Ahok Komentari Keputusan Anies Terbitkan IMB Pulau Reklamasi

Kompas.com - 19/06/2019, 14:59 WIB
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok mengunjungi rumah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (30/4/2019). KOMPAS.com/Nibras Nada Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok mengunjungi rumah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (30/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok angkat bicara mengenai penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) bangunan-bangunan di Pulau D hasil reklamasi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Ahok mengaku heran karena saat ini Anies menerbitkan IMB berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 yang diteken semasa kepemimpinannya.

" Pulau reklamasi saat itu tidak bisa terbitkan IMB karena belum ada dasar perda-nya. Kalau sekarang dengan pergub saya 2016 bisa buat IMB pulau reklamasi? Artinya pergub yang sama di tahun 2016 enggak bisa terbitkan IMB pulau reklamasi," kata Ahok kepada Kompas.com, Rabu (19/6/2019).

Baca juga: Anies Pertanyakan Alasan Ahok Jadikan Pergub sebagai Dasar Penerbitan IMB di Pulau Reklamasi


Ahok mempertanyakan langkah Anies tersebut karena penertiban IMB tanpa perda dapat menghilangkan kesempatan Pemprov DKI mendapatkan dana kontribusi tambahan sebesar 15 persen nilai jual objek pajak (NJOP).

Adapun, di dalam Pergub 206 disebutkan Pulau C, Pulau D dan Pulau E hasil reklamasi bertujuan untuk menciptakan kawasan terpadu melalui konsep superblok dengan fungsi perumahan horizontal, perumahan vertikal, kegiatan pariwisata, kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa secara terbatas beserta dasilitasnya dalam satu kesatuan perencanaan, sehingga pemanfaatan lahan dan ruang kota di sekitar kawasan menjadi lebih terarah.

"Kalau pergub aku bisa terbitkan IMB reklamasi, sudah lama aku terbitkan IMB. Kan aku pendukung reklamasi untuk dapatkan dana pembangunan DKI yang bisa capai di atas Rp 100 triliunan," kata Ahok. 

Baca juga: Anies: Gubernur di Masa Mendatang Tak Bisa Semena-mena Melakukan Reklamasi

Sebelumnya, Pemprov DKI telah menerbitkan IMB untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta dengan dasar Pergub 206 Tahun 2016 yang dikeluarkan Ahok.

Padahal, bangunan-bangunan itu sempat disegel Anies pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB.

Baca juga: Terikat Perjanjian dengan Pengembang, Anies Sebut DKI Tak Bisa Batalkan Reklamasi

Langkah ini menuai protes dari DPRD DKI Jakarta. Penerbitan IMB di pulau  reklamasi Teluk Jakarta tak sesuai prosedur karena belum ada dasar hukum berupa perda untuk mengaturnya.

Raperda reklamasi yang sedang disusun mensyaratkan adanya dana kontribusi dari pengembang kepada Pemprov DKI Jakarta atas penjualan lahan reklamasi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Siswa Tewas Lompat dari Lantai 4 Sekolah, Menteri PPPA: Alarm bagi Kita Semua

Siswa Tewas Lompat dari Lantai 4 Sekolah, Menteri PPPA: Alarm bagi Kita Semua

Megapolitan
Atap Bocor Saat Hujan, Siswa SDN Samudrajaya 04 Kerap Dipulangkan

Atap Bocor Saat Hujan, Siswa SDN Samudrajaya 04 Kerap Dipulangkan

Megapolitan
Pengeras Suara Peringatan Dini Banjir di Kampung Melayu Tak Berfungsi Sejak 2017

Pengeras Suara Peringatan Dini Banjir di Kampung Melayu Tak Berfungsi Sejak 2017

Megapolitan
Seorang Pemuda Tewas Ditabrak Kereta di Bekasi

Seorang Pemuda Tewas Ditabrak Kereta di Bekasi

Megapolitan
BERITA FOTO: Kerusakan Bangunan SDN Samudrajaya 04 Bekasi

BERITA FOTO: Kerusakan Bangunan SDN Samudrajaya 04 Bekasi

Berita Foto
Pemkot Depok Gratiskan Biaya Perawatan Korban Kecelakaan Bus di Subang

Pemkot Depok Gratiskan Biaya Perawatan Korban Kecelakaan Bus di Subang

Megapolitan
RS Universitas Indonesia Rawat 33 Korban Kecelakaan Bus di Subang

RS Universitas Indonesia Rawat 33 Korban Kecelakaan Bus di Subang

Megapolitan
RSUD Depok Rawat 13 Korban Kecelakaan Bus di Subang

RSUD Depok Rawat 13 Korban Kecelakaan Bus di Subang

Megapolitan
Siswa SDN Samudrajaya 04 Bekasi Buat Video Minta Sekolahnya Diperbaiki

Siswa SDN Samudrajaya 04 Bekasi Buat Video Minta Sekolahnya Diperbaiki

Megapolitan
Soal Kecelakaan Bus di Tanjakan Emen Subang, YLKI: Uji Kir Sekadar Formalitas

Soal Kecelakaan Bus di Tanjakan Emen Subang, YLKI: Uji Kir Sekadar Formalitas

Megapolitan
Tertangkap Saat Kabur, Pembobol ATM Dikeroyok Warga di Bekasi

Tertangkap Saat Kabur, Pembobol ATM Dikeroyok Warga di Bekasi

Megapolitan
Sampah Jadi Penyebab Banjir di Jakarta Selatan

Sampah Jadi Penyebab Banjir di Jakarta Selatan

Megapolitan
Pemkot Depok Beri Santunan Korban Meninggal Kecelakaan Bus di Subang

Pemkot Depok Beri Santunan Korban Meninggal Kecelakaan Bus di Subang

Megapolitan
Ada Kebocoran Pipa, Sejumlah Wilayah Jakarta Gangguan Suplai Air Bersih Palyja

Ada Kebocoran Pipa, Sejumlah Wilayah Jakarta Gangguan Suplai Air Bersih Palyja

Megapolitan
YLKI Minta Penyebab Kecelakaan Bus Pariwisata di Subang Segera Diusut

YLKI Minta Penyebab Kecelakaan Bus Pariwisata di Subang Segera Diusut

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X