Eks Penasihat KPK: Pansel Gagal Paham, Teroris dan Pimpinan KPK Apa Urusannya?

Kompas.com - 19/06/2019, 15:52 WIB
Mantan Penasehat KPK Abdullah Hehamahua sesuai aksi massa di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019) KOMPAS.com/ RYANA ARYADITA UMASUGIMantan Penasehat KPK Abdullah Hehamahua sesuai aksi massa di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), Abdullah Hahemahua, menilai, pelibatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ( BNPT) dalam seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sesuai.

Menurut dia, tidak ada hubungannya antara terorisme dan pemberantasan korupsi.

"Ada something wrong di pansel. Sebab, alasan untuk teroris dan komisioner KPK apa urusannya? Jadi saya anggap pansel salah paham, gagal paham," ucap Abdullah di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019).

Ia pun mengaitkan pelibatan BNPT dengan kasus penyerangan penyidik KPK, Novel Baswedan.

"Apakah karena ada Novel Baswedan yang mencoba untuk membongkar megakorupsi di kalangan pejabat tinggi sehingga dianggap dia sebagai radikal, sehingga kemudian pansel harus berkonsultasi dengan BNPT seperti itu?" ucap Abdullah lagi.

Baca juga: Sudah 11 Orang Daftar Calon Pimpinan KPK

Ia menyebut, selama 8 tahun berada di KPK, tidak ditemukan adanya radikalisme.

Abdullah menegaskan bahwa selama ini yang dilakukan KPK, yakni menangkap para koruptor, tidak ada yang mencerminkan radikalisme.

"Oleh karena itu, kalau misalnya sekarang KPK menangkap pejabat-pejabat tinggi negara, maka kemudian itu adalah bukan karena radikalisme di KPK," kata dia.

"Maka itu tidak masuk akal orang mau jadi pimpinan KPK harus diproses dengan radikalisme. Kalau tidak radikal bagaimana orang mau tangkap penjahat harus punya jiwa radikal," ucap dia.

Sebelumnya, Panitia Seleksi (pansel) Calon Pimpinan KPK turut bekerja sama dengan BNPT untuk mengecek rekam jejak calon.

Baca juga: Pansel KPK Minta BNPT Cegah Calon Pimpinan Radikal

Ketua Pansel KPK Yenti Garnasih mengatakan, langkah menggandeng BNPT ini dilakukan karena melihat pertumbuhan paham radikalisme di Indonesia belakangan ini.

"Kita lihat keadaan di Indonesia. Berbagai hal, dinamika yang terjadi adalah yang berkaitan dengan radikalisme sehingga pansel tidak mau kecolongan ada yang kecenderungannya ke sana," kata Yenti usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Pendaftaran CPNS, Pemohon SKCK Di Polres Jakarta Timur Membeludak

Ada Pendaftaran CPNS, Pemohon SKCK Di Polres Jakarta Timur Membeludak

Megapolitan
Pohon di Lokasi Revitalisasi Trotoar Akan Ditebang dan Diganti Tabebuya

Pohon di Lokasi Revitalisasi Trotoar Akan Ditebang dan Diganti Tabebuya

Megapolitan
Sebelum Mendaftar, Simak Dulu Persyaratan CPNS 2019 Kota Bekasi

Sebelum Mendaftar, Simak Dulu Persyaratan CPNS 2019 Kota Bekasi

Megapolitan
Fraksi PDI-P Protes Penebangan Pohon di Trotoar karena Bertentangan dengan UU Lingkungan Hidup

Fraksi PDI-P Protes Penebangan Pohon di Trotoar karena Bertentangan dengan UU Lingkungan Hidup

Megapolitan
Anggota DPRD Usul agar Trotoar Cikini Ditanami Pohon Kurma

Anggota DPRD Usul agar Trotoar Cikini Ditanami Pohon Kurma

Megapolitan
Pemkab Tangerang Buka 448 Formasi CPNS

Pemkab Tangerang Buka 448 Formasi CPNS

Megapolitan
Polresta Bandara Soetta: Biro Umrah Bodong Rekrut Jamaah dari Majelis Pengajian

Polresta Bandara Soetta: Biro Umrah Bodong Rekrut Jamaah dari Majelis Pengajian

Megapolitan
Ancaman Ambil Ginjal Hantui Siswa SDN Bambu Apus, Lurah Minta Pasang CCTV

Ancaman Ambil Ginjal Hantui Siswa SDN Bambu Apus, Lurah Minta Pasang CCTV

Megapolitan
Tinjau Trotoar Cikini, Anggota DPRD Sebut Trotoar Tidak Terawat

Tinjau Trotoar Cikini, Anggota DPRD Sebut Trotoar Tidak Terawat

Megapolitan
Kota Bekasi Buka 171 Formasi CPNS 2019 untuk Tenaga Pendidik, Kesehatan, dan Teknik

Kota Bekasi Buka 171 Formasi CPNS 2019 untuk Tenaga Pendidik, Kesehatan, dan Teknik

Megapolitan
Pendaftaran CPNS 2019, Kota Bekasi Hanya Buka 6 Kuota untuk 'Cum Laude' dan Tunadaksa

Pendaftaran CPNS 2019, Kota Bekasi Hanya Buka 6 Kuota untuk "Cum Laude" dan Tunadaksa

Megapolitan
Dianggap Pemborosan, Anggaran Pembangunan Rusunawa Terancam Dicoret DPRD DKI

Dianggap Pemborosan, Anggaran Pembangunan Rusunawa Terancam Dicoret DPRD DKI

Megapolitan
Polresta Bandara Soekarno-Hatta Ungkap Dugaan Penipuan Umrah PT Duta Adhikarya Bersama

Polresta Bandara Soekarno-Hatta Ungkap Dugaan Penipuan Umrah PT Duta Adhikarya Bersama

Megapolitan
Penampakan Mobil Polisi yang Diamuk Massa di Tanjung Barat, Kaca Depan Remuk, Kap Penyok

Penampakan Mobil Polisi yang Diamuk Massa di Tanjung Barat, Kaca Depan Remuk, Kap Penyok

Megapolitan
Selasa Siang, Kualitas Udara Jakarta dan Bekasi Tidak Sehat

Selasa Siang, Kualitas Udara Jakarta dan Bekasi Tidak Sehat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X