Napi Kendalikan Narkoba dari Dalam Penjara, Ditjen PAS Evaluasi Sipir

Kompas.com - 25/06/2019, 14:19 WIB
Kepala BNN Komjen Heru Winarko menunjukkan barang bukti kasus jaringan narkoba yang melibatkan narapidana dalam konferensi pers di Kantor BNN, Selasa (25/6/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKepala BNN Komjen Heru Winarko menunjukkan barang bukti kasus jaringan narkoba yang melibatkan narapidana dalam konferensi pers di Kantor BNN, Selasa (25/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM akan mengevaluasi kinerja para sipir terkait adanya pengendalian peredaran narkoba dari dalam penjara oleh narapidana.

Direktur Keamanan dan Ketertiban Ditjen PAS Kemenkumham Lilik Sujandi menyatakan, pengendalian narkoba dari dalam penjara bisa terjadi akibat kelengahaan ataupun kesengajaan para sipir.

"Memang bisa saja ada oknum pegawai atau kelengahan pegawai karena kan pintu ini kan yang jaga sipir juga. Nah ini yang akan segera dievaluasi," kata Lilik di Kantor BNN, Selasa (25/6/2019).

Baca juga: BNN Ungkap Jaringan Narkoba yang Dikendalikan Napi dari Lapas


Lilik mengemukakan, sipir yang terbukti terlibat dalam peredaran narkoba dapat dikenakan sanksi pidana. Namun, sipir yang lengah hanya diberikan teguran dan pembinaan.

Ia menambahkan, pihaknya akan bekerja sama dengan sejumlah pihak terkait seperti BNN guna mengungkap jaringan narkoba yang masuk ke dalam penjara.

"Kami tentu melakukan penguatan juga evaluasi kalau memang ada pihak-pihak dari manajemen lapas menghalangi atau mempersulit penyelidikan. Tapi kalau terkait dengan memudahkan pengungkapan saya kira memang harus kerja sama," ujar Lilik.

BNN telah mengungkap jaringan narkoba yang dikendalikan oleh seorang narapidana berinisial HE dengan barang bukti 27.000 ekstasi dan 1 kg sabu-sabu. Selain HE, BNN juga menangkap tiga tersangka lainnya yaitu AC, BS, dan WS.

Pihak Ditjen PAS bersama BNN tengah mendalami keterlibatan sipir dalam kasus tersebut.

"Kami juga kan masih menunggu hasil penyelidikan seperti apa, kan harus asas praduga tidak bersalah juga. Tapi dalam manajemen kami akan turun untuk melakukan peringatan," kata Lilik.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekda DKI Pastikan Anggota TGUPP yang Rangkap Jabatan Akan Diberhentikan

Sekda DKI Pastikan Anggota TGUPP yang Rangkap Jabatan Akan Diberhentikan

Megapolitan
Kepada Polisi, Ibu di Kedoya Mengaku Tak Tahu Bayi Berusia 40 Hari Belum Bisa Mencerna Pisang

Kepada Polisi, Ibu di Kedoya Mengaku Tak Tahu Bayi Berusia 40 Hari Belum Bisa Mencerna Pisang

Megapolitan
Warga Kampung Mampangan Depok Temukan Ular Sanca 3 Meter di Bantaran Kali

Warga Kampung Mampangan Depok Temukan Ular Sanca 3 Meter di Bantaran Kali

Megapolitan
Anggaran TGUPP Dipangkas untuk 50 Orang, Fraksi PDI-P Anggap Masih Terlalu Banyak

Anggaran TGUPP Dipangkas untuk 50 Orang, Fraksi PDI-P Anggap Masih Terlalu Banyak

Megapolitan
Pemprov DKI Anggarkan Rp 170 Miliar untuk Revitalisasi Terminal Kampung Rambutan

Pemprov DKI Anggarkan Rp 170 Miliar untuk Revitalisasi Terminal Kampung Rambutan

Megapolitan
Jualan di Bahu Jalan, PKL Senen Merasa Tak Ganggu Lalu Lintas

Jualan di Bahu Jalan, PKL Senen Merasa Tak Ganggu Lalu Lintas

Megapolitan
Bayi Berusia 40 Hari di Kedoya Meninggal karena Tersedak Pisang yang Diberikan Ibunya

Bayi Berusia 40 Hari di Kedoya Meninggal karena Tersedak Pisang yang Diberikan Ibunya

Megapolitan
DPRD DKI Terbelah Soal TGUPP, PDI-P dan PSI Menolak, Gerindra dan PAN Mendukung

DPRD DKI Terbelah Soal TGUPP, PDI-P dan PSI Menolak, Gerindra dan PAN Mendukung

Megapolitan
Diusulkan untuk Gaji 67 Anggota, Anggaran TGUPP Dipangkas Hanya Buat 50 Orang

Diusulkan untuk Gaji 67 Anggota, Anggaran TGUPP Dipangkas Hanya Buat 50 Orang

Megapolitan
PKL Senen Akan Direlokasi, Pemkot Jakpus Diminta Sosialisasi ke Masyarakat

PKL Senen Akan Direlokasi, Pemkot Jakpus Diminta Sosialisasi ke Masyarakat

Megapolitan
Ada Permainan Tradisional Betawi dan Area Outbond di Taman Tomang Rawa Kepa

Ada Permainan Tradisional Betawi dan Area Outbond di Taman Tomang Rawa Kepa

Megapolitan
Perusahaan Patungan PT KAI dan PT MRT Jakarta Bertugas Kelola Kawasan Transit hingga Tiketing

Perusahaan Patungan PT KAI dan PT MRT Jakarta Bertugas Kelola Kawasan Transit hingga Tiketing

Megapolitan
Dishub Sebut Penutupan Lay Bay Stasiun Bekasi oleh PT KAI Tanpa Kajian Matang

Dishub Sebut Penutupan Lay Bay Stasiun Bekasi oleh PT KAI Tanpa Kajian Matang

Megapolitan
Sidang Eksepsi Kasus 'Ikan Asin' Akan Digelar Tahun Depan

Sidang Eksepsi Kasus "Ikan Asin" Akan Digelar Tahun Depan

Megapolitan
Lay Bay Ditutup, Angkot dan Ojol Bakal Dilarang Ngetem di Depan Stasiun Bekasi?

Lay Bay Ditutup, Angkot dan Ojol Bakal Dilarang Ngetem di Depan Stasiun Bekasi?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X