Alasan DKI Tak Terapkan Zonasi Murni dalam PPDB

Kompas.com - 25/06/2019, 20:23 WIB
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Ratiyono memberikan makanan kepada murid SD 03 dan 04 Penjaringan dalam rangka launching program Pemberian Penyediaaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS), Rabu (27/3/2019). Dokumen Pemkot Jakarta UtaraKepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Ratiyono memberikan makanan kepada murid SD 03 dan 04 Penjaringan dalam rangka launching program Pemberian Penyediaaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS), Rabu (27/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Ratiyono mengeklaim pihaknya tak melenceng dari Permendikbud 51/2018 terkait penerapan jalur zonasi murni dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Ia tak masalah jika peserta didik bersekolah jauh dari rumah mereka.

"DKI kan bisa dari mana saja. Orang sekarang aja ada Transjakarta, ada busway ada MRT. Tidak masalah berangkat pagi. Anak (dari) Fatmawati boleh sekolah di Dukuh Atas," kata Ratiyono, Selasa (25/6/2019).

Menurut Ratiyono, pihaknya tetap menerapkan jalur zonasi. Sebab, ia menganggap jalur khusus domisili Jakarta juga termasuk sistem zonasi.

Baca juga: DKI Dinilai Bisa Jalankan PPDB Zonasi Murni

"Hanya kami bagi ada zonasi kelurahan, ada zonasi tingkat provinsi, semua kan zonasi. Tapi anak DKI ada zonasi diperluas begitu. DKI kan gampang dijangkau," kata dia.

Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh Nugroho sebelumnya menilai Pemprov DKI Jakarta harusnya bisa menerapkan PPDB dengan jalur zonasi murni. Sayangnya, DKI tak menerapkan sistem itu tahun ini.

"Karena kualitas pendidikan sudah merata, anggaran besar, Jakarta seharusnya bisa melakukan zonasi sesuai Permendikbud 51/2018," kata Teguh, Selasa.

Menurut Teguh, zonasi murni pantas diterapkan di DKI yang sekolahnya bagus dan merata. Apalagi, jalur afirmasi dan jalur inklusi bagi siswa dari keluarga kurang mampu tak terlalu diminati.

"Harusnya tidak perlu lagi sistem zonasi yang berlapis dengan afirmasi dan khusus teman-teman anak pengemudi Jak Lingko. Ini kan tidak terlalu diminati," ujar Teguh.

Jalur zonasi murni yang diamanatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah dengan menghitung jarak tempat tinggal peserta didik dari sekolah.

Sementara zonasi yang diterapkan DKI tidak murni mengukur jarak rumah ke sekolah. Penerapan sistem zonasi di DKI berdasarkan wilayah. Untuk satu sekolah, zonasinya bisa meliputi beberapa kelurahan di sekitarnya.

Selain itu, PPDB di DKI Jakarta juga masih mempertimbangan hasil nilai UN.

Baca juga: Kalla Minta Pemerintah Daerah Siapkan Infrastruktur untuk Sistem Sekolah Zonasi

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

7.666 Orang Ajukan SIKM, Hanya 1.422 yang Disetujui

7.666 Orang Ajukan SIKM, Hanya 1.422 yang Disetujui

Megapolitan
Kepala Bocah WNA Tersangkut di Besi Teralis, Dibebaskan Petugas Damkar

Kepala Bocah WNA Tersangkut di Besi Teralis, Dibebaskan Petugas Damkar

Megapolitan
Siapkan New Normal, Kabupaten Tangerang Izinkan Tempat Ibadah Dibuka

Siapkan New Normal, Kabupaten Tangerang Izinkan Tempat Ibadah Dibuka

Megapolitan
Dua Hari, 160 Kendaraan dari Luar Kota Dipaksa Putar Balik Saat Hendak Masuk Jaksel

Dua Hari, 160 Kendaraan dari Luar Kota Dipaksa Putar Balik Saat Hendak Masuk Jaksel

Megapolitan
Warga Cempaka Putih Timur Panen Bersama Sayuran Hidroponik di Tengah PSBB

Warga Cempaka Putih Timur Panen Bersama Sayuran Hidroponik di Tengah PSBB

Megapolitan
Sopir Bajaj Jadi Tersangka Terkait Tabrakan dengan Bus Transjakarta di Pademangan

Sopir Bajaj Jadi Tersangka Terkait Tabrakan dengan Bus Transjakarta di Pademangan

Megapolitan
Masuk Jakarta Tanpa SKIM, 4 Warga Lenteng Agung Karantina Mandiri, Rumah Dipasang Stiker

Masuk Jakarta Tanpa SKIM, 4 Warga Lenteng Agung Karantina Mandiri, Rumah Dipasang Stiker

Megapolitan
THR TGUPP Tak Dipangkas, Ketua Komisi A DPRD: Ini soal Empati

THR TGUPP Tak Dipangkas, Ketua Komisi A DPRD: Ini soal Empati

Megapolitan
Pemkot Bekasi Bagikan Masker Kain ke Seluruh Tempat Ibadah yang Boleh Beroperasi

Pemkot Bekasi Bagikan Masker Kain ke Seluruh Tempat Ibadah yang Boleh Beroperasi

Megapolitan
Periode PSBB Jawa Barat dan Depok Beda, Asosiasi Mal Bingung

Periode PSBB Jawa Barat dan Depok Beda, Asosiasi Mal Bingung

Megapolitan
Dari Tegal, 4 Warga Lenteng Agung Masuk Jakarta Tanpa SIKM, Lurah Bingung

Dari Tegal, 4 Warga Lenteng Agung Masuk Jakarta Tanpa SIKM, Lurah Bingung

Megapolitan
Asosiasi: Mal di Depok Buka jika PSBB Selesai

Asosiasi: Mal di Depok Buka jika PSBB Selesai

Megapolitan
171.046 Kendaraan Menuju Jakarta Dalam 3 Hari Arus Balik Lebaran

171.046 Kendaraan Menuju Jakarta Dalam 3 Hari Arus Balik Lebaran

Megapolitan
Penjelasan BKD soal Pemotongan Tunjangan PNS DKI Terkait Pandemi Covid-19

Penjelasan BKD soal Pemotongan Tunjangan PNS DKI Terkait Pandemi Covid-19

Megapolitan
Simak Jadwal PPDB SD dan SMP Tahun Ajaran 2020-2021 di Kota Tangerang

Simak Jadwal PPDB SD dan SMP Tahun Ajaran 2020-2021 di Kota Tangerang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X