Masa Kerja Segera Berakhir, DPRD DKI Tak Bisa Rampungkan Raperda Reklamasi

Kompas.com - 17/06/2019, 16:27 WIB
Suasana di Pulau D, pesisir hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Kamis (13/6/2019). KOMPAS.com/Vitorio MantaleanSuasana di Pulau D, pesisir hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Kamis (13/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Abdul Ghoni pesimistis raperda reklamasi pantai utara Jakarta bisa diselesaikan tahun ini.

Sebab, masa kerja anggota dewan periode 2014-2019 tinggal dua bulan lagi.

"Enggak mungkin tahun ini. Tinggal dua bulan setengah nih anggota dewan, kan, enggak mungkin," kata Ghoni ketika dihubungi, Senin (17/6/2019).

Baca juga: DKI Tak Butuh Perda untuk Legalkan Pembangunan di Pulau Reklamasi

Ghoni menjelaskan, nasib raperda itu sudah terkatung-katung sejak era mantan gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

DPRD berselisih dengan Ahok soal tambahan kontribusi bagi pengembang.

Pembahasan raperda akhirnya terhenti ketika Ketua Komisi D DPRD saat itu, Sanusi, ditangkap KPK karena menerima suap terkait pembahasan raperda reklamasi.

Baca juga: Belum Ada Perdanya, Gerindra DKI Larang Pembangunan di Pulau Reklamasi

"Kemarin kami ribut mengenai 15 dengan 5 persen yang zaman kami dengan Pak Ahok. Akhirnya ya terkait ada OTT zaman Pak Sanusi kan," ujarnya. 

Setelah Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies mencabut raperda itu. Ia belum mengembalikannya ke DPRD hingga saat ini.

Ghoni mengusulkan agar DKI segera memulai pembahasan agar ada kepastian hukum.

Baca juga: PKS Anggap Anies Sudah Penuhi Janji Hentikan Reklamasi

"Kita duduk barenglah. Jangan lagi, mohon maaf, sepeti dua tahun lalu, kita enggak mau. Ada penekanan misalnya kepentingan DPRD, ini aspirasi harus disikapi diterima agar tak ada yang dirugikan," kata Ghoni.

Sebelumnya, Pemprov DKI telah menerbitkan IMB untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Di Pulau D terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

Baca juga: Ditanya Soal Reklamasi Teluk Benoa, Jokowi Balik Bertanya

Padahal, bangunan-bangunan itu sempat disegel oleh Anies pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB.

Langkah ini menuai protes dari DPRD DKI Jakarta. Penerbitan IMB di pulau reklamasi Teluk Jakarta tak sesuai prosedur karena belum ada dasar hukum berupa perda untuk mengaturnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Revitalisasi Monas, Timbulkan Polemik tapi Tetap Jalan Terus...

Revitalisasi Monas, Timbulkan Polemik tapi Tetap Jalan Terus...

Megapolitan
Kantor DPD Golkar Kota Bekasi Masuk Situs Jual Beli Online, Ini Kata Penjual

Kantor DPD Golkar Kota Bekasi Masuk Situs Jual Beli Online, Ini Kata Penjual

Megapolitan
Pria yang Tepergok Culik Anak 14 Bulan di Cipayung Diduga Hipnotis Anggota Keluarga

Pria yang Tepergok Culik Anak 14 Bulan di Cipayung Diduga Hipnotis Anggota Keluarga

Megapolitan
PTUN Batalkan SK Pencabutan Izin Reklamasi Pulau F, Anies Ajukan Banding

PTUN Batalkan SK Pencabutan Izin Reklamasi Pulau F, Anies Ajukan Banding

Megapolitan
Perempuan yang Mau Bunuh Diri di JPO Sudah Dipulangkan ke Keluarga

Perempuan yang Mau Bunuh Diri di JPO Sudah Dipulangkan ke Keluarga

Megapolitan
Warga Pamulang Permai Digigit Ular Saat Banjir

Warga Pamulang Permai Digigit Ular Saat Banjir

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Hentikan Proyek Revitalisasi Monas, DPRD Sebut Wajar

Pemprov DKI Diminta Hentikan Proyek Revitalisasi Monas, DPRD Sebut Wajar

Megapolitan
Ingin Sterilisasi Kucing Gratis? Begini Syarat Pendaftarannya

Ingin Sterilisasi Kucing Gratis? Begini Syarat Pendaftarannya

Megapolitan
Seorang Pria Tepergok Culik Anak Usia 14 Bulan di Cipayung, Pelaku Dikeroyok Warga

Seorang Pria Tepergok Culik Anak Usia 14 Bulan di Cipayung, Pelaku Dikeroyok Warga

Megapolitan
Polisi Ungkap Kesulitan Tangkap Pelaku Masturbasi di Bawah JPO Ahmad Yani Bekasi

Polisi Ungkap Kesulitan Tangkap Pelaku Masturbasi di Bawah JPO Ahmad Yani Bekasi

Megapolitan
Gelar Rapimgab, DPRD Minta Penjelasan Pemprov DKI Terkait Koordinasi Revitalisasi Monas ke Pemerintah Pusat

Gelar Rapimgab, DPRD Minta Penjelasan Pemprov DKI Terkait Koordinasi Revitalisasi Monas ke Pemerintah Pusat

Megapolitan
Eks Dirut Transjakarta Donny Saragih Dituduh Gelapkan Uang Denda Operasional Rp 1,4 Miliar

Eks Dirut Transjakarta Donny Saragih Dituduh Gelapkan Uang Denda Operasional Rp 1,4 Miliar

Megapolitan
Anak di Bawah Umur Ditemukan di Apartemen Depok, Diduga Terkait Prostitusi Online

Anak di Bawah Umur Ditemukan di Apartemen Depok, Diduga Terkait Prostitusi Online

Megapolitan
Tangkap Ular Sanca Saat Banjir, Jari Warga Pamulang Terluka Kena Gigitan

Tangkap Ular Sanca Saat Banjir, Jari Warga Pamulang Terluka Kena Gigitan

Megapolitan
Kantor DPD Golkar Kota Bekasi Dijual di Situs Jual Beli Online

Kantor DPD Golkar Kota Bekasi Dijual di Situs Jual Beli Online

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X