DPRD DKI Kaji Penerbitan IMB Pulau Reklamasi

Kompas.com - 17/06/2019, 19:40 WIB
Penampakan Pulau G dari atas udara, Jumat (19/10/2018). Pulau G adalah bagian dari 17 pulau proyek reklamasi yang tadinya sempat akan dibangun di Teluk Jakarta. Kompas.com/Alsadad RudiPenampakan Pulau G dari atas udara, Jumat (19/10/2018). Pulau G adalah bagian dari 17 pulau proyek reklamasi yang tadinya sempat akan dibangun di Teluk Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - DPRD DKI Jakarta bakal mengkaji penerbitan izin ( IMB) terhadap bangunan-bangunan di pulau reklamasi. Kajian ini salah satunya akan dilakukan Fraksi Partai Golkar.

"Kita baru selesai rapat Fraksi Golkar mengenai masalah ini. Kita akan lakukan kajian karena menyangkut masalah regulasi, dan regulasi itu menyangkut masalah interpretasi terhadap pandangan payung hukum," kata Ketua Fraksi Golkar Ashraf Ali ketika dihubungi wartawan, Senin (17/6/2019).

Ashraf mengatakan, kajian akan melibatkan ahli hukum dan anggota DPRD.

Baca juga: Sekda DKI: Pulau Reklamasi Bagian dari Daratan Jakarta

Komisi A yang mengurus pemerintahan, Komisi B yang mengurus perekonomian, serta Komisi D yang mengurus pembangunan akan dipanggil juga.

"Nanti satu Minggu kita akan tahu, pendapat Golkar ke mana," ujar Ashraf Ali.

Fraksi Demokrat-PAN juga berencana melakukan kajian. Penasihat Fraksi Demokrat-PAN, Santoso, mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil dinas terkait untuk menjelaskan penerbitan IMB.

"Saya tugaskan Fraksi Demokrat untuk lakukan semacam kerja politik melalui komisi yang ada di DPRD. Jadi kita dengarkan dulu apa. terbitnya IMB apa sih, latar belakang ini, kalau salah, ya kita akan lakukan sikap. Kita tak terburu-buru," ujar Santoso.

Selain itu, Santoso mengatakan, pihaknya belum bisa mengambil sikap terkait reklamasi. Sebab, DKI belum menjelaskan terbuka ke DPRD.

"Masih simpang siur. Karena informasi kan dari media sosial kan, kita enggak mau kerja dua kali. Kita enggak mau buruk sangka. Kalau pemerintah salah, ya kita yang paling kenceng kritisi. Siap-siap saja eksekutif kalau salah, dapat koreksi dapat warning kerasa dari Demokrat," kata dia.

Baca juga: DKI Tak Butuh Perda untuk Legalkan Pembangunan di Pulau Reklamasi

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Di Pulau D, ada 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

Padahal, bangunan-bangunan itu sempat disegel oleh Anies pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB.

Langkah ini menuai protes dari DPRD DKI Jakarta. Penerbitan IMB di pulau reklamasi Teluk Jakarta tak sesuai prosedur karena belum ada dasar hukum berupa perda untuk mengaturnya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Tangerang Kembali Salurkan Bansos Covid-19, Kali Ini di Kecamatan Pinang dan Larangan

Pemkot Tangerang Kembali Salurkan Bansos Covid-19, Kali Ini di Kecamatan Pinang dan Larangan

Megapolitan
Angka Kepatuhan Masyarakat Tangsel Terhadap Protokol Kesehatan Baru 81,4 Persen

Angka Kepatuhan Masyarakat Tangsel Terhadap Protokol Kesehatan Baru 81,4 Persen

Megapolitan
Pemprov DKI Diingatkan Tidak Buka Dulu Tempat Hiburan Malam Saat PSBB Transisi Selesai

Pemprov DKI Diingatkan Tidak Buka Dulu Tempat Hiburan Malam Saat PSBB Transisi Selesai

Megapolitan
Diduga Tenggelam, Dua Anak Laki-laki Ditemukan Tewas di Kali Minangkabau Setiabudi

Diduga Tenggelam, Dua Anak Laki-laki Ditemukan Tewas di Kali Minangkabau Setiabudi

Megapolitan
UPDATE 14 Juli: Pasien Sembuh Covid-19 di Tangsel Tambah 10 Orang, Totalnya Kini 325

UPDATE 14 Juli: Pasien Sembuh Covid-19 di Tangsel Tambah 10 Orang, Totalnya Kini 325

Megapolitan
Kreo Selatan Jadi Kelurahan dengan Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Kota Tangerang

Kreo Selatan Jadi Kelurahan dengan Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Kota Tangerang

Megapolitan
Wali Kota Ungkap Lima PNS di Bekasi Terpapar Covid-19

Wali Kota Ungkap Lima PNS di Bekasi Terpapar Covid-19

Megapolitan
Pegawai Disdik DKI Diimbau Tak Terlibat Jual Beli Kursi Kosong Sekolah Negeri

Pegawai Disdik DKI Diimbau Tak Terlibat Jual Beli Kursi Kosong Sekolah Negeri

Megapolitan
FSGI Minta Kemendikbud Tegur Pemkot Bekasi karena Izinkan Sekolah Tatap Muka

FSGI Minta Kemendikbud Tegur Pemkot Bekasi karena Izinkan Sekolah Tatap Muka

Megapolitan
Politisi Gerindra Sarankan Pegawai Transjakarta Layangkan Somasi karena Upah Lembur Belum Dibayar

Politisi Gerindra Sarankan Pegawai Transjakarta Layangkan Somasi karena Upah Lembur Belum Dibayar

Megapolitan
Komnas PA Terima Laporan Praktik Jual Beli Kursi dalam PPDB Depok, Harganya Capai Rp 5 Juta

Komnas PA Terima Laporan Praktik Jual Beli Kursi dalam PPDB Depok, Harganya Capai Rp 5 Juta

Megapolitan
Polisi Telusuri Sebuah Warung yang Kerap Didatangi Editor Metro TV sebelum Tewas

Polisi Telusuri Sebuah Warung yang Kerap Didatangi Editor Metro TV sebelum Tewas

Megapolitan
Upah Lembur Tak Dibayar, Sejumlah Pegawai Transjakarta Mengadu ke DPRD DKI

Upah Lembur Tak Dibayar, Sejumlah Pegawai Transjakarta Mengadu ke DPRD DKI

Megapolitan
Ajak Warga Pulihkan Ekonomi, Wali Kota Tangerang: Utamakan Belanja di Toko Dekat Rumah

Ajak Warga Pulihkan Ekonomi, Wali Kota Tangerang: Utamakan Belanja di Toko Dekat Rumah

Megapolitan
350 Karyawan AirNav Dites Urine untuk Memastikan Bebas Narkoba

350 Karyawan AirNav Dites Urine untuk Memastikan Bebas Narkoba

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X