Kompas.com - 23/06/2019, 15:26 WIB
Diskusi Kala Anies Berlayar di Pulau Reklamasi di Kantor FORMAPPI, Matraman, Jakarta Timur, Minggu (23/6/2019). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARDiskusi Kala Anies Berlayar di Pulau Reklamasi di Kantor FORMAPPI, Matraman, Jakarta Timur, Minggu (23/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan izin (IMB) terhadap bangunan di pulai reklamasi menuai kritikan, salah satunya dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi).

Direktur Eksekutif Walhi Tubagus Soleh Ahmadi mengatakan langkah itu bertolak belakang dengan good governance atau tata kelola pemerintahan baik yang selama ini digembor-gemborkan Anies.

"Good governance ini sering digemborkan gubernur, padahal dia tahu tata pemerintahan baik kalau tata kelola kota mengakui hak masyarakat. Justru dia yang sedang mencontohkan rezim pemerintahan tidak baik," kata Tubagus dalam diskusi "Kala Anies Berlayar di Pulau Reklamasi", di Jakarta Timur, Minggu (23/6/2019).

Baca juga: Walhi: IMB dan Reklamasi Itu Sepaket, Anies Jangan Pisah-pisahkan

Tubagus menyayangkan kebijakan Anies yang akhirnya menerbitkan IMB.

Padahal, lanjut dia, Anies berwenang menghentikan seluruh proyek reklamasi, termasuk tidak menerbitkan IMB. Apalagi, reklamasi sejak awal dinilai sudah menyalahi aturan.

"Apakah Gubernur Anies saat ini bisa menerbitkan tanpa berdasarkan Pergub 206 tahun 2016? Sangat bisa sekali. Pergub itu dasar dikeluarkan belakangan setelah ada aktivitas," ujarnya. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Terbitkan IMB di Pulau Reklamasi Dinilai Jadi Langkah Mundur Anies

Tubagus menyebut Jakarta akan mengalami krisis ekologi bila proyek reklamasi dilanjutkan. Tak hanya itu, lahan terbuka hijau pun akan terkikis.

Oleh karena itu, Tubagus meminta agar aktivitas di pulau reklamasi dihentikan dan dikaji ulang secara komprehensif.

"Seharusnya pergub itu dicabut. Dia punya pilihan untuk tidak melanjutkan (proyek reklamasi), tetapi ini tetap dilakukan," kata Tubagus. 

Baca juga: Reklamasi Pulau C, D, dan G di Teluk Jakarta Akan Dilanjutkan

"Kita kehilangan ruang terbuka hijau secara masif, kita kehilangan tempat untuk menjadi perkantoran karena difasilitasi kebijakan ruang," ujarnya. 

Pemprov DKI telah menerbitkan IMB untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Di Pulau D, terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun di pulau reklamasi.

Baca juga: Garap Proyek Reklamasi, Jakpro Siapkan Rancangan

Bangunan-bangunan itu sempat disegel Anies pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menolak mencabut Peraturan Gubernur Nomor 2016 Tahun 2016 dengan alasan bangunan yang terlanjur didirikan lewat Pergub itu tak bisa dibongkar begitu saja.

"Oleh karena itu, sekarang saya jaga agar institusi ini, insya Allah, tidak akan mengeluarkan peraturan dan ketentuan yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan prinsip good governance," ujar Anies lewat siaran persnya Rabu (19/6/2019).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Kecelakaan, Polres Jakpus Minta Pelintasan Kereta Sebidang Ilegal Ditutup

Cegah Kecelakaan, Polres Jakpus Minta Pelintasan Kereta Sebidang Ilegal Ditutup

Megapolitan
Hasil Tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta Kini Bisa Keluar dalam 3 Jam, Tarif Rp 495.000

Hasil Tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta Kini Bisa Keluar dalam 3 Jam, Tarif Rp 495.000

Megapolitan
Namanya Dicatut dalam Proyek Pengadaan, Kepala Biro Umum Kemensos Lapor Polisi

Namanya Dicatut dalam Proyek Pengadaan, Kepala Biro Umum Kemensos Lapor Polisi

Megapolitan
Tawuran di Jalan Inspeksi Kampung Pulo, Dua Orang Diamankan

Tawuran di Jalan Inspeksi Kampung Pulo, Dua Orang Diamankan

Megapolitan
Calon Lokasi Konser BTS di Jakarta Punya Fasilitas Berstandar Internasional, Apa Saja Itu?

Calon Lokasi Konser BTS di Jakarta Punya Fasilitas Berstandar Internasional, Apa Saja Itu?

Megapolitan
Transjakarta Sebut Bus yang Kecelakaan di Cawang Laik Operasi

Transjakarta Sebut Bus yang Kecelakaan di Cawang Laik Operasi

Megapolitan
Validasi Status Vaksinasi, Kini Pembelian Tiket KA Jarak Jauh Wajib Sertakan NIK

Validasi Status Vaksinasi, Kini Pembelian Tiket KA Jarak Jauh Wajib Sertakan NIK

Megapolitan
Pengamen Tersangka Ekshibisionis di Sudirman Dijerat Pasal Berlapis

Pengamen Tersangka Ekshibisionis di Sudirman Dijerat Pasal Berlapis

Megapolitan
230 Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Pakai Layanan Hasil Tes PCR Keluar 3 Jam

230 Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Pakai Layanan Hasil Tes PCR Keluar 3 Jam

Megapolitan
Soal Rencana Konser BTS di JIS, Wagub DKI: Masih dalam Penjajakan

Soal Rencana Konser BTS di JIS, Wagub DKI: Masih dalam Penjajakan

Megapolitan
Masyarakat Bisa Gunakan Nopol RFS seperti Rachel Vennya, Ini Aturan dan Biayanya

Masyarakat Bisa Gunakan Nopol RFS seperti Rachel Vennya, Ini Aturan dan Biayanya

Megapolitan
Transjakarta Limpahkan Biaya Rumah Sakit Korban Kecelakaan di Cawang ke Operator Bus

Transjakarta Limpahkan Biaya Rumah Sakit Korban Kecelakaan di Cawang ke Operator Bus

Megapolitan
BPOM Periksa Sampel Nasi Kotak dari PSI yang Sebabkan Warga Koja Keracunan

BPOM Periksa Sampel Nasi Kotak dari PSI yang Sebabkan Warga Koja Keracunan

Megapolitan
Tersangka Pelaku Ekshibisionisme di Sudirman Ingin Wujudkan Fantasi Seksualnya

Tersangka Pelaku Ekshibisionisme di Sudirman Ingin Wujudkan Fantasi Seksualnya

Megapolitan
Mau Pakai Data Dukcapil untuk Kurangi Target Vaksinasi Covid-19 , Wali Kota Depok: Siap-siap PPKM Level 1

Mau Pakai Data Dukcapil untuk Kurangi Target Vaksinasi Covid-19 , Wali Kota Depok: Siap-siap PPKM Level 1

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.