DKI Belum Ajukan Raperda Zonasi Pesisir ke DPRD

Kompas.com - 19/06/2019, 21:03 WIB
Kepala Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI Jakarta Darjamuni di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (29/10/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIKepala Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI Jakarta Darjamuni di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (29/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Darjamuni mengatakan, pihaknya belum mengajukan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) ke DPRD.

Aturan tersebut diajukan sebagai dasar hukum pemanfaatan perairan yang selama ini belum memiliki payung hukum yang kuat.

"Belum diajukan ke DPRD. Bapak (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan) maunya selesai tahun ini," kata Darjamuni saat ditemui wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2019).

Baca juga: Ahok Merasa Dikambinghitamkan soal IMB Reklamasi

Menurut dia, aturan RZWP3K hanya mengatur empat pulau yang belum dibangun, karena bentuknya yang masih perairan.

Sementara itu, belasan pulau lainnya akan diatur Perda Rencana Tata Ruang Kawasan (RTRW).

"Semua bangunan di air (laut) udah banyak, tetapi dasar perizinannya enggak ada karena pintu masuk perizinan belum ada, sehingga apapun yang dibangun di atas air itu belum ada izinnya" ujarnya. 

Baca juga: Anies Sebut Pergub Ahok Bisa Jadi Celah Pembangunan Reklamasi

"Karena waktu itu reklamasi diatur perda sendiri, makanya kami keluar di luar batas itu, tidak ada kaitan kami dengan reklamasi. Kami betul-betul di luar reklamasi itu sampai ke pulau seribu" kata Anies. 

Pada 2017, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut dua raperda tentang reklamasi, yaitu Raperda Rancangan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara (RTRKS Pantura) dan Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

Dua raperda itu sedianya dibahas di DPRD DKI.

Baca juga: Anies: Gubernur di Masa Mendatang Tak Bisa Semena-mena Melakukan Reklamasi

Setelah dicabut dan diperbaiki DKI, nasib kedua raperda itu tak terdengar lagi.

Baru-baru ini, Pemprov DKI menerbitkan IMB untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Di Pulau D, terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan).

Baca juga: Ahok: Kalau Pergub Bisa Terbitkan IMB Reklamasi, Sudah Lama Aku Terbitkan IMB

Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

Padahal, bangunan-bangunan itu sempat disegel oleh Anies pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB.

Langkah ini menuai protes dari DPRD DKI Jakarta.

Penerbitan IMB di pulau reklamasi Teluk Jakarta tak sesuai prosedur karena belum ada dasar hukum berupa perda untuk mengaturnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Kembali Tangkap Pelaku Penodongan di Warteg Pesanggrahan

Polisi Kembali Tangkap Pelaku Penodongan di Warteg Pesanggrahan

Megapolitan
Penjual Barongsai Mainan Raup Untung Saat Perayaan Imlek

Penjual Barongsai Mainan Raup Untung Saat Perayaan Imlek

Megapolitan
Masjid Lautze Jadi Simbol Toleransi Kawasan Pecinan di Sawah Besar

Masjid Lautze Jadi Simbol Toleransi Kawasan Pecinan di Sawah Besar

Megapolitan
Menelusuri Arti Nama Glodok, Kawasan Pecinan di Jakarta

Menelusuri Arti Nama Glodok, Kawasan Pecinan di Jakarta

Megapolitan
Kronologi Penangkapan Satu Pelaku Penodongan di Warteg Pesanggrahan, Dikejar hingga Sumsel

Kronologi Penangkapan Satu Pelaku Penodongan di Warteg Pesanggrahan, Dikejar hingga Sumsel

Megapolitan
Underpass Ghandi Kemayoran Masih Banjir, Arus Lalu Lintas Dialihkan

Underpass Ghandi Kemayoran Masih Banjir, Arus Lalu Lintas Dialihkan

Megapolitan
Kabur ke Sumsel, Pelaku Penodongan di Warteg Pesanggrahan Sudah Ditangkap

Kabur ke Sumsel, Pelaku Penodongan di Warteg Pesanggrahan Sudah Ditangkap

Megapolitan
Di Balik Tegaknya Masjid Lautze, Ada Peran BJ Habibie...

Di Balik Tegaknya Masjid Lautze, Ada Peran BJ Habibie...

Megapolitan
Tradisi Bagi-bagi Angpau untuk Warga Kurang Mampu di Wihara Dharma Bhakti

Tradisi Bagi-bagi Angpau untuk Warga Kurang Mampu di Wihara Dharma Bhakti

Megapolitan
Sejak Pagi, Kelenteng Tertua di Tangerang Boen Tek Bio Dipadati Umat

Sejak Pagi, Kelenteng Tertua di Tangerang Boen Tek Bio Dipadati Umat

Megapolitan
Kisah Rumah Tua Pondok Cina, Jejak Etnis Tionghoa di Depok

Kisah Rumah Tua Pondok Cina, Jejak Etnis Tionghoa di Depok

Megapolitan
Ketika Masyarakat Tionghoa di Wihara Dharma Bakti Berdoa Lebih Lama pada Tahun Tikus Logam

Ketika Masyarakat Tionghoa di Wihara Dharma Bakti Berdoa Lebih Lama pada Tahun Tikus Logam

Megapolitan
Fakta tentang Virus Corona, Gejalanya Sangat Umum, Satu Orang Diduga Terinfeksi

Fakta tentang Virus Corona, Gejalanya Sangat Umum, Satu Orang Diduga Terinfeksi

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Jakarta Banjir Lagi | Suspect Virus Corona di Jakarta Utara

[POPULER JABODETABEK] Jakarta Banjir Lagi | Suspect Virus Corona di Jakarta Utara

Megapolitan
Cerita Singkat tentang Masjid Lautze yang Dibangun oleh Warga Keturunan Tionghoa

Cerita Singkat tentang Masjid Lautze yang Dibangun oleh Warga Keturunan Tionghoa

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X