Eks Penasihat KPK: Pansel Gagal Paham, Teroris dan Pimpinan KPK Apa Urusannya?

Kompas.com - 19/06/2019, 15:52 WIB
Mantan Penasehat KPK Abdullah Hehamahua sesuai aksi massa di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019) KOMPAS.com/ RYANA ARYADITA UMASUGIMantan Penasehat KPK Abdullah Hehamahua sesuai aksi massa di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), Abdullah Hahemahua, menilai, pelibatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ( BNPT) dalam seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sesuai.

Menurut dia, tidak ada hubungannya antara terorisme dan pemberantasan korupsi.

"Ada something wrong di pansel. Sebab, alasan untuk teroris dan komisioner KPK apa urusannya? Jadi saya anggap pansel salah paham, gagal paham," ucap Abdullah di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019).

Ia pun mengaitkan pelibatan BNPT dengan kasus penyerangan penyidik KPK, Novel Baswedan.

"Apakah karena ada Novel Baswedan yang mencoba untuk membongkar megakorupsi di kalangan pejabat tinggi sehingga dianggap dia sebagai radikal, sehingga kemudian pansel harus berkonsultasi dengan BNPT seperti itu?" ucap Abdullah lagi.

Baca juga: Sudah 11 Orang Daftar Calon Pimpinan KPK

Ia menyebut, selama 8 tahun berada di KPK, tidak ditemukan adanya radikalisme.

Abdullah menegaskan bahwa selama ini yang dilakukan KPK, yakni menangkap para koruptor, tidak ada yang mencerminkan radikalisme.

"Oleh karena itu, kalau misalnya sekarang KPK menangkap pejabat-pejabat tinggi negara, maka kemudian itu adalah bukan karena radikalisme di KPK," kata dia.

"Maka itu tidak masuk akal orang mau jadi pimpinan KPK harus diproses dengan radikalisme. Kalau tidak radikal bagaimana orang mau tangkap penjahat harus punya jiwa radikal," ucap dia.

Sebelumnya, Panitia Seleksi (pansel) Calon Pimpinan KPK turut bekerja sama dengan BNPT untuk mengecek rekam jejak calon.

Baca juga: Pansel KPK Minta BNPT Cegah Calon Pimpinan Radikal

Ketua Pansel KPK Yenti Garnasih mengatakan, langkah menggandeng BNPT ini dilakukan karena melihat pertumbuhan paham radikalisme di Indonesia belakangan ini.

"Kita lihat keadaan di Indonesia. Berbagai hal, dinamika yang terjadi adalah yang berkaitan dengan radikalisme sehingga pansel tidak mau kecolongan ada yang kecenderungannya ke sana," kata Yenti usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masih Zona Merah, 25 RW di Depok Ini Belum Bisa Transisi Menuju New Normal

Masih Zona Merah, 25 RW di Depok Ini Belum Bisa Transisi Menuju New Normal

Megapolitan
Shalat Jumat di Masjid Sudah Diperbolehkan, Ini Protokol Kesehatan yang Harus Diikuti

Shalat Jumat di Masjid Sudah Diperbolehkan, Ini Protokol Kesehatan yang Harus Diikuti

Megapolitan
Hari Pertama PSBB Transisi, Jakarta Cerah Berawan, Bodebek Diprediksi Hujan

Hari Pertama PSBB Transisi, Jakarta Cerah Berawan, Bodebek Diprediksi Hujan

Megapolitan
Mulai Hari Ini, Jam Operasional KRL Diperpanjang hingga Pukul 20.00 WIB

Mulai Hari Ini, Jam Operasional KRL Diperpanjang hingga Pukul 20.00 WIB

Megapolitan
Hiraukan Imbauan Penghuni Kos, ART Nekat Mudik, Dipaksa Isolasi Saat Kembali

Hiraukan Imbauan Penghuni Kos, ART Nekat Mudik, Dipaksa Isolasi Saat Kembali

Megapolitan
Wali Kota Depok: PSBB Proposional Bukan Berarti Euforia Aktivitas Kembali Bebas

Wali Kota Depok: PSBB Proposional Bukan Berarti Euforia Aktivitas Kembali Bebas

Megapolitan
Masjid Istiqlal Masih Tiadakan Shalat Jumat Selama PSBB Transisi Jakarta

Masjid Istiqlal Masih Tiadakan Shalat Jumat Selama PSBB Transisi Jakarta

Megapolitan
Aulia Kesuma dan Anaknya Dituntut Mati, Pengacara: Tuntutan Terlalu Sadis

Aulia Kesuma dan Anaknya Dituntut Mati, Pengacara: Tuntutan Terlalu Sadis

Megapolitan
Jam Operasional MRT Jakarta Masa PSBB Transisi Pukul 5.00-21.00 WIB

Jam Operasional MRT Jakarta Masa PSBB Transisi Pukul 5.00-21.00 WIB

Megapolitan
PSBB Transisi, Toko di Jakarta Diterapkan Sistem Ganjil Genap, Begini Pengaturannya

PSBB Transisi, Toko di Jakarta Diterapkan Sistem Ganjil Genap, Begini Pengaturannya

Megapolitan
Mulai Jumat Ini, MRT Kembali Beroperasi Normal dan Buka Semua Stasiun

Mulai Jumat Ini, MRT Kembali Beroperasi Normal dan Buka Semua Stasiun

Megapolitan
Anies Imbau Utamakan Jalan Kaki dan Bersepeda untuk Mobilitas di Jakarta

Anies Imbau Utamakan Jalan Kaki dan Bersepeda untuk Mobilitas di Jakarta

Megapolitan
Banjir Rob Landa Permukiman dan Pelabuhan Kaliadem Penjaringan

Banjir Rob Landa Permukiman dan Pelabuhan Kaliadem Penjaringan

Megapolitan
Masuk Level 3, Begini Prinsip PSBB Proporsional di Depok Mulai Jumat Besok

Masuk Level 3, Begini Prinsip PSBB Proporsional di Depok Mulai Jumat Besok

Megapolitan
Sebelum Status Bencana Covid-19 Dicabut, Keluar Masuk Jakarta Wajib Bawa SIKM

Sebelum Status Bencana Covid-19 Dicabut, Keluar Masuk Jakarta Wajib Bawa SIKM

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X