Terbitkan IMB di Pulau Reklamasi Dinilai Jadi Langkah Mundur Anies

Kompas.com - 21/06/2019, 17:17 WIB
Penampakan Pulau C dan D dari atas udara, Jumat (19/10/2018). Pulau C dan D adalah bagian dari 17 pulau proyek reklamasi yang tadinya sempat akan dibangun di Teluk Jakarta. Kompas.com/Alsadad RudiPenampakan Pulau C dan D dari atas udara, Jumat (19/10/2018). Pulau C dan D adalah bagian dari 17 pulau proyek reklamasi yang tadinya sempat akan dibangun di Teluk Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) menilai keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan IMB di atas Pulau C dan D adalah sebuah kemunduran. 

Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata mengatakan, penerbitan IMB tidak hanya menentang kepentingan masyarakat pesisir, tetapi juga menentang peraturan perundang-undangan.

"IMB diterbitkan tanpa adanya kesesuaian fungsi bangunan dengan rencana tata ruang, artinya penerbitan IMB dilakukan tanpa ada dasar hukum yang jelas terkait peruntukan dan alokasi ruang Pulau C dan D," ucap Marthin di LBH Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (21/6/2019).

Baca juga: Reklamasi Pulau C, D, dan G di Teluk Jakarta Akan Dilanjutkan


Dalam syarat penerbitan IMB, lanjut dia, harus ada kesesuaian fungsi bangunan sesuai rencana tata ruang.

Namun, hingga saat ini belum ada rencana peruntukan ruang di atas pulau-pulau reklamasi yang telah terbangun.

Padahal, setiap pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus didasarkan pada Perda Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

Baca juga: Garap Proyek Reklamasi, Jakpro Siapkan Rancangan

"Bangunan gedung yang telah berdiri dan tidak memiliki IMB jelas harus diberikan sanksi administratif berupa pembongkaran sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku dan tidak hanya itu kami tetap menuntut dibongkarnya pulau reklamasi yang sudah terbangun," ujarnya. 

Pengacara Publik LBH Jakarta Ayu Eza Tiara menuturkan, penerbitan IMB menunjukkan pertentangan antara komitmen Anies menentukan pemanfaatan Pulau C dan D setelah kajian menyeluruh atas pulau tersebut.

Menurut dia, Pemprov DKI juga mengambil jalan pintas dengan menggunakan Pergub Nomor 206 Tahun 2016 tentang panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E untuk menerbitkan IMB.

Baca juga: [POPULER MEGAPOLITAN] Tudingan Anies dan Jawaban Ahok soal Reklamasi I DKI Untung Rp 100 Miliar dari Perusahaan Bir

Padahal, harus ada perda yang disepakati dengan DPRD DKI untuk menerbitkan IMB. 

"Pergub ini bukan merupakan aturan tata ruang, sebab aturan tata ruang merupakan kebijakan publik yang harus ditetapkan dalam perda yang pembahasannya melibatkan wakil rakyat dari DPRD," tutur Ayu.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kamis Siang, Ribuan Mahasiswa Bakal Kembali Demo Desak Perppu KPK di Depan Istana

Kamis Siang, Ribuan Mahasiswa Bakal Kembali Demo Desak Perppu KPK di Depan Istana

Megapolitan
Hakim Tolak Penangguhan Penahanan Kriss Hatta

Hakim Tolak Penangguhan Penahanan Kriss Hatta

Megapolitan
Cerita Andri Selamat dalam Kecelakaan Beruntun di Ancol meski Mobil Rusak Parah

Cerita Andri Selamat dalam Kecelakaan Beruntun di Ancol meski Mobil Rusak Parah

Megapolitan
Polisi Butuh 15 Hari untuk Tangkap Djeni Pelaku Penggelapan 62 Mobil

Polisi Butuh 15 Hari untuk Tangkap Djeni Pelaku Penggelapan 62 Mobil

Megapolitan
Gang Belah Kapal, Tempat Kapal Ribuan Ton Dibelah dan Dipotong-potong

Gang Belah Kapal, Tempat Kapal Ribuan Ton Dibelah dan Dipotong-potong

Megapolitan
Jaksa: Perdamaian Kriss Hatta dan Antony Tidak Menghentikan Proses Hukum

Jaksa: Perdamaian Kriss Hatta dan Antony Tidak Menghentikan Proses Hukum

Megapolitan
Rem Blong, Truk Trailer Picu Kecelakaan Beruntun di Ancol

Rem Blong, Truk Trailer Picu Kecelakaan Beruntun di Ancol

Megapolitan
Dinas Bina Marga Potong Kabel Semrawut Sepanjang 2,3 KM

Dinas Bina Marga Potong Kabel Semrawut Sepanjang 2,3 KM

Megapolitan
Cerita Nurseha yang Jadi Marketing Meski Miliki Keterbatasan Fisik

Cerita Nurseha yang Jadi Marketing Meski Miliki Keterbatasan Fisik

Megapolitan
Ahok Akan Hadiri Pelantikan Jokowi-Ma'ruf jika Diundang

Ahok Akan Hadiri Pelantikan Jokowi-Ma'ruf jika Diundang

Megapolitan
Operator Zhong Tong: Mereknya Memang China, tapi Komponennya dari Eropa, Amerika, Korea

Operator Zhong Tong: Mereknya Memang China, tapi Komponennya dari Eropa, Amerika, Korea

Megapolitan
Pemkot Depok Dukung Penuh Pembangunan UIII

Pemkot Depok Dukung Penuh Pembangunan UIII

Megapolitan
2 Tahun Kepemimpinan Anies, F-Gerindra Soroti Program Rumah DP Rp 0 dan OK OCE

2 Tahun Kepemimpinan Anies, F-Gerindra Soroti Program Rumah DP Rp 0 dan OK OCE

Megapolitan
Saat Direhabilitasi di RSKO, Nunung Sering Bertukar Cerita dengan Jefri Nichol

Saat Direhabilitasi di RSKO, Nunung Sering Bertukar Cerita dengan Jefri Nichol

Megapolitan
Polisi Sebut Djeni, Pelaku Penggelapan 62 Mobil Punya Kemampuan Pengaruhi Orang

Polisi Sebut Djeni, Pelaku Penggelapan 62 Mobil Punya Kemampuan Pengaruhi Orang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X