DPRD DKI Kaji Penerbitan IMB Pulau Reklamasi

Kompas.com - 17/06/2019, 19:40 WIB
Penampakan Pulau G dari atas udara, Jumat (19/10/2018). Pulau G adalah bagian dari 17 pulau proyek reklamasi yang tadinya sempat akan dibangun di Teluk Jakarta. Kompas.com/Alsadad RudiPenampakan Pulau G dari atas udara, Jumat (19/10/2018). Pulau G adalah bagian dari 17 pulau proyek reklamasi yang tadinya sempat akan dibangun di Teluk Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - DPRD DKI Jakarta bakal mengkaji penerbitan izin ( IMB) terhadap bangunan-bangunan di pulau reklamasi. Kajian ini salah satunya akan dilakukan Fraksi Partai Golkar.

"Kita baru selesai rapat Fraksi Golkar mengenai masalah ini. Kita akan lakukan kajian karena menyangkut masalah regulasi, dan regulasi itu menyangkut masalah interpretasi terhadap pandangan payung hukum," kata Ketua Fraksi Golkar Ashraf Ali ketika dihubungi wartawan, Senin (17/6/2019).

Ashraf mengatakan, kajian akan melibatkan ahli hukum dan anggota DPRD.

Baca juga: Sekda DKI: Pulau Reklamasi Bagian dari Daratan Jakarta

Komisi A yang mengurus pemerintahan, Komisi B yang mengurus perekonomian, serta Komisi D yang mengurus pembangunan akan dipanggil juga.

"Nanti satu Minggu kita akan tahu, pendapat Golkar ke mana," ujar Ashraf Ali.

Fraksi Demokrat-PAN juga berencana melakukan kajian. Penasihat Fraksi Demokrat-PAN, Santoso, mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil dinas terkait untuk menjelaskan penerbitan IMB.

"Saya tugaskan Fraksi Demokrat untuk lakukan semacam kerja politik melalui komisi yang ada di DPRD. Jadi kita dengarkan dulu apa. terbitnya IMB apa sih, latar belakang ini, kalau salah, ya kita akan lakukan sikap. Kita tak terburu-buru," ujar Santoso.

Selain itu, Santoso mengatakan, pihaknya belum bisa mengambil sikap terkait reklamasi. Sebab, DKI belum menjelaskan terbuka ke DPRD.

"Masih simpang siur. Karena informasi kan dari media sosial kan, kita enggak mau kerja dua kali. Kita enggak mau buruk sangka. Kalau pemerintah salah, ya kita yang paling kenceng kritisi. Siap-siap saja eksekutif kalau salah, dapat koreksi dapat warning kerasa dari Demokrat," kata dia.

Baca juga: DKI Tak Butuh Perda untuk Legalkan Pembangunan di Pulau Reklamasi

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Di Pulau D, ada 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

Padahal, bangunan-bangunan itu sempat disegel oleh Anies pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB.

Langkah ini menuai protes dari DPRD DKI Jakarta. Penerbitan IMB di pulau reklamasi Teluk Jakarta tak sesuai prosedur karena belum ada dasar hukum berupa perda untuk mengaturnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jakarta Pandemi Covid-19, Pedagang Asongan Ini Mudik ke Tegal dan Akhirnya Menganggur

Jakarta Pandemi Covid-19, Pedagang Asongan Ini Mudik ke Tegal dan Akhirnya Menganggur

Megapolitan
Samsat Banten Berlakukan Kebijakan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor hingga 29 Mei

Samsat Banten Berlakukan Kebijakan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor hingga 29 Mei

Megapolitan
Pemkot Bekasi Bentuk RW Siaga untuk Batasi Pergerakan Warga

Pemkot Bekasi Bentuk RW Siaga untuk Batasi Pergerakan Warga

Megapolitan
[HOAKS] Relawan Kakak Beradik di RSD Wisma Atlet Meninggal Dunia

[HOAKS] Relawan Kakak Beradik di RSD Wisma Atlet Meninggal Dunia

Megapolitan
Selama Warga Diimbau Tetap di Rumah, Aetra Jamin Distribusi Air Bersih Lancar

Selama Warga Diimbau Tetap di Rumah, Aetra Jamin Distribusi Air Bersih Lancar

Megapolitan
Meski Telah Dimaafkan, Oknum Ojol Pelaku Ujaran Kebencian terhadap Habib Luthfi Tetap Diproses Hukum

Meski Telah Dimaafkan, Oknum Ojol Pelaku Ujaran Kebencian terhadap Habib Luthfi Tetap Diproses Hukum

Megapolitan
Kepala KKP Belum Bisa Pastikan Bagaimana Petugas Bandara Soekarno-Hatta Terjangkit Covid-19

Kepala KKP Belum Bisa Pastikan Bagaimana Petugas Bandara Soekarno-Hatta Terjangkit Covid-19

Megapolitan
Pemprov DKI Alokasikan Anggaran Rp 3 Triliun untuk Penanggulangan Corona

Pemprov DKI Alokasikan Anggaran Rp 3 Triliun untuk Penanggulangan Corona

Megapolitan
Dampak Corona, Jumlah Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Turun Sejak Awal Tahun

Dampak Corona, Jumlah Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Turun Sejak Awal Tahun

Megapolitan
RSUP Persahabatan Tambah Kapasitas Tempat Tidur untuk Rawat 100 Pasien Covid-19

RSUP Persahabatan Tambah Kapasitas Tempat Tidur untuk Rawat 100 Pasien Covid-19

Megapolitan
Banyak RS Swasta Rawat Pasien Covid-19, Anies Minta BPJS Tak Telat Bayar Tagihan

Banyak RS Swasta Rawat Pasien Covid-19, Anies Minta BPJS Tak Telat Bayar Tagihan

Megapolitan
Oknum Ojol Ditangkap karena Ujaran Kebencian terhadap Wantimpres soal Penanganan Covid-19

Oknum Ojol Ditangkap karena Ujaran Kebencian terhadap Wantimpres soal Penanganan Covid-19

Megapolitan
Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Akan Beri Rp 1 Juta untuk 3,7 Juta Warga Terdampak Corona

Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Akan Beri Rp 1 Juta untuk 3,7 Juta Warga Terdampak Corona

Megapolitan
Minim Order Saat Pandemi Covid-19, Ojol Dapat Bantuan Voucher Makan Gratis

Minim Order Saat Pandemi Covid-19, Ojol Dapat Bantuan Voucher Makan Gratis

Megapolitan
Cerita Salah Satu Tamu Saat Hadiri Pesta Pernikahan Mantan Kapolsek Kembangan

Cerita Salah Satu Tamu Saat Hadiri Pesta Pernikahan Mantan Kapolsek Kembangan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X