Kompas.com - 26/06/2019, 16:09 WIB
Mantan Penasehat KPK Abdullah Hehamahua sesuai aksi massa di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019) KOMPAS.com/ RYANA ARYADITA UMASUGIMantan Penasehat KPK Abdullah Hehamahua sesuai aksi massa di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Lapangan aksi damai di Mahkamah Konstitusi, Abdullah Hahemahua, mengatakan, pihaknya akan melakukan aksi unjuk rasa di MK sesuai aturan undang-undang. Peserta aksi berjanji bubar pada pukul 17.00 WIB.

Mantan Penasihat KPK ini menjamin, aksi ini adalah aksi damai dan jauh dari tindakan anarkistis.

Menurut dia, dalam enam kali unjuk rasa yang dipimpin olehnya, tidak ada kerusuhan yang terjadi.

"Kita pastikan sampai pukul 17.00 bahkan bisa lebih awal lagi ketika orasi-orasi sudah cukup. Shalat berjamaah selesai akan kembali ke rumah masing-masing," kata Abdullah di sekitar MK, Rabu (26/6/2019).

Baca juga: Jelang Sidang Putusan MK, Polisi Razia Kendaraan di Pintu Tol Pandaan-Malang

Ia menyebut bahwa aksi ini merupakan aksi dukungan kepada hakim MK agar mereka tak perlu takut dalam mengambil keputusan.

Mereka pun tidak perlu takut akan tekanan, baik di internal maupun eksternal dalam mengambil keputusan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tujuan utama teman-teman sama saya ke sini memberikan dukungan moril, support kepada anggota MK supaya mereka tidak usah takut, tidak usah khawatir merasa terintimidasi, merasa tertekan. Mereka melaksanakan saja sesuai tupoksi," ucap dia.

Menurut Abdullah, massa yang hadir kali ini berasal dari GNPF, ulama, FPI, Persatuan Alumni 212, Ikatan Keluarga Besar MUI, dan Fraksi Fagma, serta beberapa mahasiswa. 

Hingga pukul 14.50 WIB, massa sudah memenuhi Jalan Medan Merdeka Barat dan melakukan orasi.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian melarang aksi unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi jelang sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2019.

"Saya juga sudah menegaskan kepada Kapolda Metro, kepada Badan Intelijen Kepolisian tidak memberikan izin untuk melaksanakan demo di depan MK," kata Tito di ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2019).

Baca juga: Kapolda Pastikan Tidak Ada Ormas NTB ke Jakarta Jelang Putusan MK

Alasannya, ujar Tito, bahwa aksi unjuk rasa tetap harus menaati sejumlah ketentuan seperti tidak menganggu ketertiban publik.

MK sendiri akan memutuskan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo-Sandiaga pada Kamis (27/6/2019).

Prabowo-Sandiaga menuduh pasangan Joko Widodo-Ma'ruf, sebagai pemenang Pilpres 2019, melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kesulitan Kejar Target Vaksinasi, Pemkot Tangsel Minta Pusat Perbanyak Distribusi Vaksin Covid-19

Kesulitan Kejar Target Vaksinasi, Pemkot Tangsel Minta Pusat Perbanyak Distribusi Vaksin Covid-19

Megapolitan
Wapres Maruf Amin Minta Pemkot Tangerang Vaksinasi 15.000 Orang Per Hari

Wapres Maruf Amin Minta Pemkot Tangerang Vaksinasi 15.000 Orang Per Hari

Megapolitan
Jumlah Pasien Covid-19 Melonjak, RS Islam Jakarta Butuh Tambahan 48 Nakes

Jumlah Pasien Covid-19 Melonjak, RS Islam Jakarta Butuh Tambahan 48 Nakes

Megapolitan
Ini Link Cek Ketersediaan Tempat Tidur Pasien Covid-19 di Jakarta

Ini Link Cek Ketersediaan Tempat Tidur Pasien Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Dinkes DKI: Varian Baru Corona Ditemukan di Jakarta Lebih Menular dan Bergejala Berat

Dinkes DKI: Varian Baru Corona Ditemukan di Jakarta Lebih Menular dan Bergejala Berat

Megapolitan
3 Staf PTSP Positif Covid-19, Kantor Kelurahan Cengkareng Timur Ditutup Sementara

3 Staf PTSP Positif Covid-19, Kantor Kelurahan Cengkareng Timur Ditutup Sementara

Megapolitan
Jakarta Memasuki Fase Genting Covid-19, Lonjakan hingga Antrean Pasien Terjadi di Wisma Atlet

Jakarta Memasuki Fase Genting Covid-19, Lonjakan hingga Antrean Pasien Terjadi di Wisma Atlet

Megapolitan
Dinkes DKI: Pandemi Covid-19 di Jakarta Menuju Tren Mengkhawatirkan

Dinkes DKI: Pandemi Covid-19 di Jakarta Menuju Tren Mengkhawatirkan

Megapolitan
RS Islam Jakarta Terpaksa Tolak Pasien Baru Covid-19 karena Ruang Isolasi Penuh

RS Islam Jakarta Terpaksa Tolak Pasien Baru Covid-19 karena Ruang Isolasi Penuh

Megapolitan
Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RSUD Kota Tangerang Penuh

Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RSUD Kota Tangerang Penuh

Megapolitan
Kasus Melonjak, RS di Depok Aktifkan Lagi Ruang Isolasi Pasien Covid-19

Kasus Melonjak, RS di Depok Aktifkan Lagi Ruang Isolasi Pasien Covid-19

Megapolitan
Peserta Vaksinasi Covid-19 di Alam Sutera Membeludak, Wali Kota: Karena Ada Wapres

Peserta Vaksinasi Covid-19 di Alam Sutera Membeludak, Wali Kota: Karena Ada Wapres

Megapolitan
Satgas Depok Temukan 40 Kasus Positif Covid-19 'Klaster Libur Lebaran'

Satgas Depok Temukan 40 Kasus Positif Covid-19 "Klaster Libur Lebaran"

Megapolitan
Polisi: Keluarga Anji Ajukan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba

Polisi: Keluarga Anji Ajukan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 di Puspemkot Tangerang Timbulkan Kerumunan, Ini Penjelasan Pemkot

Vaksinasi Covid-19 di Puspemkot Tangerang Timbulkan Kerumunan, Ini Penjelasan Pemkot

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X