Anies: Gubernur di Masa Mendatang Tak Bisa Semena-mena Melakukan Reklamasi

Kompas.com - 19/06/2019, 16:04 WIB
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Taman Suropati, Rabu (5/6/2019). KOMPAS.com/CYNTHIA LOVAGubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Taman Suropati, Rabu (5/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, kebijakannya kini tak akan membuat gubernur di masa mendatang bisa mengizinkan reklamasi dengan mudah. Sebab, Anies mengklaim telah membatalkan reklamasi dan mencabut dasar hukumnya.

"Hilangnya Reklamasi dari Perda RTRW, RZWP3K, dan RPJMD adalah bentuk penghentian Reklamasi sebagai program pemerintah DKI Jakarta. Itu semua adalah cara legal untuk memastikan bahwa gubernur di masa yang akan datang tidak bisa semena-mena melakukan reklamasi," kata Anies lewat siaran persnya, Rabu (19/6/2019).

Menurut Anies, reklamasi merupakan program pemerintah. Dari 17 pulau yang direncanakan, ada empat yang sudah terlanjur dibangun ketika Anies menjabat. Sementara 13 pulau lainnya, sudah dibatalkan pembangunannya oleh Anies.

Baca juga: Ahok: Kalau Pergub Bisa Terbitkan IMB Reklamasi, Sudah Lama Aku Terbitkan IMB


"Semula, ada 17 pulau yang sudah tercantum dalam Perda RPJMD dan Perda RTRW. Artinya Pemerintah diwajibkan melaksanakannya yaitu membangun reklamasi. Kebijakan kita adalah menghentikan dan memanfaatkan yang sudah terlanjur terjadi yaitu ada 4 pulau," ujar Anies.

Dalam Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah, hanya Pulau C, Pulau D, Pulau G, dan Pulau K yang sudah terlanjur dibangun yang disinggung.

Sementara di Perda Rencana Tata Ruang Wilayah rencananya akan diperbarui tahun ini.

Baca juga: Anies: Jika Saya Sekadar Tampil Heroik, Bongkar Saja Bangunan Hasil Reklamasi!

Dasar hukum lainnya, yakni Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sudah dicabut Anies sejak 2017 dan tengah direvisi.

"Kini, 13 pulau itu sudah tidak lagi tercantum di Perda RPJMD DKI Jakarta dan penghapusan 13 pulau itu juga akan ditetapkan juga dalam Perda RTRW dan Perda RZWP3K," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan izin mendirikan bangunan ( IMB) untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Di Pulau D, terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

Padahal, bangunan-bangunan itu sempat disegel oleh Anies pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB.

Langkah ini menuai protes dari DPRD DKI Jakarta. Penerbitan IMB di pulau reklamasi Teluk Jakarta tak sesuai prosedur karena belum ada dasar hukum berupa perda untuk mengaturnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahasiswa Tewas Ditabrak Truk, Pemkot Tangsel Akan Revisi Aturan Operasional Truk

Mahasiswa Tewas Ditabrak Truk, Pemkot Tangsel Akan Revisi Aturan Operasional Truk

Megapolitan
Polisi: Dosen Nonaktif IPB Abdul Basith Terlibat Peledakan Bom Molotov Saat Kerusuhan di Jakarta

Polisi: Dosen Nonaktif IPB Abdul Basith Terlibat Peledakan Bom Molotov Saat Kerusuhan di Jakarta

Megapolitan
Hasil Survei, Lebih Banyak Warga DKI yang Setuju Bekasi Gabung Jakarta

Hasil Survei, Lebih Banyak Warga DKI yang Setuju Bekasi Gabung Jakarta

Megapolitan
Dishub DKI: Warga Tak Perlu Ragu Naik Bus Zhongtong

Dishub DKI: Warga Tak Perlu Ragu Naik Bus Zhongtong

Megapolitan
Satu Bulan Jadi Penyedia Jasa Sepeda Listrik, Wawan Untung Rp 1 Juta

Satu Bulan Jadi Penyedia Jasa Sepeda Listrik, Wawan Untung Rp 1 Juta

Megapolitan
Fans K-pop Sempat Kaget Setelah Billboard Berisi Tampangnya Viral

Fans K-pop Sempat Kaget Setelah Billboard Berisi Tampangnya Viral

Megapolitan
Pemagaran Pelintasan Kereta Dekat Stasiun Palmerah Tak Ada Hubungannya dengan Pelantikan Presiden

Pemagaran Pelintasan Kereta Dekat Stasiun Palmerah Tak Ada Hubungannya dengan Pelantikan Presiden

Megapolitan
Mahasiswa Akan Lapor Ke Ombudsman jika Somasi Tak Digubris Pemkot Tangsel

Mahasiswa Akan Lapor Ke Ombudsman jika Somasi Tak Digubris Pemkot Tangsel

Megapolitan
Banyak Pagar Pelintasan Kereta Api yang Kerap Dijebol Warga, Ini Kata Polisi

Banyak Pagar Pelintasan Kereta Api yang Kerap Dijebol Warga, Ini Kata Polisi

Megapolitan
Bocah 8 Tahun yang Dicabuli Tetangga Alami Trauma hingga Tak Mau Sekolah

Bocah 8 Tahun yang Dicabuli Tetangga Alami Trauma hingga Tak Mau Sekolah

Megapolitan
Pria 42 Tahun Dituduh Cabuli Bocah 8 Tahun di Jakarta Timur

Pria 42 Tahun Dituduh Cabuli Bocah 8 Tahun di Jakarta Timur

Megapolitan
Menjajal Bus Zhong Tong yang Telah Beroperasi Sepekan

Menjajal Bus Zhong Tong yang Telah Beroperasi Sepekan

Megapolitan
Cerita Fans K-pop Ditawari Pasang Billboard Berisi Tampangnya di Bekasi

Cerita Fans K-pop Ditawari Pasang Billboard Berisi Tampangnya di Bekasi

Megapolitan
Ingin Menyeberang Rel, Bocah 10 Tahun Tewas Tersambar Kereta di Depan Kampus UP

Ingin Menyeberang Rel, Bocah 10 Tahun Tewas Tersambar Kereta di Depan Kampus UP

Megapolitan
Mahasiswi UIN Jakarta Tewas Ditabrak Truk, Pemkot Tangsel Disomasi

Mahasiswi UIN Jakarta Tewas Ditabrak Truk, Pemkot Tangsel Disomasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X