Soal PPDB, DPRD Depok Kritik "Server Down" hingga Sistem "Semi-offline"

Kompas.com - 19/06/2019, 18:57 WIB
Sejumlah siswa dan orangtua murid antre saat akan mengikuti seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 1 Depok, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (18/6/2019). Sistem PPDB Jawa Barat dengan mekanisme berdasarkan sistem jalur zonasi atau pemetaan wilayah sebanyak 90 persen, jalur prestasi lima persen dan jalur perpindahan orang tua wali lima persen tersebut, berlangsung dari tanggal 17-22 Juni 2019. ANTARA FOTO/YULIUS SATRIA WIJAYASejumlah siswa dan orangtua murid antre saat akan mengikuti seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 1 Depok, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (18/6/2019). Sistem PPDB Jawa Barat dengan mekanisme berdasarkan sistem jalur zonasi atau pemetaan wilayah sebanyak 90 persen, jalur prestasi lima persen dan jalur perpindahan orang tua wali lima persen tersebut, berlangsung dari tanggal 17-22 Juni 2019.
Penulis Cynthia Lova
|

DEPOK, KOMPAS.com - DPRD Kota Depok menilai, perlu ada evaluasi pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019. 

Sekretaris Komisi D DPRD Depok Farida Racmawayanti mengatakan, ada sejumlah permasalahan PPDB 2019 yang dilihatnya saat melakukan pemantauan ke beberapa SMA negeri.

Pertama, terganggunya server sekolah saat orangtua murid mendaftar PPDB kerap ditemukan.

Baca juga: PPDB Sistem Zonasi Membuat 20 SD di Kota Magelang Kekurangan Siswa

Server yang terganggu tersebut menyebabkan sejumlah orangtua murid mengeluh. Sebab, orangtua musti menunggu lama agar server normal kembali.

"Kemarin itu sekitar dua jam server down, oleh karena itu ke depannya bisa diperhatikan back up IT (informatiom technology) sehingga keluarga bisa tenang melihat anaknya," ujar Farida di SMAN 1 Depok, Rabu (19/6/2019).

Farida juga mengusulkan untuk tidak membuat zonasi yang luas seperti PPDB tahun ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia mengusulkan ada dua zonasi, yakni zona Barat dan zona Timur untuk mempermudah masyarakat mendafatar.

Dengan dua zonasi itu, menurut dia, membeludaknya pendaftar PPDB bisa diantisipasi.

Sebab, beberapa sekolah masih dinilai sekolah favorit sehingga masyarakat berbondong-bondong mendaftar di sekolah itu.

"Semakin banyak disekat-sekat semakin bagus konsolidasinya sehingga hope-nya masyarakat untuk diterima di sekolah yang menurutnya favorit bisa terpecahkan, jadi bisa mendaftar di sekolah yang terdekat," ucap dia.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terlapor Kasus Pelecehan Seksual di KPI Disebut Rayu Korban agar Cabut Laporan

Terlapor Kasus Pelecehan Seksual di KPI Disebut Rayu Korban agar Cabut Laporan

Megapolitan
Drama Politik DPRD DKI soal Interpelasi Formula E, Prasetio Sebut M Taufik cs Bikin Parlemen Jalanan

Drama Politik DPRD DKI soal Interpelasi Formula E, Prasetio Sebut M Taufik cs Bikin Parlemen Jalanan

Megapolitan
Tugu Pamulang yang Mirip Toren Air Akan Direvitalisasi Pekan Ketiga Oktober 2021

Tugu Pamulang yang Mirip Toren Air Akan Direvitalisasi Pekan Ketiga Oktober 2021

Megapolitan
Dituding Gelembungkan Dana Reses dan Dipecat, Viani Limardi Tuntut PSI Rp 1 Triliun

Dituding Gelembungkan Dana Reses dan Dipecat, Viani Limardi Tuntut PSI Rp 1 Triliun

Megapolitan
Anies: Layanan Jantung Terpadu RSUD Tarakan Bikin Warga Jakarta Beruntung

Anies: Layanan Jantung Terpadu RSUD Tarakan Bikin Warga Jakarta Beruntung

Megapolitan
Dinsos: 70 Persen Gelandangan dan Pengemis di Kota Bekasi Merupakan Pendatang

Dinsos: 70 Persen Gelandangan dan Pengemis di Kota Bekasi Merupakan Pendatang

Megapolitan
Polisi Selidiki Kasus Perampokan di Cilandak KKO

Polisi Selidiki Kasus Perampokan di Cilandak KKO

Megapolitan
Alasan PSI Pecat Viani Limardi, dari Langgar Ganjil Genap hingga Gelembungkan Dana Reses

Alasan PSI Pecat Viani Limardi, dari Langgar Ganjil Genap hingga Gelembungkan Dana Reses

Megapolitan
Polisi Tangkap Komplotan Penembak Pria di Tangerang

Polisi Tangkap Komplotan Penembak Pria di Tangerang

Megapolitan
Jadi Wilayah Paling Padat Penduduk di Jakbar, Kelurahan Kapuk Akan Dimekarkan

Jadi Wilayah Paling Padat Penduduk di Jakbar, Kelurahan Kapuk Akan Dimekarkan

Megapolitan
Viani Limardi Dipecat PSI, Apa Dasar Aturannya?

Viani Limardi Dipecat PSI, Apa Dasar Aturannya?

Megapolitan
Buntut Kasus Bayi Dijadikan Manusia Silver, KPAI Bakal Evaluasi Status Kota Layak Anak Tangsel

Buntut Kasus Bayi Dijadikan Manusia Silver, KPAI Bakal Evaluasi Status Kota Layak Anak Tangsel

Megapolitan
Anggota DPRD Viani Limardi yang Dipecat PSI sebagai Kader Tak Hadiri Rapat Paripurna Interpelasi

Anggota DPRD Viani Limardi yang Dipecat PSI sebagai Kader Tak Hadiri Rapat Paripurna Interpelasi

Megapolitan
Ular Kobra Mulai Bermunculan di Permukiman Warga Jaktim, Ini Cara Antisipasinya

Ular Kobra Mulai Bermunculan di Permukiman Warga Jaktim, Ini Cara Antisipasinya

Megapolitan
Potensi Gelombang Ketiga Covid-19, Begini Langkah Pemkot Tangerang

Potensi Gelombang Ketiga Covid-19, Begini Langkah Pemkot Tangerang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.