Anies Diminta Cabut Pergub Ahok soal Reklamasi

Kompas.com - 23/06/2019, 15:48 WIB
Suasana di Pulau D, pesisir hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Kamis (13/6/2019).KOMPAS.com/Vitorio Mantalean Suasana di Pulau D, pesisir hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Kamis (13/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wahana Lingkungan Hidup ( Walhi) menyarankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan kajian komprehensif untuk menghentikan proyek reklamasi.

Direktur Eksekutif Walhi DKI Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi mengaku pernah mengusulkan agar DKI mengkaji opsi pembongkaran. Walhi khawatir proyek reklamasi malah akan dilanjutkan.

"Kajian pembongkaran hanya asumsi belum dilakukan secara penuh dalam konteks kajian. Sehingga ini memang reklamasi akan terus dilanjutkan," kata Tubagus dalam diskusi "Kala Anies Berlayar di Pulau Reklamasi" di FORMAPPI, Matraman, Jakarta Timur, Minggu (23/6/2019).

Baca juga: Terbitkan IMB di Pulau Reklamasi, Anies Dinilai Contohkan Buruknya Tata Kelola Pemerintahan


Tubagus juga menolak alasan Anies menerbitkan IMB karena sudah terlanjur dibangun dan enggan menabrak aturan.

Ia menilai reklamasi harus dibatalkan sepenuhnya karena sejak awal pembangunannya menyalahi aturan.

"Pergub 206/2016 itu dikeluarkan harusnya dicabut, tetapi ini terus dilakukan. Kemudian polemiknya dengan alasan good governance, ini, kan, sering digemborkan gubernur padahal harusnya dia tahu tata kelola pemerintahan yang baik adalah mengakui hak masyarakat," ujarnya. 

Baca juga: Walhi: IMB dan Reklamasi Itu Sepaket, Anies Jangan Pisah-pisahkan

Hal yang sama disampaikan Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Ahmad Martin Handiwinata.

Martin mengatakan pihaknya pernah menemui Anies menuntut pencabutan izin reklamasi termasuk Pergub 206/2016 yang kini dijadikan dasar penerbitan IMB.

"Kami minta dicabut tapi tidak dicabut. Kenapa bermasalah? Karena mem-bypass ketentuan terkait tata ruang di pulau reklamasi. Harunsya berdasarkan perda. Sampai hari ini raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) masih ditaruk gubernur. Sayangnya proses pembahasan tidak terbuka pada publik hendaknya seperti apa," kata Martin.

Baca juga: Terbitkan IMB di Pulau Reklamasi Dinilai Jadi Langkah Mundur Anies

Kajian pembongkaran pulau yang sudah terlanjur terbangun, kata Martin, juga sudah pernah dimintakan pihaknya ke Anies.

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Tipu 455 Orang Pembeli, Penjual Apartemen Fiktif di Ciputat Tak Pernah Urus IMB

Tipu 455 Orang Pembeli, Penjual Apartemen Fiktif di Ciputat Tak Pernah Urus IMB

Megapolitan
Pengakuan Bandar Narkoba di Kampus: Uang Pelicin untuk Sekuriti hingga Hidup Foya-foya

Pengakuan Bandar Narkoba di Kampus: Uang Pelicin untuk Sekuriti hingga Hidup Foya-foya

Megapolitan
Pengeroyok Siswi SMK di Bekasi Ditahan dan Terancam Kurungan 5 Tahun

Pengeroyok Siswi SMK di Bekasi Ditahan dan Terancam Kurungan 5 Tahun

Megapolitan
Gabung dengan Mahasiswa Papua, Massa Aksi Kamisan Pakai Topeng Monyet

Gabung dengan Mahasiswa Papua, Massa Aksi Kamisan Pakai Topeng Monyet

Megapolitan
Soal Instalasi Gabion, Anies: Biasa Saja, Bagian dari Tata Taman Kota

Soal Instalasi Gabion, Anies: Biasa Saja, Bagian dari Tata Taman Kota

Megapolitan
Bestari: Nasdem Mendukung Anies Baswedan sampai Kapan pun

Bestari: Nasdem Mendukung Anies Baswedan sampai Kapan pun

Megapolitan
Sindikat Penipu Jual Beli Rumah dan Tanah Kembali Ditangkap

Sindikat Penipu Jual Beli Rumah dan Tanah Kembali Ditangkap

Megapolitan
Kisah Charlie, Mahasiswa yang Terjun ke Dunia Hitam Jadi Bandar Ganja di Kampus

Kisah Charlie, Mahasiswa yang Terjun ke Dunia Hitam Jadi Bandar Ganja di Kampus

Megapolitan
Ini yang Bisa Dilakukan Pasien apabila Mendapat Obat Kedaluwarsa dari Tenaga Medis

Ini yang Bisa Dilakukan Pasien apabila Mendapat Obat Kedaluwarsa dari Tenaga Medis

Megapolitan
KPAD Akan Dampingi Korban dan Pelaku Pengeroyokan di Bekasi

KPAD Akan Dampingi Korban dan Pelaku Pengeroyokan di Bekasi

Megapolitan
Gubernur Banten dan Forum Kota Jakarta Tak Hadir, Sidang Kasus Polusi Udara Kembali Ditunda

Gubernur Banten dan Forum Kota Jakarta Tak Hadir, Sidang Kasus Polusi Udara Kembali Ditunda

Megapolitan
Sebelum Dwi Koen Meninggal, Anaknya Sempat Minta Koreksi untuk Komik Panji Koming

Sebelum Dwi Koen Meninggal, Anaknya Sempat Minta Koreksi untuk Komik Panji Koming

Megapolitan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor DKI Bakal Naik Jadi 12,5 Persen

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor DKI Bakal Naik Jadi 12,5 Persen

Megapolitan
Anak Dwi Koen Bertekad Teruskan Komik Panji Koming

Anak Dwi Koen Bertekad Teruskan Komik Panji Koming

Megapolitan
Korban Obat Kedaluwarsa di Puskesmas Kamal Akan Diperiksa di Rumah Sakit

Korban Obat Kedaluwarsa di Puskesmas Kamal Akan Diperiksa di Rumah Sakit

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X