Orangtua: PPDB Sistem Zonasi Tak Adil, Anak Bisa Kalah dengan yang Nilainya Lebih Rendah

Kompas.com - 19/06/2019, 19:28 WIB
Sejumlah siswa dan orangtua murid antre saat akan mengikuti seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 1 Depok, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (18/6/2019). Sistem PPDB Jawa Barat dengan mekanisme berdasarkan sistem jalur zonasi atau pemetaan wilayah sebanyak 90 persen, jalur prestasi lima persen dan jalur perpindahan orang tua wali lima persen tersebut, berlangsung dari tanggal 17-22 Juni 2019.ANTARA FOTO/YULIUS SATRIA WIJAYA Sejumlah siswa dan orangtua murid antre saat akan mengikuti seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 1 Depok, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (18/6/2019). Sistem PPDB Jawa Barat dengan mekanisme berdasarkan sistem jalur zonasi atau pemetaan wilayah sebanyak 90 persen, jalur prestasi lima persen dan jalur perpindahan orang tua wali lima persen tersebut, berlangsung dari tanggal 17-22 Juni 2019.

DEPOK, KOMPAS.com - Sistem zonasi pada pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB) 2019 dikeluhkan sejumlah warga Depok. Warga menilai, sistem zonasi ini tidak efesien dan tidak adil.

Lina, warga Jembatan Serong, misalnya, mengaku harus cuti bekerja untuk mendaftarkan anaknya PPDB.

Setiap subuh selama tiga hari berturut-turut, ia menemani anaknya untuk mengantre verikasi PPDB.

"Mau bagaimana lagi mbak, semua akan saya lakuin buat anak saya masuk negeri," ucap Lina di SMAN 1, Nusantara, Pancoran Mas, Depok, Rabu (19/6/2019).


Baca juga: Soal PPDB, DPRD Depok Kritik Server Down hingga Sistem Semi-offline

Meski telah cuti bekerja bahkan datang dari subuh untuk mendaftarkan anaknya, Lina masih tak bisa memastikan anaknya diterima di SMAN 1.

Menurut dia, kebijakan zonasi merugikan. Sebab, anaknya yang memiliki nilai tinggi bisa kalah dengan yang memiliki nilai lebih rendah tetapi rumahnya lebih dekat sekolah.

"Ini sebenarnya tidak adil ya, anak saya sudah belajar mati-matian untuk dapat nilai ujian nasional besar, tetapi harus kalah dengan siswa yang nilainya itu rendah, tapi zonasinya lebih dekat dibanding saya," ucap Lina.

Sama halnya dengan Ridho, warga Beji, Depok. Di sela verifikasi data, ia mengaku pesimistis anak bontotnya bisa mendapatkan kursi di sekolah negeri SMAN 1.

"Setelah dihitung, jarak rumah ke sekolah ini lebih dari 1 kilometer. Sementara itu, di sekitar SMAN 1 ini banyak sekolahan yang sepertinya anak muridnya pasti mendaftar ke sini, jadinya agak pesimistis anak saya bisa diterima, tetapi tetap dicoba, siapa tahu bisa ya mbak," ujar dia.

Kalaupun harus mempersiapkan sekolah pilihan kedua, Ridho merasa peluangnya lebih tipis lagi.

Sebab, jarak sekolah alternatif itu lebih jauh dari rumahnya sehingga persaingan semakin sulit.

Baca juga: PPDB Sistem Zonasi Membuat 20 SD di Kota Magelang Kekurangan Siswa

Ridho mengatakan, kebijakan yang menitikberatkan jarak sebagai penentu penerimaan siswa ini merugikan warga yang tinggal jauh dari lokasi SMA negeri seperti dirinya.

"Lebih baik seperti dulu, penerimaan berdasarkan nilai, jadi ada acuan sekolah yang dituju disesuaikan dengan capaian nilai ujian anak. Kalau berdasarkan jarak seperti sekarang ini sulit mempertimbangkan peluangnya," kata Ridho.

Halaman:
Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Tak Ada Korban Jiwa dalam Kebakaran yang Landa 15 Kios di Bekasi

Tak Ada Korban Jiwa dalam Kebakaran yang Landa 15 Kios di Bekasi

Megapolitan
Kebakaran Landa Kios di Sekitar Lapangan Multiguna Bekasi

Kebakaran Landa Kios di Sekitar Lapangan Multiguna Bekasi

Megapolitan
Wali Kota Depok: Kalau Warga Tak Senang Ada Lagu di Lampu Merah, Ya Kami Cabut...

Wali Kota Depok: Kalau Warga Tak Senang Ada Lagu di Lampu Merah, Ya Kami Cabut...

Megapolitan
Rem Blong, Truk Trailer Tabrak Beton Pembatas Gerbang Tol Cililitan

Rem Blong, Truk Trailer Tabrak Beton Pembatas Gerbang Tol Cililitan

Megapolitan
Ridwan Kamil Perkenalkan Program 'Layad Rawat' dan 'Quick Response' ke Depok

Ridwan Kamil Perkenalkan Program 'Layad Rawat' dan 'Quick Response' ke Depok

Megapolitan
Jika Diizinkan, Youtuber Rius Vernandes Berencana Review Kabin First Class Garuda Indonesia

Jika Diizinkan, Youtuber Rius Vernandes Berencana Review Kabin First Class Garuda Indonesia

Megapolitan
Colong 'Tape' Milik Salon Kecantikan, Pemuda 22 Tahun Diringkus Polisi

Colong 'Tape' Milik Salon Kecantikan, Pemuda 22 Tahun Diringkus Polisi

Megapolitan
Ridwan Kamil: Satu-satu, Sekarang Fokus Urus Macet Kota Depok Dulu...

Ridwan Kamil: Satu-satu, Sekarang Fokus Urus Macet Kota Depok Dulu...

Megapolitan
Dishub Kota Bekasi Minta Pembangunan Overpass Ahmad Yani Tak Ganggu Rekayasa Lalin

Dishub Kota Bekasi Minta Pembangunan Overpass Ahmad Yani Tak Ganggu Rekayasa Lalin

Megapolitan
Truk Sampah DKI Tabrak Ojek Online hingga Tewas

Truk Sampah DKI Tabrak Ojek Online hingga Tewas

Megapolitan
Pertama Kalinya, Lebaran Betawi Tahun Ini Dimeriahkan Parade Budaya

Pertama Kalinya, Lebaran Betawi Tahun Ini Dimeriahkan Parade Budaya

Megapolitan
Dilaporkan Garuda Indonesia, Youtuber Rius Vernandes Trauma untuk Kembali Review Maskapai

Dilaporkan Garuda Indonesia, Youtuber Rius Vernandes Trauma untuk Kembali Review Maskapai

Megapolitan
Ada Parade Budaya Lebaran Betawi Minggu Ini, Dishub Rekayasa Lalin di Jalan Medan Merdeka Selatan

Ada Parade Budaya Lebaran Betawi Minggu Ini, Dishub Rekayasa Lalin di Jalan Medan Merdeka Selatan

Megapolitan
Polisi Sebut Tak Ada Korban Saat Tawuran di Depan Samsat Jakarta Barat

Polisi Sebut Tak Ada Korban Saat Tawuran di Depan Samsat Jakarta Barat

Megapolitan
Pengacara Ungkap Hal Janggal dalam Laporan Sekarga terhadap Youtuber Rius Vernandes

Pengacara Ungkap Hal Janggal dalam Laporan Sekarga terhadap Youtuber Rius Vernandes

Megapolitan
Close Ads X