Terbitkan IMB di Pulau Reklamasi, Anies Dinilai Contohkan Buruknya Tata Kelola Pemerintahan

Kompas.com - 23/06/2019, 15:26 WIB
Diskusi Kala Anies Berlayar di Pulau Reklamasi di Kantor FORMAPPI, Matraman, Jakarta Timur, Minggu (23/6/2019). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARDiskusi Kala Anies Berlayar di Pulau Reklamasi di Kantor FORMAPPI, Matraman, Jakarta Timur, Minggu (23/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan izin ( IMB) terhadap bangunan di pulai reklamasi menuai kritikan, salah satunya dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi).

Direktur Eksekutif Walhi Tubagus Soleh Ahmadi mengatakan langkah itu bertolak belakang dengan good governance atau tata kelola pemerintahan baik yang selama ini digembor-gemborkan Anies.

"Good governance ini sering digemborkan gubernur, padahal dia tahu tata pemerintahan baik kalau tata kelola kota mengakui hak masyarakat. Justru dia yang sedang mencontohkan rezim pemerintahan tidak baik," kata Tubagus dalam diskusi "Kala Anies Berlayar di Pulau Reklamasi", di Jakarta Timur, Minggu (23/6/2019).

Baca juga: Walhi: IMB dan Reklamasi Itu Sepaket, Anies Jangan Pisah-pisahkan

Tubagus menyayangkan kebijakan Anies yang akhirnya menerbitkan IMB.

Padahal, lanjut dia, Anies berwenang menghentikan seluruh proyek reklamasi, termasuk tidak menerbitkan IMB. Apalagi, reklamasi sejak awal dinilai sudah menyalahi aturan.

"Apakah Gubernur Anies saat ini bisa menerbitkan tanpa berdasarkan Pergub 206 tahun 2016? Sangat bisa sekali. Pergub itu dasar dikeluarkan belakangan setelah ada aktivitas," ujarnya. 

Baca juga: Terbitkan IMB di Pulau Reklamasi Dinilai Jadi Langkah Mundur Anies

Tubagus menyebut Jakarta akan mengalami krisis ekologi bila proyek reklamasi dilanjutkan. Tak hanya itu, lahan terbuka hijau pun akan terkikis.

Oleh karena itu, Tubagus meminta agar aktivitas di pulau reklamasi dihentikan dan dikaji ulang secara komprehensif.

"Seharusnya pergub itu dicabut. Dia punya pilihan untuk tidak melanjutkan (proyek reklamasi), tetapi ini tetap dilakukan," kata Tubagus. 

Baca juga: Reklamasi Pulau C, D, dan G di Teluk Jakarta Akan Dilanjutkan

"Kita kehilangan ruang terbuka hijau secara masif, kita kehilangan tempat untuk menjadi perkantoran karena difasilitasi kebijakan ruang," ujarnya. 

Pemprov DKI telah menerbitkan IMB untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Sekitar Setu Sawangan Manfaatkan Paku Air sebagai Pupuk

Warga Sekitar Setu Sawangan Manfaatkan Paku Air sebagai Pupuk

Megapolitan
Damkar Turun Tangan Bantu Ambilkan Ponsel Pengemudi Ojol yang Tercebur ke Selokan

Damkar Turun Tangan Bantu Ambilkan Ponsel Pengemudi Ojol yang Tercebur ke Selokan

Megapolitan
DKI Jakarta Olah Air Laut Jadi Air Bersih di Pulau Payung

DKI Jakarta Olah Air Laut Jadi Air Bersih di Pulau Payung

Megapolitan
12 Anggota Satpol PP yang Bobol ATM Terancam Dipecat

12 Anggota Satpol PP yang Bobol ATM Terancam Dipecat

Megapolitan
Panik Ada Razia Polisi, Pengendara Putar Balik dan Lawan Arus di Jalan I Gusti Ngurah Rai

Panik Ada Razia Polisi, Pengendara Putar Balik dan Lawan Arus di Jalan I Gusti Ngurah Rai

Megapolitan
 52 Usulan Raperda DKI Jakarta Dibahas, Mulai dari Penataan Kawasan BKT hingga Jalan Berbayar

52 Usulan Raperda DKI Jakarta Dibahas, Mulai dari Penataan Kawasan BKT hingga Jalan Berbayar

Megapolitan
Pemprov DKI Anggarkan Rp 100 M Bangun Instalasi Pengolahan Air Laut di Kepulauan Seribu

Pemprov DKI Anggarkan Rp 100 M Bangun Instalasi Pengolahan Air Laut di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Dinas Pendidikan Sulit Bujuk Warga yang Terdampak Penggusuran untuk Daftar Sekolah

Dinas Pendidikan Sulit Bujuk Warga yang Terdampak Penggusuran untuk Daftar Sekolah

Megapolitan
Puslabfor Polri Periksa Gedung SMK Yadika 6 yang Terbakar

Puslabfor Polri Periksa Gedung SMK Yadika 6 yang Terbakar

Megapolitan
Beredar Kabar Putaran Poltangan dan Universitas Pancasila Ditutup, Dishub Pastikan Hoaks

Beredar Kabar Putaran Poltangan dan Universitas Pancasila Ditutup, Dishub Pastikan Hoaks

Megapolitan
Ade Armando Dicecar 16 Pertanyaan Terkait Kasus Meme Joker Anies Baswedan

Ade Armando Dicecar 16 Pertanyaan Terkait Kasus Meme Joker Anies Baswedan

Megapolitan
Pengemudi Ojek hingga Tukang Pijat, 9 Orang Ini Buktikan Siapa Saja Bisa Berbuat Baik

Pengemudi Ojek hingga Tukang Pijat, 9 Orang Ini Buktikan Siapa Saja Bisa Berbuat Baik

BrandzView
Motor Tabrakan dengan Mobil Boks di Perempatan TMP Taruna, Satu Meninggal Dunia

Motor Tabrakan dengan Mobil Boks di Perempatan TMP Taruna, Satu Meninggal Dunia

Megapolitan
Hasil Pembahasan di DPRD, Rancangan Anggaran DKI 2020 Defisit Rp 10 Triliun

Hasil Pembahasan di DPRD, Rancangan Anggaran DKI 2020 Defisit Rp 10 Triliun

Megapolitan
Pascakebakaran SMK Yadika 6, Wali Kota Bekasi Akan Cek Gedung-gedung Tinggi

Pascakebakaran SMK Yadika 6, Wali Kota Bekasi Akan Cek Gedung-gedung Tinggi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X