Reklamasi yang Terus Berlanjut dan Kritik terhadap Anies

Kompas.com - 24/06/2019, 09:07 WIB
Suasana di Pulau D, pesisir hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Kamis (13/6/2019). KOMPAS.com/Vitorio MantaleanSuasana di Pulau D, pesisir hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Kamis (13/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan Pemprov DKI menerbitkan IMB untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi pada November 2018 menuai kontra.

Di Pulau D, terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun di pulau reklamasi.

Padahal, bangunan-bangunan itu sempat disegel Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB.

Anies beralasan penerbitan IMB menjadi konsekuensi dari adanya Peraturan Gubernur Nomor 2016 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau Reklamasi yang diterbitkan pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Baca juga: Terbitkan IMB, Anies Dinilai Kejutkan Pendukung yang Tolak Reklamasi

Kendati demikian, Anies enggan mencabut aturan itu dengan alasan bangunan yang terlanjur didirikan lewat Pergub itu tak bisa dibongkar begitu saja.

Langkah Anies ini menuai kritik dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi). Direktur Eksekutif Walhi Tubagus Soleh Ahmadi mengatakan langkah itu bertolak belakang dengan good governance atau tata kelola pemerintahan baik yang selama ini digembor-gemborkan Anies.

"Good governance ini sering digemborkan gubernur, padahal dia tahu tata pemerintahan baik kalau tata kelola kota mengakui hak masyarakat. Justru dia yang sedang mencontohkan rezim pemerintahan tidak baik," kata Tubagus dalam diskusi "Kala Anies Berlayar di Pulau Reklamasi", di Jakarta Timur, Minggu (23/6/2019).

Tubagus menyebut Jakarta akan mengalami krisis ekologi bila proyek reklamasi dilanjutkan. Tak hanya itu, lahan terbuka hijau pun akan terkikis.

"Kita kehilangan ruang terbuka hijau secara masif, kita kehilangan tempat untuk menjadi perkantoran karena difasilitasi kebijakan ruang," ujarnya.

Baca juga: Anies Diminta Cabut Pergub Ahok soal Reklamasi

Sarat kepentingan bisnis

Tubagus menyebut kebijakan reklamasi dibuat untuk mendorong investasi semata. Dampak sosial dan lingkungan hidup dari reklamasi yang dikhawatirkan masyarakat, kata Tubagus, kemudian justru dijadikan pembenaran reklamasi.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kronologi Penangkapan Satu Pelaku Penodongan di Warteg Pesanggrahan, Dikejar hingga Sumsel

Kronologi Penangkapan Satu Pelaku Penodongan di Warteg Pesanggrahan, Dikejar hingga Sumsel

Megapolitan
Underpass Ghandi Kemayoran Masih Banjir, Arus Lalu Lintas Dialihkan

Underpass Ghandi Kemayoran Masih Banjir, Arus Lalu Lintas Dialihkan

Megapolitan
Kabur ke Sumsel, Pelaku Penodongan di Warteg Pesanggrahan Sudah Ditangkap

Kabur ke Sumsel, Pelaku Penodongan di Warteg Pesanggrahan Sudah Ditangkap

Megapolitan
Di Balik Tegaknya Masjid Lautze, Ada Peran BJ Habibie...

Di Balik Tegaknya Masjid Lautze, Ada Peran BJ Habibie...

Megapolitan
Tradisi Bagi-bagi Angpau untuk Warga Kurang Mampu di Wihara Dharma Bhakti

Tradisi Bagi-bagi Angpau untuk Warga Kurang Mampu di Wihara Dharma Bhakti

Megapolitan
Sejak Pagi, Kelenteng Tertua di Tangerang Boen Tek Bio Dipadati Umat

Sejak Pagi, Kelenteng Tertua di Tangerang Boen Tek Bio Dipadati Umat

Megapolitan
Kisah Rumah Tua Pondok Cina, Jejak Etnis Tionghoa di Depok

Kisah Rumah Tua Pondok Cina, Jejak Etnis Tionghoa di Depok

Megapolitan
Ketika Masyarakat Tionghoa di Wihara Dharma Bakti Berdoa Lebih Lama pada Tahun Tikus Logam

Ketika Masyarakat Tionghoa di Wihara Dharma Bakti Berdoa Lebih Lama pada Tahun Tikus Logam

Megapolitan
Fakta tentang Virus Corona, Gejalanya Sangat Umum, Satu Orang Diduga Terinfeksi

Fakta tentang Virus Corona, Gejalanya Sangat Umum, Satu Orang Diduga Terinfeksi

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Jakarta Banjir Lagi | Suspect Virus Corona di Jakarta Utara

[POPULER JABODETABEK] Jakarta Banjir Lagi | Suspect Virus Corona di Jakarta Utara

Megapolitan
Cerita Singkat tentang Masjid Lautze yang Dibangun oleh Warga Keturunan Tionghoa

Cerita Singkat tentang Masjid Lautze yang Dibangun oleh Warga Keturunan Tionghoa

Megapolitan
Revitalisasi Monas Terhambat Legalitas, Apa yang Dilakukan Pemprov DKI?

Revitalisasi Monas Terhambat Legalitas, Apa yang Dilakukan Pemprov DKI?

Megapolitan
Melihat Sembahyang Imlek di Wihara Dharma Bakti Petak Sembilan

Melihat Sembahyang Imlek di Wihara Dharma Bakti Petak Sembilan

Megapolitan
Ini Lokasi dan Rangkaian Acara Perayaan Imlek di Jakarta

Ini Lokasi dan Rangkaian Acara Perayaan Imlek di Jakarta

Megapolitan
Jejak Orang Tionghoa dalam Roti Gambang dan Es Teler

Jejak Orang Tionghoa dalam Roti Gambang dan Es Teler

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X