Menyoal Pergub Reklamasi Ahok yang Kini Digunakan Anies

Kompas.com - 24/06/2019, 10:40 WIB
Sejumlah pekerja menyelesaikan proyek pembangunan Pulau C, Jakarta, Rabu (18/07/2018). Proyek pembangunan Pulau C hasil reklamasi masih berlanjut walau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyegelnya pada Juni 2018 lalu. KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELISejumlah pekerja menyelesaikan proyek pembangunan Pulau C, Jakarta, Rabu (18/07/2018). Proyek pembangunan Pulau C hasil reklamasi masih berlanjut walau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyegelnya pada Juni 2018 lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk bangunan di pulau reklamasi oleh Pemprov DKI menuai banyak tanda tanya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beralasan, IMB terpaksa terbit sebagai konsekuensi dari Pergub 206/2016 yang diteken pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Pergub 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D, dan Pulau R Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta diterbitkan dengan pertimbangan sebebagai berikut:

"Dalam rangka persiapan dan perencanaan pengembangan Pulau C, Pulau D dan Pulau E hasil reklamasi kawasan strategis Pantai Utara Jakarta dan sambil menunggu penetapan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta sebagai penyempurnaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Panduan Rancang Kota yang bersifat indikatif."

Demikian bunyi pertimbangan pergub itu sebagaimana termuat di jdih.jakarta.go.id.


Baca juga: Reklamasi yang Terus Berlanjut dan Kritik terhadap Anies

Pasal 3 berbunyi: PRK (panduan rancang kota) Pulau C, Pulau D dan Pulau E hasil reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta ini bertujuan untuk menciptakan kawasan yang terpadu melalui konsep superblok dengan fungsi perumahan horizontal, perumahan vertikal, kegiatan pariwisata dan kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa secara terbatas beserta fasilitasnya dalam satu kesatuan perencanaan, sehingga pemanfaatan lahan dan ruang kota di sekitar kawasan menjadi lebih terarah.

Dalam pergub itu juga diatur strategi penataan kawasan dengan peningkatan kualitas ruang kota melalui pengoptimalan lahan-lahan yang ada. Caranya, mendistribusikan dan menyempurnakan nilai intensitas kawasan yang berada di tepian laut dengan yang berada di tengah-tengah pulau dan terintegrasi dengan akses pedestrian antar blok dan subblok yang saling terhubung (Pasal 6).

Diamanatkan pula, pengembang menyediakan RTH (ruang terbuka hijau) dan ruang publik pada lahan privat, termasuk rencana arsitektur lanskap, serta prasarana dan sarana lainnya seperti jaringan utilitas dan energi, pengolahan limbah cair dan sampah, serta pemenuhan kebutuhan air bersih.

Di dalam pergub juga diatur soal kewajiban pengembangan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab pengembang pulau reklamasi.

"Rincian lebih lanjut terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta kewajiban tambahan lainnya akan diatur dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Pihak Ketiga yang akan mengembangkan Pulau C, Pulau D dan Pulau E hasil reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dengan mengacu pada Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah termasuk perpanjangan/penyempurnaannya."

Pergub tersebut tak menyinggung soal IMB. Hanya di Pasal 9 soal persyaratan, pergub mengingatkan, "Apabila Peraturan Daerah tentang Kawasan Strategis Pantura Jakarta ditetapkan, Peraturan Gubernur ini harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah dimaksud dan segala risiko atas hal tersebut menjadi tanggung jawab pengembang Pulau C, Pulau D, dan Pulau E"

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Jakarta Utara Akan Pasang Alat Pengukur Kualitas Udara di Lokasi Peleburan Alumunium

Pemkot Jakarta Utara Akan Pasang Alat Pengukur Kualitas Udara di Lokasi Peleburan Alumunium

Megapolitan
Resmikan Gerakan Indonesia Bersih di Bekasi, Iriana Jokowi Singgung Sampah di Kali Bahagia

Resmikan Gerakan Indonesia Bersih di Bekasi, Iriana Jokowi Singgung Sampah di Kali Bahagia

Megapolitan
Sudah Damai, Pengacara Ingin Kasus Ibu Hamil yang Diberi Obat Kedaluwarsa Tetap Lanjut

Sudah Damai, Pengacara Ingin Kasus Ibu Hamil yang Diberi Obat Kedaluwarsa Tetap Lanjut

Megapolitan
Minimarket di Cikupa Terbakar, Tiga Unit Pemadam Kebakaran Dikerahkan

Minimarket di Cikupa Terbakar, Tiga Unit Pemadam Kebakaran Dikerahkan

Megapolitan
Ini Alasan Kolonel Beben Ingin Maju di Pilkada Tangsel 2020

Ini Alasan Kolonel Beben Ingin Maju di Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Kata Demokrat soal Ajakan Bentuk Koalisi Gemuk dari PDI-P di Pilkada Depok

Kata Demokrat soal Ajakan Bentuk Koalisi Gemuk dari PDI-P di Pilkada Depok

Megapolitan
Melihat Keanehan Trotoar Kalimalang yang Berada di Tengah Jalan

Melihat Keanehan Trotoar Kalimalang yang Berada di Tengah Jalan

Megapolitan
PKB Pesimistis Koalisi Gemuk Bisa Dibentuk untuk Lawan PKS di Pilkada Depok

PKB Pesimistis Koalisi Gemuk Bisa Dibentuk untuk Lawan PKS di Pilkada Depok

Megapolitan
Pengamat: Wagub Lebih dari 1 Hanya Candaan, Bagai Pungguk Merindukan Bulan

Pengamat: Wagub Lebih dari 1 Hanya Candaan, Bagai Pungguk Merindukan Bulan

Megapolitan
Mau Jadi Calon Wali Kota Tangsel, Kolonel Beben Siap Mundur dari TNI

Mau Jadi Calon Wali Kota Tangsel, Kolonel Beben Siap Mundur dari TNI

Megapolitan
Pertengahan September, Serapan APBD DKI 2019 Baru 47,6 Persen

Pertengahan September, Serapan APBD DKI 2019 Baru 47,6 Persen

Megapolitan
Pengendara Tak Tahu Rambu Ganjil Genap, Pemerintah Diminta Revisi Aturan Pembuatan SIM

Pengendara Tak Tahu Rambu Ganjil Genap, Pemerintah Diminta Revisi Aturan Pembuatan SIM

Megapolitan
Penulis Ini Ikut Ambil Formulir Jadi Calon Wali Kota Tangsel Lewat PDI-P

Penulis Ini Ikut Ambil Formulir Jadi Calon Wali Kota Tangsel Lewat PDI-P

Megapolitan
Diajak PDI-P, PPP Belum Tentukan Arah Koalisi dalam Pilkada Depok

Diajak PDI-P, PPP Belum Tentukan Arah Koalisi dalam Pilkada Depok

Megapolitan
BMKG: Hari Ini Jabodetabek Cerah Berawan

BMKG: Hari Ini Jabodetabek Cerah Berawan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X