3 Rencana Anies Rombak Struktur Dinas di DKI...

Kompas.com - 25/06/2019, 10:47 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta  Anies Baswedan bakal merombak sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau dinas di Pemprov DKI.

Perombakan ini disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian usulan revisi Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah bersama DPRD DKI Jakarta, Senin (24/6/2019).

Dari 42 SKPD yang ada, satu dipecah jadi dua, satu dibubarkan, dan lima diubah namanya.

1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dipisah

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan akan dipidah menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Dinas Kebudayaan.

Baca juga: Anies Usulkan Pemisahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

"Pemisahan urusan kebudayaan dengan urusan pariwisata untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang majemuk melalui penguatan dan pengembangan nilai budaya dan kekeluargaan di tengah kehidupan masyarakat," kata Anies dalam pidatonya, Senin siang.

Anies menilai urusan kebudayaan punya beban kerja dan produktivitas besar dengan tipologi A.

Selain itu, Dinas Kebudayaan dibutuhkan berdiri sendiri untuk menunjang percepatan capaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022.

Adapun urusan pariwisata, akan diubah menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dinas ini akan meningkatkan kewirausahaan yang kreatif, mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan, hingga memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif.

Baca juga: Anies Akan Bubarkan Dinas Perindustrian dan Energi

2. Dinas Perindustrian dan Energi Dibubarkan

Anies juga berencana membubarkan Dinas Perindustrian dan Energi. Menurutnya, rumpun urusan perindustrian lebih dekat dengan urusan usaha kecil menengah dan perdagangan sesuai kebutuhan percepatan capaian target RPJMD 2018-2022.

Urusan energi akan dilimpahkan ke Dinas Lingkungan Hidup atau yang sebelumnya disebut Dinas Kebersihan.

"Dinas Lingkungan Hidup menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Energi dengan pertimbangan integrasi pengembangan energi yang aman dan handal dengan konsep lingkungan hidup yang ramah dan berkelanjutan (sustainable) guna mendukung pengembangan kota," ujarnya. 

Sementara itu, urusan perindustrian masuk ke Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Perdagangan (KUMKMP) DKI.

Baca juga: Anies Akan Ubah Nama Sejumlah Dinas

Nantinya, dinas ini bernama Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan KUKM.

Pertimbangannya, urusan perindustrian lebih dekat dengan rumpun urusan pemerintahan. Selain itu, integrasi kebijakan UMKM dengan industri lebih kecil dirasa lebih tepat.

3. Ganti nama

Selain Disparbud, Dinas LH, dan Dinas KUKMP, Anies juga akan mengganti nomenklatur sejumlah SKPD.

Pertama, Dinas Kehutanan menjadi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.

"Pertimbangannya untuk percepatan peningkatan kualitas dan kuantitas taman dan hutan kota, serta ruang terbuka hijau di wilayah Provinsi DKI Jakarta," kata Anies.

Selain itu, Badan Pajak dan Retribusi Daerah diubah menjadi Badan Pendapatan Daerah. Salah satu pertimbangannya, untuk meluaskan fungsi Badan Pajak.

"Integrasi tata kelola pendapatan antara lain pajak, retribusi, kekayaan yang dipisahkan, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan pendapatan lainnya," kata Anies.

Perubahan nomenklatur ini diharap bisa berlaku paling lambat 2 Januari 2020, atau setelah perda disahkan.

"Dengan perubahan materi muatan dimaksud, perangkat daerah yang tetap berjumlah 42 setelah perubahan diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, optimal, efisien, dan berkualitas dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran," kata Anies.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyelam Berburu Petunjuk Korban Sriwijaya Air: Dari Rosario, Cincin, Dompet, hingga Ponsel

Penyelam Berburu Petunjuk Korban Sriwijaya Air: Dari Rosario, Cincin, Dompet, hingga Ponsel

Megapolitan
Seluruh Kelurahan di Jakarta Miliki Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Tugu Utara

Seluruh Kelurahan di Jakarta Miliki Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Tugu Utara

Megapolitan
Satpol PP DKI Catat 1.056 Pelanggaran PSBB Saat Akhir Pekan

Satpol PP DKI Catat 1.056 Pelanggaran PSBB Saat Akhir Pekan

Megapolitan
UPDATE 17 Januari: Bertambah 3.395 Kasus, Covid-19 di Jakarta Kini 227.365

UPDATE 17 Januari: Bertambah 3.395 Kasus, Covid-19 di Jakarta Kini 227.365

Megapolitan
Kisah Penggali Kubur Jenazah Covid-19, Antara Rasa Khawatir dan Dedikasi Kerja

Kisah Penggali Kubur Jenazah Covid-19, Antara Rasa Khawatir dan Dedikasi Kerja

Megapolitan
Kematian Akibat Covid-19 di Jakarta Meningkat, Diduga Akibat Nakes yang Mulai Kelelahan

Kematian Akibat Covid-19 di Jakarta Meningkat, Diduga Akibat Nakes yang Mulai Kelelahan

Megapolitan
Lokasi Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 di TPU Srengseng Sawah Segera Penuh

Lokasi Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 di TPU Srengseng Sawah Segera Penuh

Megapolitan
Kekurangan Personil, Jadi Alasan Pelaku Usaha Masih Melanggar PPKM di Kecamatan Cipondoh

Kekurangan Personil, Jadi Alasan Pelaku Usaha Masih Melanggar PPKM di Kecamatan Cipondoh

Megapolitan
Kisah Para Pahlawan Dibalik Evakuasi Sriwijaya Air SJ 182. . .

Kisah Para Pahlawan Dibalik Evakuasi Sriwijaya Air SJ 182. . .

Megapolitan
Jakarta Krisis Covid-19, Pimpinan Komisi E Minta Anies Blusukan Cegah Penularan

Jakarta Krisis Covid-19, Pimpinan Komisi E Minta Anies Blusukan Cegah Penularan

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Tak Merasa Efek Samping Setelah Divaksin Covid-19

Wali Kota Tangerang Tak Merasa Efek Samping Setelah Divaksin Covid-19

Megapolitan
Sopir Ojol Dikeroyok Pengendara Mobil di Kebayoran Lama

Sopir Ojol Dikeroyok Pengendara Mobil di Kebayoran Lama

Megapolitan
Melanggar PPKM, Kafe dan Tempat Fitness di Cipondoh Ditutup

Melanggar PPKM, Kafe dan Tempat Fitness di Cipondoh Ditutup

Megapolitan
Pengendara Motor Kebutan-kebutan di Sekitar Istana, Diberhentikan, Kena Sanksi Push Up

Pengendara Motor Kebutan-kebutan di Sekitar Istana, Diberhentikan, Kena Sanksi Push Up

Megapolitan
Terapkan PSBB, Jakarta Keluar dari 10 Besar Kota Termacet Dunia

Terapkan PSBB, Jakarta Keluar dari 10 Besar Kota Termacet Dunia

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X