Kompas.com - 26/06/2019, 15:11 WIB
Pajak. ThinkstockPajak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Hanura DPRD DKI Jakarta menyoroti turunnya pendapatan DKI Jakarta tahun 2018. Hanura menyayangkan pendapatan yang diterima DKI tahun 2018 turun jumlahnya.

"Mengapa pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018 mengalami penurunan yang sangat signifikan apabila dibandingkan dengan pendapatan daerah DKI Jakarta pada tahun 2017," kata Syarifuddin saat membacakan pandangan Fraksi Hanura, Rabu (26/6/2019).

Menurut Hanura, pendapatan daerah pada 2018 hanya terealisasi Rp 61,24 triliun dari target Rp 65,81 triliun. DKI hanya mencapai target 93 persen.

Baca juga: Sistem Jemput Bola Pembayaran Pajak, Tingkatkan Pendapatan DKI

Padahal di tahun 2017, pendapatan DKI sebesar Rp 64,13 triliun atau melebihi target Rp 62,51 triliun.

"Hal ini menjadi catatan penting bagi Fraksi Partai Hanura atas kinerja eksekutif terkait realisas pendapatan daerah," ujar Syarifuddin.

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Faisal Syafruddin mengatakan, pada 2017 pendapatan DKI bisa melampaui target karena adanya program pengampunan pajak atau tax amnesty.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tahun 2017 kan ada program tax amnesty, nal itu luar biasa kita dapat penerimaan hampir Rp 2 triliun dari situ," kata Faisal.

Program tax amnesty tak berlanjut di 2018. Itu membuat pendapatan DKI tak setinggi 2017.

"Tapi kalau dikurangi pendapatan dari tax amnesty, pendapatan kita di tahun 2018 sebenarnya lebih besar kok dari 2017," ujar Faisal.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Kirim Surat soal BST Telat Cair, Risma Sindir Perbaikan Data di Jakarta

Anies Kirim Surat soal BST Telat Cair, Risma Sindir Perbaikan Data di Jakarta

Megapolitan
Tak Ada Perubahan, Ini Aturan Lengkap Perpanjangan PPKM Level 4 di Jakarta

Tak Ada Perubahan, Ini Aturan Lengkap Perpanjangan PPKM Level 4 di Jakarta

Megapolitan
Desakan agar Kejaksaan Segera Ungkap Dugaan Korupsi di Dinas Damkar Depok Menguat

Desakan agar Kejaksaan Segera Ungkap Dugaan Korupsi di Dinas Damkar Depok Menguat

Megapolitan
UPDATE: Kasus Baru Covid-19 di Depok Kembali Tembus 1.000

UPDATE: Kasus Baru Covid-19 di Depok Kembali Tembus 1.000

Megapolitan
UPDATE: Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Tambah 248, Pasien Aktif Ada 4.493 Orang

UPDATE: Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Tambah 248, Pasien Aktif Ada 4.493 Orang

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Pengendara Sedan Halangi Ambulans di Pamulang | PPKM Diperpanjang, Jakarta Masih Berstatus Level 4

[POPULER JABODETABEK] Pengendara Sedan Halangi Ambulans di Pamulang | PPKM Diperpanjang, Jakarta Masih Berstatus Level 4

Megapolitan
BMKG: Sebagian Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang Hujan Hari Ini

BMKG: Sebagian Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang Hujan Hari Ini

Megapolitan
PAUD di Cipayung Gelar Belajar Tatap Muka Saat PPKM karena Desakan Orangtua Murid

PAUD di Cipayung Gelar Belajar Tatap Muka Saat PPKM karena Desakan Orangtua Murid

Megapolitan
Vaksinasi Anak di Bekasi Dimulai, Peserta Wajib Bawa Formulir Persetujuan Orang Tua

Vaksinasi Anak di Bekasi Dimulai, Peserta Wajib Bawa Formulir Persetujuan Orang Tua

Megapolitan
PPN Sewa Toko Dihapus, Hippindo Minta PPh Final Sewa Juga Dibebaskan

PPN Sewa Toko Dihapus, Hippindo Minta PPh Final Sewa Juga Dibebaskan

Megapolitan
Guru Dikerahkan Jadi Tenaga Administrasi dalam Vaksinasi Siswa di Jakarta Barat

Guru Dikerahkan Jadi Tenaga Administrasi dalam Vaksinasi Siswa di Jakarta Barat

Megapolitan
Anies Kirim Surat soal BST Telat Cair karena Data Dobel Kemensos, Ini Respons Risma

Anies Kirim Surat soal BST Telat Cair karena Data Dobel Kemensos, Ini Respons Risma

Megapolitan
Terima 47 Aduan soal Pungli, Wali Kota Tangerang: Yang Potong Bansos Kami Tindak

Terima 47 Aduan soal Pungli, Wali Kota Tangerang: Yang Potong Bansos Kami Tindak

Megapolitan
Pemprov DKI Tegaskan Mal Masih Tutup Selama PPKM Level 4 Kecuali untuk Layanan Online

Pemprov DKI Tegaskan Mal Masih Tutup Selama PPKM Level 4 Kecuali untuk Layanan Online

Megapolitan
Volume Kendaraan di 3 Gerbang Tol Arah Jakarta Turun Saat PPKM Level 4

Volume Kendaraan di 3 Gerbang Tol Arah Jakarta Turun Saat PPKM Level 4

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X