Komisi D DPRD Pertanyakan Anies Tak Kunjung Bahas Perda Reklamasi

Kompas.com - 20/06/2019, 14:27 WIB
Suasana di Pulau D, pesisir hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Kamis (13/6/2019). KOMPAS.com/Vitorio MantaleanSuasana di Pulau D, pesisir hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Kamis (13/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga mempertanyakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tak kunjung membahas raperda soal reklamasi bersama DPRD.

Apalagi, Anies sudah menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) tanpa adanya perda.

"Kalau untuk kepentingan dia, dia bikin cepat-cepat, tetapi kalau untuk kepentingan yang luas seperti perda pulau malah ditahan-tahan," kata Pandapotan ketika dihubungi, Kamis (20/6/2019).

Baca juga: Reklamasi dan Kontribusi Tambahan 15 Persen yang Kembali Dipertanyakan

Pandapotan mengingatkan IMB tak bisa diterbitkan hanya dengan pergub. Dasar hukum itu tak cukup kuat.

"Dasar dia bikin IMB apa? Apa pergub itu alas hukum jadi IMB. Itu dipertanyakan kepada dia," ujarnya. 

Pandapotan juga tak setuju dengan sikap Pemprov DKI yang mengubah konsep reklamasi menjadi perluasan daratan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: M Taufik Bantah Ahok soal Kontribusi Tambahan 15 Persen untuk Pengembang Reklamasi

Menurut dia, empat pulau yang sudah terlanjur terbangun yakni Pulau C, Pulau D, Pulau G, dan Pulau K, harus tetap dianggap sebagai lahan hasil reklamasi alih-alih pantai.

"Mulai kapan itu masuk wilayah daratan? Pulau ya pulau sendiri ada tata ruangnya. Ini juga jadi polemik karena dia menerbitkan bahasa-bahasa yang dia mau," kata Pandapotan.

Sebelumnya, Pemprov DKI telah menerbitkan IMB untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Baca juga: Tudingan Anies dan Jawaban Ahok soal Reklamasi

Di Pulau D terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

Padahal, bangunan-bangunan itu sempat disegel oleh Anies pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB.

Langkah ini menuai protes dari DPRD DKI Jakarta. Penerbitan IMB di pulau reklamasi Teluk Jakarta tak sesuai prosedur karena belum ada dasar hukum berupa perda untuk mengaturnya.

Anies berkilah dasar hukumnya sudah ada yakni Pergub 206/2016 yang dulu diteken Ahok. Namun ia menolak mencabut atau mengubah pergub itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

M Taufik Harap JIS Diresmikan Saat Anies Baswedan Masih Menjabat Gubernur DKI Jakarta

M Taufik Harap JIS Diresmikan Saat Anies Baswedan Masih Menjabat Gubernur DKI Jakarta

Megapolitan
Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet Masih Ada 194 Orang

Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet Masih Ada 194 Orang

Megapolitan
52 Persen Kasus Aktif Covid-19 di Kota Bekasi Berasal dari Kelompok Usia Kerja

52 Persen Kasus Aktif Covid-19 di Kota Bekasi Berasal dari Kelompok Usia Kerja

Megapolitan
Pelanggar Ganjil Genap di Jakarta Minim Setelah Waktu Pemberlakuan Diubah, Polisi: Masyarakat Sudah Paham Aturan

Pelanggar Ganjil Genap di Jakarta Minim Setelah Waktu Pemberlakuan Diubah, Polisi: Masyarakat Sudah Paham Aturan

Megapolitan
Video Remaja Tersungkur di Pinggir Jalan Viral, Polisi Duga Korban Tawuran

Video Remaja Tersungkur di Pinggir Jalan Viral, Polisi Duga Korban Tawuran

Megapolitan
Boyband BTS Disebut Berencana Gelar Konser di Jakarta International Stadium Tahun Depan

Boyband BTS Disebut Berencana Gelar Konser di Jakarta International Stadium Tahun Depan

Megapolitan
Permintaan Belum Ditanggapi KPI, MS Berobat ke Psikiater Pakai Uang Pribadi

Permintaan Belum Ditanggapi KPI, MS Berobat ke Psikiater Pakai Uang Pribadi

Megapolitan
Pemkot Bekasi Klaim 99,63 Persen RT di Wilayahnya Nihil Kasus Aktif Covid-19

Pemkot Bekasi Klaim 99,63 Persen RT di Wilayahnya Nihil Kasus Aktif Covid-19

Megapolitan
Tawarkan Surat Izin Operasional Palsu lewat Facebook, Pelaku Ditangkap Polisi

Tawarkan Surat Izin Operasional Palsu lewat Facebook, Pelaku Ditangkap Polisi

Megapolitan
Kepulauan Seribu Telah Dibuka Kembali untuk Wisatawan, Kapasitas Pengunjung 25 Persen

Kepulauan Seribu Telah Dibuka Kembali untuk Wisatawan, Kapasitas Pengunjung 25 Persen

Megapolitan
Polisi Didesak Proses Hukum Rachel Vennya karena Kabur dari Karantina di Wisma Atlet

Polisi Didesak Proses Hukum Rachel Vennya karena Kabur dari Karantina di Wisma Atlet

Megapolitan
Pengemudi Diduga Mengantuk, Mobil Avanza Tabrak Pohon di Cengkareng

Pengemudi Diduga Mengantuk, Mobil Avanza Tabrak Pohon di Cengkareng

Megapolitan
WNA Asal Panama dan Dua Anaknya Diduga Jadi Korban KDRT, tapi Kasus Dihentikan Polisi

WNA Asal Panama dan Dua Anaknya Diduga Jadi Korban KDRT, tapi Kasus Dihentikan Polisi

Megapolitan
Pemprov DKI Keluarkan Peringatan Cuaca Ekstrem, Berpotensi Banjir

Pemprov DKI Keluarkan Peringatan Cuaca Ekstrem, Berpotensi Banjir

Megapolitan
Pemkot Bekasi Catat Tersisa 29 Kasus Aktif Covid-19 di Wilayahnya

Pemkot Bekasi Catat Tersisa 29 Kasus Aktif Covid-19 di Wilayahnya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.