Anies: Gubernur di Masa Mendatang Tak Bisa Semena-mena Melakukan Reklamasi

Kompas.com - 19/06/2019, 16:04 WIB
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Taman Suropati, Rabu (5/6/2019). KOMPAS.com/CYNTHIA LOVAGubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Taman Suropati, Rabu (5/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, kebijakannya kini tak akan membuat gubernur di masa mendatang bisa mengizinkan reklamasi dengan mudah. Sebab, Anies mengklaim telah membatalkan reklamasi dan mencabut dasar hukumnya.

"Hilangnya Reklamasi dari Perda RTRW, RZWP3K, dan RPJMD adalah bentuk penghentian Reklamasi sebagai program pemerintah DKI Jakarta. Itu semua adalah cara legal untuk memastikan bahwa gubernur di masa yang akan datang tidak bisa semena-mena melakukan reklamasi," kata Anies lewat siaran persnya, Rabu (19/6/2019).

Menurut Anies, reklamasi merupakan program pemerintah. Dari 17 pulau yang direncanakan, ada empat yang sudah terlanjur dibangun ketika Anies menjabat. Sementara 13 pulau lainnya, sudah dibatalkan pembangunannya oleh Anies.

Baca juga: Ahok: Kalau Pergub Bisa Terbitkan IMB Reklamasi, Sudah Lama Aku Terbitkan IMB

"Semula, ada 17 pulau yang sudah tercantum dalam Perda RPJMD dan Perda RTRW. Artinya Pemerintah diwajibkan melaksanakannya yaitu membangun reklamasi. Kebijakan kita adalah menghentikan dan memanfaatkan yang sudah terlanjur terjadi yaitu ada 4 pulau," ujar Anies.

Dalam Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah, hanya Pulau C, Pulau D, Pulau G, dan Pulau K yang sudah terlanjur dibangun yang disinggung.

Sementara di Perda Rencana Tata Ruang Wilayah rencananya akan diperbarui tahun ini.

Baca juga: Anies: Jika Saya Sekadar Tampil Heroik, Bongkar Saja Bangunan Hasil Reklamasi!

Dasar hukum lainnya, yakni Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sudah dicabut Anies sejak 2017 dan tengah direvisi.

"Kini, 13 pulau itu sudah tidak lagi tercantum di Perda RPJMD DKI Jakarta dan penghapusan 13 pulau itu juga akan ditetapkan juga dalam Perda RTRW dan Perda RZWP3K," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan izin mendirikan bangunan ( IMB) untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Di Pulau D, terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

Padahal, bangunan-bangunan itu sempat disegel oleh Anies pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB.

Langkah ini menuai protes dari DPRD DKI Jakarta. Penerbitan IMB di pulau reklamasi Teluk Jakarta tak sesuai prosedur karena belum ada dasar hukum berupa perda untuk mengaturnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2 Rumah Ambruk di Matraman, Warga Khawatir Ada Kejadian Serupa

2 Rumah Ambruk di Matraman, Warga Khawatir Ada Kejadian Serupa

Megapolitan
Rute LRT Pulo Gadung-Kebayoran Lama yang Berimpitan dengan MRT Diminta Dievaluasi

Rute LRT Pulo Gadung-Kebayoran Lama yang Berimpitan dengan MRT Diminta Dievaluasi

Megapolitan
Mobil Tabrak Pagar Gereja Immanuel di Gambir, Sopir Diduga Mengantuk

Mobil Tabrak Pagar Gereja Immanuel di Gambir, Sopir Diduga Mengantuk

Megapolitan
Pemilik Rumah yang Ambruk di Matraman Berharap Dijenguk Anies

Pemilik Rumah yang Ambruk di Matraman Berharap Dijenguk Anies

Megapolitan
Besok, Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek II Dibuka, Tarif Masih Gratis

Besok, Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek II Dibuka, Tarif Masih Gratis

Megapolitan
Rumah Ambruk karena Galian Saluran, Pemilik Berharap Pemkot Bertanggung Jawab

Rumah Ambruk karena Galian Saluran, Pemilik Berharap Pemkot Bertanggung Jawab

Megapolitan
Polisi Serahkan Secara Simbolis Jenazah Warga Pakistan Tersangka Kasus Narkoba

Polisi Serahkan Secara Simbolis Jenazah Warga Pakistan Tersangka Kasus Narkoba

Megapolitan
2 Rumah di Matraman Ambruk, Diduga karena Pengerjaan Saluran Air

2 Rumah di Matraman Ambruk, Diduga karena Pengerjaan Saluran Air

Megapolitan
Cerita Bowo Dirikan Bilik Pintar buat Anak-anak Pemulung di Menteng Atas

Cerita Bowo Dirikan Bilik Pintar buat Anak-anak Pemulung di Menteng Atas

Megapolitan
Kota Bogor Rentan Bencana Tanah Longsor Saat Musim Hujan

Kota Bogor Rentan Bencana Tanah Longsor Saat Musim Hujan

Megapolitan
Bangun Bilik Pintar untuk Anak-anak Pemulung, Ini Alasan Bowo

Bangun Bilik Pintar untuk Anak-anak Pemulung, Ini Alasan Bowo

Megapolitan
Alasan Pembeli Sepatu Compass Rela Antre Semalaman: Kayaknya Gaul Gitu...

Alasan Pembeli Sepatu Compass Rela Antre Semalaman: Kayaknya Gaul Gitu...

Megapolitan
7 Fakta Kelihaian Azura Luna, Mengaku Sosialita Indonesia dan Menipu di Hong Kong

7 Fakta Kelihaian Azura Luna, Mengaku Sosialita Indonesia dan Menipu di Hong Kong

Megapolitan
Mengenal Bilik Pintar, Tempat Belajar di Antara Gunungan Sampah

Mengenal Bilik Pintar, Tempat Belajar di Antara Gunungan Sampah

Megapolitan
Penjualan Sepatu Compass di Grand Indonesia Dibatalkan, Pembeli Kecewa

Penjualan Sepatu Compass di Grand Indonesia Dibatalkan, Pembeli Kecewa

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X