Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 17/06/2019, 19:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - DPRD DKI Jakarta bakal mengkaji penerbitan izin (IMB) terhadap bangunan-bangunan di pulau reklamasi. Kajian ini salah satunya akan dilakukan Fraksi Partai Golkar.

"Kita baru selesai rapat Fraksi Golkar mengenai masalah ini. Kita akan lakukan kajian karena menyangkut masalah regulasi, dan regulasi itu menyangkut masalah interpretasi terhadap pandangan payung hukum," kata Ketua Fraksi Golkar Ashraf Ali ketika dihubungi wartawan, Senin (17/6/2019).

Ashraf mengatakan, kajian akan melibatkan ahli hukum dan anggota DPRD.

Baca juga: Sekda DKI: Pulau Reklamasi Bagian dari Daratan Jakarta

Komisi A yang mengurus pemerintahan, Komisi B yang mengurus perekonomian, serta Komisi D yang mengurus pembangunan akan dipanggil juga.

"Nanti satu Minggu kita akan tahu, pendapat Golkar ke mana," ujar Ashraf Ali.

Fraksi Demokrat-PAN juga berencana melakukan kajian. Penasihat Fraksi Demokrat-PAN, Santoso, mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil dinas terkait untuk menjelaskan penerbitan IMB.

"Saya tugaskan Fraksi Demokrat untuk lakukan semacam kerja politik melalui komisi yang ada di DPRD. Jadi kita dengarkan dulu apa. terbitnya IMB apa sih, latar belakang ini, kalau salah, ya kita akan lakukan sikap. Kita tak terburu-buru," ujar Santoso.

Selain itu, Santoso mengatakan, pihaknya belum bisa mengambil sikap terkait reklamasi. Sebab, DKI belum menjelaskan terbuka ke DPRD.

"Masih simpang siur. Karena informasi kan dari media sosial kan, kita enggak mau kerja dua kali. Kita enggak mau buruk sangka. Kalau pemerintah salah, ya kita yang paling kenceng kritisi. Siap-siap saja eksekutif kalau salah, dapat koreksi dapat warning kerasa dari Demokrat," kata dia.

Baca juga: DKI Tak Butuh Perda untuk Legalkan Pembangunan di Pulau Reklamasi

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Di Pulau D, ada 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

Padahal, bangunan-bangunan itu sempat disegel oleh Anies pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB.

Langkah ini menuai protes dari DPRD DKI Jakarta. Penerbitan IMB di pulau reklamasi Teluk Jakarta tak sesuai prosedur karena belum ada dasar hukum berupa perda untuk mengaturnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kader PDI-P yang Ditemukan Tewas di Selokan Pesanggrahan Diduga Korban Kecelakaan

Kader PDI-P yang Ditemukan Tewas di Selokan Pesanggrahan Diduga Korban Kecelakaan

Megapolitan
Konsumen Meikarta Bersorak Kecewa saat Hakim Kembali Tunda Sidang

Konsumen Meikarta Bersorak Kecewa saat Hakim Kembali Tunda Sidang

Megapolitan
Diduga Tawuran Tengah Malam, 4 Pelajar Ditangkap Tim Patroli Presisi di Cikarang

Diduga Tawuran Tengah Malam, 4 Pelajar Ditangkap Tim Patroli Presisi di Cikarang

Megapolitan
Skywalk Kebayoran Lama Berbayar, Pemprov DKI Bakal Bangun JPO Gratis untuk Umum

Skywalk Kebayoran Lama Berbayar, Pemprov DKI Bakal Bangun JPO Gratis untuk Umum

Megapolitan
Korlantas Polri Gelar Operasi Keselamatan 2023, Ini Daftar Pelanggaran Lalu Lintas yang Diincar

Korlantas Polri Gelar Operasi Keselamatan 2023, Ini Daftar Pelanggaran Lalu Lintas yang Diincar

Megapolitan
Sidang Gugatan 18 Konsumen Meikarta Ditunda atas Permintaan PT MSU

Sidang Gugatan 18 Konsumen Meikarta Ditunda atas Permintaan PT MSU

Megapolitan
Dikonfrontasi, Bripka Madih Tak Terbukti Diperas Penyidik Polda Metro

Dikonfrontasi, Bripka Madih Tak Terbukti Diperas Penyidik Polda Metro

Megapolitan
Polemik Skywalk Kebayoran Lama: Sempat Berguncang hingga Warga Harus Bayar untuk Melintas

Polemik Skywalk Kebayoran Lama: Sempat Berguncang hingga Warga Harus Bayar untuk Melintas

Megapolitan
Pura-pura Jadi Ojol, Dua Orang Gasak Motor di Rumah Kos Cipayung

Pura-pura Jadi Ojol, Dua Orang Gasak Motor di Rumah Kos Cipayung

Megapolitan
Era Swastanisasi Berakhir, Warga Kemayoran Harap Air Bersih Tetap Mengalir

Era Swastanisasi Berakhir, Warga Kemayoran Harap Air Bersih Tetap Mengalir

Megapolitan
Polda Metro Gelar Operasi Keselamatan Jaya 2023, Pelanggar Lalu Lintas Bakal Ditegur

Polda Metro Gelar Operasi Keselamatan Jaya 2023, Pelanggar Lalu Lintas Bakal Ditegur

Megapolitan
BMKG: Gempa Bumi M 5,2 di Bayah Banten Terasa hingga Jakarta dan Depok

BMKG: Gempa Bumi M 5,2 di Bayah Banten Terasa hingga Jakarta dan Depok

Megapolitan
Kasus Gagal Ginjal Akut Ditemukan Kembali di Jakarta: Terlacak Januari 2023, Obat Diduga Penyebabnya

Kasus Gagal Ginjal Akut Ditemukan Kembali di Jakarta: Terlacak Januari 2023, Obat Diduga Penyebabnya

Megapolitan
Wajah Baru Jalan Srengseng Sawah Pasca-kecelakaan Mahasiswa UI, Sumur Resapan Sudah Diaspal dan Dilubangi

Wajah Baru Jalan Srengseng Sawah Pasca-kecelakaan Mahasiswa UI, Sumur Resapan Sudah Diaspal dan Dilubangi

Megapolitan
PAM Jaya Kirim Mobil Tangki untuk Atasi Terhambatnya Aliran Air Bersih di Kemayoran

PAM Jaya Kirim Mobil Tangki untuk Atasi Terhambatnya Aliran Air Bersih di Kemayoran

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.