Bestari Ingatkan Anies, Perda Reklamasi Diamanatkan Undang-undang

Kompas.com - 25/06/2019, 23:15 WIB
Tanda-tanda pengerjaan proyek di Pulau D, pesisir hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Kamis (13/6/2019). KOMPAS.com/Vitorio MantaleanTanda-tanda pengerjaan proyek di Pulau D, pesisir hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Kamis (13/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal pentingnya peraturan daerah (perda) reklamasi sebelum terbitnya izin mendirikan bangunan (IMB).

Ia menyebut keberadaan perda diamanatkan undang-undang.

"Yang jelas adalah bahwa mandat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 jelas sebelum you memanfaatkan zona, maka harus Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) kelar dulu. Karena membelah bagian, ekonomi, konservasi, kemudian alur laut kepulauan, dan kepentingan strategis lainnya," kata Bestari, Selasa (25/6/2019).

Baca juga: Anies Sebal Pergub Reklamasi Dikebut Sebelum Dirinya Dilantik

Bestari menyayangkan, alih-alih memperbaiki Raperda RZWP3K, Anies malah mencabutnya pada 2017 dan belum mengembalikannya hingga kini.

Padahal, bisa saja perda mengakomodasi Pergub No 206/2016 yang sudah diterbitkan terlebih dahulu.

"Kan itu ditarik, kalau mau disempurnakan, ya ini sudah 1,5 tahun kapan mau dikembalikan? Supaya kawan-kawan DPRD bisa kembali membahas," ujarnya. 

Baca juga: Anies Belum Bahas Kontribusi Tambahan Reklamasi yang Digagas Ahok

Penyusunan RZWP3K merupakan amanat dari tiga undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Ketiga undang-undang tersebut mengamanatkan pentingnya penyusunan RZWP3K yang kemudian akan menjadi dasar dalam pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Sebelumnya, Anies menyebut pihak yang menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) Pulau  Reklamasi cerdik.

Baca juga: Menurut Kalla, Langkah Gubernur DKI Terbitkan IMB di Pulau Reklamasi Realistis

Pergub itu diketahui diterbitkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Anies merasa kesal dengan terbitnya Pergub Nomor 206 Tahun 2016. Sebab, pergub itu membuatnya harus menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) bangunan di Pulau D hasil reklamasi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

4 Truk Terlibat Kecelakaan di Bekasi, Kemarin

4 Truk Terlibat Kecelakaan di Bekasi, Kemarin

Megapolitan
Melunaknya Fraksi Nasdem DPRD DKI: Dulu Tukang Kritik, Kini Terus Dukung Kebijakan Anies

Melunaknya Fraksi Nasdem DPRD DKI: Dulu Tukang Kritik, Kini Terus Dukung Kebijakan Anies

Megapolitan
Polisi Harus Pasang Pelang 100 Meter Sebelum Titik Operasi Zebra

Polisi Harus Pasang Pelang 100 Meter Sebelum Titik Operasi Zebra

Megapolitan
Beragam Komentar Relawan Saat Prabowo Masuk Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Beragam Komentar Relawan Saat Prabowo Masuk Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Megapolitan
Titik Operasi Zebra Jaya adalah Lokasi Rawan Kecelakaan dan Pelanggaran

Titik Operasi Zebra Jaya adalah Lokasi Rawan Kecelakaan dan Pelanggaran

Megapolitan
Tim Elang Laut Amankan 5 Pak Ogah dan Pemalak Sopir Truk

Tim Elang Laut Amankan 5 Pak Ogah dan Pemalak Sopir Truk

Megapolitan
3 Preman di Cakung yang Terekam Video Palak Sopir Truk Akhirnya Ditangkap

3 Preman di Cakung yang Terekam Video Palak Sopir Truk Akhirnya Ditangkap

Megapolitan
Kronologi Penangkapan Majikan yang Aniaya ART di Cengkareng

Kronologi Penangkapan Majikan yang Aniaya ART di Cengkareng

Megapolitan
PUPR Serahkan Rusunawa Pasar Rumput ke Pemprov DKI Akhir 2019

PUPR Serahkan Rusunawa Pasar Rumput ke Pemprov DKI Akhir 2019

Megapolitan
Operasi Zebra Jaya Digelar Lagi, Ada 12 Jenis Pelanggaran yang Akan Ditindak

Operasi Zebra Jaya Digelar Lagi, Ada 12 Jenis Pelanggaran yang Akan Ditindak

Megapolitan
Pemprov DKI Kaji Tarif Sewa Rusunawa Pasar Rumput

Pemprov DKI Kaji Tarif Sewa Rusunawa Pasar Rumput

Megapolitan
BMKG: Suhu di Jakarta Diprediksi 35 Derajat Celsius, Waspada Angin Kencang

BMKG: Suhu di Jakarta Diprediksi 35 Derajat Celsius, Waspada Angin Kencang

Megapolitan
Demokrat dan PKS Bentuk Koalisi Hadapi Pilkada Tangsel 2020

Demokrat dan PKS Bentuk Koalisi Hadapi Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Pak Ogah di Cilincing Bisa Dapat Rp 80.000 Dalam Dua Jam

Pak Ogah di Cilincing Bisa Dapat Rp 80.000 Dalam Dua Jam

Megapolitan
Setelah 16 Jam, Truk Overload yang Terguling di Tol Jakarta-Cikampek Berhasil Dipindahkan

Setelah 16 Jam, Truk Overload yang Terguling di Tol Jakarta-Cikampek Berhasil Dipindahkan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X