Anies Yakin Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Tak Bermasalah

Kompas.com - 24/06/2019, 21:29 WIB
Suasana di Pulau D, pesisir hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Kamis (13/6/2019).KOMPAS.com/Vitorio Mantalean Suasana di Pulau D, pesisir hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Kamis (13/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meyakini penerbitan izin mendirikan bangunan ( IMB) di pulau hasil reklamasi tidak bermasalah.

Sebab, menurut dia, Pemprov DKI menerbitkan IMB tersebut sesuai ketentuan.

"Kami yakin, kalau sesuatu itu dikerjakan sesuai dengan prosedur yang benar, sesuai dengan ketentuan yang ada, maka insya Allah tidak ada masalah," ujar Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019).

Baca juga: Perwakilan Massa: Dulu Anies Kampanye Tolak Reklamasi, Ternyata Janji Palsu...


Anies tidak mempermasalahkan pihak-pihak yang menyoal penerbitan IMB di pulau reklamasi. Menurut Anies, Pemprov DKI menegakkan aturan yang berlaku.

"Semuanya sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan, dan kita hormati (penolakan), itu adalah hak setiap warga negara. Kewajiban kita adalah menegakkan aturan sesuai dengan peraturan hukum yang ada, karena itulah tugas dari pemerintah, memastikan bahwa aturan dijalankan dengan benar," katanya. 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019).KOMPAS.com/NURSITA SARI Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019).
Pemprov DKI diketahui telah menerbitkan IMB untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta dengan dasar Peraturan Gubernur Nomor 2016 Tahun 2016 yang dikeluarkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Baca juga: Pemprov DKI Pastikan Tak Bangun 13 Pulau Reklamasi

Padahal, bangunan-bangunan itu sempat disegel Anies pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB.

Anies menggunakan pergub itu dan menolak mencabutnya dengan alasan bangunan yang terlanjur didirikan lewat pergub itu tak bisa dibongkar begitu saja.

Kebijakan Pemprov DKI itu menuai kritik dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi).

Baca juga: Anies: Reklamasi Tak Masuk RPJMD, Artinya Tak Lagi Dilaksanakan

Direktur Eksekutif Walhi Tubagus Soleh Ahmadi mengatakan, langkah itu bertolak belakang dengan good governance atau tata kelola pemerintahan baik yang selama ini digembor-gemborkan Anies.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

6 Fakta Peristiwa Pria Gendong Jenazah Keponakan di Puskesmas Cikokol

6 Fakta Peristiwa Pria Gendong Jenazah Keponakan di Puskesmas Cikokol

Megapolitan
PR DPRD DKI Periode 2019-2024, Pilih Wagub hingga Sahkan Perda Sesuai Prolegda

PR DPRD DKI Periode 2019-2024, Pilih Wagub hingga Sahkan Perda Sesuai Prolegda

Megapolitan
Daftar Lokasi Layanan SIM Keliling Hari Ini

Daftar Lokasi Layanan SIM Keliling Hari Ini

Megapolitan
Kritik Riyanni Jangkaru soal Material Instalasi Gabion dan Bantahan Pemprov DKI

Kritik Riyanni Jangkaru soal Material Instalasi Gabion dan Bantahan Pemprov DKI

Megapolitan
Walikota Tangerang: Ambulans Tak Kurang, SOP Perlu Diubah agar Warga Terlayani

Walikota Tangerang: Ambulans Tak Kurang, SOP Perlu Diubah agar Warga Terlayani

Megapolitan
Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2019 - 2024 Dilantik Hari Ini

Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2019 - 2024 Dilantik Hari Ini

Megapolitan
Material Instalasi Gabion di Bundaran HI dari Batu Gamping

Material Instalasi Gabion di Bundaran HI dari Batu Gamping

Megapolitan
BMKG: Jakarta Berawan Hari Ini

BMKG: Jakarta Berawan Hari Ini

Megapolitan
Jenazah Digendong di Tangerang, Wali Kota Instruksikan Ubah SOP Penggunaan Ambulans

Jenazah Digendong di Tangerang, Wali Kota Instruksikan Ubah SOP Penggunaan Ambulans

Megapolitan
Kadishut DKI Bantah Gabion di Bundaran HI Berbahan Dasar Batu Karang

Kadishut DKI Bantah Gabion di Bundaran HI Berbahan Dasar Batu Karang

Megapolitan
Tak Hanya di DKI, Grace Natalie Sebut Seluruh Legislator dari PSI Tolak Pin Emas

Tak Hanya di DKI, Grace Natalie Sebut Seluruh Legislator dari PSI Tolak Pin Emas

Megapolitan
Sejumlah Tiang Listrik di Tangerang Selatan Patah, Kabel Ultilitas Berserakan

Sejumlah Tiang Listrik di Tangerang Selatan Patah, Kabel Ultilitas Berserakan

Megapolitan
Paman yang Gendong Jenazah Keponakan Tak Salahkan Puskesmas Cikokol

Paman yang Gendong Jenazah Keponakan Tak Salahkan Puskesmas Cikokol

Megapolitan
Anggota DPRD DKI dari PSI Wajib Laporkan Aktifitas kepada Masyarakat

Anggota DPRD DKI dari PSI Wajib Laporkan Aktifitas kepada Masyarakat

Megapolitan
Viral, Pria Gendong Jenazah karena Ambulans Puskesmas Tak Bisa Dipakai, Begini Cerita Lengkapnya

Viral, Pria Gendong Jenazah karena Ambulans Puskesmas Tak Bisa Dipakai, Begini Cerita Lengkapnya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X