DKI Tak Butuh Perda untuk Legalkan Pembangunan di Pulau Reklamasi

Kompas.com - 17/06/2019, 15:46 WIB
Baliho besar yang menunjukkan operasional Food Street di Pulau D Reklamasi atau kawasan Pantai Maju, Selasa (22/1/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DBaliho besar yang menunjukkan operasional Food Street di Pulau D Reklamasi atau kawasan Pantai Maju, Selasa (22/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan, pihaknya tak membutuhkan peraturan daerah (perda) untuk melegalkan pembangunan di pulau reklamasi.

Menurut dia, Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) tak terkait pembangunan di pulau reklamasi.

"RZWP3K itu tidak ada kaitannya. RZWP3K itu untuk mengatur zonasi pulau-pulau di sana," kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2019).

Baca juga: Belum Ada Perdanya, Gerindra DKI Larang Pembangunan di Pulau Reklamasi

Menurut dia, dasar hukum yang dibutuhkan cukup dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E.

Pergub itu ditandatangani mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.

"Pegangannya sampai sementara pergub itu," ujarnya. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: PKS Anggap Anies Sudah Penuhi Janji Hentikan Reklamasi

Soal masa berlaku pergub, kata Saefullah, pihaknya saat ini tengah merevisi Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

RDTR baru bakal segera diajukan ke DPRD DKI.

Selain itu, RZWP3K juga tengah direvisi dan bakal segera dibahas di DPRD.

Baca juga: Ditanya Soal Reklamasi Teluk Benoa, Jokowi Balik Bertanya

"Sudah masuk tinggal tunggu pembahasan," kata Saefullah. 

Sebelumnya, Pemprov DKI telah menerbitkan IMB untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Di Pulau D terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

Baca juga: Fraksi PDI-P: Anies Tiba-tiba Terbitkan IMB Pulau Reklamasi, Ada Apa?

Padahal, bangunan-bangunan itu sempat disegel Anies pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB.

Langkah ini menuai protes dari DPRD DKI Jakarta. Penerbitan IMB di pulau reklamasi Teluk Jakarta tak sesuai prosedur karena belum ada dasar hukum berupa perda untuk mengaturnya.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Perpres Pendanaan Pesantren, Pilar: Harus Hati-hati

Soal Perpres Pendanaan Pesantren, Pilar: Harus Hati-hati

Megapolitan
330 Pekerja di Jakarta Barat Melapor Telah Terkena PHK

330 Pekerja di Jakarta Barat Melapor Telah Terkena PHK

Megapolitan
Anies Tak Banding Vonis Soal Polusi Udara, Penggugat Berharap Itu Bukan Hanya Wacana Politik

Anies Tak Banding Vonis Soal Polusi Udara, Penggugat Berharap Itu Bukan Hanya Wacana Politik

Megapolitan
Wakil Wali Kota Tangsel Minta Kasus Pencurian Kabel di Labkesda Segera Ditindaklanjuti

Wakil Wali Kota Tangsel Minta Kasus Pencurian Kabel di Labkesda Segera Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ganjil Genap di Jakarta Diperluas, Ini Daftar Ruas Jalan yang Terdampak Aturan

Ganjil Genap di Jakarta Diperluas, Ini Daftar Ruas Jalan yang Terdampak Aturan

Megapolitan
Mobil Tabrak Separator dan Terbalik di Depan Polda Metro Jaya

Mobil Tabrak Separator dan Terbalik di Depan Polda Metro Jaya

Megapolitan
DPRD-Pemkot Depok Sepakati Perubahan KUA-PPAS 2021

DPRD-Pemkot Depok Sepakati Perubahan KUA-PPAS 2021

Megapolitan
Saat Anak Sulung Ahok Nicholas Sean Ingin Segera Dipanggil Polisi untuk Pulihkan Nama Baik

Saat Anak Sulung Ahok Nicholas Sean Ingin Segera Dipanggil Polisi untuk Pulihkan Nama Baik

Megapolitan
Pekan Depan Dinas Pendidikan Kota Bekasi Akan Gelar PTM Terbatas untuk PAUD

Pekan Depan Dinas Pendidikan Kota Bekasi Akan Gelar PTM Terbatas untuk PAUD

Megapolitan
Ganjil Genap di Kawasan TMII Hanya Diberlakukan untuk Kendaraan Roda 4

Ganjil Genap di Kawasan TMII Hanya Diberlakukan untuk Kendaraan Roda 4

Megapolitan
Kalapas Tangerang Dinonaktifkan Setelah Tragedi Kebakaran yang Tewaskan 49 Napi

Kalapas Tangerang Dinonaktifkan Setelah Tragedi Kebakaran yang Tewaskan 49 Napi

Megapolitan
Kondisi Satwa di Taman Margasatwa Ragunan Dipastikan Sehat

Kondisi Satwa di Taman Margasatwa Ragunan Dipastikan Sehat

Megapolitan
RSDC Wisma Atlet Hanya Terisi 6,9 Persen, Jumlah Nakes Tak Dikurangi

RSDC Wisma Atlet Hanya Terisi 6,9 Persen, Jumlah Nakes Tak Dikurangi

Megapolitan
Rekaman CCTV Tentang Pencurian Motor Penghuni Indekos di Grogol Viral

Rekaman CCTV Tentang Pencurian Motor Penghuni Indekos di Grogol Viral

Megapolitan
Pemkot Bekasi Klaim PTM Terbatas di Wilayahnya Berjalan Lancar

Pemkot Bekasi Klaim PTM Terbatas di Wilayahnya Berjalan Lancar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.