DKI Belum Ajukan Raperda Zonasi Pesisir ke DPRD

Kompas.com - 19/06/2019, 21:03 WIB
Kepala Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI Jakarta Darjamuni di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (29/10/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIKepala Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI Jakarta Darjamuni di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (29/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Darjamuni mengatakan, pihaknya belum mengajukan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) ke DPRD.

Aturan tersebut diajukan sebagai dasar hukum pemanfaatan perairan yang selama ini belum memiliki payung hukum yang kuat.

"Belum diajukan ke DPRD. Bapak (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan) maunya selesai tahun ini," kata Darjamuni saat ditemui wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2019).

Baca juga: Ahok Merasa Dikambinghitamkan soal IMB Reklamasi

Menurut dia, aturan RZWP3K hanya mengatur empat pulau yang belum dibangun, karena bentuknya yang masih perairan.

Sementara itu, belasan pulau lainnya akan diatur Perda Rencana Tata Ruang Kawasan (RTRW).

"Semua bangunan di air (laut) udah banyak, tetapi dasar perizinannya enggak ada karena pintu masuk perizinan belum ada, sehingga apapun yang dibangun di atas air itu belum ada izinnya" ujarnya. 

Baca juga: Anies Sebut Pergub Ahok Bisa Jadi Celah Pembangunan Reklamasi

"Karena waktu itu reklamasi diatur perda sendiri, makanya kami keluar di luar batas itu, tidak ada kaitan kami dengan reklamasi. Kami betul-betul di luar reklamasi itu sampai ke pulau seribu" kata Anies. 

Pada 2017, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut dua raperda tentang reklamasi, yaitu Raperda Rancangan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara (RTRKS Pantura) dan Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

Dua raperda itu sedianya dibahas di DPRD DKI.

Baca juga: Anies: Gubernur di Masa Mendatang Tak Bisa Semena-mena Melakukan Reklamasi

Setelah dicabut dan diperbaiki DKI, nasib kedua raperda itu tak terdengar lagi.

Baru-baru ini, Pemprov DKI menerbitkan IMB untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Buru 4 Penjambret HP di Kawasan Kota Tua yang Masih Buron

Polisi Buru 4 Penjambret HP di Kawasan Kota Tua yang Masih Buron

Megapolitan
Dana Bantuan Parpol Naik, Fraksi Nasdem Dituntut Lebih Eksis di DPRD DKI

Dana Bantuan Parpol Naik, Fraksi Nasdem Dituntut Lebih Eksis di DPRD DKI

Megapolitan
Bikin Rute LRT Pulogadung-Kebayoran Lama, Anies Belum Minta Persetujuan Menhub

Bikin Rute LRT Pulogadung-Kebayoran Lama, Anies Belum Minta Persetujuan Menhub

Megapolitan
Puskesmas dan RSUD Menyerah, Damkar Kembangan Turun Tangan Lepaskan Cincin di Jari Nunung

Puskesmas dan RSUD Menyerah, Damkar Kembangan Turun Tangan Lepaskan Cincin di Jari Nunung

Megapolitan
Penjambret HP di Kota Tua Tenggak Miras dan Pakai Sabu Sebelum Beraksi

Penjambret HP di Kota Tua Tenggak Miras dan Pakai Sabu Sebelum Beraksi

Megapolitan
Kata Partygoers soal Penolakan Sekelompok Massa Terhadap DWP di Jakarta

Kata Partygoers soal Penolakan Sekelompok Massa Terhadap DWP di Jakarta

Megapolitan
Berkunjung ke Kebun Belimbing yang Masih Tersisa di Kota Belimbing Depok...

Berkunjung ke Kebun Belimbing yang Masih Tersisa di Kota Belimbing Depok...

Megapolitan
Rusunami DP 0 Rupiah Sepi, Anggota DPRD DKI Minta BI Checking Dipermudah

Rusunami DP 0 Rupiah Sepi, Anggota DPRD DKI Minta BI Checking Dipermudah

Megapolitan
Penjambret HP di Kota Tua Tertangkap, Salah Satunya Masih di Bawah Umur

Penjambret HP di Kota Tua Tertangkap, Salah Satunya Masih di Bawah Umur

Megapolitan
Ular Kobra Berkeliaran di Lingkungan Rumah, Warga Duren Sawit Resah

Ular Kobra Berkeliaran di Lingkungan Rumah, Warga Duren Sawit Resah

Megapolitan
PDI-P Dapat Dana Bantuan Parpol Rp 6,68 Miliar dari Pemprov DKI, Akan Dipakai untuk Apa?

PDI-P Dapat Dana Bantuan Parpol Rp 6,68 Miliar dari Pemprov DKI, Akan Dipakai untuk Apa?

Megapolitan
Garuda Indonesia Akui Insiden Pesawat Berhadapan Karena Kesalahan Pilot

Garuda Indonesia Akui Insiden Pesawat Berhadapan Karena Kesalahan Pilot

Megapolitan
Insiden Dua Pesawat Garuda Nyaris Tabrakan, Pilot Diduga Kerja Overtime

Insiden Dua Pesawat Garuda Nyaris Tabrakan, Pilot Diduga Kerja Overtime

Megapolitan
Anggota DPR Minta Penangguhan Penahanan untuk Lutfi Alfian agar Tidak Gaduh

Anggota DPR Minta Penangguhan Penahanan untuk Lutfi Alfian agar Tidak Gaduh

Megapolitan
Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta Dibuka untuk Pengunjung, Pengelola Diminta Antisipasi Tumpukan Antrean

Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta Dibuka untuk Pengunjung, Pengelola Diminta Antisipasi Tumpukan Antrean

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X