Anies Ogah Cabut Pergub Reklamasi yang Diteken Ahok, Apa Alasannya?

Kompas.com - 19/06/2019, 10:12 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (24/5/2019). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (24/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menolak mencabut Peraturan Gubernur Nomor 2016 Tahun 2016 yang diteken pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Padahal, gara-gara pergub itu, pengembang jadi punya dasar hukum untuk membangun di pulau reklamasi.

Selain itu, gubernur juga berwenang merevisi pergub yang sudah ada. 

Baca juga: Anies Pertanyakan Alasan Ahok Jadikan Pergub sebagai Dasar Penerbitan IMB di Pulau Reklamasi

Apa alasan Anies tak mencabut pergub itu?

"Tidak sesederhana itu. Begini ya, ada prinsip fundamental dalam hukum tata ruang, yaitu pelaksanaan perubahan peraturan tidak berlaku surut. Begitu juga dengan kasus ini, bila saya mencabut Pergub 206/2016 itu, agar bangunan rumah tersebut kehilangan dasar hukumnya, lalu membongkar bangunan tersebut, maka yang hilang bukan saja bangunannya, tetapi kepastian atas hukum juga jadi hilang," kata Anies dalam siaran pers berisi tanya jawab, Rabu (19/6/2019).

Anies mengatakan, bangunan yang sudah telanjur dibangun dengan pergub itu tak bisa dibongkar begitu saja.

Langkah itu, menurut Anies, justru akan menuai preseden buruk.

Baca juga: Sekda DKI: Kasihan Pengembang Reklamasi Sudah Menyumbang untuk Infrastruktur DKI

"Masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada peraturan gubernur dan hukum karena pernah ada preseden seperti itu," ujarnya. 

Soal penerbitan pergub itu, Anies mengaku tak menyalahkan Ahok.

Kini ia hanya meneruskan dan tak ingin kebijakannya bertentang dengan kebijakan sebelumnya.

Baca juga: Nasib Dua Raperda Reklamasi Kini

"Saya perlu tegaskan bahwa pergub adalah keputusan institusi gubernur dan saya harus menjaga kredibilitas institusi ini. Suka atau tidak atas peraturan itu, kenyataannya ia telah diundangkan dan bersifat mengikat," kata Anies. 

Ia mengaku tak bisa merevisi pergub itu.

Jika ada perubahan kebijakan, perubahannya tak bisa berlaku surut.

Baca juga: Walhi Nilai Alasan Penerbitan IMB di Pulai Reklamasi Tidak Jelas

Artinya, bangunan yang telanjur dibangun tak bisa dibatalkan. Ia meminta semua pihak menghargai pergub itu.

"Oleh karena itu, sekarang saya jaga agar institusi ini, insya Allah, tidak akan mengeluarkan peraturan dan ketentuan yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan prinsip good governance," ujarnya. 

Sebelumnya, Pemprov DKI telah menerbitkan IMB untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Baca juga: DPRD DKI Kaji Penerbitan IMB Pulau Reklamasi

Di Pulau D terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

Padahal, bangunan-bangunan itu sempat disegel oleh Anies pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB.

Langkah ini menuai protes dari DPRD DKI Jakarta. Penerbitan IMB di pulau reklamasi Teluk Jakarta tak sesuai prosedur karena belum ada dasar hukum berupa perda untuk mengaturnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rekam Jejak Wagub DKI Riza Patria: Kontroversi Kasus Korupsi hingga Segudang Pengalaman Politik

Rekam Jejak Wagub DKI Riza Patria: Kontroversi Kasus Korupsi hingga Segudang Pengalaman Politik

Megapolitan
Duduk Perkara Polemik Apartemen The Nine Residence Terkait Pembangunan RS Covid-19

Duduk Perkara Polemik Apartemen The Nine Residence Terkait Pembangunan RS Covid-19

Megapolitan
Kala Rasa Kecewa Pedagang Tumpah lantaran Pasar Tanah Abang Batal Buka

Kala Rasa Kecewa Pedagang Tumpah lantaran Pasar Tanah Abang Batal Buka

Megapolitan
[HOAKS] Wanita Korban Pembunuhan dan Perampokan di Muara Karang

[HOAKS] Wanita Korban Pembunuhan dan Perampokan di Muara Karang

Megapolitan
Gaung Imbauan Kenakan Masker Kain untuk Cegah Penyebaran Corona di Kota Tangerang

Gaung Imbauan Kenakan Masker Kain untuk Cegah Penyebaran Corona di Kota Tangerang

Megapolitan
Fakta Pemilihan Wagub DKI, Kemenangan Riza Patria di Tengah Pandemi Covid-19

Fakta Pemilihan Wagub DKI, Kemenangan Riza Patria di Tengah Pandemi Covid-19

Megapolitan
Setujui Status PSBB, Kemenkes Minta DKI Fokus pada Keselamatan Warga

Setujui Status PSBB, Kemenkes Minta DKI Fokus pada Keselamatan Warga

Megapolitan
Upaya Polisi Menghadapi Pandemi Covid-19, Penegakan Hukum hingga Kawal Proses Pemakaman

Upaya Polisi Menghadapi Pandemi Covid-19, Penegakan Hukum hingga Kawal Proses Pemakaman

Megapolitan
12 Sembuh, 38 Dimakamkan Sesuai Protokol Pemulasaraan di Bekasi

12 Sembuh, 38 Dimakamkan Sesuai Protokol Pemulasaraan di Bekasi

Megapolitan
Pengelola Klaim RS Covid-19 yang Dibangun di Lingkungan Apartemen The Nine Residence Sudah Kantongi Izin

Pengelola Klaim RS Covid-19 yang Dibangun di Lingkungan Apartemen The Nine Residence Sudah Kantongi Izin

Megapolitan
Ini Pertimbangan Menkes Setujui Pemprov DKI Terapkan PSBB

Ini Pertimbangan Menkes Setujui Pemprov DKI Terapkan PSBB

Megapolitan
Menkes Setujui Usul Pemprov DKI Terapkan PSBB untuk Tangani Covid-19

Menkes Setujui Usul Pemprov DKI Terapkan PSBB untuk Tangani Covid-19

Megapolitan
Penghuni Apartemen The Nine Residence Akan Tempuh Jalur Hukum soal RS Covid-19, Ini Jawaban Pengelola

Penghuni Apartemen The Nine Residence Akan Tempuh Jalur Hukum soal RS Covid-19, Ini Jawaban Pengelola

Megapolitan
Peran Kampung Siaga Covid-19: Pertebal Kesadaran Warga hingga Bangun Lumbung Logistik Darurat

Peran Kampung Siaga Covid-19: Pertebal Kesadaran Warga hingga Bangun Lumbung Logistik Darurat

Megapolitan
Tugas Pertama Riza Patria Menurut Sutiyoso, Bantu Anies Tanggulangi Penyebaran Corona di Jakarta

Tugas Pertama Riza Patria Menurut Sutiyoso, Bantu Anies Tanggulangi Penyebaran Corona di Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X