Komisi D DPRD Pertanyakan Anies Tak Kunjung Bahas Perda Reklamasi

Kompas.com - 20/06/2019, 14:27 WIB
Suasana di Pulau D, pesisir hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Kamis (13/6/2019). KOMPAS.com/Vitorio MantaleanSuasana di Pulau D, pesisir hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Kamis (13/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga mempertanyakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tak kunjung membahas raperda soal reklamasi bersama DPRD.

Apalagi, Anies sudah menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) tanpa adanya perda.

"Kalau untuk kepentingan dia, dia bikin cepat-cepat, tetapi kalau untuk kepentingan yang luas seperti perda pulau malah ditahan-tahan," kata Pandapotan ketika dihubungi, Kamis (20/6/2019).

Baca juga: Reklamasi dan Kontribusi Tambahan 15 Persen yang Kembali Dipertanyakan


Pandapotan mengingatkan IMB tak bisa diterbitkan hanya dengan pergub. Dasar hukum itu tak cukup kuat.

"Dasar dia bikin IMB apa? Apa pergub itu alas hukum jadi IMB. Itu dipertanyakan kepada dia," ujarnya. 

Pandapotan juga tak setuju dengan sikap Pemprov DKI yang mengubah konsep reklamasi menjadi perluasan daratan.

Baca juga: M Taufik Bantah Ahok soal Kontribusi Tambahan 15 Persen untuk Pengembang Reklamasi

Menurut dia, empat pulau yang sudah terlanjur terbangun yakni Pulau C, Pulau D, Pulau G, dan Pulau K, harus tetap dianggap sebagai lahan hasil reklamasi alih-alih pantai.

"Mulai kapan itu masuk wilayah daratan? Pulau ya pulau sendiri ada tata ruangnya. Ini juga jadi polemik karena dia menerbitkan bahasa-bahasa yang dia mau," kata Pandapotan.

Sebelumnya, Pemprov DKI telah menerbitkan IMB untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Baca juga: Tudingan Anies dan Jawaban Ahok soal Reklamasi

Di Pulau D terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

Padahal, bangunan-bangunan itu sempat disegel oleh Anies pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB.

Langkah ini menuai protes dari DPRD DKI Jakarta. Penerbitan IMB di pulau  reklamasi Teluk Jakarta tak sesuai prosedur karena belum ada dasar hukum berupa perda untuk mengaturnya.

Anies berkilah dasar hukumnya sudah ada yakni Pergub 206/2016 yang dulu diteken Ahok. Namun ia menolak mencabut atau mengubah pergub itu.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kata Kepsek soal Pemasangan Kain Filter di SD untuk Kurangi Dampak Asap Industri Cilincing

Kata Kepsek soal Pemasangan Kain Filter di SD untuk Kurangi Dampak Asap Industri Cilincing

Megapolitan
Jika Dibutuhkan, Pemprov DKI Akan Kirim Satgas Lagi untuk Bantu Tangani Karhutla

Jika Dibutuhkan, Pemprov DKI Akan Kirim Satgas Lagi untuk Bantu Tangani Karhutla

Megapolitan
Rangka dan Tangga JPO Pasar Minggu Sudah Terlihat, Pengerjaan Mencapai 64 Persen

Rangka dan Tangga JPO Pasar Minggu Sudah Terlihat, Pengerjaan Mencapai 64 Persen

Megapolitan
Ajakan PDI Perjuangan Bentuk Koalisi Gemuk Hadapi PKS Saat Pilkada Depok...

Ajakan PDI Perjuangan Bentuk Koalisi Gemuk Hadapi PKS Saat Pilkada Depok...

Megapolitan
Gerindra Siap Gabung Koalisi Gemuk Bersama PDI-P di Pilkada Depok

Gerindra Siap Gabung Koalisi Gemuk Bersama PDI-P di Pilkada Depok

Megapolitan
Penunjukan Direksi BUMD Harus Lapor DPRD DKI Disebut untuk Hindari Like or Dislike

Penunjukan Direksi BUMD Harus Lapor DPRD DKI Disebut untuk Hindari Like or Dislike

Megapolitan
Kronologi Penangkapan 7 Pak Ogah Pelaku Pungli di Cengkareng

Kronologi Penangkapan 7 Pak Ogah Pelaku Pungli di Cengkareng

Megapolitan
Bursa Calon Wali Kota Tangsel, Mulai dari Tukang Galon hingga Anak Wapres Terpilih

Bursa Calon Wali Kota Tangsel, Mulai dari Tukang Galon hingga Anak Wapres Terpilih

Megapolitan
Anies Kirim 65 Orang Satgas untuk Bantu Tangani Karhutla Riau

Anies Kirim 65 Orang Satgas untuk Bantu Tangani Karhutla Riau

Megapolitan
Pemprov DKI Malah Melunak Sikapi Industri Peleburan Timah di Cilincing...

Pemprov DKI Malah Melunak Sikapi Industri Peleburan Timah di Cilincing...

Megapolitan
Pembongkaran Trotoar di Tengah Jalan Raya Kalimalang, Tak Semudah yang Dibayangkan...

Pembongkaran Trotoar di Tengah Jalan Raya Kalimalang, Tak Semudah yang Dibayangkan...

Megapolitan
Infeksi Paru-Paru Stadium 2, Kivlan Zen Dirawat di RSPAD

Infeksi Paru-Paru Stadium 2, Kivlan Zen Dirawat di RSPAD

Megapolitan
Tugas Damkar yang Tak Sekadar Padamkan Api: Bantu Lepas Cincin hingga Selamatkan Hewan

Tugas Damkar yang Tak Sekadar Padamkan Api: Bantu Lepas Cincin hingga Selamatkan Hewan

Megapolitan
Kakek yang Perkosa Siswi SD di Bekasi Disebut Jarang Bergaul

Kakek yang Perkosa Siswi SD di Bekasi Disebut Jarang Bergaul

Megapolitan
Dari Rolls Royce hingga Lamborghini, 1.461 Mobil Mewah di Jakarta Tunggak Pajak

Dari Rolls Royce hingga Lamborghini, 1.461 Mobil Mewah di Jakarta Tunggak Pajak

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X