Anies: Biar Kelak Sejarah Menulis, Reklamasi Telah Dihentikan

Kompas.com - 19/06/2019, 10:27 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di RSUD Tarakan, Rabu (22/5/2019). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di RSUD Tarakan, Rabu (22/5/2019).

JAKARTA,  KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim sudah memenuhi janjinya menghentikan reklamasi.

Ia mengklaim 13 pulau lain yang belum dibangun tak akan dilanjutkan.

Yang sudah telanjur dibangun di lahan reklamasi, kata dia, akan dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan publik.

Baca juga: Anies Ogah Cabut Pergub Reklamasi yang Diteken Ahok, Apa Alasannya?

"Biarkan kelak sejarah yang nanti menulis dan menilai keputusan bahwa reklamasi telah dihentikan dan lahan daratan yang sudah telanjur terbentuk memang benar dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan hukum dan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan publik," kata Anies dalam keterangan tertulis berisi tanya jawab, Rabu (19/6/2019).

"Dan insya Allah kelak dimudahkan untuk mempertanggungjawabkan keputusan untuk taat pada hukum ini di hadapan Allah Yang Maha Adil dan Maha Mengadili," ujarnya. 

Anies mengatakan, pihaknya tidak bisa sembarangan mengubah aturan yang diterbitkan pendahulunya. 

Baca juga: Anies Pertanyakan Alasan Ahok Jadikan Pergub sebagai Dasar Penerbitan IMB di Pulau Reklamasi

Ia menyadari banyak pihak kecewa terhadap keputusannya menerbitkan IMB alih-alih menghukum pengembang.

"Menghukum itu dengan dasar hukum, atau menghukum berdasar rasa marah dan memuaskan perasaan? Saya rasa kita perlu jaga prinsip dasar ini, janganlah ketidaksukaanmu pada seseorang atau suatu kelompok membuatmu bersikap tidak adil," ujar Anies. 

Ia mengingatkan, sebagai pejabat publik, ia tak bisa melampiaskan ketidaksukaannya terhadap reklamasi dengan membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan sebelumnya.

Baca juga: Sekda DKI: Kasihan Pengembang Reklamasi Sudah Menyumbang untuk Infrastruktur DKI

Ia punya tanggung jawab untuk menjaga tatanan hukum.

"Tugas saya sebagai penyelenggara negara bukan melampiaskan rasa marah atau rasa kecewa dengan melakukan tindakan apa saja. Bila Anda menangkap pelanggar di hadapan Anda, bukan berarti Anda lalu bisa menghabisinya agar puas semua kemarahan Anda atas pelanggarannya. Apalagi, bagi kami sebagai penyelenggara negara, justru yang harus terdepan dalam menjalankan konstitusi dan menjaga tatanan hukum," kata Anies.

Sebelumnya, Pemprov DKI telah menerbitkan IMB untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Baca juga: Nasib Dua Raperda Reklamasi Kini

Di Pulau D terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

Padahal, bangunan-bangunan itu sempat disegel oleh Anies pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB.

Langkah ini menuai protes dari DPRD DKI Jakarta. Penerbitan IMB di pulau reklamasi Teluk Jakarta tak sesuai prosedur karena belum ada dasar hukum berupa perda untuk mengaturnya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Hoaks Obat Covid-19, Polisi Panggil Anji Lebih Dulu

Kasus Dugaan Hoaks Obat Covid-19, Polisi Panggil Anji Lebih Dulu

Megapolitan
Cara Dishub DKI Antisipasi Penumpukan Penumpang Jelang Sanksi Gage

Cara Dishub DKI Antisipasi Penumpukan Penumpang Jelang Sanksi Gage

Megapolitan
Polisi Gelar Rekonstruksi Pembunuhan Perempuan di Margonda Residence

Polisi Gelar Rekonstruksi Pembunuhan Perempuan di Margonda Residence

Megapolitan
Anies Sebut Toa Peringatan Banjir Banyak yang Tidak Berfungsi, BPBD Jangan Beli Lagi

Anies Sebut Toa Peringatan Banjir Banyak yang Tidak Berfungsi, BPBD Jangan Beli Lagi

Megapolitan
Operasi Patuh Jaya, 2.031 Pengendara Kena Tilang di Kabupaten Bekasi

Operasi Patuh Jaya, 2.031 Pengendara Kena Tilang di Kabupaten Bekasi

Megapolitan
Polisi Saran Pembebasan Lahan di Kecamatan Pinang Ditunda agar Tak Terjadi Keributan

Polisi Saran Pembebasan Lahan di Kecamatan Pinang Ditunda agar Tak Terjadi Keributan

Megapolitan
Polisi Olah TKP dan Periksa Saksi Perampokan Warung Sembako di Ciracas

Polisi Olah TKP dan Periksa Saksi Perampokan Warung Sembako di Ciracas

Megapolitan
Polisi Tangkap Penyerang Kantor Kecamatan Pinang yang Bawa Senjata Tajam

Polisi Tangkap Penyerang Kantor Kecamatan Pinang yang Bawa Senjata Tajam

Megapolitan
Tujuh Pegawai Positif Covid-19, Kantor BNN Jakut Tetap Beroperasi

Tujuh Pegawai Positif Covid-19, Kantor BNN Jakut Tetap Beroperasi

Megapolitan
Polisi Temukan Fakta Berbeda dengan Pengakuan Pembunuh Perempuan di Margonda Residence

Polisi Temukan Fakta Berbeda dengan Pengakuan Pembunuh Perempuan di Margonda Residence

Megapolitan
Kebakaran Hanguskan Ratusan Kios di Pasar Timbul Tomang Tinggi

Kebakaran Hanguskan Ratusan Kios di Pasar Timbul Tomang Tinggi

Megapolitan
Ketangguhan Elita Gafar, Ditinggal Suami karena Tak Selevel, Berjuang Sendiri Biayai 6 Adik...

Ketangguhan Elita Gafar, Ditinggal Suami karena Tak Selevel, Berjuang Sendiri Biayai 6 Adik...

Megapolitan
Perjuangan Deasy, Narik Ojol Ditemani Anak demi Sambung Hidup

Perjuangan Deasy, Narik Ojol Ditemani Anak demi Sambung Hidup

Megapolitan
Reaktif Covid-19, 3 Polisi dan 2 PHL Polsek Kemayoran Langsung Jalani Swab Test

Reaktif Covid-19, 3 Polisi dan 2 PHL Polsek Kemayoran Langsung Jalani Swab Test

Megapolitan
Dulu Gunakan Toa untuk Peringatan Dini Banjir, Anies: Kenapa Kita Pakai Alat Ini?

Dulu Gunakan Toa untuk Peringatan Dini Banjir, Anies: Kenapa Kita Pakai Alat Ini?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X