Kompas.com - 20/06/2019, 12:30 WIB
Sejumlah pekerja menyelesaikan proyek pembangunan Pulau C, Jakarta, Rabu (18/07/2018). Proyek pembangunan Pulau C hasil reklamasi masih berlanjut walau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyegelnya pada Juni 2018 lalu. KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELISejumlah pekerja menyelesaikan proyek pembangunan Pulau C, Jakarta, Rabu (18/07/2018). Proyek pembangunan Pulau C hasil reklamasi masih berlanjut walau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyegelnya pada Juni 2018 lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengungkit pasal kontribusi tambahan yang dulu diperjuangkannya saat menyusun dasar hukum reklamasi pantai utara Jakarta. Ahok mengatakan, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) saat itu tak kunjung disahkan karena disandera DPRD terkait adanya pasal tentang kontribusi tambahan tersebut.

"Iya itu yang disandera oknum DPRD. Hanya pasal soal 15 persen aja DPRD tidak mau ketok palu, khususnya Taufik cs dan Sanusi," kata Ahok kepada Kompas.com, Rabu (19/6/2019).

Ahok mempertanyakan alasan DPRD menolak kewajiban kontribusi tambahan sebesar 15 persen yang diajukannya. Padahal, kata Ahok, kontribusi tambahan itu penting untuk membangun infrastruktur DKI Jakarta. Ia mengeklaim, dunia usaha tak ada yang menolak usulan itu.

Baca juga: M Taufik Bantah Ahok soal Kontribusi Tambahan 15 Persen untuk Pengembang Reklamasi

"Ada apa dengan oknum DPRD menolak 15 persen kontribusi tambahan buat Pemda DKI untuk membangun infrastruktur? Dan para pengembangnya mayoritas BUMD DKI dan swasta tidak ada yang keberatan dikenakan tambahan kontribusi 15 persen tersebut," ujar Ahok.

Dia pun menuding ada motif tertentu di balik penolakan usulan itu oleh DPRD.

"Apa oknum DPRD berpikir mau nekan pengusaha reklamasi agar tidak dapat IMB? Sekaligus nawarin nego 15 persen? Tanya ke Taufik aja yang mimpin bahas perda tersebut!" kata Ahok.

Taufik yang dimaksud Ahok adalah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik.

Dengan "tersanderanya" Perda RZWP3K itu membuat Ahok akhirnya menerbitkan Pergub 206/2016 tentang Panduan Rancang Kota untuk melegalkan pembanguanan di pulau reklamasi.

Ia merasa kini dikambinghitamkan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan yang telah menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk 932 bangunan yang telah didirikan di Pulau D.

Di Pulau D terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemprov DKI Diminta Serius Terapkan Jam Malam di RT Zona Merah Covid-19

Pemprov DKI Diminta Serius Terapkan Jam Malam di RT Zona Merah Covid-19

Megapolitan
Ketika Rizieq Shihab Marah dan Menunjuk-nunjuk Jaksa di Sidang Kasus Petamburan

Ketika Rizieq Shihab Marah dan Menunjuk-nunjuk Jaksa di Sidang Kasus Petamburan

Megapolitan
Kesabaran Siti Hajar di Balik Ratusan Ribu Angka Kasus Covid-19 Jakarta

Kesabaran Siti Hajar di Balik Ratusan Ribu Angka Kasus Covid-19 Jakarta

Megapolitan
Syarat Naik Kereta Belum Diperketat Sesuai Aturan Addendum Satgas Covid-19

Syarat Naik Kereta Belum Diperketat Sesuai Aturan Addendum Satgas Covid-19

Megapolitan
UPDATE 23 April: RS Wisma Atlet Kemayoran Rawat 1.579 Orang

UPDATE 23 April: RS Wisma Atlet Kemayoran Rawat 1.579 Orang

Megapolitan
Rika Andiarti, Penerus Semangat Kartini yang Bergelut di Dunia Penerbangan dan Antariksa

Rika Andiarti, Penerus Semangat Kartini yang Bergelut di Dunia Penerbangan dan Antariksa

Megapolitan
Kasus Sekuriti Tusuk PSK di Apartemen Ciputat: Mulanya Pelaku Tak Mampu Bayar Jasa Kencan

Kasus Sekuriti Tusuk PSK di Apartemen Ciputat: Mulanya Pelaku Tak Mampu Bayar Jasa Kencan

Megapolitan
Pembacokan Pria di Kalideres Bermula dari Pertandingan Futsal

Pembacokan Pria di Kalideres Bermula dari Pertandingan Futsal

Megapolitan
Gelapkan Dana BOS Rp 7,8 Miliar, Mantan Kepsek SMKN 53 Jakarta Jadi Tersangka

Gelapkan Dana BOS Rp 7,8 Miliar, Mantan Kepsek SMKN 53 Jakarta Jadi Tersangka

Megapolitan
Beragam Cerita Pengendara Motor Masuk Tol, dari Ikut Penunjuk Arah hingga Mabuk

Beragam Cerita Pengendara Motor Masuk Tol, dari Ikut Penunjuk Arah hingga Mabuk

Megapolitan
Pengakuan Dokter Kevin Samuel soal Konten TikTok Kontroversial dan Sanksi dari IDI

Pengakuan Dokter Kevin Samuel soal Konten TikTok Kontroversial dan Sanksi dari IDI

Megapolitan
Beragam Pengetatan Aturan Keluar Masuk Jakarta Jelang dan Usai Lebaran

Beragam Pengetatan Aturan Keluar Masuk Jakarta Jelang dan Usai Lebaran

Megapolitan
Warga Johar Baru Sering Tawuran, Jembatan 'Disalahkan' dan Harus Ditutup

Warga Johar Baru Sering Tawuran, Jembatan "Disalahkan" dan Harus Ditutup

Megapolitan
Lokasi dan Biaya Tes Genose C19 di Jakarta sebagai Syarat Perjalanan Selama Larangan Mudik

Lokasi dan Biaya Tes Genose C19 di Jakarta sebagai Syarat Perjalanan Selama Larangan Mudik

Megapolitan
[Update 22 April]: Kasus Covid-19 Kota Tangerang Bertambah 23 Pasien

[Update 22 April]: Kasus Covid-19 Kota Tangerang Bertambah 23 Pasien

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X