Perombakan SKPD DKI Jakarta di Tengah Kekosongan Pejabat

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal merombak sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau dinas di Pemprov DKI.

Rencana perombakan itu disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian usulan revisi Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah bersama DPRD DKI Jakarta, Senin (24/6/2019). Dari 42 SKPD yang ada, satu dipecah jadi dua, satu dibubarkan, dan lima diubah namanya.

Terkait perubahan itu, Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengingatkan Anies soal kekosongan pimpinan SKPD. Nyaris dua tahun setelah Anies menjabat, masih ada SKPD yang dipimpin pelaksana tugas. Contohnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan.

Baca juga: 3 Rencana Anies Rombak Struktur Dinas di DKI...

"Itu kan kembali lagi kepada kurang cepatnya gubernur menemukan orang atau hampir dua tahun menjabat masih meraba-raba soal potensi dari pada SDM apartur yang ada di Pemprov DKI," ujar Bestari ketika dihubungi wartawan, Selasa (25/6/2019).

Menurut Bestari, kondisi itu lebih mendesak untuk diselesaikan. Sebab, kekosongan pejabat bisa berdampak pada kinerja SKPD yang melambat.

"Mungkin itu salah satu kendala sehingga pejabat enggan melakukan sesuatu karena belum tentu dia yang akan melakukan kebijakan, tetapi kalau terjadi sesuatu dia harus bertanggung jawab," kata Bestari.

Buktinya, kata Bestari, ada pada besarnya sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) tahun lalu. Menurut dia, pada 2018, silpa DKI mencapai Rp 17,4 triliun.

Sementara itu, menurut Pemprov DKI, sejumlah kegagalan ditambah efisiensi menghasilkan silpa mencapai Rp 12 triliun.

"Apa karena pelaksana tugas itu kan bayangkan APBD kita tinggi tapi ternyata silpa kita itu lebih besar dari APBD Sumut," ujar Bestari.

Tak timbulkan kecemburuan

Sementara Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta agar Anies melakukan perombakan dengan adil. Ia meminta tak ada kecemburuan jika jabatan dihilangkan.

"Soal manajemennya, aparaturnya, pokoknya semuanyalah, jangan sampai ada kecemburuan," kata Gembong ketika dihubungi, Selasa.

Baca juga: Anies Akan Ubah Nama Sejumlah Dinas

Menurut Gembong, perombakan terakhir terjadi saat DKI dipimpin pelaksana tugas gubernur Sumarsono. Saat itu, banyak SKPD yang dihapus.

"Nah, ini Pak Anies mau mengubah lagi. Ya kami lihat nanti arahnya beliau," ujarnya.

Gembong mengatakan, fraksinya akan mengkaji terlebih dahulu maksud dan tujuan perombakan SKPD itu.

"Ini pembahasannya akan panjang dan dalam. Bagaimana programnya supaya tetap fokus, efisien, efektif, karena yang terdampak nantinya bukan cuma anggaran. Pasti ada banyak hal yang terdampak," kata Gembong.