Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[BERITA POPULER] Korban Tewas 22 Mei Diduga Dieksekusi di Tempat Lain | Kisah Mantri Patra yang Meninggal di Pedalaman Papua

Kompas.com - 25/06/2019, 05:30 WIB
Ana Shofiana Syatiri

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Saat kerusuhan 22 Mei 2019, ditemukan sejumlah korban meninggal di jalanan Jakarta. Dugaan baru, korban tewas itu dieksekusi di tempat lain dan didrop di sejumlah titik di Jakarta.

Fakta baru kerusuhan 22 Mei 2019 ini menjadi artikel populer Kompas.com pada Selasa (25/6/2019) pagi. 

Berikut lima berita populer Kompas.com yang layak Anda ketahui:

1. Fakta baru kerusuhan 22 Mei: Korban tewas dieksekusi di tempat lain

SAYA mencermati temuan baru kasus misteri tewasnya 9 orang saat kerusuhan 21-22 Mei lalu. Dari sini, jalan utama untuk mengungkap arah dan tujuan kerusuhan itu diciptakan!

Ada tiga hal yang dapat dicermati dari perkembangan ini. Pertama, lokasi kerusuhan. Kedua, korban anak yang tewas. Ketiga, operasi dan provokasi di "medan kerusuhan".

Ada dugaan, korban tewas dieksekusi di tempat lain lalu “didrop” di tempat kerusuhan. 

Baca selengkapnya di sini.

2. Kisah Mantri Patra, meninggal dalam kesendirian di pedalaman Papua

Foto Almarhum Mantri PatraAntaranews Foto Almarhum Mantri Patra
Seorang petugas medis yang akrab disapa Mantri Patra wafat saat menjalankan tugas di daerah pedalaman Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat.

Bernama Patra Marinna Jauhari, berbekal panggilan hati untuk menyelamatkan mereka yang terpinggir dan terlupakan, membuatnya tak berpikir dua kali ketika mendapat tugas di pedalaman Teluk Wondama.

Sudah empat bulan lebih ia bergumul dengan masyarakat di Kampung Oya, Distrik Naikere, Teluk Wondama.

Dia memilih setia dalam tugas di saat rekan kerjanya pulang dan tak kembali lagi. Dalam kesendirian dia tetap melayani hingga akhirnya ajal menjemput.

Baca selengkapnya di sini.

3. Pria di Bandung tewas dililit ular sanca

Jana, warga Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tewas dililit ular sanca peliharaannya.handout/dok Tribun Jabar Jana, warga Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tewas dililit ular sanca peliharaannya.
Pria bernama Jana (42) asal Kampung Citiru, Desa Padasuka, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tewas akibat dililit ular sanca peliharaannya, Jumat (21/6/2019).

Istri korban, Elah (38), menuturkan, jenazah Jana pertama kali ditemukan oleh anaknya saat hendak ke jamban. Sang anak kaget melihat Jana dalam posisi tengkurap sudah tidak bernyawa di dekat ular sanca.

"Ular yang melilit sepanjang tiga meter," kata Elah di kediamannya, Minggu (23/6/2019).

Elah baru mengetahui bahwa suaminya tewas akibat dililit ular sanca peliharaannya itu pada Jumat sekitar pukul 13.00 atau setelah shalat Jumat. 

Baca selengkapnya di sini.

4. MK percepat pembacaan putusan sengketa Pilpres 2019

Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri), Arief Hidayat (tengah) dan Manahan MP Sitompul (kanan) berbincang saat memimpin sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (20/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari termohon atau dari pihak KPU.ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri), Arief Hidayat (tengah) dan Manahan MP Sitompul (kanan) berbincang saat memimpin sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (20/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari termohon atau dari pihak KPU.
Mahkamah Konstitusi (MK) mempercepat jadwal sidang pleno pengucapan putusan sengketa hasil Pilpres 2019.

Awalnya, sidang pengucapan putusan akan digelar pada Jumat (28/6/2019). Namun, berdasarkan rapat Majelis Hakim, sidang dipercepat satu hari menjadi Kamis (27/6/2019).

"Berdasarkan keputusan rapat permusyawaratan hakim (RPH) hari ini, sidang pleno pengucapan putusan akan digelar pada Kamis, 27 Juni 2019 mulai pukul 12.30 WIB," kata Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono ketika dihubungi Kompas.com, Senin (24/6/2019).

Menurut Fajar, pihaknya juga telah menyampaikan surat panggilan sidang untuk pihak-pihak yang berperkara.

Baca selengkapnya di sini.

5. Mendikbud: Era sekolah favorit telah usai

Mendikbud Muhadjir Effendy memberikan keterangan kepada awak media tentang PPDB 2019 setelah acara rapat kerja dengan Panglima TNI terkait persiapan PLS (Pengenalan Lingkungan Sekolah) di Gedung Kemendikbud, Jakarta (21/6/2019).Dok. Kompas.com Mendikbud Muhadjir Effendy memberikan keterangan kepada awak media tentang PPDB 2019 setelah acara rapat kerja dengan Panglima TNI terkait persiapan PLS (Pengenalan Lingkungan Sekolah) di Gedung Kemendikbud, Jakarta (21/6/2019).
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi kembali meminta masyarakat untuk menerima kebijakan sistem zonasi dalam PPDB 2019. Muhadjir menegaskan kembali bahwa pemerintah ingin menghapus adanya label sekolah favorit yang berkembang di masyarakat.

"Masyarakat ini ada yang memang belum tersosialisasi dan ada yang pura-pura belum tersosialisasi karena dia masih berharap keinginannya bisa terpenuhi. Karena itu, saya mohon masyarakat mulai menyadari bahwa namanya era sekolah favorit itu sudah selesai," ujar Muhadjir di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/6/2019).

Dengan sistem zonasi ini, tidak ada lagi sekolah yang isinya anak-anak dengan kriteria nilai khusus. Sekolah akan diisi oleh siswa yang lebih heterogen.

"Sekolah favorit yang homogen sudah enggak ada lagi, sekarang relatif heterogen," ujar Muhadjir.

Baca selengkapnya di sini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com