Terbitkan IMB di Pulau Reklamasi Dinilai Jadi Langkah Mundur Anies

Kompas.com - 21/06/2019, 17:17 WIB
Penampakan Pulau C dan D dari atas udara, Jumat (19/10/2018). Pulau C dan D adalah bagian dari 17 pulau proyek reklamasi yang tadinya sempat akan dibangun di Teluk Jakarta. Kompas.com/Alsadad RudiPenampakan Pulau C dan D dari atas udara, Jumat (19/10/2018). Pulau C dan D adalah bagian dari 17 pulau proyek reklamasi yang tadinya sempat akan dibangun di Teluk Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) menilai keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan IMB di atas Pulau C dan D adalah sebuah kemunduran. 

Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata mengatakan, penerbitan IMB tidak hanya menentang kepentingan masyarakat pesisir, tetapi juga menentang peraturan perundang-undangan.

"IMB diterbitkan tanpa adanya kesesuaian fungsi bangunan dengan rencana tata ruang, artinya penerbitan IMB dilakukan tanpa ada dasar hukum yang jelas terkait peruntukan dan alokasi ruang Pulau C dan D," ucap Marthin di LBH Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (21/6/2019).

Baca juga: Reklamasi Pulau C, D, dan G di Teluk Jakarta Akan Dilanjutkan

Dalam syarat penerbitan IMB, lanjut dia, harus ada kesesuaian fungsi bangunan sesuai rencana tata ruang.

Namun, hingga saat ini belum ada rencana peruntukan ruang di atas pulau-pulau reklamasi yang telah terbangun.

Padahal, setiap pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus didasarkan pada Perda Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

Baca juga: Garap Proyek Reklamasi, Jakpro Siapkan Rancangan

"Bangunan gedung yang telah berdiri dan tidak memiliki IMB jelas harus diberikan sanksi administratif berupa pembongkaran sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku dan tidak hanya itu kami tetap menuntut dibongkarnya pulau reklamasi yang sudah terbangun," ujarnya. 

Pengacara Publik LBH Jakarta Ayu Eza Tiara menuturkan, penerbitan IMB menunjukkan pertentangan antara komitmen Anies menentukan pemanfaatan Pulau C dan D setelah kajian menyeluruh atas pulau tersebut.

Menurut dia, Pemprov DKI juga mengambil jalan pintas dengan menggunakan Pergub Nomor 206 Tahun 2016 tentang panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E untuk menerbitkan IMB.

Baca juga: [POPULER MEGAPOLITAN] Tudingan Anies dan Jawaban Ahok soal Reklamasi I DKI Untung Rp 100 Miliar dari Perusahaan Bir

Padahal, harus ada perda yang disepakati dengan DPRD DKI untuk menerbitkan IMB. 

"Pergub ini bukan merupakan aturan tata ruang, sebab aturan tata ruang merupakan kebijakan publik yang harus ditetapkan dalam perda yang pembahasannya melibatkan wakil rakyat dari DPRD," tutur Ayu.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penguna Narkoba Sangat Dianjurkan untuk Jalani Rehabilitasi

Penguna Narkoba Sangat Dianjurkan untuk Jalani Rehabilitasi

Megapolitan
Suhu Panas di Jakarta, Permintaan Servis AC Meningkat

Suhu Panas di Jakarta, Permintaan Servis AC Meningkat

Megapolitan
Empat Orang Panjat Patung Bundaran HI untuk Pasang Spanduk, Abaikan Satpol PP yang Suruh Turun

Empat Orang Panjat Patung Bundaran HI untuk Pasang Spanduk, Abaikan Satpol PP yang Suruh Turun

Megapolitan
Anies Perintahkan Anak Buah Sisir Ulang Rancangan APBD 2020

Anies Perintahkan Anak Buah Sisir Ulang Rancangan APBD 2020

Megapolitan
Rabu Pagi, Kualitas Udara Jakarta Lebih Baik Dibanding Depok dan Bekasi

Rabu Pagi, Kualitas Udara Jakarta Lebih Baik Dibanding Depok dan Bekasi

Megapolitan
Kebakaran Sore Itu di Bidara Cina, Ratusan Orang Kehilangan Rumah, Kini Bertahan di Halaman Sekolah

Kebakaran Sore Itu di Bidara Cina, Ratusan Orang Kehilangan Rumah, Kini Bertahan di Halaman Sekolah

Megapolitan
Petugas Damkar Selamatkan Dua Kucing yang Terjebak di Dalam Pipa

Petugas Damkar Selamatkan Dua Kucing yang Terjebak di Dalam Pipa

Megapolitan
Lagi, Kecelakaan Truk Terjadi di Bekasi

Lagi, Kecelakaan Truk Terjadi di Bekasi

Megapolitan
Polisi Duga Ada Koordinator di Balik Pemalak Sopir Truk

Polisi Duga Ada Koordinator di Balik Pemalak Sopir Truk

Megapolitan
Saat Suhu Panas Rawan Kebakaran, Damkar DKI Batasi Cuti Personel

Saat Suhu Panas Rawan Kebakaran, Damkar DKI Batasi Cuti Personel

Megapolitan
4 Truk Terlibat Kecelakaan di Bekasi, Kemarin

4 Truk Terlibat Kecelakaan di Bekasi, Kemarin

Megapolitan
Melunaknya Fraksi Nasdem DPRD DKI: Dulu Tukang Kritik, Kini Terus Dukung Kebijakan Anies

Melunaknya Fraksi Nasdem DPRD DKI: Dulu Tukang Kritik, Kini Terus Dukung Kebijakan Anies

Megapolitan
Polisi Harus Pasang Pelang 100 Meter Sebelum Titik Operasi Zebra

Polisi Harus Pasang Pelang 100 Meter Sebelum Titik Operasi Zebra

Megapolitan
Beragam Komentar Relawan Saat Prabowo Masuk Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Beragam Komentar Relawan Saat Prabowo Masuk Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Megapolitan
Titik Operasi Zebra Jaya adalah Lokasi Rawan Kecelakaan dan Pelanggaran

Titik Operasi Zebra Jaya adalah Lokasi Rawan Kecelakaan dan Pelanggaran

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X