Anies: Reklamasi Tak Masuk RPJMD, Artinya Tak Lagi Dilaksanakan

Kompas.com - 24/06/2019, 18:18 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019).KOMPAS.com/NURSITA SARI Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, proyek reklamasi tidak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2017-2022. Dia menyebutkan, itu artinya reklamasi tidak akan dilaksanakan lagi.

" Reklamasi sudah tidak lagi masuk di dalam RPJMD. Kalau tidak masuk dalam RPJMD, artinya dia tidak lagi dilaksanakan," kata Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lanjut Anies, saat ini hanya akan mengatur peruntukan daratan hasil reklamasi yang sudah dibangun. Aturan itu akan dibuat dalam peraturan daerah (perda) tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR) DKI Jakarta.

Baca juga: Soal IMB di Pulau Reklamasi, Luhut Bilang Biarin Sajalah Gubernur yang Urus...


"Semua penataan daratan, yang sudah menjadi daratan, semuanya akan dibahas lewat RDTR," kata Anies.

Dalam Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, reklamasi disebutkan dalam Bab IX yang membahas kegiatan strategis daerah. Tak ada kalimat yang menyatakan reklamasi akan dihentikan atau dibatalkan.

Dalam perda itu, Pemprov DKI Jakarta disebut akan menyiapkan manajemen pengelolaan pesisir agar lingkungannya lebih berkualitas dan warga lebih sejahtera dan maju.

"Pengelolaan pesisir pantai utara Jakarta, termasuk di dalamnya soal reklamasi, diletakkan dalam kerangka pengembangan tata ruang dan zonasi pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah administratif Pemprov DKI Jakarta. Tujuan utama dari pengelolaan ini adalah tumbuh kembangnya kesejahteraan warga, kemajuan kota, kelestarian lingkungan hidup dan terjaminnya tata kelola pemerintahan yang baik," demikian penggalan isi perda tersebut.

Soal reklamasi, dalam RPJMD disebut akan dilakukan upaya untuk mengetahui kondisi Teluk Jakarta setelah adanya kegiatan reklamasi, yang telah dilaksanakan pada Pulau C, D, G, dan K.

Baca juga: Reklamasi yang Terus Berlanjut dan Kritik terhadap Anies

Kajian atau audit yang dilakukan terkait kualitas air laut dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan ekosistem mangrove; kondisi dan pengaruh hidrodinamika laut dalam flushing limbah, sampah maupun sedimen yang masuk ke teluk; kondisi kimia dan biologi lapisan tanah di dasar Teluk Jakarta pada tiap-tiap kedalaman tertentu serta perkiraan resiko subsiden di Teluk Jakarta; kondisi fishing ground; tren penurunan muka air tanah; dan tren penurunan muka tanah.

"Hasil pemetaan/audit lingkungan ini akan menjadi dasar dari perencanaan pemanfaatan dan pengelolaan ruang pulau reklamasi serta menjadi dasar penyusunan revisi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP Jakarta) dan penetapan Peraturan Daerahnya," demikian tercantum dalam perda itu.

Pemprov DKI telah menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk 932 bangunan yang telah didirikan di Pulau D dengan dasar Peraturan Gubernur Nomor 2016 Tahun 2016 yang dikeluarkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Bangunan-bangunan yang sama pernah disegel Anies pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB.

Anies menggunakan pergub itu dan menolak mencabutnya dengan alasan bangunan yang terlanjur didirikan lewat pergub itu tak bisa dibongkar begitu saja.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Sederet Hak Anggota DPRD DKI Jakarta 2019-2024, Gaji Ratusan Juta hingga Pin Emas

Sederet Hak Anggota DPRD DKI Jakarta 2019-2024, Gaji Ratusan Juta hingga Pin Emas

Megapolitan
Korban Cabut Laporan, Tersangka Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di KRL Dibebaskan

Korban Cabut Laporan, Tersangka Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di KRL Dibebaskan

Megapolitan
Senin Pagi, Udara di Bekasi dan Tangsel Lebih Buruk dari Jakarta

Senin Pagi, Udara di Bekasi dan Tangsel Lebih Buruk dari Jakarta

Megapolitan
6 Fakta Peristiwa Pria Gendong Jenazah Keponakan di Puskesmas Cikokol

6 Fakta Peristiwa Pria Gendong Jenazah Keponakan di Puskesmas Cikokol

Megapolitan
PR DPRD DKI Periode 2019-2024, Pilih Wagub hingga Sahkan Perda Sesuai Prolegda

PR DPRD DKI Periode 2019-2024, Pilih Wagub hingga Sahkan Perda Sesuai Prolegda

Megapolitan
Daftar Lokasi Layanan SIM Keliling Hari Ini

Daftar Lokasi Layanan SIM Keliling Hari Ini

Megapolitan
Kritik Riyanni Jangkaru soal Material Instalasi Gabion dan Bantahan Pemprov DKI

Kritik Riyanni Jangkaru soal Material Instalasi Gabion dan Bantahan Pemprov DKI

Megapolitan
Walikota Tangerang: Ambulans Tak Kurang, SOP Perlu Diubah agar Warga Terlayani

Walikota Tangerang: Ambulans Tak Kurang, SOP Perlu Diubah agar Warga Terlayani

Megapolitan
Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2019 - 2024 Dilantik Hari Ini

Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2019 - 2024 Dilantik Hari Ini

Megapolitan
Material Instalasi Gabion di Bundaran HI dari Batu Gamping

Material Instalasi Gabion di Bundaran HI dari Batu Gamping

Megapolitan
BMKG: Jakarta Berawan Hari Ini

BMKG: Jakarta Berawan Hari Ini

Megapolitan
Jenazah Digendong di Tangerang, Wali Kota Instruksikan Ubah SOP Penggunaan Ambulans

Jenazah Digendong di Tangerang, Wali Kota Instruksikan Ubah SOP Penggunaan Ambulans

Megapolitan
Kadishut DKI Bantah Gabion di Bundaran HI Berbahan Dasar Batu Karang

Kadishut DKI Bantah Gabion di Bundaran HI Berbahan Dasar Batu Karang

Megapolitan
Tak Hanya di DKI, Grace Natalie Sebut Seluruh Legislator dari PSI Tolak Pin Emas

Tak Hanya di DKI, Grace Natalie Sebut Seluruh Legislator dari PSI Tolak Pin Emas

Megapolitan
Sejumlah Tiang Listrik di Tangerang Selatan Patah, Kabel Ultilitas Berserakan

Sejumlah Tiang Listrik di Tangerang Selatan Patah, Kabel Ultilitas Berserakan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X