Polisi Larang Kegiatan Halal Bihalal Akbar 212 di Depan Gedung MK

Kompas.com - 24/06/2019, 08:50 WIB
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019). KOMPAS.com/ RINDI NURIS VELAROSDELAKabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Metro Jaya belum menerima surat pemberitahuan kegiatan Halal Bihalal Akbar 212 yang rencananya digelar di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam sebuah poster yang beredar di pesan singkat WhatsApp, dituliskan bahwa kegiatan halal bihalal tersebut merupakan rangkaian kegiatan berzikir, berdoa, serta bersalawat yang digelar mulai 24-28 Juni 2019.

"Belum ada (surat pemberitahuan kegiatan Halal Bihalal Akbar 212)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin.

Argo menjelaskan, pihaknya melarang kegiatan penyampaian pendapat di depan gedung MK hingga pembacaan putusan gugatan sengketa Pilpres 2019 pada Jumat (28/6/2019) pekan depan.

Baca juga: Demonstran Atas Nama GNKR Mulai Berkumpul di Sekitar Gedung MK

"Bahwa aksi di jalan protokol di depan gedung MK oleh pihak manapun dilarang karena melanggar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 6 tentang penyampaian pendapat di muka umum yang bisa mengganggu ketertiban umum dan hak orang lain," jelas Argo.

Larangan tersebut diterapkan dengan tujuan menghindari aksi kerusuhan seperti kerusuhan 21-22 Mei lalu di depan gedung Bawaslu RI.

Menurut Argo, kerusuhan tersebut berawal dari aksi penyampaian pendapat yang berlangsung damai.

Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk mengawal sidang MK sekaligus menggelar aksi damai atau halal bihalal di rumah masing-masing.

"Silahkan halal bihalal dilaksanakan di tempat yang lebih pantas seperti di gedung atau di rumah masing-masing," ungkap Argo.

"Biarkan hakim MK bekerja tanpa tekanan karena semua persidangannya sudah dicover banyak media secara langsung dan hasil keputusan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa," sambungnya.

Seperti diketahui, MK mulai menggelar sidang sengketa hasil pilpres pada Jumat (14/6/2019).

Proses persidangan telah digelar sebanyak lima kali, dengan agenda pembacaan dalil pemohon, pembacaan dalil termohon dan pihak terkait, pemeriksaan saksi pemohon, termohon, serta pihak terkait.

Menurut jadwal, MK akan memutuskan sengketa perkara pada Jumat (28/6/2019) pekan depan.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[UPDATE] 72 Pasien Positif Covid-19 Di Jakarta Pusat, Enam Kelurahan Masih Nol Kasus Positif

[UPDATE] 72 Pasien Positif Covid-19 Di Jakarta Pusat, Enam Kelurahan Masih Nol Kasus Positif

Megapolitan
Rekam Jejak Wagub DKI Riza Patria: Kontroversi Kasus Korupsi hingga Segudang Pengalaman Politik

Rekam Jejak Wagub DKI Riza Patria: Kontroversi Kasus Korupsi hingga Segudang Pengalaman Politik

Megapolitan
Duduk Perkara Polemik Apartemen The Nine Residence Terkait Pembangunan RS Covid-19

Duduk Perkara Polemik Apartemen The Nine Residence Terkait Pembangunan RS Covid-19

Megapolitan
Kala Rasa Kecewa Pedagang Tumpah lantaran Pasar Tanah Abang Batal Buka

Kala Rasa Kecewa Pedagang Tumpah lantaran Pasar Tanah Abang Batal Buka

Megapolitan
[HOAKS] Wanita Korban Pembunuhan dan Perampokan di Muara Karang

[HOAKS] Wanita Korban Pembunuhan dan Perampokan di Muara Karang

Megapolitan
Gaung Imbauan Kenakan Masker Kain untuk Cegah Penyebaran Corona di Kota Tangerang

Gaung Imbauan Kenakan Masker Kain untuk Cegah Penyebaran Corona di Kota Tangerang

Megapolitan
Fakta Pemilihan Wagub DKI, Kemenangan Riza Patria di Tengah Pandemi Covid-19

Fakta Pemilihan Wagub DKI, Kemenangan Riza Patria di Tengah Pandemi Covid-19

Megapolitan
Setujui Status PSBB, Kemenkes Minta DKI Fokus pada Keselamatan Warga

Setujui Status PSBB, Kemenkes Minta DKI Fokus pada Keselamatan Warga

Megapolitan
Upaya Polisi Menghadapi Pandemi Covid-19, Penegakan Hukum hingga Kawal Proses Pemakaman

Upaya Polisi Menghadapi Pandemi Covid-19, Penegakan Hukum hingga Kawal Proses Pemakaman

Megapolitan
12 Sembuh, 38 Dimakamkan Sesuai Protokol Pemulasaraan di Bekasi

12 Sembuh, 38 Dimakamkan Sesuai Protokol Pemulasaraan di Bekasi

Megapolitan
Pengelola Klaim RS Covid-19 yang Dibangun di Lingkungan Apartemen The Nine Residence Sudah Kantongi Izin

Pengelola Klaim RS Covid-19 yang Dibangun di Lingkungan Apartemen The Nine Residence Sudah Kantongi Izin

Megapolitan
Ini Pertimbangan Menkes Setujui Pemprov DKI Terapkan PSBB

Ini Pertimbangan Menkes Setujui Pemprov DKI Terapkan PSBB

Megapolitan
Menkes Setujui Usul Pemprov DKI Terapkan PSBB untuk Tangani Covid-19

Menkes Setujui Usul Pemprov DKI Terapkan PSBB untuk Tangani Covid-19

Megapolitan
Penghuni Apartemen The Nine Residence Akan Tempuh Jalur Hukum soal RS Covid-19, Ini Jawaban Pengelola

Penghuni Apartemen The Nine Residence Akan Tempuh Jalur Hukum soal RS Covid-19, Ini Jawaban Pengelola

Megapolitan
Peran Kampung Siaga Covid-19: Pertebal Kesadaran Warga hingga Bangun Lumbung Logistik Darurat

Peran Kampung Siaga Covid-19: Pertebal Kesadaran Warga hingga Bangun Lumbung Logistik Darurat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X