Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Guru SMA 8 Layani 320 Pendaftar PPDB dalam Satu Hari

Kompas.com - 26/06/2019, 14:56 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMP, SMA, dan SMK di wilayah DKI Jakarta akan berakhir pada Rabu (26/6/2019) sore nanti.

Sejak Senin lalu, sejumlah sekolah negeri di Ibu Kota telah didatangi oleh para warga yang ingin menyekolahkan anak-anaknya, tam terkecuali SMAN 8 Jakarta.

Kepala Sekolah SMAN 8 Jakarta Agusman Anwar mengatakan, ada 320 orang yang melakukan pendaftaran di sekolah yang beralamat di kawasan Bukit Duri itu pada Senin kemarin.

Baca juga: Masih Ada Kesempatan, Hari Ini Terakhir PPDB SMA DKI Jakarta

Guna melayani para pendaftar, semua guru dan karyawan SMAN 8 pun dikerahkan. Berbagai skenario juga disiapkan demi kelancaran proses pendaftaran.

"Kemarin kami siapkan lima loket, seluruh guru dan karyawan juga turun semua. SMAN 8 itu dalam setengah jam bisa melayani 50 orang. Jadi jam 8 dibuka, jam setengah 12 itu sudah melayani 400 orang," kata Agusman kepada Kompas.com.

Menurut Agusman, pihaknya tidak melakukan persiapan khusus menjelang PPDB tahun ini. Sebab, PPDB merupakan ajang yang digelar setiap tahunnya.

Kendati tak punya masalah berarti dalam hal antrean, Agusman mengakui bahwa para petugas masih sering diuji kesabarannya oleh para pendaftar.

Sebab, masih ada pendaftar dari luar DKI yang ngotot mendaftat pada masa zonasi. Padahal, tidak ada kuota yang disediakan bagi calon murid dari luar DKI selama masa zonasi.

Ia mencontohkan, ada seorang warga luar DKI yang datang ke SMAN 8 untuk mendaftar pada Selasa kemarin. Ia ngotot mendaftar saat itu karena mendapat informasi dari salah seorang tetangganya.

"Kita input kan kelihatan, 'Eggak ada jadwal'. Kita panggil supaya dia melihat, 'Iya pak, maaf,' kata dia," ujar Agusman bercerita.

Baca juga: Peserta PPDB di Sumbar yang Tidak Lulus Bisa Mendaftar hingga 3 Kali

Agusman menyampaikan, cerita serupa juga terjadi pada warga yang Kartu Keluarga miliknya bermasalah, tetapi ngotot mengantre tanpa memperbaiki masalah KK-nya terlebih dahulu.

Agusman mengatakan, pihaknya memilih tetap melayani para calon pendaftar untuk menghargai usaha mereka yang sudah menyempatkan waktu untuk mengurus PPDB.

"Kita kan melayani masyarakat, pokoknya kita layani deh. Kita hargai sudah jauh-jauh datang ditolak mentah-mentah, biarkan saja dia ikut mengantre, ikut merasakan," ujar Agusman.

Menurut Agusman, hal itu terjadi karena masih rendahnya literasi warga. Ia mengatakan, sosialisasi sudah digencarkan tetapi ada warga yang enggan membaca pengumuman itu.

"Kita sudah pasang papan pengumuman di depan tapi kayaknya pada enggak baca. Mereka lebih suka dijelasin daripada baca, enggak apa-apa sih, yang penting kita melayani," kata Agusman.

PPDB 2019 jalur zonasi dengan sistem daring (online) untuk jenjang SMA di Provinsi DKI Jakarta dimulai Senin kemarin pukul 08.00 WIB sampai Rabu besok pukul 14.00 WIB.

Baca juga: Ketua DPR Minta Pemerintah Konsisten Terapkan Sistem Zonasi PPDB

PPDB sistem zonasi ini mensyaratkan jarak domisili calon siswa ke sekolah yang akan dipilih dan mempertimbangkan nilai UN jenjang SMP calon siswa agar bisa diterima di sekolah yang dituju.

Sistem komputer akan membuat urutan pemeringkatan siswa secara otomatis sesuai besaran nilai UN dan berdasarkan daya tampung sekolah masing-masing.

Diterima atau tidaknya seorang anak di suatu sekolah ditentukan sesuai zonasi tempat tinggalnya dan jumlah nilai UN diperoleh.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Oknum TNI Diduga Keroyok Preman di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Oknum TNI Diduga Keroyok Preman di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Megapolitan
Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Megapolitan
Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Megapolitan
Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian 'THR Lebaran' untuk Warga Terdampak Bencana

Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian "THR Lebaran" untuk Warga Terdampak Bencana

Megapolitan
Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Megapolitan
Soal Urgensi Beli Moge Listrik untuk Pejabat, Dishub DKI: Targetnya Menekan Polusi

Soal Urgensi Beli Moge Listrik untuk Pejabat, Dishub DKI: Targetnya Menekan Polusi

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 28 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 28 Maret 2024

Megapolitan
Gagal Rekonstruksi karena Sakit, Gathan Saleh Dibawa ke Dokter

Gagal Rekonstruksi karena Sakit, Gathan Saleh Dibawa ke Dokter

Megapolitan
Karyoto Disebut Hentikan Perkara Firli Bahuri Diam-diam, Polda Metro Jaya: Mengada-ada!

Karyoto Disebut Hentikan Perkara Firli Bahuri Diam-diam, Polda Metro Jaya: Mengada-ada!

Megapolitan
9 Tahun Misteri Kasus Kematian Akseyna, Keluarga Tidak Dapat “Update” dari Polisi

9 Tahun Misteri Kasus Kematian Akseyna, Keluarga Tidak Dapat “Update” dari Polisi

Megapolitan
Ammar Zoni Residivis Narkoba 3 Kali, Jaksa Bakal Pertimbangkan Tuntutan Hukuman

Ammar Zoni Residivis Narkoba 3 Kali, Jaksa Bakal Pertimbangkan Tuntutan Hukuman

Megapolitan
Kasus DBD Melonjak, Dinkes DKI Gencarkan Kegiatan “Gerebek PSN” Seminggu Dua Kali

Kasus DBD Melonjak, Dinkes DKI Gencarkan Kegiatan “Gerebek PSN” Seminggu Dua Kali

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Tangsel Hari Ini, 28 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Tangsel Hari Ini, 28 Maret 2024

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Tangerang Hari Ini, 28 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Tangerang Hari Ini, 28 Maret 2024

Megapolitan
Kembangkan 'Food Estate' di Kepulauan Seribu, Pemprov DKI Bakal Perhatikan Keselamatan Lingkungan

Kembangkan "Food Estate" di Kepulauan Seribu, Pemprov DKI Bakal Perhatikan Keselamatan Lingkungan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com