Demi Diterima Sekolah Lewat Jalur Zonasi, Siswa Pindah Domisili Jelang PPDB

Kompas.com - 20/06/2019, 08:40 WIB
Sejumlah siswa dan orangtua murid antre saat akan mengikuti seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 1 Depok, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (18/6/2019). Sistem PPDB Jawa Barat dengan mekanisme berdasarkan sistem jalur zonasi atau pemetaan wilayah sebanyak 90 persen, jalur prestasi lima persen dan jalur perpindahan orang tua wali lima persen tersebut, berlangsung dari tanggal 17-22 Juni 2019. ANTARA FOTO/YULIUS SATRIA WIJAYASejumlah siswa dan orangtua murid antre saat akan mengikuti seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 1 Depok, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (18/6/2019). Sistem PPDB Jawa Barat dengan mekanisme berdasarkan sistem jalur zonasi atau pemetaan wilayah sebanyak 90 persen, jalur prestasi lima persen dan jalur perpindahan orang tua wali lima persen tersebut, berlangsung dari tanggal 17-22 Juni 2019.

DEPOK, KOMPAS.com - Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Jawa Barat, Dadang Ruhiyat mengatakan, jelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 banyak orangtua yang mengubah alamat domisili anak agar bisa diterima di sekolah tertentu.

"Kalau dulu kan kecurangannya orangtua yang tiba-tiba buat SKTM (surat keterangan tidak mampu), malah sekarang peluangnya sedikit karena adanya efek zonasi. Sekarang banyak yang merubah domisili si anak ke yang dekat dengan sekolah yang dituju," kata Dadang, Kamis (20/6/2019).

Dadang tidak menyebutkan berapa jumlah siswa yang ketahuan pindah alamat domisili jelang  PPDB. Namun, menurut dia, kecurangan orangtua mengubah alamat domisi itu telah diketahui pihaknya sejak tahun lalu.

Baca juga: Orangtua: PPDB Sistem Zonasi Tak Adil, Anak Bisa Kalah dengan yang Nilainya Lebih Rendah

"Malah ada beberapa orang lainnya didapati (telah) memanipulasi surat keterangan domisili, karena secara keterangan minimal enam bulan hingga setahun. Ini biasanya yang sering dimanfaatkan calo perubah domisili," kata Dadang.

Ia mengatakan, potensi kecurangan itu akan menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB ke depan.

"Semua permasalahan yang ditemukan di PPDB kali ini akan jadi bahan evaluasi kami ke depan, mulai dari zonasi, lalu kemudian online murni hingga sistem mengalami down akan kami evaluasi ke depannya," kata Dadang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Ombudsman: Sistem Zonasi Ditolak karena Fasilitas dan Mutu Sekolah Belum Merata

Baca tentang


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bongkar Paket dari Belgia, Polisi Temukan 5.052 Butir Ekstasi

Bongkar Paket dari Belgia, Polisi Temukan 5.052 Butir Ekstasi

Megapolitan
Tumpukan Sampah Tersangkut di Jembatan, Warga Cipayung Jaya Depok Khawatir Banjir

Tumpukan Sampah Tersangkut di Jembatan, Warga Cipayung Jaya Depok Khawatir Banjir

Megapolitan
Sebuah Mobil Tabrak 3 Motor di BSD, Tangsel

Sebuah Mobil Tabrak 3 Motor di BSD, Tangsel

Megapolitan
Hari Ini, Tujuh Petugas Lapas Kelas 1 Tangerang Diperiksa terkait Kebakaran

Hari Ini, Tujuh Petugas Lapas Kelas 1 Tangerang Diperiksa terkait Kebakaran

Megapolitan
Kelanjutan Bansos Tunai Tak Jelas, Wagub DKI: Tanggungjawab Pemerintah Pusat

Kelanjutan Bansos Tunai Tak Jelas, Wagub DKI: Tanggungjawab Pemerintah Pusat

Megapolitan
Manajer Holywings Kemang Ditetapkan sebagai Tersangka

Manajer Holywings Kemang Ditetapkan sebagai Tersangka

Megapolitan
2 Kurir Narkoba Ditangkap, 2.199 Butir Ekstasi Diamankan

2 Kurir Narkoba Ditangkap, 2.199 Butir Ekstasi Diamankan

Megapolitan
Dukung PTM Terbatas, Orangtua Murid di Bekasi Sumbang Disinfektan ke Sekolah

Dukung PTM Terbatas, Orangtua Murid di Bekasi Sumbang Disinfektan ke Sekolah

Megapolitan
Ganjil Genap di Jalan Menuju Tempat Wisata, Wagub DKI: Agar Tak Terjadi Kerumunan

Ganjil Genap di Jalan Menuju Tempat Wisata, Wagub DKI: Agar Tak Terjadi Kerumunan

Megapolitan
Gagal Menjambret Ponsel, Dua Pelaku Tertangkap Warga

Gagal Menjambret Ponsel, Dua Pelaku Tertangkap Warga

Megapolitan
Soal Perpres Pendanaan Pesantren, Pilar: Harus Hati-hati

Soal Perpres Pendanaan Pesantren, Pilar: Harus Hati-hati

Megapolitan
330 Pekerja di Jakarta Barat Melapor Telah Terkena PHK

330 Pekerja di Jakarta Barat Melapor Telah Terkena PHK

Megapolitan
Anies Tak Banding Vonis Soal Polusi Udara, Penggugat Berharap Itu Bukan Hanya Wacana Politik

Anies Tak Banding Vonis Soal Polusi Udara, Penggugat Berharap Itu Bukan Hanya Wacana Politik

Megapolitan
Wakil Wali Kota Tangsel Minta Kasus Pencurian Kabel di Labkesda Segera Ditindaklanjuti

Wakil Wali Kota Tangsel Minta Kasus Pencurian Kabel di Labkesda Segera Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ganjil Genap di Jakarta Diperluas, Ini Daftar Ruas Jalan yang Terdampak Aturan

Ganjil Genap di Jakarta Diperluas, Ini Daftar Ruas Jalan yang Terdampak Aturan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.