Reklamasi dan Kontribusi Tambahan 15 Persen yang Kembali Dipertanyakan

Kompas.com - 20/06/2019, 12:30 WIB
Sejumlah pekerja menyelesaikan proyek pembangunan Pulau C, Jakarta, Rabu (18/07/2018). Proyek pembangunan Pulau C hasil reklamasi masih berlanjut walau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyegelnya pada Juni 2018 lalu. KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELISejumlah pekerja menyelesaikan proyek pembangunan Pulau C, Jakarta, Rabu (18/07/2018). Proyek pembangunan Pulau C hasil reklamasi masih berlanjut walau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyegelnya pada Juni 2018 lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengungkit pasal kontribusi tambahan yang dulu diperjuangkannya saat menyusun dasar hukum reklamasi pantai utara Jakarta. Ahok mengatakan, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) saat itu tak kunjung disahkan karena disandera DPRD terkait adanya pasal tentang kontribusi tambahan tersebut.

"Iya itu yang disandera oknum DPRD. Hanya pasal soal 15 persen aja DPRD tidak mau ketok palu, khususnya Taufik cs dan Sanusi," kata Ahok kepada Kompas.com, Rabu (19/6/2019).

Ahok mempertanyakan alasan DPRD menolak kewajiban kontribusi tambahan sebesar 15 persen yang diajukannya. Padahal, kata Ahok, kontribusi tambahan itu penting untuk membangun infrastruktur DKI Jakarta. Ia mengeklaim, dunia usaha tak ada yang menolak usulan itu.

Baca juga: M Taufik Bantah Ahok soal Kontribusi Tambahan 15 Persen untuk Pengembang Reklamasi

"Ada apa dengan oknum DPRD menolak 15 persen kontribusi tambahan buat Pemda DKI untuk membangun infrastruktur? Dan para pengembangnya mayoritas BUMD DKI dan swasta tidak ada yang keberatan dikenakan tambahan kontribusi 15 persen tersebut," ujar Ahok.

Dia pun menuding ada motif tertentu di balik penolakan usulan itu oleh DPRD.

"Apa oknum DPRD berpikir mau nekan pengusaha reklamasi agar tidak dapat IMB? Sekaligus nawarin nego 15 persen? Tanya ke Taufik aja yang mimpin bahas perda tersebut!" kata Ahok.

Taufik yang dimaksud Ahok adalah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik.

Dengan "tersanderanya" Perda RZWP3K itu membuat Ahok akhirnya menerbitkan Pergub 206/2016 tentang Panduan Rancang Kota untuk melegalkan pembanguanan di pulau reklamasi.

Ia merasa kini dikambinghitamkan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan yang telah menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk 932 bangunan yang telah didirikan di Pulau D.

Di Pulau D terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

Bangunan-bangunan itu sempat disegel oleh aparata Pemprov DKI pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Titik Operasi Zebra Jaya adalah Lokasi Rawan Kecelakaan dan Pelanggaran

Titik Operasi Zebra Jaya adalah Lokasi Rawan Kecelakaan dan Pelanggaran

Megapolitan
Tim Elang Laut Amankan 5 Pak Ogah dan Pemalak Sopir Truk

Tim Elang Laut Amankan 5 Pak Ogah dan Pemalak Sopir Truk

Megapolitan
3 Preman di Cakung yang Terekam Video Palak Sopir Truk Akhirnya Ditangkap

3 Preman di Cakung yang Terekam Video Palak Sopir Truk Akhirnya Ditangkap

Megapolitan
Kronologi Penangkapan Majikan yang Aniaya ART di Cengkareng

Kronologi Penangkapan Majikan yang Aniaya ART di Cengkareng

Megapolitan
PUPR Serahkan Rusunawa Pasar Rumput ke Pemprov DKI Akhir 2019

PUPR Serahkan Rusunawa Pasar Rumput ke Pemprov DKI Akhir 2019

Megapolitan
Operasi Zebra Jaya Digelar Lagi, Ada 12 Jenis Pelanggaran yang Akan Ditindak

Operasi Zebra Jaya Digelar Lagi, Ada 12 Jenis Pelanggaran yang Akan Ditindak

Megapolitan
Pemprov DKI Kaji Tarif Sewa Rusunawa Pasar Rumput

Pemprov DKI Kaji Tarif Sewa Rusunawa Pasar Rumput

Megapolitan
BMKG: Suhu di Jakarta Diprediksi 35 Derajat Celsius, Waspada Angin Kencang

BMKG: Suhu di Jakarta Diprediksi 35 Derajat Celsius, Waspada Angin Kencang

Megapolitan
Demokrat dan PKS Bentuk Koalisi Hadapi Pilkada Tangsel 2020

Demokrat dan PKS Bentuk Koalisi Hadapi Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Pak Ogah di Cilincing Bisa Dapat Rp 80.000 Dalam Dua Jam

Pak Ogah di Cilincing Bisa Dapat Rp 80.000 Dalam Dua Jam

Megapolitan
Setelah 16 Jam, Truk Overload yang Terguling di Tol Jakarta-Cikampek Berhasil Dipindahkan

Setelah 16 Jam, Truk Overload yang Terguling di Tol Jakarta-Cikampek Berhasil Dipindahkan

Megapolitan
Pembahasan Anggaran DKI 2020 Dikebut Sebulan

Pembahasan Anggaran DKI 2020 Dikebut Sebulan

Megapolitan
Kantor Wali Kota Jakbar Baru Pasang Foto Jokowi dan Ma'aruf Amin pada Awal November

Kantor Wali Kota Jakbar Baru Pasang Foto Jokowi dan Ma'aruf Amin pada Awal November

Megapolitan
PPP Galang Partai Non-parlemen untuk Bersaing di Pilkada Tangsel 2020

PPP Galang Partai Non-parlemen untuk Bersaing di Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Kadishub Tangsel Diintervensi Saat Tindak Sopir Truk, Benyamin: Sudah Risiko

Kadishub Tangsel Diintervensi Saat Tindak Sopir Truk, Benyamin: Sudah Risiko

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X