Kompas.com - 20/06/2019, 14:27 WIB
Suasana di Pulau D, pesisir hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Kamis (13/6/2019). KOMPAS.com/Vitorio MantaleanSuasana di Pulau D, pesisir hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Kamis (13/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga mempertanyakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tak kunjung membahas raperda soal reklamasi bersama DPRD.

Apalagi, Anies sudah menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) tanpa adanya perda.

"Kalau untuk kepentingan dia, dia bikin cepat-cepat, tetapi kalau untuk kepentingan yang luas seperti perda pulau malah ditahan-tahan," kata Pandapotan ketika dihubungi, Kamis (20/6/2019).

Baca juga: Reklamasi dan Kontribusi Tambahan 15 Persen yang Kembali Dipertanyakan

Pandapotan mengingatkan IMB tak bisa diterbitkan hanya dengan pergub. Dasar hukum itu tak cukup kuat.

"Dasar dia bikin IMB apa? Apa pergub itu alas hukum jadi IMB. Itu dipertanyakan kepada dia," ujarnya. 

Pandapotan juga tak setuju dengan sikap Pemprov DKI yang mengubah konsep reklamasi menjadi perluasan daratan.

Baca juga: M Taufik Bantah Ahok soal Kontribusi Tambahan 15 Persen untuk Pengembang Reklamasi

Menurut dia, empat pulau yang sudah terlanjur terbangun yakni Pulau C, Pulau D, Pulau G, dan Pulau K, harus tetap dianggap sebagai lahan hasil reklamasi alih-alih pantai.

"Mulai kapan itu masuk wilayah daratan? Pulau ya pulau sendiri ada tata ruangnya. Ini juga jadi polemik karena dia menerbitkan bahasa-bahasa yang dia mau," kata Pandapotan.

Sebelumnya, Pemprov DKI telah menerbitkan IMB untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Baca juga: Tudingan Anies dan Jawaban Ahok soal Reklamasi

Di Pulau D terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

Padahal, bangunan-bangunan itu sempat disegel oleh Anies pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB.

Langkah ini menuai protes dari DPRD DKI Jakarta. Penerbitan IMB di pulau reklamasi Teluk Jakarta tak sesuai prosedur karena belum ada dasar hukum berupa perda untuk mengaturnya.

Anies berkilah dasar hukumnya sudah ada yakni Pergub 206/2016 yang dulu diteken Ahok. Namun ia menolak mencabut atau mengubah pergub itu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor, 14 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor, 14 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa DKI Jakarta Hari Ini, 14 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa DKI Jakarta Hari Ini, 14 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya Hari Ini, 14 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya Hari Ini, 14 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa Hari Kedua, 14 April 2021, di Bekasi

Jadwal Imsak dan Buka Puasa Hari Kedua, 14 April 2021, di Bekasi

Megapolitan
Lahannya Mau Diserbot, Yayasan Carolus Laporkan Sejumlah Oknum Aparat ke Pihak Berwenang

Lahannya Mau Diserbot, Yayasan Carolus Laporkan Sejumlah Oknum Aparat ke Pihak Berwenang

Megapolitan
Pengemudi Bus di Terminal Kalideres Keluhkan Adanya Larangan Mudik

Pengemudi Bus di Terminal Kalideres Keluhkan Adanya Larangan Mudik

Megapolitan
2 Hari Operasi Keselamatan Jaya, 744 Pelanggar Protokol Kesehatan Ditindak Polda Metro

2 Hari Operasi Keselamatan Jaya, 744 Pelanggar Protokol Kesehatan Ditindak Polda Metro

Megapolitan
Terminal Pulo Gebang Tak Akan Kurangi Jumlah PO Bus Selama Periode Larangan Mudik Lebaran

Terminal Pulo Gebang Tak Akan Kurangi Jumlah PO Bus Selama Periode Larangan Mudik Lebaran

Megapolitan
Wagub DKI Akan Cek Status Rumah Menlu Pertama RI yang Dijual

Wagub DKI Akan Cek Status Rumah Menlu Pertama RI yang Dijual

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Tak Ada Temuan Kasus Covid-19 Selama Uji Coba Sekolah Tatap Muka

Wagub DKI Sebut Tak Ada Temuan Kasus Covid-19 Selama Uji Coba Sekolah Tatap Muka

Megapolitan
Kejari Dalami Dugaan Korupsi yang Diungkap Petugas Damkar Depok

Kejari Dalami Dugaan Korupsi yang Diungkap Petugas Damkar Depok

Megapolitan
Disparekraf DKI: Restoran Tidak Boleh Tampilkan Pertunjukan DJ Selama Ramadhan

Disparekraf DKI: Restoran Tidak Boleh Tampilkan Pertunjukan DJ Selama Ramadhan

Megapolitan
Hari Pertama Ramadhan, Kawasan Kuliner Pasar Lama Tangerang Sepi Pengunjung

Hari Pertama Ramadhan, Kawasan Kuliner Pasar Lama Tangerang Sepi Pengunjung

Megapolitan
[Update 13 April]: Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Bertambah 828

[Update 13 April]: Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Bertambah 828

Megapolitan
Jadwal Azan Subuh di Kota Bekasi Selama Ramadhan 2021

Jadwal Azan Subuh di Kota Bekasi Selama Ramadhan 2021

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X