BEM UI Serahkan Hasil Kajian Reklamasi Dalam Perangkap Ikan, Apa Isinya?

Kompas.com - 24/06/2019, 21:45 WIB
Kajian mengenai reklamasi dari BEM UI yang dimasukkan ke dalam bekas perangkap ikan, Senin (25/6/2019) KOMPAS.com/Ryana AryaditaKajian mengenai reklamasi dari BEM UI yang dimasukkan ke dalam bekas perangkap ikan, Senin (25/6/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia ( BEM UI) yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) menyerahkan hasil kajian mengenai pemetaan Teluk Jakarta kepada Pemprov DKI.

Uniknya, kajian dengan judul "Perubahan Kebijakan Teluk Jakarta, Sudah Komprehensifkah?" itu diserahkan pihak BEM UI dengan meletakkannya dalam bekas perangkap ikan.

Koordinator Lapangan Elang mengatakan, kajian yang diletakkan di dalam perangkap tersebut mencerminkan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang seolah terperangkap dalam kebijakan lama.

"Ini kita mau menyadarkan bahwa bapak bisa kok enggak terjebak dalam kebijakan lama. Ini kan dia menerbitkan IMB berdasarkan pergub ya, di mana-mana harus berdasarkan perda," ucap Elang di depan Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019).

Baca juga: Perwakilan Massa: Dulu Anies Kampanye Tolak Reklamasi, Ternyata Janji Palsu...

Dalam kajiannya, BEM UI menyebutkan bahwa pemberian IMB oleh Anies cacat prosedur karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undaangan.

Selain itu, berdasarkan Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, sepatutnya Gubernur DKI Jakarta menertibkan bangunan yang telah dibangun tanpa adanya IMB dengan menerbitkan perintah pembongkaran.

"Yang terakhir untuk mewujudkan visi pesisir sebagaimana dijanjikan Anies Baswedan perlu dilakukan peninjauan ulang RTRW khususnya wilayah pesisir Jakarta, termasuk peraturan turunannya yaitu Pergub DKI Jakarta Nomor 206 Tahun 2016," kata dia.

Inti kajian itu dimuat dalam 4 poin yang disampaikan oleh BEM UI sebagai berikut:

1. Menolak penerbitan IMB untuk 932 bangunan di Pulau C dan D Reklamasi Teluk Jakarta yang cacat prosedural.

2. Menuntut Gubernur DKI Jakarta mencabut kembali keputusan penerbitan IMB di Pulau C dan D Reklamasi Teluk Jakarta.

3. Mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk konsisten terhadap sikapnya yang menolak reklamasi, dan berpihak pada masyarakat dan lingkungan pesisir dengan memberikan sanksi administratif berupa perintah pembongkaran bangunan kepada pengembang.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasca-penusukan Wiranto, Nila F Moeloek Kaget Diikuti Ratusan Polisi

Pasca-penusukan Wiranto, Nila F Moeloek Kaget Diikuti Ratusan Polisi

Megapolitan
Tiga Perampok Bercelurit di Bekasi Ditangkap, Dua Pelaku Masih di Bawah Umur

Tiga Perampok Bercelurit di Bekasi Ditangkap, Dua Pelaku Masih di Bawah Umur

Megapolitan
DPRD DKI Sudah Harus Pikirkan Posisi Jakarta manakala Ibu Kota Pindah

DPRD DKI Sudah Harus Pikirkan Posisi Jakarta manakala Ibu Kota Pindah

Megapolitan
Melayani Pasien Kurang Mampu, Ini Syarat untuk Menginap di Rumah Singgah Peduli

Melayani Pasien Kurang Mampu, Ini Syarat untuk Menginap di Rumah Singgah Peduli

Megapolitan
Gelapkan 62 Mobil Seorang Diri, Djeni Raup Rp 2,5 Miliar

Gelapkan 62 Mobil Seorang Diri, Djeni Raup Rp 2,5 Miliar

Megapolitan
Nila F Moeloek: Sebelum ke Pandeglang, Wiranto ke Wamena Masih Aman

Nila F Moeloek: Sebelum ke Pandeglang, Wiranto ke Wamena Masih Aman

Megapolitan
Kronologi Penangkapan Djeni Penggelap 62 Mobil Rental, Licin hingga Harus Dijebak

Kronologi Penangkapan Djeni Penggelap 62 Mobil Rental, Licin hingga Harus Dijebak

Megapolitan
Kembali Jabat Wakil Ketua DPRD DKI, Taufik Janji Selesaikan Lebih Banyak Perda

Kembali Jabat Wakil Ketua DPRD DKI, Taufik Janji Selesaikan Lebih Banyak Perda

Megapolitan
Polisi Sudah Kembalikan Beberapa Mobil yang Digelapkan Djeni

Polisi Sudah Kembalikan Beberapa Mobil yang Digelapkan Djeni

Megapolitan
Napi Remaja Kasus Pembunuhan Dapat Izin Keluar Lapas untuk Daftar Kuliah

Napi Remaja Kasus Pembunuhan Dapat Izin Keluar Lapas untuk Daftar Kuliah

Megapolitan
Dijenguk Arief Yahya, Wiranto Bahas Pariwisata Indonesia

Dijenguk Arief Yahya, Wiranto Bahas Pariwisata Indonesia

Megapolitan
Dijenguk Arief Yahya, Wiranto Tanya Kapan Susunan Kabinet Diumumkan

Dijenguk Arief Yahya, Wiranto Tanya Kapan Susunan Kabinet Diumumkan

Megapolitan
Dulu Sering Mogok dan Terbakar, Kini Bus Zhong Tong Harus Penuhi Standar Transjakarta untuk Beroperasi

Dulu Sering Mogok dan Terbakar, Kini Bus Zhong Tong Harus Penuhi Standar Transjakarta untuk Beroperasi

Megapolitan
Wakil Ketua DPRD dari Gerindra Sebut Dokumen Anggaran Diunggah ke Publik Setelah Matang Dibahas

Wakil Ketua DPRD dari Gerindra Sebut Dokumen Anggaran Diunggah ke Publik Setelah Matang Dibahas

Megapolitan
Marak Kecelakaan Truk dengan Pengendara Motor, Pemkot Tangsel Bakal Kaji Ulang Perwal

Marak Kecelakaan Truk dengan Pengendara Motor, Pemkot Tangsel Bakal Kaji Ulang Perwal

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X