Ahok: Kalau Pergub Bisa Terbitkan IMB Reklamasi, Sudah Lama Aku Terbitkan IMB

Kompas.com - 19/06/2019, 15:43 WIB
Basuki Tjahya Purnama alias Ahok saat tiba di sekretariat DPD PDI-P Bali pada Jumat (8/2/2019).KOMPAS.com/ ROBINSON GAMAR Basuki Tjahya Purnama alias Ahok saat tiba di sekretariat DPD PDI-P Bali pada Jumat (8/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mempertanyakan langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menerbitkan izin mendirikan bangunan ( IMB) di pulau reklamasi.

Ia mengaku heran karena Anies menerbitkan IMB berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016. 

"Kalau pergub aku (Pergub No 206 Tahun 2016) bisa terbitkan IMB reklamasi, sudah lama aku terbitkan IMB," kata Ahok kepada Kompas.com, Rabu (19/6/2019) siang.

Baca juga: Ahok Ungkit Kontribusi Tambahan Reklamasi yang Dulu Digagasnya


Ahok menuturkan, saat itu ia tidak bisa menerbitkan IMB lantaran masih menunggu rampungnya perda reklamasi yang tengah disusun DPRD DKI. 

Ia menunggu perda disahkan agar Pemprov DKI dapat memperoleh dana kontribusi sebesar 15 persen atas penjualan lahan reklamasi.

Dana kontribusi tersebut bisa dipergunakan untuk pembangunan ibu kota. 

"Kan aku pendukung reklamasi untuk dapatkan dana pembangunan DKI yang bisa capai di atas Rp 100 triliunan dengan kontribusi tambahan 15 persen NJOP setiap pengembang jual lahan hasil reklamasi," ujarnya. 

Baca juga: Ahok Komentari Keputusan Anies Terbitkan IMB Pulau Reklamasi

Oleh karena itu, Ahok mempertanyakan langkah Anies menerbitkan IMB di pulau reklamasi yang seolah-olah mengesampingkan potensi pendapatan tambahan bagi Pemprov DKI.

"Anies memang hebat bisa tidak mau 15 persen buat bangun DKI? Sama halnya dengan oknum DPRD yang menolak ketok palu perda karena pasal 15 persen kontribusi tambahan?" tanya Ahok.

Sebelumnya, Pemprov DKI telah menerbitkan IMB untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta dengan dasar Pergub No 206 Tahun 2016 yang dikeluarkan Ahok.

Baca juga: Anies: Jika Saya Sekadar Tampil Heroik, Bongkar Saja Bangunan Hasil Reklamasi!

Padahal, bangunan-bangunan itu sempat disegel Anies pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB.

"Jika tidak ada pergub tersebut, maka tidak bisa ada kegiatan pembangunan di lahan hasil reklamasi. Suka atau tidak suka atas isi Pergub No 206 Tahun 2016, itu adalah fakta hukum yang berlaku dan mengikat," kata Anies.

Langkah ini menuai protes dari DPRD DKI Jakarta. Penerbitan IMB di pulau  reklamasi Teluk Jakarta tak sesuai prosedur karena belum ada dasar hukum berupa perda untuk mengaturnya.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Sindikat Penipu yang Jual Apartemen Fiktif di Ciputat Berhubungan Keluarga

Sindikat Penipu yang Jual Apartemen Fiktif di Ciputat Berhubungan Keluarga

Megapolitan
Demo di Depan Istana, Mahasiswa Papua Teriakkan Referendum

Demo di Depan Istana, Mahasiswa Papua Teriakkan Referendum

Megapolitan
Tipu 455 Orang Pembeli, Penjual Apartemen Fiktif di Ciputat Tak Pernah Urus IMB

Tipu 455 Orang Pembeli, Penjual Apartemen Fiktif di Ciputat Tak Pernah Urus IMB

Megapolitan
Uang Pelicin di Balik Alasan Kampus Jadi Surganya Bandar Narkoba

Uang Pelicin di Balik Alasan Kampus Jadi Surganya Bandar Narkoba

Megapolitan
Pengeroyok Siswi SMK di Bekasi Ditahan dan Terancam Kurungan 5 Tahun

Pengeroyok Siswi SMK di Bekasi Ditahan dan Terancam Kurungan 5 Tahun

Megapolitan
Gabung dengan Mahasiswa Papua, Massa Aksi Kamisan Pakai Topeng Monyet

Gabung dengan Mahasiswa Papua, Massa Aksi Kamisan Pakai Topeng Monyet

Megapolitan
Soal Instalasi Gabion, Anies: Biasa Saja, Bagian dari Tata Taman Kota

Soal Instalasi Gabion, Anies: Biasa Saja, Bagian dari Tata Taman Kota

Megapolitan
Bestari: Nasdem Mendukung Anies Baswedan sampai Kapan pun

Bestari: Nasdem Mendukung Anies Baswedan sampai Kapan pun

Megapolitan
Sindikat Penipu Jual Beli Rumah dan Tanah Kembali Ditangkap

Sindikat Penipu Jual Beli Rumah dan Tanah Kembali Ditangkap

Megapolitan
Kisah Charlie, Mahasiswa yang Terjun ke Dunia Hitam Jadi Bandar Ganja di Kampus

Kisah Charlie, Mahasiswa yang Terjun ke Dunia Hitam Jadi Bandar Ganja di Kampus

Megapolitan
Ini yang Bisa Dilakukan Pasien apabila Mendapat Obat Kedaluwarsa dari Tenaga Medis

Ini yang Bisa Dilakukan Pasien apabila Mendapat Obat Kedaluwarsa dari Tenaga Medis

Megapolitan
KPAD Akan Dampingi Korban dan Pelaku Pengeroyokan di Bekasi

KPAD Akan Dampingi Korban dan Pelaku Pengeroyokan di Bekasi

Megapolitan
Gubernur Banten dan Forum Kota Jakarta Tak Hadir, Sidang Kasus Polusi Udara Kembali Ditunda

Gubernur Banten dan Forum Kota Jakarta Tak Hadir, Sidang Kasus Polusi Udara Kembali Ditunda

Megapolitan
Sebelum Dwi Koen Meninggal, Anaknya Sempat Minta Koreksi untuk Komik Panji Koming

Sebelum Dwi Koen Meninggal, Anaknya Sempat Minta Koreksi untuk Komik Panji Koming

Megapolitan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor DKI Bakal Naik Jadi 12,5 Persen

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor DKI Bakal Naik Jadi 12,5 Persen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X