Anies: Reklamasi Tak Masuk RPJMD, Artinya Tak Lagi Dilaksanakan

Kompas.com - 24/06/2019, 18:18 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, proyek reklamasi tidak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2017-2022. Dia menyebutkan, itu artinya reklamasi tidak akan dilaksanakan lagi.

" Reklamasi sudah tidak lagi masuk di dalam RPJMD. Kalau tidak masuk dalam RPJMD, artinya dia tidak lagi dilaksanakan," kata Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lanjut Anies, saat ini hanya akan mengatur peruntukan daratan hasil reklamasi yang sudah dibangun. Aturan itu akan dibuat dalam peraturan daerah (perda) tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR) DKI Jakarta.

Baca juga: Soal IMB di Pulau Reklamasi, Luhut Bilang Biarin Sajalah Gubernur yang Urus...

"Semua penataan daratan, yang sudah menjadi daratan, semuanya akan dibahas lewat RDTR," kata Anies.

Dalam Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, reklamasi disebutkan dalam Bab IX yang membahas kegiatan strategis daerah. Tak ada kalimat yang menyatakan reklamasi akan dihentikan atau dibatalkan.

Dalam perda itu, Pemprov DKI Jakarta disebut akan menyiapkan manajemen pengelolaan pesisir agar lingkungannya lebih berkualitas dan warga lebih sejahtera dan maju.

"Pengelolaan pesisir pantai utara Jakarta, termasuk di dalamnya soal reklamasi, diletakkan dalam kerangka pengembangan tata ruang dan zonasi pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah administratif Pemprov DKI Jakarta. Tujuan utama dari pengelolaan ini adalah tumbuh kembangnya kesejahteraan warga, kemajuan kota, kelestarian lingkungan hidup dan terjaminnya tata kelola pemerintahan yang baik," demikian penggalan isi perda tersebut.

Soal reklamasi, dalam RPJMD disebut akan dilakukan upaya untuk mengetahui kondisi Teluk Jakarta setelah adanya kegiatan reklamasi, yang telah dilaksanakan pada Pulau C, D, G, dan K.

Baca juga: Reklamasi yang Terus Berlanjut dan Kritik terhadap Anies

Kajian atau audit yang dilakukan terkait kualitas air laut dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan ekosistem mangrove; kondisi dan pengaruh hidrodinamika laut dalam flushing limbah, sampah maupun sedimen yang masuk ke teluk; kondisi kimia dan biologi lapisan tanah di dasar Teluk Jakarta pada tiap-tiap kedalaman tertentu serta perkiraan resiko subsiden di Teluk Jakarta; kondisi fishing ground; tren penurunan muka air tanah; dan tren penurunan muka tanah.

"Hasil pemetaan/audit lingkungan ini akan menjadi dasar dari perencanaan pemanfaatan dan pengelolaan ruang pulau reklamasi serta menjadi dasar penyusunan revisi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP Jakarta) dan penetapan Peraturan Daerahnya," demikian tercantum dalam perda itu.

Pemprov DKI telah menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk 932 bangunan yang telah didirikan di Pulau D dengan dasar Peraturan Gubernur Nomor 2016 Tahun 2016 yang dikeluarkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Bangunan-bangunan yang sama pernah disegel Anies pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB.

Anies menggunakan pergub itu dan menolak mencabutnya dengan alasan bangunan yang terlanjur didirikan lewat pergub itu tak bisa dibongkar begitu saja.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muhamad-Sara Resmi Direkomendasikan sebagai Bakal Calon Kepala Daerah di Pilkada Tangsel

Muhamad-Sara Resmi Direkomendasikan sebagai Bakal Calon Kepala Daerah di Pilkada Tangsel

Megapolitan
Hari Pertama Penerapan Sanksi Ganjil Genap, 1.062 Mobil Ditilang

Hari Pertama Penerapan Sanksi Ganjil Genap, 1.062 Mobil Ditilang

Megapolitan
Kasus Covid-19 di RS Azra, Pemkot Bogor Enggan Berdebat soal Hasil Pemeriksaan

Kasus Covid-19 di RS Azra, Pemkot Bogor Enggan Berdebat soal Hasil Pemeriksaan

Megapolitan
Pemkot Bekasi Minta Ditjen Perkeretapian Amankan Area Struktur Bata Kuno

Pemkot Bekasi Minta Ditjen Perkeretapian Amankan Area Struktur Bata Kuno

Megapolitan
Kembali ke Zona Oranye, Pemkot Tangerang Enggan Perketat PSBB Lagi

Kembali ke Zona Oranye, Pemkot Tangerang Enggan Perketat PSBB Lagi

Megapolitan
Pandemi Covid-19, Pemprov DKI Hanya Menata 11 Kampung Kumuh dari Target 56 RW

Pandemi Covid-19, Pemprov DKI Hanya Menata 11 Kampung Kumuh dari Target 56 RW

Megapolitan
Jalan Dr Sumarno Cakung Berlaku Satu Arah Saat Jam Pulang Kantor

Jalan Dr Sumarno Cakung Berlaku Satu Arah Saat Jam Pulang Kantor

Megapolitan
UPDATE: Bertambah 2 Kasus, Total 614 Kasus Positif Covid-19 di Kota Bekasi

UPDATE: Bertambah 2 Kasus, Total 614 Kasus Positif Covid-19 di Kota Bekasi

Megapolitan
Jaga Kerahasiaan, Agen Detektif Wanita Tidak Punya Akun Media Sosial

Jaga Kerahasiaan, Agen Detektif Wanita Tidak Punya Akun Media Sosial

Megapolitan
BPBD Keluarkan Peringatan Potensi Angin Puting Beliung di Jakarta

BPBD Keluarkan Peringatan Potensi Angin Puting Beliung di Jakarta

Megapolitan
Seorang Ibu di Palmerah Melahirkan Sendirian, lalu Mengaku Menemukan Bayi

Seorang Ibu di Palmerah Melahirkan Sendirian, lalu Mengaku Menemukan Bayi

Megapolitan
BKD DKI Janjikan Gaji Ke-13 PNS Akan Dibayar Penuh Agustus

BKD DKI Janjikan Gaji Ke-13 PNS Akan Dibayar Penuh Agustus

Megapolitan
Kronologi dan Fakta Kelurahan dengan Kasus Covid-19 Alami Kebakaran

Kronologi dan Fakta Kelurahan dengan Kasus Covid-19 Alami Kebakaran

Megapolitan
Satu Pegawai Giant Margo City Positif Covid-19, Ini Respons Pemkot Depok

Satu Pegawai Giant Margo City Positif Covid-19, Ini Respons Pemkot Depok

Megapolitan
Pergub Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Disebut Perlu Dikaji Ulang

Pergub Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Disebut Perlu Dikaji Ulang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X