Tudingan Anies dan Jawaban Ahok soal Reklamasi

Kompas.com - 20/06/2019, 11:07 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat konferensi pers pengentian proyek reklamasi Teluk Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (26/9/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat konferensi pers pengentian proyek reklamasi Teluk Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (26/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempertanyakan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 206 Tahun 2016 yang kini dia jadikan sebagai landasan hukum untuk menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) di pulau reklamasi di Teluk Jakarta.

Dalam siaran pers yang dikirimkan kepada wartawan, Rabu (19/6/2019), Anies menyebutkan pergub itu diterbitkan pada 25 Oktober 2016, beberapa hari sebelum Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok cuti kampanye Pilkada DKI 2017.

"Saya juga punya pertanyaan yang sama, lazimnya tata kota ya diatur dalam perda, bukan pergub. Itulah kelaziman dan prosedur yang tertib ya begitu. Memang konsekuensinya, menunggu selesainya perda itu perlu waktu lebih lama," kata Anies dalam siaran pers itu.

Menurut Anies, dengan adanya pergub itu, Pemprov DKI terpaksa menerbitkan IMB untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D, sebuah pulau hasil reklamasi.

Baca juga: [POPULER MEGAPOLITAN] Ahok Heran Anies Terbitkan IMB Pulau Reklamasi I Alasan Anies Terbitkan IMB di Pulau Reklamasi

Di Pulau D terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

Tahun lalu, bangunan-bangunan itu disegel oleh Anies karena disebut tak memiliki IMB.

Langkah penerbitan IMB saat ini menuai protes dari DPRD DKI Jakarta. Penerbitan IMB di pulau reklamasi dinilai tak sesuai prosedur karena belum ada dasar hukum berupa perda untuk mengaturnya.

Anies menjelaskan bahwa ia menerima laporan dari bawahannya soal alasan penerbitan pergub alih-alih mengupayakan perda yang kedudukannya lebih tinggi.

Menurut jajaran di bawahnya, pembahasan perda terpaksa berhenti. Sebab, Ketua Komisi D DPRD DKI saat itu, M Sanusi, ditangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menerima suap dari pengembang reklamasi, yakni Presiden Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja.

Suasana di Pulau D, pesisir hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Kamis (13/6/2019).KOMPAS.com/Vitorio Mantalean Suasana di Pulau D, pesisir hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Kamis (13/6/2019).

"Beberapa anggota DPRD diperiksa KPK, bahkan ada yang ditahan. Itu sekitar pertengahan 2016, tetapi apa sebabnya kemudian keluar pergub tersebut di 25 Oktober 2016, saya tidak punya jawabannya," kata Anies. 

Menurut Anies, pergub itu memang dibuat untuk menjadi landasan hukum bagi kegiatan pembangunan di pulau reklamasi.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Perbaikan Jalan, Warga Diimbau Hindari Jalan Simpang Duren Ciputat

Ada Perbaikan Jalan, Warga Diimbau Hindari Jalan Simpang Duren Ciputat

Megapolitan
Senin Besok, 5 Pimpinan DPRD DKI Dilantik

Senin Besok, 5 Pimpinan DPRD DKI Dilantik

Megapolitan
Polisi: Terduga Teroris di Tambun Ustaz Kelompok Khilafatul Muslimin

Polisi: Terduga Teroris di Tambun Ustaz Kelompok Khilafatul Muslimin

Megapolitan
Polisi: Terduga Teroris di Tambun Terkait dengan Kelompok Abu Zee

Polisi: Terduga Teroris di Tambun Terkait dengan Kelompok Abu Zee

Megapolitan
Jenguk Wiranto, Ma'ruf Amin: Tidak Lama Lagi Beliau Pulih

Jenguk Wiranto, Ma'ruf Amin: Tidak Lama Lagi Beliau Pulih

Megapolitan
Antisipasi Terorisme, Ditlantas Gandakan Personel Saat Pelantikan Presiden dan Wapres

Antisipasi Terorisme, Ditlantas Gandakan Personel Saat Pelantikan Presiden dan Wapres

Megapolitan
Agung Laksono Sebut Wiranto Jalani Terapi Hilangkan Syok

Agung Laksono Sebut Wiranto Jalani Terapi Hilangkan Syok

Megapolitan
Kasus Penusukan Wiranto, Aburizal Bakrie Khawatirkan Radikalisme di Indonesia

Kasus Penusukan Wiranto, Aburizal Bakrie Khawatirkan Radikalisme di Indonesia

Megapolitan
Tim Densus 88 Kembali Menggeledah Rumah Teroris di Tambun Bekasi

Tim Densus 88 Kembali Menggeledah Rumah Teroris di Tambun Bekasi

Megapolitan
Doakan Wiranto Cepat Sembuh, Aburizal Bakrie: Negara Membutuhkannya

Doakan Wiranto Cepat Sembuh, Aburizal Bakrie: Negara Membutuhkannya

Megapolitan
Emak-emak Demo di Polda Metro, Minta Polisi Bebaskan Pelajar dan Mahasiswa yang Ditangkap

Emak-emak Demo di Polda Metro, Minta Polisi Bebaskan Pelajar dan Mahasiswa yang Ditangkap

Megapolitan
Aburizal Sebut Kelingking Wiranto Juga Luka karena Menangkis Serangan

Aburizal Sebut Kelingking Wiranto Juga Luka karena Menangkis Serangan

Megapolitan
Aburizal Bakrie Jenguk Wiranto di RSPAD Gatot Soebroto

Aburizal Bakrie Jenguk Wiranto di RSPAD Gatot Soebroto

Megapolitan
Minggu Siang, Kualitas Udara Jakarta Masuk Kategori Tidak Sehat

Minggu Siang, Kualitas Udara Jakarta Masuk Kategori Tidak Sehat

Megapolitan
Seorang Pria Aniaya Temannya Hingga Tewas di Ciledug

Seorang Pria Aniaya Temannya Hingga Tewas di Ciledug

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X