Kompas.com - 27/06/2019, 09:47 WIB
Rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta, Rabu (26/6/2019). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARRapat paripurna di DPRD DKI Jakarta, Rabu (26/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - DPRD DKI Jakarta menyoroti kegagalan pelaksanaan program pembangunan di era Gubernur Anies Baswedan pada tahun 2018. Kritik tersebut disampaikan tak hanya oleh partai oposisi, namun juga partai pengusung Anies.

Anggota fraksi PKS DKI Muhammad Subki mengatakan, realisasi belanja daerah tahun 2018 hanya sekitar 82,03 persen dari total APBD Rp 83 triliun.

Menurutnya, banyak belanja publik yang gagal dieksekusi. Salah satunya ialah perbaikan puskesmas dan sejumlah sekolah.

"Demikian pula dengan pembangunan dan perbaikan JPO yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk mengurangi kecelakaan," kata Subki dalam rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Baca juga: Fraksi Nasdem Minta DKI Percepat Pembangunan ITF Sunter

Subki menyampaikan, belanja pembangunan yang terkait kesejahteraan dan keselamatan warga harus diprioritaskan. Belanja daerah yang tidak optimal juga terjadi pada kegiatan besar, seperti pembelian tanah, gedung dan bangunan serta peralatan tetap.

"Penyerapan anggaran kegiatan tersebut sebetulnya sudah terjadi di periode sebelumnya. Apakah DKI tidak memiliki perencanaan yang baik untuk penyerapan anggaran kegiatan besar?" tanya dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Seharusnya, lanjut Subki, DKI belajar dari kegagalan belanja di tahun-tahun sebelumnya. DKI juga harus cerdas mengantisipasi kegiatan yang berpotensi tidak terlaksana.

Baca juga: Fraksi Hanura DPRD Soroti Turunnya Pendapatan DKI Jakarta

Hal yang sama juga disampaikan fraksi Golkar. Sejak tahun 2018 Rumah Sakit Koja dibiarkan mangkrak.

"Pembangunan RS Koja tertunda akibat lelang yang berlarut-larut dan berkepanjangan," kata anggota fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Ruddin Akbar Lubis.

Fraksi Golkar juga mengkritisi Rumah Sakit tipe D Kelurahan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang memberlakukan kuota di sejumlah poli. Dalam sehari, mereka hanya membatasi 25 pasien.

"Apakah kebijakan ini dibenarkan dan apakah instruksi Gubernur atau kebijakan Kepala RSUD Kebon Bawang?" kata dia.

Sementara menurut Fraksi PDI-P, salah satu dampak dari kurang maksimalnya serapan Anggaran Belanja Daerah adalah besaran sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) yang mencapai Rp 9,75 triliun.

"Kami menganggap bahwa besaran SILPA tersebut terlalu besar, dikhawatirkan dapat melemahkan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya," kata Ellyzabeth CH Mailoa membacakan pandangan fraksinya.

Buktinya, kata Ellyzabeth terlihat dari realisasi pajak daerah yang tak maksimal. Pendapatan DKI dari retribusi hanya mencapai 86,16 persen dari tahun lalu.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wali Kota Bekasi Klaim Keterisian RS Menurun, Kini di Angka 65,5 Persen

Wali Kota Bekasi Klaim Keterisian RS Menurun, Kini di Angka 65,5 Persen

Megapolitan
UPDATE 26 Juli: Kabupaten Bekasi Catat 281 Kasus Baru Covid-19, 515 Pasien Sembuh

UPDATE 26 Juli: Kabupaten Bekasi Catat 281 Kasus Baru Covid-19, 515 Pasien Sembuh

Megapolitan
Hingga Lusa, Sudah Ada Antrean Jenazah Pasien Covid-19 yang Akan Dikremasi di TPU Tegal Alur

Hingga Lusa, Sudah Ada Antrean Jenazah Pasien Covid-19 yang Akan Dikremasi di TPU Tegal Alur

Megapolitan
Baru Beroperasi, Krematorium di TPU Tegal Alur Layani Banyak Jenazah hingga Antre Berhari-hari

Baru Beroperasi, Krematorium di TPU Tegal Alur Layani Banyak Jenazah hingga Antre Berhari-hari

Megapolitan
Penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta Tak Lagi Wajib Bawa STRP, Ini Aturan Terbarunya

Penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta Tak Lagi Wajib Bawa STRP, Ini Aturan Terbarunya

Megapolitan
Aturan Makan 20 Menit Dianggap Lucu, Komunitas Warteg: Kalau Tersedak Bagaimana?

Aturan Makan 20 Menit Dianggap Lucu, Komunitas Warteg: Kalau Tersedak Bagaimana?

Megapolitan
Ajak Warga Ikut Vaksinasi Covid-19, Anies: Vaksin Terbukti Turunkan Risiko Kematian

Ajak Warga Ikut Vaksinasi Covid-19, Anies: Vaksin Terbukti Turunkan Risiko Kematian

Megapolitan
Survei Soal Bansos Tunai di Jakarta, Sebagian Besar Bilang Rp 600.000 Hanya Cukup untuk Seminggu

Survei Soal Bansos Tunai di Jakarta, Sebagian Besar Bilang Rp 600.000 Hanya Cukup untuk Seminggu

Megapolitan
Hippindo Berharap Pemerintah Bantu Pedagang Ritel Dapat Pinjaman Lunak

Hippindo Berharap Pemerintah Bantu Pedagang Ritel Dapat Pinjaman Lunak

Megapolitan
Sudinhub Jakarta Timur Tindak 14 Bus AKAP karena Langgar PPKM

Sudinhub Jakarta Timur Tindak 14 Bus AKAP karena Langgar PPKM

Megapolitan
UPDATE 26 Juli: Ada 2.662 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 14.666 Pasien Sembuh

UPDATE 26 Juli: Ada 2.662 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 14.666 Pasien Sembuh

Megapolitan
Kecelakaan di Kemayoran, Polisi Tetapkan Pengendara Harley sebagai Tersangka

Kecelakaan di Kemayoran, Polisi Tetapkan Pengendara Harley sebagai Tersangka

Megapolitan
Cat Tabung Karbon Dioksida lalu Dijual sebagai Tabung Oksigen, Penimbun Alkes Ditangkap di Jakbar

Cat Tabung Karbon Dioksida lalu Dijual sebagai Tabung Oksigen, Penimbun Alkes Ditangkap di Jakbar

Megapolitan
Wakil Wali Kota Bekasi: Banyak Laporan ke Saya Terkait Pemotongan Bansos Tunai...

Wakil Wali Kota Bekasi: Banyak Laporan ke Saya Terkait Pemotongan Bansos Tunai...

Megapolitan
Wagub DKI: 40 Persen Peserta Vaksinasi Covid-19 di Jakarta dari Luar Ibu Kota

Wagub DKI: 40 Persen Peserta Vaksinasi Covid-19 di Jakarta dari Luar Ibu Kota

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X