DKI Belum Ajukan Raperda Zonasi Pesisir ke DPRD

Kompas.com - 19/06/2019, 21:03 WIB
Kepala Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI Jakarta Darjamuni di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (29/10/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIKepala Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI Jakarta Darjamuni di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (29/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Darjamuni mengatakan, pihaknya belum mengajukan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) ke DPRD.

Aturan tersebut diajukan sebagai dasar hukum pemanfaatan perairan yang selama ini belum memiliki payung hukum yang kuat.

"Belum diajukan ke DPRD. Bapak (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan) maunya selesai tahun ini," kata Darjamuni saat ditemui wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2019).

Baca juga: Ahok Merasa Dikambinghitamkan soal IMB Reklamasi

Menurut dia, aturan RZWP3K hanya mengatur empat pulau yang belum dibangun, karena bentuknya yang masih perairan.

Sementara itu, belasan pulau lainnya akan diatur Perda Rencana Tata Ruang Kawasan (RTRW).

"Semua bangunan di air (laut) udah banyak, tetapi dasar perizinannya enggak ada karena pintu masuk perizinan belum ada, sehingga apapun yang dibangun di atas air itu belum ada izinnya" ujarnya. 

Baca juga: Anies Sebut Pergub Ahok Bisa Jadi Celah Pembangunan Reklamasi

"Karena waktu itu reklamasi diatur perda sendiri, makanya kami keluar di luar batas itu, tidak ada kaitan kami dengan reklamasi. Kami betul-betul di luar reklamasi itu sampai ke pulau seribu" kata Anies. 

Pada 2017, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut dua raperda tentang reklamasi, yaitu Raperda Rancangan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara (RTRKS Pantura) dan Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

Dua raperda itu sedianya dibahas di DPRD DKI.

Baca juga: Anies: Gubernur di Masa Mendatang Tak Bisa Semena-mena Melakukan Reklamasi

Setelah dicabut dan diperbaiki DKI, nasib kedua raperda itu tak terdengar lagi.

Baru-baru ini, Pemprov DKI menerbitkan IMB untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Di Pulau D, terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan).

Baca juga: Ahok: Kalau Pergub Bisa Terbitkan IMB Reklamasi, Sudah Lama Aku Terbitkan IMB

Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

Padahal, bangunan-bangunan itu sempat disegel oleh Anies pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB.

Langkah ini menuai protes dari DPRD DKI Jakarta.

Penerbitan IMB di pulau reklamasi Teluk Jakarta tak sesuai prosedur karena belum ada dasar hukum berupa perda untuk mengaturnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Palsukan Buku KIR, Ayah dan Anak Ini Rugikan Negara Rp 10 Miliar

Palsukan Buku KIR, Ayah dan Anak Ini Rugikan Negara Rp 10 Miliar

Megapolitan
[BERITA FOTO] Kondisi Kantor Penyelenggara Pernikahan di Pulogadung yang Terbakar dan Tewaskan Seorang Pegawai

[BERITA FOTO] Kondisi Kantor Penyelenggara Pernikahan di Pulogadung yang Terbakar dan Tewaskan Seorang Pegawai

Megapolitan
Soal Ayah Perkosa Anak Tiri di Tangsel, Kak Seto Ingatkan Polisi Tak Tebang Pilih Kasus

Soal Ayah Perkosa Anak Tiri di Tangsel, Kak Seto Ingatkan Polisi Tak Tebang Pilih Kasus

Megapolitan
Pendaftaran CPNS 2019, Pemprov DKI Siapkan Formasi untuk Disabilitas dan Lulusan Terbaik

Pendaftaran CPNS 2019, Pemprov DKI Siapkan Formasi untuk Disabilitas dan Lulusan Terbaik

Megapolitan
Kabur Setelah Serempet Kendaraan dengan Mobil, Polisi Diamuk Massa di Tanjung Barat

Kabur Setelah Serempet Kendaraan dengan Mobil, Polisi Diamuk Massa di Tanjung Barat

Megapolitan
Pendaftaran CPNS, Antrean SKCK di Polres Jaksel Ramai sejak Loket Belum Dibuka

Pendaftaran CPNS, Antrean SKCK di Polres Jaksel Ramai sejak Loket Belum Dibuka

Megapolitan
Kabel Menjuntai ke Tanah, Jalan Tanah Abang Timur Ditutup Sementara

Kabel Menjuntai ke Tanah, Jalan Tanah Abang Timur Ditutup Sementara

Megapolitan
Pengamat: Anies Masuk Daftar Calon yang Berpotensi Maju Pilpres 2024

Pengamat: Anies Masuk Daftar Calon yang Berpotensi Maju Pilpres 2024

Megapolitan
Pohon Tumbang Terjang Sejumlah Wilayah di Kota Bogor

Pohon Tumbang Terjang Sejumlah Wilayah di Kota Bogor

Megapolitan
Pembangunan Trotoar Jakarta, Diprotes karena Telan Triliunan dan Alasan di Baliknya

Pembangunan Trotoar Jakarta, Diprotes karena Telan Triliunan dan Alasan di Baliknya

Megapolitan
Ancaman Ambil Ginjal Hantui Siswa SDN Bambu Apus 02, Korban Gemetaran

Ancaman Ambil Ginjal Hantui Siswa SDN Bambu Apus 02, Korban Gemetaran

Megapolitan
Proses Damai SMA Kolese Gonzaga dan Orangtua Murid Kian Menjelimet

Proses Damai SMA Kolese Gonzaga dan Orangtua Murid Kian Menjelimet

Megapolitan
Pemprov DKI Buka Lowongan 3.958 CPNS, dari Tenaga Pendidikan hingga Kesehatan

Pemprov DKI Buka Lowongan 3.958 CPNS, dari Tenaga Pendidikan hingga Kesehatan

Megapolitan
Klaim Rizieq Shihab dapat Surat Cekal yang Dibantah Pemerintah Indonesia

Klaim Rizieq Shihab dapat Surat Cekal yang Dibantah Pemerintah Indonesia

Megapolitan
Polisi Sita Senjata Api dari Sopir yang Diamuk Massa di Poltangan karena Tabrak Lari

Polisi Sita Senjata Api dari Sopir yang Diamuk Massa di Poltangan karena Tabrak Lari

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X