Anies: Gubernur di Masa Mendatang Tak Bisa Semena-mena Melakukan Reklamasi

Kompas.com - 19/06/2019, 16:04 WIB
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Taman Suropati, Rabu (5/6/2019). KOMPAS.com/CYNTHIA LOVAGubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Taman Suropati, Rabu (5/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, kebijakannya kini tak akan membuat gubernur di masa mendatang bisa mengizinkan reklamasi dengan mudah. Sebab, Anies mengklaim telah membatalkan reklamasi dan mencabut dasar hukumnya.

"Hilangnya Reklamasi dari Perda RTRW, RZWP3K, dan RPJMD adalah bentuk penghentian Reklamasi sebagai program pemerintah DKI Jakarta. Itu semua adalah cara legal untuk memastikan bahwa gubernur di masa yang akan datang tidak bisa semena-mena melakukan reklamasi," kata Anies lewat siaran persnya, Rabu (19/6/2019).

Menurut Anies, reklamasi merupakan program pemerintah. Dari 17 pulau yang direncanakan, ada empat yang sudah terlanjur dibangun ketika Anies menjabat. Sementara 13 pulau lainnya, sudah dibatalkan pembangunannya oleh Anies.

Baca juga: Ahok: Kalau Pergub Bisa Terbitkan IMB Reklamasi, Sudah Lama Aku Terbitkan IMB

"Semula, ada 17 pulau yang sudah tercantum dalam Perda RPJMD dan Perda RTRW. Artinya Pemerintah diwajibkan melaksanakannya yaitu membangun reklamasi. Kebijakan kita adalah menghentikan dan memanfaatkan yang sudah terlanjur terjadi yaitu ada 4 pulau," ujar Anies.

Dalam Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah, hanya Pulau C, Pulau D, Pulau G, dan Pulau K yang sudah terlanjur dibangun yang disinggung.

Sementara di Perda Rencana Tata Ruang Wilayah rencananya akan diperbarui tahun ini.

Baca juga: Anies: Jika Saya Sekadar Tampil Heroik, Bongkar Saja Bangunan Hasil Reklamasi!

Dasar hukum lainnya, yakni Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sudah dicabut Anies sejak 2017 dan tengah direvisi.

"Kini, 13 pulau itu sudah tidak lagi tercantum di Perda RPJMD DKI Jakarta dan penghapusan 13 pulau itu juga akan ditetapkan juga dalam Perda RTRW dan Perda RZWP3K," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan izin mendirikan bangunan ( IMB) untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Di Pulau D, terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

Padahal, bangunan-bangunan itu sempat disegel oleh Anies pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB.

Langkah ini menuai protes dari DPRD DKI Jakarta. Penerbitan IMB di pulau reklamasi Teluk Jakarta tak sesuai prosedur karena belum ada dasar hukum berupa perda untuk mengaturnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[UPDATE] Covid-19 Depok 26 September: 89 Kasus Baru, Total 845 Pasien Masih Ditangani

[UPDATE] Covid-19 Depok 26 September: 89 Kasus Baru, Total 845 Pasien Masih Ditangani

Megapolitan
Terjaring Razia Hotel, Seorang Kakek Janji Nikahi Pasangannya yang Berusia 22 Tahun

Terjaring Razia Hotel, Seorang Kakek Janji Nikahi Pasangannya yang Berusia 22 Tahun

Megapolitan
Petugas Satpol PP Tersetrum saat Turunkan Baliho Paslon Pilkada Depok

Petugas Satpol PP Tersetrum saat Turunkan Baliho Paslon Pilkada Depok

Megapolitan
Hilang Kendali karena Pecah Ban, Truk Terbalik di Serpong

Hilang Kendali karena Pecah Ban, Truk Terbalik di Serpong

Megapolitan
UPDATE 26 September, 332 Pasien Covid-19 di Kota Bogor Masih Dirawat di RS

UPDATE 26 September, 332 Pasien Covid-19 di Kota Bogor Masih Dirawat di RS

Megapolitan
Update 26 September: Bertambah 109, Kini Ada 2.466 Kasus Covid-19 di Kabupaten Bekasi

Update 26 September: Bertambah 109, Kini Ada 2.466 Kasus Covid-19 di Kabupaten Bekasi

Megapolitan
UPDATE Covid-19 DKI Jakarta 26 September: 1.052 Kasus Baru, 2 Pasien Meninggal

UPDATE Covid-19 DKI Jakarta 26 September: 1.052 Kasus Baru, 2 Pasien Meninggal

Megapolitan
Cuti Ikut Pilkada Tangsel 2020, Benyamin Kembalikan 3 Mobil dan Rumah Dinas

Cuti Ikut Pilkada Tangsel 2020, Benyamin Kembalikan 3 Mobil dan Rumah Dinas

Megapolitan
Satpol PP Kesulitan, Banyak Warga Jakarta Cari Hiburan di Bekasi sejak PSBB

Satpol PP Kesulitan, Banyak Warga Jakarta Cari Hiburan di Bekasi sejak PSBB

Megapolitan
Peringatan Dini BMKG: Hujan Lebat Guyur Bogor hingga Malam

Peringatan Dini BMKG: Hujan Lebat Guyur Bogor hingga Malam

Megapolitan
Rumah Dijadikan Pabrik Ekstasi, Pengedar di Tangerang Sudah Produksi Selama Satu Bulan

Rumah Dijadikan Pabrik Ekstasi, Pengedar di Tangerang Sudah Produksi Selama Satu Bulan

Megapolitan
Foto Viral Pengunjung Kafe Bekasi Berkerumun Tanpa Masker, Satpol PP Langsung Cek ke Lokasi

Foto Viral Pengunjung Kafe Bekasi Berkerumun Tanpa Masker, Satpol PP Langsung Cek ke Lokasi

Megapolitan
Peredaran Ekstasi dari Rumah di Cipondoh Tangerang Dikendalikan Napi dalam Lapas

Peredaran Ekstasi dari Rumah di Cipondoh Tangerang Dikendalikan Napi dalam Lapas

Megapolitan
Satpol PP Amankan Kakek dengan Perempuan Berusia 22 Tahun Saat Razia Hotel di Serpong

Satpol PP Amankan Kakek dengan Perempuan Berusia 22 Tahun Saat Razia Hotel di Serpong

Megapolitan
Sama dengan di RSD Wisma Atlet, Begini Perawatan Pasien Covid-19 yang Isolasi di Hotel

Sama dengan di RSD Wisma Atlet, Begini Perawatan Pasien Covid-19 yang Isolasi di Hotel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X