Perombakan SKPD DKI Jakarta di Tengah Kekosongan Pejabat

Kompas.com - 26/06/2019, 10:24 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal merombak sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau dinas di Pemprov DKI.

Rencana perombakan itu disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian usulan revisi Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah bersama DPRD DKI Jakarta, Senin (24/6/2019). Dari 42 SKPD yang ada, satu dipecah jadi dua, satu dibubarkan, dan lima diubah namanya.

Terkait perubahan itu, Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengingatkan Anies soal kekosongan pimpinan SKPD. Nyaris dua tahun setelah Anies menjabat, masih ada SKPD yang dipimpin pelaksana tugas. Contohnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan.

Baca juga: 3 Rencana Anies Rombak Struktur Dinas di DKI...

"Itu kan kembali lagi kepada kurang cepatnya gubernur menemukan orang atau hampir dua tahun menjabat masih meraba-raba soal potensi dari pada SDM apartur yang ada di Pemprov DKI," ujar Bestari ketika dihubungi wartawan, Selasa (25/6/2019).

Menurut Bestari, kondisi itu lebih mendesak untuk diselesaikan. Sebab, kekosongan pejabat bisa berdampak pada kinerja SKPD yang melambat.

"Mungkin itu salah satu kendala sehingga pejabat enggan melakukan sesuatu karena belum tentu dia yang akan melakukan kebijakan, tetapi kalau terjadi sesuatu dia harus bertanggung jawab," kata Bestari.

Buktinya, kata Bestari, ada pada besarnya sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) tahun lalu. Menurut dia, pada 2018, silpa DKI mencapai Rp 17,4 triliun.

Sementara itu, menurut Pemprov DKI, sejumlah kegagalan ditambah efisiensi menghasilkan silpa mencapai Rp 12 triliun.

"Apa karena pelaksana tugas itu kan bayangkan APBD kita tinggi tapi ternyata silpa kita itu lebih besar dari APBD Sumut," ujar Bestari.

Tak timbulkan kecemburuan

Sementara Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta agar Anies melakukan perombakan dengan adil. Ia meminta tak ada kecemburuan jika jabatan dihilangkan.

"Soal manajemennya, aparaturnya, pokoknya semuanyalah, jangan sampai ada kecemburuan," kata Gembong ketika dihubungi, Selasa.

Baca juga: Anies Akan Ubah Nama Sejumlah Dinas

Menurut Gembong, perombakan terakhir terjadi saat DKI dipimpin pelaksana tugas gubernur Sumarsono. Saat itu, banyak SKPD yang dihapus.

"Nah, ini Pak Anies mau mengubah lagi. Ya kami lihat nanti arahnya beliau," ujarnya.

Gembong mengatakan, fraksinya akan mengkaji terlebih dahulu maksud dan tujuan perombakan SKPD itu.

"Ini pembahasannya akan panjang dan dalam. Bagaimana programnya supaya tetap fokus, efisien, efektif, karena yang terdampak nantinya bukan cuma anggaran. Pasti ada banyak hal yang terdampak," kata Gembong.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPAI Terima 224 Pengaduan Terkait PPDB 2020, Jakarta Terbanyak

KPAI Terima 224 Pengaduan Terkait PPDB 2020, Jakarta Terbanyak

Megapolitan
Warga Bekasi Diimbau Tiadakan Lomba 17-an

Warga Bekasi Diimbau Tiadakan Lomba 17-an

Megapolitan
UPDATE 5 Agustus: 4 Kasus Baru, Covid-19 di Kota Tangerang Jadi 604

UPDATE 5 Agustus: 4 Kasus Baru, Covid-19 di Kota Tangerang Jadi 604

Megapolitan
Kritik Kebijakan Ganjil Genap di Jakarta, F-Gerindra: Kembalikan Saja Sistem WFH

Kritik Kebijakan Ganjil Genap di Jakarta, F-Gerindra: Kembalikan Saja Sistem WFH

Megapolitan
Kemendikbud Minta Pemkot Bekasi Hentikan Simulasi KBM Tatap Muka

Kemendikbud Minta Pemkot Bekasi Hentikan Simulasi KBM Tatap Muka

Megapolitan
Tak Lagi Jabat Sekda Tangsel dan Mundur sebagai ASN, Muhamad Akan Jadi Kader PDI-P

Tak Lagi Jabat Sekda Tangsel dan Mundur sebagai ASN, Muhamad Akan Jadi Kader PDI-P

Megapolitan
Pasien Covid-19: Corona is Real, Kalau Ingin Have Fun Pikir Lagi!

Pasien Covid-19: Corona is Real, Kalau Ingin Have Fun Pikir Lagi!

Megapolitan
Polisi: Pembunuh Perempuan di Margonda Residence Depok Ditangkap di Bekasi

Polisi: Pembunuh Perempuan di Margonda Residence Depok Ditangkap di Bekasi

Megapolitan
Video Anji dan Hadi Pranoto soal Temuan Antibodi Covid-19 Disebut Punya Kepentingan Penjualan Obat Herbal

Video Anji dan Hadi Pranoto soal Temuan Antibodi Covid-19 Disebut Punya Kepentingan Penjualan Obat Herbal

Megapolitan
Total 2.483 Orang Dirawat, Pasien Covid-19 di Jakarta Tebanyak Sejak Awal Pandemi

Total 2.483 Orang Dirawat, Pasien Covid-19 di Jakarta Tebanyak Sejak Awal Pandemi

Megapolitan
Kasus Jenazah Hilang di TPU Karang Bahagia, Polisi Temukan Potongan Tengkorak di Septic Tank

Kasus Jenazah Hilang di TPU Karang Bahagia, Polisi Temukan Potongan Tengkorak di Septic Tank

Megapolitan
Motor Pengantar Tabung Gas Terbakar di Jatinegara

Motor Pengantar Tabung Gas Terbakar di Jatinegara

Megapolitan
Positivity Rate Covid-19 di Jakarta 7,8 Persen Selama Sepekan Terakhir

Positivity Rate Covid-19 di Jakarta 7,8 Persen Selama Sepekan Terakhir

Megapolitan
Penyintas Covid-19 Sebut Mereka yang Abai Protokol Kesehatan sebagai Orang Arogan

Penyintas Covid-19 Sebut Mereka yang Abai Protokol Kesehatan sebagai Orang Arogan

Megapolitan
Jubir Ralat Data, Ada Dua Pegawai PN Jakarta Barat yang Terpapar Covid-19

Jubir Ralat Data, Ada Dua Pegawai PN Jakarta Barat yang Terpapar Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X