Bestari Ingatkan Anies, Perda Reklamasi Diamanatkan Undang-undang

Kompas.com - 25/06/2019, 23:15 WIB
Tanda-tanda pengerjaan proyek di Pulau D, pesisir hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Kamis (13/6/2019). KOMPAS.com/Vitorio MantaleanTanda-tanda pengerjaan proyek di Pulau D, pesisir hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Kamis (13/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal pentingnya peraturan daerah (perda) reklamasi sebelum terbitnya izin mendirikan bangunan (IMB).

Ia menyebut keberadaan perda diamanatkan undang-undang.

"Yang jelas adalah bahwa mandat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 jelas sebelum you memanfaatkan zona, maka harus Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) kelar dulu. Karena membelah bagian, ekonomi, konservasi, kemudian alur laut kepulauan, dan kepentingan strategis lainnya," kata Bestari, Selasa (25/6/2019).

Baca juga: Anies Sebal Pergub Reklamasi Dikebut Sebelum Dirinya Dilantik

Bestari menyayangkan, alih-alih memperbaiki Raperda RZWP3K, Anies malah mencabutnya pada 2017 dan belum mengembalikannya hingga kini.

Padahal, bisa saja perda mengakomodasi Pergub No 206/2016 yang sudah diterbitkan terlebih dahulu.

"Kan itu ditarik, kalau mau disempurnakan, ya ini sudah 1,5 tahun kapan mau dikembalikan? Supaya kawan-kawan DPRD bisa kembali membahas," ujarnya. 

Baca juga: Anies Belum Bahas Kontribusi Tambahan Reklamasi yang Digagas Ahok

Penyusunan RZWP3K merupakan amanat dari tiga undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Ketiga undang-undang tersebut mengamanatkan pentingnya penyusunan RZWP3K yang kemudian akan menjadi dasar dalam pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Sebelumnya, Anies menyebut pihak yang menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) Pulau  Reklamasi cerdik.

Baca juga: Menurut Kalla, Langkah Gubernur DKI Terbitkan IMB di Pulau Reklamasi Realistis

Pergub itu diketahui diterbitkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Anies merasa kesal dengan terbitnya Pergub Nomor 206 Tahun 2016. Sebab, pergub itu membuatnya harus menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) bangunan di Pulau D hasil reklamasi.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panitia Pemilihan Wagub DKI Ditetapkan, Berikut Daftar Nama Anggota dan Tugasnya

Panitia Pemilihan Wagub DKI Ditetapkan, Berikut Daftar Nama Anggota dan Tugasnya

Megapolitan
Koalisi PKS dan Golkar di Pilkada Depok 2020 Bakal Terjadi?

Koalisi PKS dan Golkar di Pilkada Depok 2020 Bakal Terjadi?

Megapolitan
Kronologi Pelecehan Seksual Mahasiswi UI di Lingkungan Kampus

Kronologi Pelecehan Seksual Mahasiswi UI di Lingkungan Kampus

Megapolitan
Uji Coba Aspal Formula E Selesai, Komisi Pengarah Ingatkan soal Syarat yang Belum Dipenuhi

Uji Coba Aspal Formula E Selesai, Komisi Pengarah Ingatkan soal Syarat yang Belum Dipenuhi

Megapolitan
Polisi Tetapkan Pengemudi yang Tabrak Ibu Hamil di Palmerah sebagai Tersangka

Polisi Tetapkan Pengemudi yang Tabrak Ibu Hamil di Palmerah sebagai Tersangka

Megapolitan
Pengendara Mobil yang Tabrak Ibu Hamil hingga Tewas Diduga Kaget dan Salah Injak Pedal

Pengendara Mobil yang Tabrak Ibu Hamil hingga Tewas Diduga Kaget dan Salah Injak Pedal

Megapolitan
Mahasiswi UI Korban Pelecehan Seksual di Kampusnya Berani Bicara meski Dihantui Trauma

Mahasiswi UI Korban Pelecehan Seksual di Kampusnya Berani Bicara meski Dihantui Trauma

Megapolitan
Laporkan Pelecehan Seksual yang Menimpanya, Mahasiswi UI Malah Disalahkan Petugas Keamanan

Laporkan Pelecehan Seksual yang Menimpanya, Mahasiswi UI Malah Disalahkan Petugas Keamanan

Megapolitan
Pulang Kuliah Sore, Mahasiswi UI Alami Pelecehan Seksual di Kampusnya

Pulang Kuliah Sore, Mahasiswi UI Alami Pelecehan Seksual di Kampusnya

Megapolitan
Pemkot Bekasi Minta Kementerian LH Kaji Ulang Amdal KCIC

Pemkot Bekasi Minta Kementerian LH Kaji Ulang Amdal KCIC

Megapolitan
Kapolres Jakbar: Kami Tidak Menargetkan Artis atau Figur Publik dalam Kasus Narkoba

Kapolres Jakbar: Kami Tidak Menargetkan Artis atau Figur Publik dalam Kasus Narkoba

Megapolitan
Tanam Pohon Ganja di Indekos, Supermen dan Temannya Diringkus Polisi

Tanam Pohon Ganja di Indekos, Supermen dan Temannya Diringkus Polisi

Megapolitan
Cegah Banjir, 9 Stasiun MRT Fase 2 Akan Dipasangi Panel Pelindung

Cegah Banjir, 9 Stasiun MRT Fase 2 Akan Dipasangi Panel Pelindung

Megapolitan
Proyek Tol Kalimalang hingga KCIC Dinilai Kurangi Jumlah RTH di Bekasi

Proyek Tol Kalimalang hingga KCIC Dinilai Kurangi Jumlah RTH di Bekasi

Megapolitan
Menhub Prihatin Ribuan Jamaah Umrah Batal Berangkat

Menhub Prihatin Ribuan Jamaah Umrah Batal Berangkat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X