Masa Kerja Segera Berakhir, DPRD DKI Tak Bisa Rampungkan Raperda Reklamasi

Kompas.com - 17/06/2019, 16:27 WIB
Suasana di Pulau D, pesisir hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Kamis (13/6/2019). KOMPAS.com/Vitorio MantaleanSuasana di Pulau D, pesisir hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Kamis (13/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Abdul Ghoni pesimistis raperda reklamasi pantai utara Jakarta bisa diselesaikan tahun ini.

Sebab, masa kerja anggota dewan periode 2014-2019 tinggal dua bulan lagi.

"Enggak mungkin tahun ini. Tinggal dua bulan setengah nih anggota dewan, kan, enggak mungkin," kata Ghoni ketika dihubungi, Senin (17/6/2019).

Baca juga: DKI Tak Butuh Perda untuk Legalkan Pembangunan di Pulau Reklamasi

Ghoni menjelaskan, nasib raperda itu sudah terkatung-katung sejak era mantan gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

DPRD berselisih dengan Ahok soal tambahan kontribusi bagi pengembang.

Pembahasan raperda akhirnya terhenti ketika Ketua Komisi D DPRD saat itu, Sanusi, ditangkap KPK karena menerima suap terkait pembahasan raperda reklamasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Belum Ada Perdanya, Gerindra DKI Larang Pembangunan di Pulau Reklamasi

"Kemarin kami ribut mengenai 15 dengan 5 persen yang zaman kami dengan Pak Ahok. Akhirnya ya terkait ada OTT zaman Pak Sanusi kan," ujarnya. 

Setelah Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies mencabut raperda itu. Ia belum mengembalikannya ke DPRD hingga saat ini.

Ghoni mengusulkan agar DKI segera memulai pembahasan agar ada kepastian hukum.

Baca juga: PKS Anggap Anies Sudah Penuhi Janji Hentikan Reklamasi

"Kita duduk barenglah. Jangan lagi, mohon maaf, sepeti dua tahun lalu, kita enggak mau. Ada penekanan misalnya kepentingan DPRD, ini aspirasi harus disikapi diterima agar tak ada yang dirugikan," kata Ghoni.

Sebelumnya, Pemprov DKI telah menerbitkan IMB untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Di Pulau D terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

Baca juga: Ditanya Soal Reklamasi Teluk Benoa, Jokowi Balik Bertanya

Padahal, bangunan-bangunan itu sempat disegel oleh Anies pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB.

Langkah ini menuai protes dari DPRD DKI Jakarta. Penerbitan IMB di pulau reklamasi Teluk Jakarta tak sesuai prosedur karena belum ada dasar hukum berupa perda untuk mengaturnya.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 24 Juli: Depok Tambah 712 Kasus Positif Covid-19

UPDATE 24 Juli: Depok Tambah 712 Kasus Positif Covid-19

Megapolitan
Kemenkes Akui Tak Semua WNA Bisa Ikut Vaksinasi

Kemenkes Akui Tak Semua WNA Bisa Ikut Vaksinasi

Megapolitan
Tambah 333 Kasus Baru, Jumlah Kasus Positif Covid-19 di Kota Bogor Capai 30.425

Tambah 333 Kasus Baru, Jumlah Kasus Positif Covid-19 di Kota Bogor Capai 30.425

Megapolitan
UPDATE 24 Juli Tambah 286 Kasus Baru, Total Kasus Positif Covid-19 di Tangsel 20.681

UPDATE 24 Juli Tambah 286 Kasus Baru, Total Kasus Positif Covid-19 di Tangsel 20.681

Megapolitan
Tingkat Kematian Kasus Covid-19 Meningkat, Pemkot Bogor Terima Bantuan Peti Jenazah

Tingkat Kematian Kasus Covid-19 Meningkat, Pemkot Bogor Terima Bantuan Peti Jenazah

Megapolitan
UPDATE 24 Juli: Tambah 554 Kasus di Kota Tangerang, 6.885 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 24 Juli: Tambah 554 Kasus di Kota Tangerang, 6.885 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE 24 Juli: Kasus Covid-19 Jakarta Bertambah 8.360

UPDATE 24 Juli: Kasus Covid-19 Jakarta Bertambah 8.360

Megapolitan
BP2MI Protes, Beberkan Perlakuan Imigrasi Malaysia yang Sita Barang TKI

BP2MI Protes, Beberkan Perlakuan Imigrasi Malaysia yang Sita Barang TKI

Megapolitan
Dua Pencuri Motor Babak Belur Dihajar Massa di Pagedangan Tangerang

Dua Pencuri Motor Babak Belur Dihajar Massa di Pagedangan Tangerang

Megapolitan
Depok Punya Mobil Tes Swab Covid-19, Idris Targetkan 20.000 Pemeriksaan per Bulan

Depok Punya Mobil Tes Swab Covid-19, Idris Targetkan 20.000 Pemeriksaan per Bulan

Megapolitan
Pasien di RS Wisma Atlet Terus Berkurang, Kini 4.534 Orang

Pasien di RS Wisma Atlet Terus Berkurang, Kini 4.534 Orang

Megapolitan
Tren Covid-19 di Jakarta Jelang Berakhirnya PPKM Level 4: Kasus Harian Melandai, Testing Menurun, hingga Rekor Angka Kematian

Tren Covid-19 di Jakarta Jelang Berakhirnya PPKM Level 4: Kasus Harian Melandai, Testing Menurun, hingga Rekor Angka Kematian

Megapolitan
Sopir Ojol di Jakbar Sepakat Tak Ikut Aksi 'Jokowi End Game'

Sopir Ojol di Jakbar Sepakat Tak Ikut Aksi "Jokowi End Game"

Megapolitan
Ketika Sindikat Tes PCR Palsu Beroperasi di Bandara Halim, 8 dari 11 Surat Lolos Pemeriksaan

Ketika Sindikat Tes PCR Palsu Beroperasi di Bandara Halim, 8 dari 11 Surat Lolos Pemeriksaan

Megapolitan
Viral Video Bendera Putih di Pasar Tanah Abang, Satpol PP: Kami Sisir Sudah Kosong

Viral Video Bendera Putih di Pasar Tanah Abang, Satpol PP: Kami Sisir Sudah Kosong

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X