Kompas.com - 19/06/2019, 15:27 WIB
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok di rumah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (30/4/2019). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARMantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok di rumah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (30/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengungkit pasal kontribusi tambahan yang dulu diperjuangkannya saat menyusun dasar hukum reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Ahok mengatakan, Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) saat itu tak kunjung disahkan karena disandera DPRD.

"Iya itu yang disandera oknum DPRD. Hanya pasal soal 15 persen saja DPRD tidak mau ketok palu, khususnya Taufik cs dan Sanusi," kata Ahok kepada Kompas.com, Rabu (19/6/2019).

Baca juga: Ahok Komentari Keputusan Anies Terbitkan IMB Pulau Reklamasi

Ahok mempertanyakan alasan DPRD menolak kewajiban kontribusi tambahan sebesar 15 persen yang diajukannya.

Padahal, kata Ahok, kontribusi tambahan itu penting untuk membangun infrastruktur DKI. Ia juga menyebut dunia usaha tak ada yang menolak usulan itu.

"Ada apa dengan oknum DPRD menolak 15 persen kontribusi tambahan buat Pemda DKI untuk membangun infrastruktur? Dan para pengembangnya mayoritas BUMD DKI dan swasta tidak ada yang keberatan dikenakan tambahan kontribusi 15 persen tersebut," ujar dia.

Ahok pun menuding ada motif tertentu di balik penolakan usulan itu oleh DPRD.

"Apa oknum DPRD berpikir mau tekan pengusaha reklamasi agar tidak dapat IMB? Sekaligus nawarin nego 15 persen? Tanya ke Taufik saja yang mimpin bahas perda tersebut," kata dia.

Anies lanjutkan pergub Ahok

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Di Pulau D, terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

Padahal, bangunan-bangunan itu sempat disegel oleh Anies pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB.

Langkah ini menuai protes dari DPRD DKI Jakarta. Penerbitan IMB di pulau reklamasi Teluk Jakarta tak sesuai prosedur karena belum ada dasar hukum berupa perda untuk mengaturnya.

Baca juga: Anies Ogah Cabut Pergub Reklamasi yang Diteken Ahok, Apa Alasannya?

Anies beralasan, IMB terbit tanpa Perda karena Ahok memberikan celah hukum yakni Pergub 206/2016 tentang Panduan Rancang Kota.

Anies memaparkan bahwa ia menerima laporan dari bawahannya soal alasan penerbitan pergub alih-alih mengupayakan perda yang kedudukannya lebih tinggi.

Menurut jajaran di bawahnya, pembahasan perda terpaksa berhenti.

Sebab, Ketua Komisi D DPRD DKI saat itu, Sanusi, tertangkap tangan menerima suap dari pengembang reklamasi, yakni Presiden Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja.

"Beberapa anggota DPRD diperiksa KPK bahkan ada yang ditahan, itu sekitar pertengahan 2016, tetapi apa sebabnya kemudian keluar pergub tersebut di 25 Oktober 2016, saya tidak punya jawabannya," kata Anies.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Lonjakan Kasus Covid-19, Anies Siapkan Dua Lapis Screening Saat Arus Balik

Cegah Lonjakan Kasus Covid-19, Anies Siapkan Dua Lapis Screening Saat Arus Balik

Megapolitan
Jakarta Catat 632 Kasus Baru Covid-19, 30 Pasien Meninggal dalam Sehari

Jakarta Catat 632 Kasus Baru Covid-19, 30 Pasien Meninggal dalam Sehari

Megapolitan
Update: 53 Kasus Baru Covid-19 di Depok

Update: 53 Kasus Baru Covid-19 di Depok

Megapolitan
Hari Kedua Lebaran, Hampir 23.000 Orang Kunjungi TMII

Hari Kedua Lebaran, Hampir 23.000 Orang Kunjungi TMII

Megapolitan
Penyekatan Kendaraan Keluar Jakata Berakhir Malam Ini, Tol Layang MBZ Pun Kembali Dibuka

Penyekatan Kendaraan Keluar Jakata Berakhir Malam Ini, Tol Layang MBZ Pun Kembali Dibuka

Megapolitan
Kebakaran Hanguskan 3 Toko dan 2 Rumah di Jalan Sultan Agung Bekasi

Kebakaran Hanguskan 3 Toko dan 2 Rumah di Jalan Sultan Agung Bekasi

Megapolitan
Polisi Periksa Korban dan Tersangka pada Kasus Tamu Hotel Bobobox Direkam Saat Mandi

Polisi Periksa Korban dan Tersangka pada Kasus Tamu Hotel Bobobox Direkam Saat Mandi

Megapolitan
Proyektil Peluru Ditemukan di Rumah Warga di Pondok Pucung

Proyektil Peluru Ditemukan di Rumah Warga di Pondok Pucung

Megapolitan
Kuota Pengunjung Terpenuhi, Pintu Utama Ancol Ditutup Sementara

Kuota Pengunjung Terpenuhi, Pintu Utama Ancol Ditutup Sementara

Megapolitan
Cerita Natalia Tetap Bekerja Saat Merayakan Lebaran dan Kenaikan Yesus Kristus

Cerita Natalia Tetap Bekerja Saat Merayakan Lebaran dan Kenaikan Yesus Kristus

Megapolitan
Banyak yang Tak Pakai Masker di TPU Sawangan, Peziarah: Kayak Gak Takut Covid-19

Banyak yang Tak Pakai Masker di TPU Sawangan, Peziarah: Kayak Gak Takut Covid-19

Megapolitan
Petugas Cegat Warga yang Gunakan Ambulans untuk Jalan-jalan

Petugas Cegat Warga yang Gunakan Ambulans untuk Jalan-jalan

Megapolitan
Pengunjung Membeludak, Pintu Timur Ancol Ditutup Sementara

Pengunjung Membeludak, Pintu Timur Ancol Ditutup Sementara

Megapolitan
Pengguna KRL Naik Selama Libur Lebaran, KCI Tambah 6 Jadwal Perjalanan

Pengguna KRL Naik Selama Libur Lebaran, KCI Tambah 6 Jadwal Perjalanan

Megapolitan
SMA Negeri 12 Bekasi Dibobol Maling Saat Malam Takbiran, Laptop dan Ponsel Raib

SMA Negeri 12 Bekasi Dibobol Maling Saat Malam Takbiran, Laptop dan Ponsel Raib

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X