Reklamasi dan Kontribusi Tambahan 15 Persen yang Kembali Dipertanyakan

Kompas.com - 20/06/2019, 12:30 WIB
Sejumlah pekerja menyelesaikan proyek pembangunan Pulau C, Jakarta, Rabu (18/07/2018). Proyek pembangunan Pulau C hasil reklamasi masih berlanjut walau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyegelnya pada Juni 2018 lalu. KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELISejumlah pekerja menyelesaikan proyek pembangunan Pulau C, Jakarta, Rabu (18/07/2018). Proyek pembangunan Pulau C hasil reklamasi masih berlanjut walau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyegelnya pada Juni 2018 lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengungkit pasal kontribusi tambahan yang dulu diperjuangkannya saat menyusun dasar hukum reklamasi pantai utara Jakarta. Ahok mengatakan, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) saat itu tak kunjung disahkan karena disandera DPRD terkait adanya pasal tentang kontribusi tambahan tersebut.

"Iya itu yang disandera oknum DPRD. Hanya pasal soal 15 persen aja DPRD tidak mau ketok palu, khususnya Taufik cs dan Sanusi," kata Ahok kepada Kompas.com, Rabu (19/6/2019).

Ahok mempertanyakan alasan DPRD menolak kewajiban kontribusi tambahan sebesar 15 persen yang diajukannya. Padahal, kata Ahok, kontribusi tambahan itu penting untuk membangun infrastruktur DKI Jakarta. Ia mengeklaim, dunia usaha tak ada yang menolak usulan itu.

Baca juga: M Taufik Bantah Ahok soal Kontribusi Tambahan 15 Persen untuk Pengembang Reklamasi

"Ada apa dengan oknum DPRD menolak 15 persen kontribusi tambahan buat Pemda DKI untuk membangun infrastruktur? Dan para pengembangnya mayoritas BUMD DKI dan swasta tidak ada yang keberatan dikenakan tambahan kontribusi 15 persen tersebut," ujar Ahok.

Dia pun menuding ada motif tertentu di balik penolakan usulan itu oleh DPRD.

"Apa oknum DPRD berpikir mau nekan pengusaha reklamasi agar tidak dapat IMB? Sekaligus nawarin nego 15 persen? Tanya ke Taufik aja yang mimpin bahas perda tersebut!" kata Ahok.

Taufik yang dimaksud Ahok adalah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik.

Dengan "tersanderanya" Perda RZWP3K itu membuat Ahok akhirnya menerbitkan Pergub 206/2016 tentang Panduan Rancang Kota untuk melegalkan pembanguanan di pulau reklamasi.

Ia merasa kini dikambinghitamkan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan yang telah menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk 932 bangunan yang telah didirikan di Pulau D.

Di Pulau D terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

Bangunan-bangunan itu sempat disegel oleh aparata Pemprov DKI pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Serapan APBD DKI 54,6 Persen, Anies Bilang Itu Masih Sesuai Target

Serapan APBD DKI 54,6 Persen, Anies Bilang Itu Masih Sesuai Target

Megapolitan
Atap Sekolah Ambruk, Murid SLB Bundaku Bekasi Mengungsi

Atap Sekolah Ambruk, Murid SLB Bundaku Bekasi Mengungsi

Megapolitan
Raup Rp 2,5 Miliar dari Penggelapan 62 Mobil, Rekening Bank Djeni Kosong, Habis Untuk Foya-foya

Raup Rp 2,5 Miliar dari Penggelapan 62 Mobil, Rekening Bank Djeni Kosong, Habis Untuk Foya-foya

Megapolitan
4 WNA Nigeria yang Terjaring Razia Terindikasi Penipuan Online

4 WNA Nigeria yang Terjaring Razia Terindikasi Penipuan Online

Megapolitan
Proses Penghentian Swastanisasi Air di Jakarta Mandek

Proses Penghentian Swastanisasi Air di Jakarta Mandek

Megapolitan
Walau Tanpa Wagub, Anies Klaim Pekerjaan Terlaksana Baik oleh Jajarannya

Walau Tanpa Wagub, Anies Klaim Pekerjaan Terlaksana Baik oleh Jajarannya

Megapolitan
Prihatin dengan Kejadian yang Menimpa Wiranto, Kivlan Zen Kirim Bunga

Prihatin dengan Kejadian yang Menimpa Wiranto, Kivlan Zen Kirim Bunga

Megapolitan
Melayat ke Ratusan Pusara Mr. X di TPU Pondok Ranggon...

Melayat ke Ratusan Pusara Mr. X di TPU Pondok Ranggon...

Megapolitan
Anies: Kampung Melayu Masih Banjir padahal Sungai Sudah Dinormalisasi

Anies: Kampung Melayu Masih Banjir padahal Sungai Sudah Dinormalisasi

Megapolitan
Kampung Akuarium Akan Dibangun Terintegrasi dengan Kawasan Cagar Budaya

Kampung Akuarium Akan Dibangun Terintegrasi dengan Kawasan Cagar Budaya

Megapolitan
Kilas Balik Bus Transjakarta Zhong Tong yang Bermasalah Era Ahok

Kilas Balik Bus Transjakarta Zhong Tong yang Bermasalah Era Ahok

Megapolitan
2 Tahun Kepemimpinan Anies, Rumah DP Rp 0 Dibangun 780 Unit dari Target 232 Ribu Hunian

2 Tahun Kepemimpinan Anies, Rumah DP Rp 0 Dibangun 780 Unit dari Target 232 Ribu Hunian

Megapolitan
Keluarga Minta Doa agar Wiranto Cepat Sembuh

Keluarga Minta Doa agar Wiranto Cepat Sembuh

Megapolitan
2 Tahun Jadi Gubernur, Anies Sebut Pengguna Transportasi Umum di DKI Meningkat

2 Tahun Jadi Gubernur, Anies Sebut Pengguna Transportasi Umum di DKI Meningkat

Megapolitan
Kapal yang Terbalik di Dermaga 210 Tanjung Priok Sudah Dievakuasi

Kapal yang Terbalik di Dermaga 210 Tanjung Priok Sudah Dievakuasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X