DPRD DKI Kaji Penerbitan IMB Pulau Reklamasi

Kompas.com - 17/06/2019, 19:40 WIB
Penampakan Pulau G dari atas udara, Jumat (19/10/2018). Pulau G adalah bagian dari 17 pulau proyek reklamasi yang tadinya sempat akan dibangun di Teluk Jakarta. Kompas.com/Alsadad RudiPenampakan Pulau G dari atas udara, Jumat (19/10/2018). Pulau G adalah bagian dari 17 pulau proyek reklamasi yang tadinya sempat akan dibangun di Teluk Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - DPRD DKI Jakarta bakal mengkaji penerbitan izin ( IMB) terhadap bangunan-bangunan di pulau reklamasi. Kajian ini salah satunya akan dilakukan Fraksi Partai Golkar.

"Kita baru selesai rapat Fraksi Golkar mengenai masalah ini. Kita akan lakukan kajian karena menyangkut masalah regulasi, dan regulasi itu menyangkut masalah interpretasi terhadap pandangan payung hukum," kata Ketua Fraksi Golkar Ashraf Ali ketika dihubungi wartawan, Senin (17/6/2019).

Ashraf mengatakan, kajian akan melibatkan ahli hukum dan anggota DPRD.

Baca juga: Sekda DKI: Pulau Reklamasi Bagian dari Daratan Jakarta

Komisi A yang mengurus pemerintahan, Komisi B yang mengurus perekonomian, serta Komisi D yang mengurus pembangunan akan dipanggil juga.

"Nanti satu Minggu kita akan tahu, pendapat Golkar ke mana," ujar Ashraf Ali.

Fraksi Demokrat-PAN juga berencana melakukan kajian. Penasihat Fraksi Demokrat-PAN, Santoso, mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil dinas terkait untuk menjelaskan penerbitan IMB.

"Saya tugaskan Fraksi Demokrat untuk lakukan semacam kerja politik melalui komisi yang ada di DPRD. Jadi kita dengarkan dulu apa. terbitnya IMB apa sih, latar belakang ini, kalau salah, ya kita akan lakukan sikap. Kita tak terburu-buru," ujar Santoso.

Selain itu, Santoso mengatakan, pihaknya belum bisa mengambil sikap terkait reklamasi. Sebab, DKI belum menjelaskan terbuka ke DPRD.

"Masih simpang siur. Karena informasi kan dari media sosial kan, kita enggak mau kerja dua kali. Kita enggak mau buruk sangka. Kalau pemerintah salah, ya kita yang paling kenceng kritisi. Siap-siap saja eksekutif kalau salah, dapat koreksi dapat warning kerasa dari Demokrat," kata dia.

Baca juga: DKI Tak Butuh Perda untuk Legalkan Pembangunan di Pulau Reklamasi

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Di Pulau D, ada 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

Padahal, bangunan-bangunan itu sempat disegel oleh Anies pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB.

Langkah ini menuai protes dari DPRD DKI Jakarta. Penerbitan IMB di pulau reklamasi Teluk Jakarta tak sesuai prosedur karena belum ada dasar hukum berupa perda untuk mengaturnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hampir 1 Bulan Jokowi-Ma'ruf Dilantik, RPTRA di Tambora Masih Pasang Foto Jusuf Kalla

Hampir 1 Bulan Jokowi-Ma'ruf Dilantik, RPTRA di Tambora Masih Pasang Foto Jusuf Kalla

Megapolitan
Skuter Listrik Telan Korban Jiwa, Pemerintah Dianggap Terlambat Buat Aturan

Skuter Listrik Telan Korban Jiwa, Pemerintah Dianggap Terlambat Buat Aturan

Megapolitan
Ramai Pemohon SKCK, Polres Jakarta Barat Dijaga Ketat Pasca Bom di Polres Medan

Ramai Pemohon SKCK, Polres Jakarta Barat Dijaga Ketat Pasca Bom di Polres Medan

Megapolitan
Berlagak Menilang dan Minta Uang ke Pengendara, Polisi Gadungan di Ciputat Ditangkap

Berlagak Menilang dan Minta Uang ke Pengendara, Polisi Gadungan di Ciputat Ditangkap

Megapolitan
Pengguna GrabWheels Tewas Ditabrak, Skuter Listrik Hanya Boleh Melintas di Jalur Sepeda

Pengguna GrabWheels Tewas Ditabrak, Skuter Listrik Hanya Boleh Melintas di Jalur Sepeda

Megapolitan
Dinas PU Sempat Kesulitan Evakuasi Truk Molen yang Tercebur di Kali Pamulang

Dinas PU Sempat Kesulitan Evakuasi Truk Molen yang Tercebur di Kali Pamulang

Megapolitan
Pascabom Medan, Polres Metro Bekasi Dijaga Aparat Bersenjata Laras Panjang

Pascabom Medan, Polres Metro Bekasi Dijaga Aparat Bersenjata Laras Panjang

Megapolitan
Pengangkatan Truk Molen Selesai Setelah Dua Pekan Tercebur di Kali Pamulang

Pengangkatan Truk Molen Selesai Setelah Dua Pekan Tercebur di Kali Pamulang

Megapolitan
Kronologi Tewasnya Pengguna Skuter Listrik, Terlempar Setelah Ditabrak Mobil dari Belakang

Kronologi Tewasnya Pengguna Skuter Listrik, Terlempar Setelah Ditabrak Mobil dari Belakang

Megapolitan
Koalisi Pejalan Kaki Desak Pemprov DKI Keluarkan Regulasi Penggunaan Skuter Listrik

Koalisi Pejalan Kaki Desak Pemprov DKI Keluarkan Regulasi Penggunaan Skuter Listrik

Megapolitan
Pascabom Bunuh Diri di Medan, Polisi Sebut Situasi di Jakarta Masih Kondusif

Pascabom Bunuh Diri di Medan, Polisi Sebut Situasi di Jakarta Masih Kondusif

Megapolitan
Polisi Tangkap Seorang Terduga Teroris di Depok yang Pernah Berkunjung ke Suriah

Polisi Tangkap Seorang Terduga Teroris di Depok yang Pernah Berkunjung ke Suriah

Megapolitan
Sewa GrabWheels Dini Hari, Dua Pengguna Skuter Listrik Tewas Ditabrak Mobil

Sewa GrabWheels Dini Hari, Dua Pengguna Skuter Listrik Tewas Ditabrak Mobil

Megapolitan
Video Tak Senonoh Diputar di Dalam Bus, Transjakarta Minta Maaf

Video Tak Senonoh Diputar di Dalam Bus, Transjakarta Minta Maaf

Megapolitan
Sepekan Lalu Berjalan Pincang, Nunung Kini Siap Jalani Sidang Tuntutan

Sepekan Lalu Berjalan Pincang, Nunung Kini Siap Jalani Sidang Tuntutan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X