Pulau D Reklamasi atau kawasan Pantai Maju, Selasa (22/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan, pihaknya tak membutuhkan peraturan daerah ( perda) untuk melegalkan pembangunan di pulau reklamasi.

Menurut dia, Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) tak terkait pembangunan di pulau reklamasi.

"RZWP3K itu tidak ada kaitannya. RZWP3K itu untuk mengatur zonasi pulau-pulau di sana," kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2019).

Baca juga: Belum Ada Perdanya, Gerindra DKI Larang Pembangunan di Pulau Reklamasi

Menurut dia, dasar hukum yang dibutuhkan cukup dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E.

Pergub itu ditandatangani mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.

"Pegangannya sampai sementara pergub itu," ujarnya. 

Baca juga: PKS Anggap Anies Sudah Penuhi Janji Hentikan Reklamasi

Soal masa berlaku pergub, kata Saefullah, pihaknya saat ini tengah merevisi Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

RDTR baru bakal segera diajukan ke DPRD DKI.

Selain itu, RZWP3K juga tengah direvisi dan bakal segera dibahas di DPRD.

Baca juga: Ditanya Soal Reklamasi Teluk Benoa, Jokowi Balik Bertanya

"Sudah masuk tinggal tunggu pembahasan," kata Saefullah. 

Sebelumnya, Pemprov DKI telah menerbitkan IMB untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Di Pulau D terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

Baca juga: Fraksi PDI-P: Anies Tiba-tiba Terbitkan IMB Pulau Reklamasi, Ada Apa?

Padahal, bangunan-bangunan itu sempat disegel Anies pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB.

Langkah ini menuai protes dari DPRD DKI Jakarta. Penerbitan IMB di pulau reklamasi Teluk Jakarta tak sesuai prosedur karena belum ada dasar hukum berupa perda untuk mengaturnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemacetan di Depan Stasiun Poris Kota Tangerang Bikin Pengendara Emosi

Kemacetan di Depan Stasiun Poris Kota Tangerang Bikin Pengendara Emosi

Megapolitan
Terjebak Macet Saat Kabur, Jambret di Depok Ditangkap Polisi

Terjebak Macet Saat Kabur, Jambret di Depok Ditangkap Polisi

Megapolitan
Diimingi Peran Figuran, Seorang Remaja Jadi Korban Pencabulan Agensi Gadungan

Diimingi Peran Figuran, Seorang Remaja Jadi Korban Pencabulan Agensi Gadungan

Megapolitan
Petugas Sudinhub Jaksel Tolong Ibu Hamil Muda dengan Mobil Derek

Petugas Sudinhub Jaksel Tolong Ibu Hamil Muda dengan Mobil Derek

Megapolitan
Ladang Ganja 5 Hektar di Mandailing Natal Ditemukan, Polisi Sempat Jatuh ke Jurang

Ladang Ganja 5 Hektar di Mandailing Natal Ditemukan, Polisi Sempat Jatuh ke Jurang

Megapolitan
Pengelola Belum Tahu Nasib Taman Rusa dalam Revitalisasi Monas

Pengelola Belum Tahu Nasib Taman Rusa dalam Revitalisasi Monas

Megapolitan
Pemkot Tangsel Berkeberatan dengan Wacana Pencabutan Subsidi Gas 3 Kg

Pemkot Tangsel Berkeberatan dengan Wacana Pencabutan Subsidi Gas 3 Kg

Megapolitan
Wakil Wali Kota Tangsel Harap Gaji Pegawai Honorer yang Jadi PPPK Ditanggung APBN

Wakil Wali Kota Tangsel Harap Gaji Pegawai Honorer yang Jadi PPPK Ditanggung APBN

Megapolitan
Simpan Sabu di Setang Motor, Pria Ini Diciduk Tim Rajawali di Jatinegara

Simpan Sabu di Setang Motor, Pria Ini Diciduk Tim Rajawali di Jatinegara

Megapolitan
Dirampok di Tengah Tol Tangerang-Merak, Sopir Truk Mengejar hingga Tabrak Mobil Pelaku

Dirampok di Tengah Tol Tangerang-Merak, Sopir Truk Mengejar hingga Tabrak Mobil Pelaku

Megapolitan
Santri yang Hanyut di Bogor Akhirnya Ditemukan di Sungai Cisadane Kota Tangerang

Santri yang Hanyut di Bogor Akhirnya Ditemukan di Sungai Cisadane Kota Tangerang

Megapolitan
Pilwalkot Depok, Bisakah PKS Maju Sendiri Tanpa Gerindra Cs?

Pilwalkot Depok, Bisakah PKS Maju Sendiri Tanpa Gerindra Cs?

Megapolitan
Mengupas Cerita di Balik Tradisi Membeli Ikan Bandeng Jelang Imlek

Mengupas Cerita di Balik Tradisi Membeli Ikan Bandeng Jelang Imlek

Megapolitan
 Suara Solidaritas Sosial dari Bintaro Design District

Suara Solidaritas Sosial dari Bintaro Design District

Megapolitan
Untuk Perbaikan Gizi, Petugas Damkar Tangsel Dapat Uang Lauk Pauk

Untuk Perbaikan Gizi, Petugas Damkar Tangsel Dapat Uang Lauk Pauk

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X