Kompas.com - 18/06/2019, 11:03 WIB
Penampakan Pulau C dan D dari atas udara, Jumat (19/10/2018). Pulau C dan D adalah bagian dari 17 pulau proyek reklamasi yang tadinya sempat akan dibangun di Teluk Jakarta. Kompas.com/Alsadad RudiPenampakan Pulau C dan D dari atas udara, Jumat (19/10/2018). Pulau C dan D adalah bagian dari 17 pulau proyek reklamasi yang tadinya sempat akan dibangun di Teluk Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah diprotes DPRD DKI soal dasar hukum penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) terhadap ratusan bangunan di pulau reklamasi, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah akhirnya menjelaskan bahwa pihaknya tak membutuhkan peraturan daerah (perda) untuk melegalkan status bangunan di pulau reklamasi.

Dua raperda tentang reklamasi, yaitu Raperda Rancangan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara (RTRKS Pantura) dan Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) telah ditarik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 2017 lalu dan belum dikembalikan lagi ke DPRD hingga kini.

Saefullah mengatakan, Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) tak terkait pembangunan di pulau reklamasi.

Baca juga: DPRD DKI Kaji Penerbitan IMB Pulau Reklamasi

"RZWP3K itu tidak ada kaitannya. RZWP3K itu untuk mengatur zonasi pulau-pulau di sana," kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2019).

Sebelumnya, Pemprov DKI telah menerbitkan IMB untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D, pulau hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Di Pulau D terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Padahal, bangunan-bangunan itu sempat disegel Anies pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB.

Langkah baru itu menuai protes dari DPRD DKI Jakarta. Penerbitan IMB di pulau reklamasi dinilai tak sesuai prosedur karena belum ada dasar hukum berupa perda untuk mengaturnya.

Menurut Saefullah, dasar hukum yang dibutuhkan cukup dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E. Pergub itu ditandatangani Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, yaitu Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Pegangannya sampai sementara pergub itu," kata Saefullah. 

Soal masa berlaku pergub, kata Saefullah, pihaknya saat ini tengah merevisi Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan RZWP3K.

"Sudah masuk tinggal tunggu pembahasan," kata Saefullah. 

Sementara Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS) Pantura Jakarta dibatalkan dan tidak akan dilanjutkan lagi. Menurut Saefullah, raperda itu dicabut karena reklamasi tidak akan diteruskan. Pulau yang sudah ada, kata Saefullah, akan dianggap sebagai pantai.

"Konsep pulau A, B, C , D sampai K, L, N, O, P itu tidak ada lagi," ujar dia.

Tetap butuh perda 


Namun protes datang dari partai pendukung Anies sendiri, yakni Partai Gerindra. Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Abdul Ghoni meminta Pemprov DKI tak melegalkan pembangunan di pulau reklamasi sebelum ada perda. 

"Enggak boleh (ada pembangunan)," kata Ghoni, Senin kemarin.

Menurut Ghoni, pembangunan di pulau reklamasi bermasalah tanpa adanya dasar hukum, termasuk pembangunan fasilitas publik yang dijanjikan Anies Baswedan.

"Daripada pandangan beda-beda, tunggulah. Raperda selesai nanti akan tertera di situ aturan mainnya," ujarnya. 

Ghoni mengatakan, pihaknya akan memanggil jajaran Pemprov DKI soal penerbitan IMB terhadap bangunan di pulau reklamasi. Sebab, membangun tanpa IMB tak diperbolehkan.

"Semestinya gubernur harus tegas. Kalau belum ada raperdanya atau peraturan yang menguatkan, lebih baik jangan. Harus tegas jadi tidak bisa juga, kalau kata fraksi PDI-P mencla-mencle," kata Ghoni.

Baca juga: Walhi Nilai Alasan Penerbitan IMB di Pulai Reklamasi Tidak Jelas

DPRD DKI Jakarta akan mengkaji penerbitan IMB terhadap bangunan-bangunan di pulau reklamasi. Kajian itu salah satunya akan dilakukan Fraksi Partai Golkar.

"Kami baru selesai rapat Fraksi Golkar mengenai masalah ini. Kami akan lakukan kajian karena menyangkut masalah regulasi, dan regulasi itu menyangkut masalah interpretasi terhadap pandangan payung hukum," kata Ketua Fraksi Golkar Ashraf Ali, kemarin.

Ashraf mengatakan, kajian akan melibatkan ahli hukum dan anggota DPRD. Komisi A DPRD DKI yang mengurus pemerintahan, Komisi B yang mengurus perekonomian, serta Komisi D yang mengurus pembangunan juga akan dilibatkan.

"Nanti satu Minggu kami akan tahu, pendapat Golkar ke mana," ujar Ashraf Ali.

Fraksi Demokrat-PAN juga berencana melakukan kajian. Penasihat Fraksi Demokrat-PAN, Santoso, mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil dinas terkait untuk menjelaskan penerbitan IMB.

"Saya tugaskan Fraksi Demokrat untuk lakukan semacam kerja politik melalui komisi yang ada di DPRD. Jadi kami dengarkan dulu apa. Terbitnya IMB apa sih latar belakang ini, kalau salah, ya kami akan lakukan sikap. Kami tak terburu-buru," ujar Santoso.

Santoso mengatakan, pihaknya belum bisa mengambil sikap terkait reklamasi. Sebab, DKI belum menjelaskan secara terbuka masalah itu ke DPRD.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Baru Divaksin Dosis Satu, Sejumlah Pengunjung Dilarang Masuk Bioskop XXI Blok M Plaza

Baru Divaksin Dosis Satu, Sejumlah Pengunjung Dilarang Masuk Bioskop XXI Blok M Plaza

Megapolitan
2 Truk Terlibat Kecelakaan di Ciledug, Tak Ada Korban

2 Truk Terlibat Kecelakaan di Ciledug, Tak Ada Korban

Megapolitan
Residivis Jambret yang Kerap Beraksi di Jakut dan Jaktim Ditangkap

Residivis Jambret yang Kerap Beraksi di Jakut dan Jaktim Ditangkap

Megapolitan
Penjambret yang Ambil Barang Korban Lewat Kaca Mobil yang Terbuka Kerap Beraksi di Jakut dan Jaktim

Penjambret yang Ambil Barang Korban Lewat Kaca Mobil yang Terbuka Kerap Beraksi di Jakut dan Jaktim

Megapolitan
Dibuka Kembali, Bioskop XXI Mall Kelapa Gading Kini Tak Jual Makanan dan Minuman

Dibuka Kembali, Bioskop XXI Mall Kelapa Gading Kini Tak Jual Makanan dan Minuman

Megapolitan
Saat “Biarawan Gereja” Di Depok Cabuli Anak Panti Asuhan dan Dijuluki Kelelawar Malam

Saat “Biarawan Gereja” Di Depok Cabuli Anak Panti Asuhan dan Dijuluki Kelelawar Malam

Megapolitan
Mall Plaza Pondok Gede Kebakaran, Diduga karena Korsleting Listrik

Mall Plaza Pondok Gede Kebakaran, Diduga karena Korsleting Listrik

Megapolitan
Kembali Dibuka, Bioskop di Kawasan Blok M Masih Sepi

Kembali Dibuka, Bioskop di Kawasan Blok M Masih Sepi

Megapolitan
Kembali Beroperasi, Bioskop XXI Mal Kelapa Gading Tak Terima Pembayaran Tunai

Kembali Beroperasi, Bioskop XXI Mal Kelapa Gading Tak Terima Pembayaran Tunai

Megapolitan
Polisi Tangkap Sindikat Penjambret yang Ambil Barang Korban Lewat Kaca Mobil yang Terbuka

Polisi Tangkap Sindikat Penjambret yang Ambil Barang Korban Lewat Kaca Mobil yang Terbuka

Megapolitan
101 Tempat Hiburan Malam di Bekasi Ajukan Permohonan Uji Coba Pembukaan

101 Tempat Hiburan Malam di Bekasi Ajukan Permohonan Uji Coba Pembukaan

Megapolitan
Mengeluh Sakit di Dada, Pengemudi Meninggal di Mobil di Jalan Tol Joglo

Mengeluh Sakit di Dada, Pengemudi Meninggal di Mobil di Jalan Tol Joglo

Megapolitan
Hari Pertama Bioskop CGV Central Park Buka: Dikunjungi Hampir 100 Orang, Mayoritas Beli Tiket Online

Hari Pertama Bioskop CGV Central Park Buka: Dikunjungi Hampir 100 Orang, Mayoritas Beli Tiket Online

Megapolitan
Bioskop di Jakarta Kembali Dibuka, Penonton: Prokes Ketat, Merasa Aman

Bioskop di Jakarta Kembali Dibuka, Penonton: Prokes Ketat, Merasa Aman

Megapolitan
Presiden hingga Gubernur DKI Divonis Bersalah Terkait Polusi Udara di Jakarta

Presiden hingga Gubernur DKI Divonis Bersalah Terkait Polusi Udara di Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.