Ahok Merasa Dikambinghitamkan soal IMB Reklamasi

Kompas.com - 19/06/2019, 19:15 WIB
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok KOMPAS/ALIF ICHWAN Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok merasa dikambinghitamkan dalam polemik penerbitan izin mendirikan bangunan ( IMB) di pulau reklamasi.

Ia mengaku bingung dengan sikap Gubernur Anies Baswedan.

"Anies satu pihak ubah pergub aku yang menurut aku itu institusi (kewenangan) gubernur juga. Satu pihak mau kambing hitamkan aku soal pergub yang mau dia pakai dengan memanfaatkan celah hukum istilahnya," kata Ahok kepada Kompas.com, Rabu (19/6/2019).

Baca juga: Anies Sebut Pergub Ahok Bisa Jadi Celah Pembangunan Reklamasi


Ahok menyebut beberapa pergubnya yang diubah Anies antara lain soal pedagang kaki lima, RPTRA, hingga larangan motor lewat Sudirman-Thamrin.

Ia mempertanyakan keputusan Anies yang tak merevisi Pergub 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancangan Kota Pulau Reklamasi.

"Enggak bisa batalkan Keppres karena putusan institusi, juga enggak bisa batalkan perda dan pergub? Buktinya pergub aku ada juga yang dia ganti kan?," ujarnya. 

Baca juga: Anies: Gubernur di Masa Mendatang Tak Bisa Semena-mena Melakukan Reklamasi

Sebelumnya, Pemprov DKI telah menerbitkan IMB untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Di Pulau D terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

Padahal, bangunan-bangunan itu sempat disegel Anies pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB.

Baca juga: Ahok: Kalau Pergub Bisa Terbitkan IMB Reklamasi, Sudah Lama Aku Terbitkan IMB

Langkah ini menuai protes dari DPRD DKI Jakarta. Penerbitan IMB di pulau reklamasi Teluk Jakarta tak sesuai prosedur karena belum ada dasar hukum berupa perda untuk mengaturnya.

Anies berkilah dasar hukumnya sudah ada yakni Pergub Nomor 206 Tahun 2016 yang dulu diteken Ahok. Namun, ia menolak mencabut atau mengubah pergub tersebut. 

"Tidak sesederhana itu. Begini ya, ada prinsip fundamental dalam hukum tata ruang, yaitu pelaksanaan perubahan peraturan tidak berlaku surut. Begitu juga dengan kasus ini, bila saya mencabut Pergub 206/2016 itu, agar bangunan rumah tersebut kehilangan dasar hukumnya, lalu membongkar bangunan tersebut, maka yang hilang bukan saja bangunannya, tetapi kepastian atas hukum juga jadi hilang," kata Anies dalam siaran pers berisi tanya jawab, Rabu (19/6/2019).

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Pelantikan DPRD DKI Jakarta, 1.447 Personel Gabungan TNI dan Polri Disiagakan

Pelantikan DPRD DKI Jakarta, 1.447 Personel Gabungan TNI dan Polri Disiagakan

Megapolitan
Anggota DPRD Kota Bekasi Periode 2019-2024 Dilantik Hari Ini, Ini Nama-namanya

Anggota DPRD Kota Bekasi Periode 2019-2024 Dilantik Hari Ini, Ini Nama-namanya

Megapolitan
Anggota DPRD DKI Terpilih dari PSI Minta Masuk Pansus Pemilihan Wagub DKI

Anggota DPRD DKI Terpilih dari PSI Minta Masuk Pansus Pemilihan Wagub DKI

Megapolitan
Djarot Saiful Hidayat Juga Hadiri Pelantikan DPRD DKI Jakarta

Djarot Saiful Hidayat Juga Hadiri Pelantikan DPRD DKI Jakarta

Megapolitan
Pelantikan DPRD DKI, Ada Karangan Bunga Menhan untuk Anggota dari Gerindra

Pelantikan DPRD DKI, Ada Karangan Bunga Menhan untuk Anggota dari Gerindra

Megapolitan
Ahok Hadiri Pelantikan DPRD DKI Periode 2019-2024

Ahok Hadiri Pelantikan DPRD DKI Periode 2019-2024

Megapolitan
Hadiri Pelantikan, Fraksi PAN Naik Angkot ke Gedung DPRD DKI Jakarta

Hadiri Pelantikan, Fraksi PAN Naik Angkot ke Gedung DPRD DKI Jakarta

Megapolitan
Link Live Streaming Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta 2019-2024

Link Live Streaming Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta 2019-2024

Megapolitan
Sederet Hak Anggota DPRD DKI Jakarta 2019-2024, Gaji Ratusan Juta hingga Pin Emas

Sederet Hak Anggota DPRD DKI Jakarta 2019-2024, Gaji Ratusan Juta hingga Pin Emas

Megapolitan
Korban Cabut Laporan, Tersangka Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di KRL Dibebaskan

Korban Cabut Laporan, Tersangka Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di KRL Dibebaskan

Megapolitan
Senin Pagi, Udara di Bekasi dan Tangsel Lebih Buruk dari Jakarta

Senin Pagi, Udara di Bekasi dan Tangsel Lebih Buruk dari Jakarta

Megapolitan
6 Fakta Peristiwa Pria Gendong Jenazah Keponakan di Puskesmas Cikokol

6 Fakta Peristiwa Pria Gendong Jenazah Keponakan di Puskesmas Cikokol

Megapolitan
PR DPRD DKI Periode 2019-2024, Pilih Wagub hingga Sahkan Perda Sesuai Prolegda

PR DPRD DKI Periode 2019-2024, Pilih Wagub hingga Sahkan Perda Sesuai Prolegda

Megapolitan
Daftar Lokasi Layanan SIM Keliling Hari Ini

Daftar Lokasi Layanan SIM Keliling Hari Ini

Megapolitan
Kritik Riyanni Jangkaru soal Material Instalasi Gabion dan Bantahan Pemprov DKI

Kritik Riyanni Jangkaru soal Material Instalasi Gabion dan Bantahan Pemprov DKI

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X