Kompas.com - 19/06/2019, 14:59 WIB
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok mengunjungi rumah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (30/4/2019). KOMPAS.com/Nibras Nada Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok mengunjungi rumah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (30/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok angkat bicara mengenai penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) bangunan-bangunan di Pulau D hasil reklamasi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Ahok mengaku heran karena saat ini Anies menerbitkan IMB berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 yang diteken semasa kepemimpinannya.

"Pulau reklamasi saat itu tidak bisa terbitkan IMB karena belum ada dasar perda-nya. Kalau sekarang dengan pergub saya 2016 bisa buat IMB pulau reklamasi? Artinya pergub yang sama di tahun 2016 enggak bisa terbitkan IMB pulau reklamasi," kata Ahok kepada Kompas.com, Rabu (19/6/2019).

Baca juga: Anies Pertanyakan Alasan Ahok Jadikan Pergub sebagai Dasar Penerbitan IMB di Pulau Reklamasi

Ahok mempertanyakan langkah Anies tersebut karena penertiban IMB tanpa perda dapat menghilangkan kesempatan Pemprov DKI mendapatkan dana kontribusi tambahan sebesar 15 persen nilai jual objek pajak (NJOP).

Adapun, di dalam Pergub 206 disebutkan Pulau C, Pulau D dan Pulau E hasil reklamasi bertujuan untuk menciptakan kawasan terpadu melalui konsep superblok dengan fungsi perumahan horizontal, perumahan vertikal, kegiatan pariwisata, kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa secara terbatas beserta dasilitasnya dalam satu kesatuan perencanaan, sehingga pemanfaatan lahan dan ruang kota di sekitar kawasan menjadi lebih terarah.

"Kalau pergub aku bisa terbitkan IMB reklamasi, sudah lama aku terbitkan IMB. Kan aku pendukung reklamasi untuk dapatkan dana pembangunan DKI yang bisa capai di atas Rp 100 triliunan," kata Ahok. 

Baca juga: Anies: Gubernur di Masa Mendatang Tak Bisa Semena-mena Melakukan Reklamasi

Sebelumnya, Pemprov DKI telah menerbitkan IMB untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta dengan dasar Pergub 206 Tahun 2016 yang dikeluarkan Ahok.

Padahal, bangunan-bangunan itu sempat disegel Anies pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB.

Baca juga: Terikat Perjanjian dengan Pengembang, Anies Sebut DKI Tak Bisa Batalkan Reklamasi

Langkah ini menuai protes dari DPRD DKI Jakarta. Penerbitan IMB di pulau reklamasi Teluk Jakarta tak sesuai prosedur karena belum ada dasar hukum berupa perda untuk mengaturnya.

Raperda reklamasi yang sedang disusun mensyaratkan adanya dana kontribusi dari pengembang kepada Pemprov DKI Jakarta atas penjualan lahan reklamasi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kebakaran Hanguskan 3 Toko dan 2 Rumah di Jalan Sultan Agung Bekasi

Kebakaran Hanguskan 3 Toko dan 2 Rumah di Jalan Sultan Agung Bekasi

Megapolitan
Polisi Periksa Korban dan Tersangka pada Kasus Tamu Hotel Bobobox Direkam Saat Mandi

Polisi Periksa Korban dan Tersangka pada Kasus Tamu Hotel Bobobox Direkam Saat Mandi

Megapolitan
Proyektil Peluru Ditemukan di Rumah Warga di Pondok Pucung

Proyektil Peluru Ditemukan di Rumah Warga di Pondok Pucung

Megapolitan
Kuota Pengunjung Terpenuhi, Pintu Utama Ancol Ditutup Sementara

Kuota Pengunjung Terpenuhi, Pintu Utama Ancol Ditutup Sementara

Megapolitan
Cerita Natalia Tetap Bekerja Saat Merayakan Lebaran dan Kenaikan Yesus Kristus

Cerita Natalia Tetap Bekerja Saat Merayakan Lebaran dan Kenaikan Yesus Kristus

Megapolitan
Banyak yang Tak Pakai Masker di TPU Sawangan, Peziarah: Kayak Gak Takut Covid-19

Banyak yang Tak Pakai Masker di TPU Sawangan, Peziarah: Kayak Gak Takut Covid-19

Megapolitan
Petugas Cegat Warga yang Gunakan Ambulans untuk Jalan-jalan

Petugas Cegat Warga yang Gunakan Ambulans untuk Jalan-jalan

Megapolitan
Pengunjung Membeludak, Pintu Timur Ancol Ditutup Sementara

Pengunjung Membeludak, Pintu Timur Ancol Ditutup Sementara

Megapolitan
Pengguna KRL Naik Selama Libur Lebaran, KCI Tambah 6 Jadwal Perjalanan

Pengguna KRL Naik Selama Libur Lebaran, KCI Tambah 6 Jadwal Perjalanan

Megapolitan
SMA Negeri 12 Bekasi Dibobol Maling Saat Malam Takbiran, Laptop dan Ponsel Raib

SMA Negeri 12 Bekasi Dibobol Maling Saat Malam Takbiran, Laptop dan Ponsel Raib

Megapolitan
Kisah Kurir Tama, Harus Antar Paket yang Menumpuk di Hari Lebaran

Kisah Kurir Tama, Harus Antar Paket yang Menumpuk di Hari Lebaran

Megapolitan
TPU Tegal Alur Sempat Dijebol Peziarah, Polisi Datang ke Lokasi Minta Warga untuk Bubar

TPU Tegal Alur Sempat Dijebol Peziarah, Polisi Datang ke Lokasi Minta Warga untuk Bubar

Megapolitan
Pengelola RS Polri Arahkan Layanan ke IGD Selama Libur Lebaran

Pengelola RS Polri Arahkan Layanan ke IGD Selama Libur Lebaran

Megapolitan
Anies Izinkan Warga Ziarah Kubur Mulai Senin

Anies Izinkan Warga Ziarah Kubur Mulai Senin

Megapolitan
Kapolda: Kebijakan Penyekatan Pemudik Efektif Tekan 50 Persen Kendaraan yang Keluar Jakarta

Kapolda: Kebijakan Penyekatan Pemudik Efektif Tekan 50 Persen Kendaraan yang Keluar Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X