Anies Sebut Pemprov DKI Terikat Perjanjian dengan Pengembang Reklamasi

Kompas.com - 19/06/2019, 12:24 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (1/6/2019) KOMPAS.com/Ryana AryaditaGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (1/6/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Pemprov DKI terikat perjanjian dengan pengembang reklamasi

"Pemprov DKI Jakarta terikat dalam perjanjian kerja sama dengan pihak swasta sebagai pelaksana program reklamasi. Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani pada tahun 1997, diperbarui pada 21 Mei 2012, 11 Agustus 2017, dan 2 Oktober 2017," kata Anies melalui siaran pers, Rabu (19/6/2019).

Menurut Anies, perjanjian kerja sama itu mengatur kewajiban pengembang reklamasi dan Pemprov DKI.

Baca juga: Anies: Biar Kelak Sejarah Menulis, Reklamasi Telah Dihentikan

Salah satunya, Pemprov DKI harus memberikan semua perizinan sepanjang pihak pelaksana reklamasi menunaikan kewajibannya.

"Semua denda serta kewajiban telah dilaksanakan oleh pihak pelaksana reklamasi, maka sesuai Perjanjian Kerjasama, Pemprov DKI diharuskan untuk menjalankan kewajibannya yaitu mengeluarkan IMB," ujarnya. 

Suasana di Pulau D, pesisir hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Kamis (13/6/2019).KOMPAS.com/Vitorio Mantalean Suasana di Pulau D, pesisir hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Kamis (13/6/2019).
Selain itu, pengembang juga punya dasar hukum untuk reklamasi, yakni Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Anies Ogah Cabut Pergub Reklamasi yang Diteken Ahok, Apa Alasannya?

Anies mengatakan, pergub tak bisa dicabut maupun diubah begitu saja.

"Sebagai regulator, Pemprov berhak mengubah kebijakan termasuk Pergub 206/2016, tetapi sesuai asas hukum tata ruang, perubahan kebijakan itu tidak boleh berlaku surut. IMB tetap diterbitkan untuk bangunan yang sudah berdiri," kata Anies.

Sebelumnya, Pemprov DKI telah menerbitkan IMB untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Baca juga: Anies Pertanyakan Alasan Ahok Jadikan Pergub sebagai Dasar Penerbitan IMB di Pulau Reklamasi

Di Pulau D terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

Padahal, bangunan-bangunan itu sempat disegel oleh Anies pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB.

Langkah ini menuai protes dari DPRD DKI Jakarta. Penerbitan IMB di pulau reklamasi Teluk Jakarta tak sesuai prosedur karena belum ada dasar hukum berupa perda untuk mengaturnya.

Catatan Redaksi: Berita ini telah mengalami penyesuaian.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tinjau Operasi Prokes di Jaksel, Anies: Kita Peringatkan Semua untuk Taati Aturan

Tinjau Operasi Prokes di Jaksel, Anies: Kita Peringatkan Semua untuk Taati Aturan

Megapolitan
Dua Taman Akan Dibangun di Jakarta Barat, Rencananya Selesai November Tahun Ini

Dua Taman Akan Dibangun di Jakarta Barat, Rencananya Selesai November Tahun Ini

Megapolitan
Hari Ini, Angka Kematian Akibat Covid-19 di Jakarta Tertinggi Kedua Sejak Pandemi

Hari Ini, Angka Kematian Akibat Covid-19 di Jakarta Tertinggi Kedua Sejak Pandemi

Megapolitan
Sidak Malam ke Kemang, Anies: Kita Temukan Praktek Tidak Bertanggung Jawab

Sidak Malam ke Kemang, Anies: Kita Temukan Praktek Tidak Bertanggung Jawab

Megapolitan
PPDB Jakarta Jalur Zonasi untuk Jenjang SD Dibuka 21 Juni 2021

PPDB Jakarta Jalur Zonasi untuk Jenjang SD Dibuka 21 Juni 2021

Megapolitan
PPDB Jakarta Jenjang PAUD Dibuka Senin Depan

PPDB Jakarta Jenjang PAUD Dibuka Senin Depan

Megapolitan
Peserta Vaksinasi di Stadion Patriot Candrabhaga Berusia 18 Tahun ke Atas

Peserta Vaksinasi di Stadion Patriot Candrabhaga Berusia 18 Tahun ke Atas

Megapolitan
Penumpang Pajero Sport Buang Sampah ke Kali Jagakarsa Terancam Denda Rp 500.000

Penumpang Pajero Sport Buang Sampah ke Kali Jagakarsa Terancam Denda Rp 500.000

Megapolitan
Update 18 Juni: Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang Bertambah 54

Update 18 Juni: Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang Bertambah 54

Megapolitan
Odong-odong, Moda Transportasi Penghubung Kampung Pulo dengan Rusun Jatinegara Barat

Odong-odong, Moda Transportasi Penghubung Kampung Pulo dengan Rusun Jatinegara Barat

Megapolitan
Pemkot Jaksel Akan Kerja Sama dengan Polisi untuk Kejar Penumpang Pajero yang Buang Sampah ke Kali

Pemkot Jaksel Akan Kerja Sama dengan Polisi untuk Kejar Penumpang Pajero yang Buang Sampah ke Kali

Megapolitan
Motif Pengeroyokan di Taman Sari, Pelaku Curiga Korban Informan Polisi

Motif Pengeroyokan di Taman Sari, Pelaku Curiga Korban Informan Polisi

Megapolitan
Road Bike Dilarang Melintas JLNT Mulai Minggu Besok

Road Bike Dilarang Melintas JLNT Mulai Minggu Besok

Megapolitan
Anies: Malam Ini Kita Lakukan Operasi Pendisiplinan Tanpa Kompromi!

Anies: Malam Ini Kita Lakukan Operasi Pendisiplinan Tanpa Kompromi!

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Keuskupan Agung Jakarta Minta Paroki di Zona Merah Hentikan Misa Offline

Kasus Covid-19 Melonjak, Keuskupan Agung Jakarta Minta Paroki di Zona Merah Hentikan Misa Offline

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X