Kekesalan Anies terhadap Pergub Reklamasi Peninggalan Ahok

Kompas.com - 26/06/2019, 08:25 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merasa kesal dengan Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) Pulau  Reklamasi yang diterbitkan pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok).

Pergub itu membuatnya harus menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) bangunan di Pulau D hasil  reklamasi.

Menurut Anies, pembuat pergub tersebut cerdik. Pergub dan semua hal soal reklamasi dikebut sebelum dirinya menjabat sebagai gubernur.

Selain pergub, kata Anies, sertifikat pengelolaan lahan (HPL) dan hak guna bangunan (HGB) juga terbit sebelum dia menjabat. Bahkan, 17 pulau reklamasi yang direncanakan dibangun sudah masuk dalam peta rencana tata ruang wilayah (RTRW) Jakarta.


"Menurut saya, yang mengerjakan ini semua cerdik, serius, dan itu semua dikerjakan dikebut sebelum saya mulai kerja. Ini yang bikin sebal," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (25/6/2019).

Baca juga: Anies Sebal Pergub Reklamasi Dikebut Sebelum Dirinya Dilantik

Anies juga kesal karena merasa Pemprov DKI tidak berperan sebagai regulator dalam proyek reklamasi. Dalam proyek reklamasi, lanjut Anies, Pemprov DKI berperan sebagai pihak yang terlibat perjanjian kerja sama dengan pengembang.

Menurutnya, perjanjian kerja sama itu mengatur kewajiban pengembang reklamasi dan Pemprov DKI.

Salah satunya, Pemprov DKI harus memberikan semua perizinan sepanjang pihak pelaksana reklamasi menunaikan kewajibannya.

"Dalam urusan lain, Pemprov DKI tuh regulator, tapi dalam urusan reklamasi, Pemprov DKI dengan swasta posisinya sebagai pihak yang terlibat di dalam perjanjian kerja sama, dan saya tidak pernah membuat perjanjian kerja sama itu," kata Anies.

Suasana di Pulau D, pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Kamis (13/6/2019).KOMPAS.com/Vitorio Mantalean Suasana di Pulau D, pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Penerbitan IMB

Meskipun tidak membuat perjanjian itu, Anies sebagai gubernur tetap terikat perjanjian tersebut. Setelah pengembang memenuhi kewajibannya, Pemprov DKI harus memberikan izin, termasuk IMB.

Anies menjelaskan, sertifikat HPL, Pergub Nomor 206 Tahun 2016, dan sertifikat HGB, membuat pengembang mulai mendirikan bangunan di pulau reklamasi sesuai dengan PRK.

Baca juga: Bestari Ingatkan Anies, Perda Reklamasi Diamanatkan Undang-undang

Namun, pengembang tidak mengurus IMB. Pemprov DKI pun menyegel bangunan-bangunan yang tidak berizin itu pada 2018.

Pemprov DKI tak bisa membongkar bangunan-bangunan itu karena pembangunannya sesuai PRK. Pembongkaran bangunan hanya bisa dilakukan jika tak sesuai PRK.

"Karena pelanggarannya adalah soal IMB, saya tidak membongkar gedung-gedung itu, bangunan itu, sebagai ketaatan pada prinsip hukum tata ruang dan kepastian atas aturan," ucap Anies.

Saat Pemprov DKI menyegel bangunan itu, Anies menyebut, pengembang menaati semua aturan dengan mengikuti persidangan dan membayar denda.

Setelah semua ketentuan ditaati dan pengembang mengajukan IMB, Pemprov DKI mau tak mau harus menerbitkan IMB tersebut. Ada 932 bangunan di Pulau D hasil reklamasi yang IMB-nya diterbitkan Pemprov DKI dengan dasar Pergub Nomor 2016 Tahun 2016.

"Kalau tidak ada Pergub 206, maka tidak ada nih urutan masalah (penerbitan IMB) seperti sekarang ini," tuturnya.

Baca juga: Anies Belum Bahas Kontribusi Tambahan Reklamasi yang Digagas Ahok

Tak bisa cabut pergub

Meskipun kesal pada Pergub Nomor 2016 Tahun 2016, Anies mengaku tak bisa merevisi atau mencabutnya. Sebab, pergub itu terkait dengan tata ruang.

"Kalau pergubnya dicabut bisa enggak itu? Nah ini hukum tata ruang, prinsip dasar, tidak berlaku surut. Sekarang bayangkan, Anda bikin rumah mengikuti aturan tata ruang, terus tiga tahun kemudian, pemerintah membuat aturan, tempat yang Anda buat rumah itu dijadikan lahan hijau, lalu rumah Anda dibongkar, enggak bisa," ujar Anies.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok di rumah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (30/4/2019).KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFAR Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok di rumah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (30/4/2019).

Kata Ahok

Ahok merasa heran dengan sikap Anies yang menyalahkan pergub yang dibuatnya. Ahok menegaskan, pergub itu tak membuat Pemprov DKI bisa menerbitkan IMB.

"Kalau pergub aku (Pergub Nomor 206 Tahun 2016) bisa terbitkan IMB reklamasi, sudah lama aku terbitkan IMB," kata Ahok, Rabu pekan lalu.

Ahok menjelaskan, saat itu ia tidak bisa menerbitkan IMB lantaran masih menunggu rampungnya perda reklamasi yang tengah disusun DPRD DKI.

Menurut Ahok, Anies tak sepantasnya menyalahkan dirinya atas kritik terhadap penerbitan IMB. Ahok merasa dikambinghitamkan soal penerbitan IMB di pulau reklamasi itu.

"Anies satu pihak ubah pergub aku yang menurut aku itu institusi (kewenangan) gubernur juga. Satu pihak mau kambinghitamkan aku soal pergub yang mau dia pakai dengan memanfaatkan celah hukum istilahnya," ujar Ahok.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mini Bus Menyerempet Truk di Kemayoran, Satu Orang Tewas

Mini Bus Menyerempet Truk di Kemayoran, Satu Orang Tewas

Megapolitan
Suara Letusan Terdengar 5 Kali Usai Laga Persija Vs PSIS di Bekasi

Suara Letusan Terdengar 5 Kali Usai Laga Persija Vs PSIS di Bekasi

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Gelar Lenong Betawi Secara Rutin di Balai Kota

Pemprov DKI Akan Gelar Lenong Betawi Secara Rutin di Balai Kota

Megapolitan
3 Rumah Sakit Tangani Korban Kecelakaan Maut Tol Jagorawi

3 Rumah Sakit Tangani Korban Kecelakaan Maut Tol Jagorawi

Megapolitan
Anies: Masyarakat Betawi di Luar Harus Jadi Tamu Memesona...

Anies: Masyarakat Betawi di Luar Harus Jadi Tamu Memesona...

Megapolitan
Pengamat: Jalan Berbayar Lebih Efektif Kurangi Macet Ketimbang Ganjil Genap

Pengamat: Jalan Berbayar Lebih Efektif Kurangi Macet Ketimbang Ganjil Genap

Megapolitan
Kata Pengamat soal 'Keanehan' Trotoar Kalimalang yang Berada di Tengah Jalan

Kata Pengamat soal "Keanehan" Trotoar Kalimalang yang Berada di Tengah Jalan

Megapolitan
Terpapar Asap Karhutla, Kondisi Udara di Palembang Masuk ke Level Berbahaya

Terpapar Asap Karhutla, Kondisi Udara di Palembang Masuk ke Level Berbahaya

Megapolitan
Rumah Tinggal Terbakar akibat Regulator Tabung Gas Bocor

Rumah Tinggal Terbakar akibat Regulator Tabung Gas Bocor

Megapolitan
Ban Pecah Diduga Penyebab Kecelakaan Maut di Tol Jagorawi

Ban Pecah Diduga Penyebab Kecelakaan Maut di Tol Jagorawi

Megapolitan
Anies Perintahkan Wali Kota Jaktim Perbaiki Trotoar Kalimalang yang Berada di Tengah Jalan

Anies Perintahkan Wali Kota Jaktim Perbaiki Trotoar Kalimalang yang Berada di Tengah Jalan

Megapolitan
Pengendara Keluhkan Trotoar Kalimalang yang Berada di Tengah Jalan

Pengendara Keluhkan Trotoar Kalimalang yang Berada di Tengah Jalan

Megapolitan
Pakai Masker, Warga Bentangkan Spanduk 'Riau Dibakar Bukan Terbakar' di CFD

Pakai Masker, Warga Bentangkan Spanduk "Riau Dibakar Bukan Terbakar" di CFD

Megapolitan
Bunga Langka Rafflesia Patma Koleksi Kebun Raya Bogor Kembali Mekar

Bunga Langka Rafflesia Patma Koleksi Kebun Raya Bogor Kembali Mekar

Megapolitan
DKI Siapkan Jalur Sepeda, Anies Targetkan Rampung Akhir 2019

DKI Siapkan Jalur Sepeda, Anies Targetkan Rampung Akhir 2019

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X